Aksi Jambret Siang Bolong di Dusun Bontoulu, Pelaku Dibekuk Warga dan Aparat

 

Muliainfo.com, Maros – Aksi penjambretan yang meresahkan warga Dusun Bontoulu, Kabupaten Maros, berhasil digagalkan oleh kerja cepat aparat dan warga setempat pada Minggu (2/6). Seorang pria yang diketahui berulang kali mondar-mandir di wilayah tersebut akhirnya diamankan setelah berusaha melarikan diri usai melancarkan aksinya.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Pelaku diketahui menjambret sebuah ponsel milik seorang perempuan yang sedang berkendara motor di jalan utama Dusun Bontoulu. Korban yang terkejut langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar. Senin (02/06).

Saksi mata menyebutkan bahwa sebelum kejadian, pelaku telah terlihat bolak-balik di sepanjang jalan tersebut sebanyak sepuluh kali. Warga mulai merasa curiga dengan gerak-gerik pria yang tidak dikenal tersebut.

Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat kabur dari lokasi kejadian. Namun, korban segera melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat dusun dan Babinkamtibmas yang saat itu sedang berada di sekitar wilayah tersebut.

Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dusun Bontoulu bersama petugas Babinkamtibmas. Mereka berkoordinasi dengan warga untuk melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku.

Sekitar pukul 19.00 WITA, hasil pengejaran membuahkan hasil. Pelaku berhasil ditemukan di salah satu jalan yang masih berada di wilayah Dusun Bontoulu. Ia langsung diamankan tanpa perlawanan.

Menurut pengakuan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan penjambretan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Namun, pihak berwajib belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas pelaku dan motif lengkapnya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama antara warga dan aparat desa yang tanggap terhadap laporan kejadian ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat. “Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama agar kita semua lebih waspada.”

Ponsel milik korban berhasil ditemukan kembali dan telah dikembalikan. Beruntung, korban tidak mengalami luka-luka serius meskipun sempat panik saat kejadian berlangsung.

Hingga saat ini, pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian setempat. Aparat berjanji akan mengusut tuntas kasus ini serta menggali kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus serupa di wilayah lain.

Warga Dusun Bontoulu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas seorang diri di jalanan yang sepi. Koordinasi antara warga dan aparat desa disebut sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kepala Dusun Bontoulu berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan meminta agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal sebagai efek jera. “Kami akan terus memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah dusun, agar masyarakat merasa lebih aman,” pungkasnya.

Kasra K Limpo*

Kejati Sulsel Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Cadangan Rp24 Miliar di PDAM Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana cadangan senilai Rp24 miliar milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Makassar. Dana tersebut diketahui ditempatkan dalam bentuk deposito jangka panjang di sejumlah bank tanpa mengikuti prosedur formal dan persetujuan dari pemangku kebijakan internal.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan bahwa penyidik telah memulai langkah-langkah awal untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut. “Kami telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi karena masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Soetarmi kepada awak media, Senin (2/6/2025).

Namun demikian, pihak Kejati Sulsel belum dapat merinci siapa saja yang telah dimintai keterangan. “Karena ini masih penyelidikan, kami belum bisa ekspos siapa-siapa saja yang telah diperiksa,” ujarnya diplomatis. Informasi sementara menyebutkan bahwa pihak bank turut dimintai keterangan oleh penyidik.

Dugaan penyimpangan ini muncul setelah diketahui dana cadangan yang bersumber dari akumulasi laba usaha PDAM tahun 2023 dan 2024—yang sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen—ditempatkan ke dalam deposito tanpa melibatkan Dewan Pengawas maupun Kuasa Pemilik Modal (KPM), sebagaimana mestinya.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pemangku kepentingan. Padahal, dana cadangan tersebut mencerminkan kinerja keuangan PDAM yang sehat dan efisien. Sayangnya, langkah pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi isu tersebut, Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, memberikan pernyataan resmi dan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh secara internal. “Kami sedang menelusuri proses pengambilan keputusan yang mengarah pada penempatan dana deposito tersebut,” jelas Hamzah.

Ia menyampaikan bahwa dana cadangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran PDAM dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Hamzah menyayangkan bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan menutupi persoalan ini. Justru ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat budaya perusahaan yang akuntabel, terbuka, dan bertanggung jawab,” tegas Hamzah. Ia memastikan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Lebih lanjut, Hamzah menginstruksikan tim internal untuk memeriksa seluruh dokumen, komunikasi, serta keterlibatan pihak manapun yang berperan dalam proses penempatan dana cadangan tersebut. Komitmen PDAM Makassar, kata dia, adalah membangun kepercayaan publik melalui pembenahan sistem yang menyeluruh.

Dukungan terhadap upaya pembenahan ini datang dari berbagai pihak, salah satunya Sekjen L-Kompleks, Ruslan Rahman. Ia menuntut agar investigasi tidak hanya menyasar besaran dana pokok, tapi juga menelusuri hasil dari bunga deposito selama dana itu disimpan di bank.

“Audit harus transparan dan menyeluruh. Jangan hanya bicara Rp24 miliar, tapi juga harus dihitung berapa keuntungan yang diperoleh dari bunga deposito dan apakah itu sudah dikembalikan ke kas perusahaan,” ujar Ruslan. Ia menegaskan pentingnya pelaporan secara terbuka terhadap siapapun yang terlibat.

Kejati Sulsel kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menelusuri dugaan ini hingga tuntas. Publik berharap kasus ini dapat menjadi contoh pembenahan manajemen BUMD lainnya di Sulsel. Di sisi lain, PDAM Makassar diharapkan bisa bangkit dan memperkuat integritas lembaga dalam melayani masyarakat.

Yahya*

Polda Sulsel Surati PDAM Makassar: Usut Dugaan Pelanggaran Rekrutmen Pegawai 2022–2025

 

Muliainfo.com, Makassar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan secara resmi melayangkan surat kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Makassar. Surat ini berisi permintaan dokumen serta keterangan terkait sejumlah aktivitas internal perusahaan, khususnya menyangkut proses rekrutmen pegawai dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025.

Langkah Polda Sulsel ini merupakan bagian dari proses awal pengumpulan bahan keterangan atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penerimaan pegawai PDAM. Dugaan tersebut mencakup indikasi praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam surat tersebut, Ditreskrimsus meminta PDAM menghadirkan pejabat teknis yang menjabat selama periode tersebut, termasuk mantan direksi yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen pegawai. Hal ini ditujukan untuk mengklarifikasi mekanisme rekrutmen dan pertanggungjawaban administratif yang telah dilakukan.

Kepada media ini, Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, membenarkan adanya surat dari Polda Sulsel. Ia mengatakan telah menerima permintaan resmi tersebut dan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhinya.

“Saya disurati oleh Polda Sulsel. Diminta untuk memberikan data dan menghadirkan pejabat terkait masalah penerimaan pegawai di PDAM, khususnya pejabat periode 2022 hingga Maret 2025,” ujar Hamzah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (31/5/2025).

Hamzah menegaskan, pihaknya akan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Ia menyatakan komitmen PDAM dalam mendukung sepenuhnya langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“PDAM Makassar tidak akan menutupi apapun. Semua dokumen yang diminta akan kami siapkan secara menyeluruh dan diserahkan kepada pihak penyidik,” jelasnya lebih lanjut.

Proses penelusuran ini dianggap penting dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pihak kepolisian pun memastikan bahwa setiap tahapan akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam proses rekrutmen pegawai PDAM beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi kecurangan, mulai dari dugaan nepotisme hingga ketidaksesuaian prosedur seleksi yang semestinya.

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel mengenai substansi dugaan pelanggaran maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa proses ini menjadi ujian penting bagi transparansi rekrutmen di badan usaha milik daerah (BUMD). Pemeriksaan menyeluruh diharapkan tidak hanya menyasar oknum, tetapi juga memperbaiki sistem manajemen SDM ke depan.

Publik pun kini menanti sejauh mana langkah hukum ini akan mengungkap kebenaran di balik dugaan pelanggaran rekrutmen tersebut. Di sisi lain, keterbukaan PDAM Makassar memberikan sinyal positif bahwa reformasi internal sedang berjalan menuju arah yang lebih baik.

Yahya*

Tebar Kejutan! Wali Kota Makassar Siap Guncang Struktur Birokrasi Setelah Lantik Sekda Baru"

 

Muliainfo.com, Makassar – Babak baru reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar resmi dimulai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menetapkan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) definitif untuk memimpin mesin birokrasi di Kota Daeng.

Adalah A Zulkifly Nanda, yang kini resmi menjabat sebagai Sekda Kota Makassar setelah dilantik pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu. Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru penataan struktural di jajaran pemerintahan kota.

Munafri menyampaikan bahwa pengisian posisi Sekda merupakan langkah awal dari proses penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemkot Makassar.

"Karena posisi sentral ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini," ucap Munafri sambil berkelakar, menyiratkan akan ada banyak kejutan dalam mutasi dan rotasi jabatan ke depan.

Dengan gaya khasnya, Munafri menambahkan, “Saya biasa bilang, dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” katanya disambut tawa audiens yang hadir.

Pernyataan itu tentu mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan signifikan dalam susunan pejabat eselon, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis. Tak terkecuali asisten, staf ahli, maupun kepala dinas.

Penataan birokrasi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani proses job fit atau uji kesesuaian jabatan pada 23–24 April 2025 lalu.

Hasil job fit tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu rekomendasi resmi dari pusat sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Jika rekomendasi telah turun, Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh izin melakukan mutasi atau rotasi.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa langsung lakukan pelantikan. Tapi tentu kita menunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dengan nada optimis.

Mutasi ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkot untuk mengisi sejumlah jabatan penting yang saat ini masih kosong. Tercatat ada sembilan jabatan strategis di OPD yang belum terisi.

Posisi kosong itu antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Selain itu, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda juga masih menanti figur definitif.

Wali Kota Makassar menyebut, tidak menutup kemungkinan posisi-posisi tersebut akan langsung terisi setelah mutasi. Pejabat yang dinilai mumpuni dan kompeten akan dipindahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kalau ada pejabat yang punya kapabilitas, tentu kita akan tempatkan. Namun tetap, proses seleksi dan penilaian akan dilakukan secara ketat dan profesional,” ujar Munafri.

Namun demikian, meski sembilan posisi itu akan terisi, Munafri menyebut masih akan ada sembilan jabatan lain yang akan kosong pasca mutasi.

Jabatan-jabatan kosong tersebut akan diajukan kembali ke Kemendagri untuk memperoleh izin seleksi terbuka atau lelang jabatan, sesuai regulasi pengisian JPTP.

Penataan struktur birokrasi ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan publik dan akselerasi program strategis di Kota Makassar.

Munafri juga menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menghadapi perubahan birokrasi ke depan. Ia berharap, para ASN tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mental.

“Aparatur itu harus siap ditempatkan di mana saja. Kita butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya semangat kerja tinggi dan mau belajar,” tegasnya.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun santai, Munafri tampak ingin membawa angin segar di tengah sistem birokrasi yang kerap kali stagnan dan terjebak dalam zona nyaman.

Kini, sorotan publik tertuju pada siapa saja yang akan tergeser, bertahan, atau bahkan naik daun dalam mutasi besar-besaran yang tinggal menunggu waktu.

Yang pasti, reformasi birokrasi di Pemkot Makassar telah memasuki babak baru. Masyarakat menanti hasilnya—apakah perubahan ini akan membawa pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih responsif?

Seperti kata Munafri, “Jangan hanya senyum di bibir, tapi juga semangat di hati. Karena tantangan kita ke depan jauh lebih besar dari sekadar mutasi.”

Yahya*

Melinda Aksa Tinjau Posyandu Era Baru Panampu, Dorong Inovasi dan Kolaborasi Layanan Kesehatan

 

Muliainfo.com, Makassar — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Era Baru Nusa Indah 4 yang terletak di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, pada Sabtu (17/5/2025). Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmennya dalam mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan Kelurahan Panampu menghadapi verifikasi lomba Posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan segera digelar. Kehadiran Melinda sekaligus menjadi dukungan moril bagi para kader dan warga setempat.

Saat tiba di lokasi, Melinda disambut hangat oleh Lurah Panampu Imam Hanafi, Ketua TP PKK Kelurahan Panampu Siti Narmita Yamin, serta para kader Posyandu dan perangkat kelurahan lainnya. Suasana penuh semangat dan antusias terasa di lingkungan Posyandu.

Tanpa ragu, Melinda langsung memantau berbagai kegiatan yang tengah berlangsung di Posyandu. Ia juga menyaksikan secara langsung pelaksanaan lima langkah utama pelayanan Posyandu yang menjadi indikator utama dalam lomba tingkat provinsi nanti.

Tak hanya itu, ia juga meninjau pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang penting, yaitu sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum. Semua sektor ini dinilainya sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melinda mengapresiasi beragam inovasi kreatif yang dikembangkan oleh para kader Posyandu Era Baru Nusa Indah 4. Menurutnya, posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran strategis, tak hanya bagi ibu dan anak, tetapi juga bagi seluruh siklus kehidupan.

“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi atau imunisasi, tapi juga ruang interaksi edukatif antara kader dan masyarakat. Karena itu, kualitas layanan harus selalu dijaga dan ditingkatkan,” tegas Melinda.

Ia juga mengimbau agar seluruh fasilitas dan layanan yang telah dibangun tidak hanya dijaga, tetapi terus diperbarui dan dikembangkan. Harapannya, Posyandu bisa menjangkau lebih banyak warga dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurut Melinda, keberhasilan Posyandu sangat ditentukan oleh kolaborasi aktif antara kader, pemerintah kelurahan, dan tokoh masyarakat. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan inovasi sebagai kunci sukses program-program pemberdayaan PKK.

“Kepada seluruh kader, saya berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Pastikan prosesnya ramah, cepat, dan tepat sasaran. Jadikan Posyandu sebagai ruang yang menyenangkan bagi warga,” ucapnya penuh semangat.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kelurahan Panampu, TP PKK Kelurahan, para kader Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat yang telah aktif berkontribusi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga.

“Peran ibu-ibu kader sangatlah vital. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mulai dari lingkungan terkecil,” tutup Melinda dalam kunjungannya.

Selain memantau Posyandu, Melinda Aksa juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Gizi, Dapur Sehat, Taman PKK Urban Farming, serta Sekretariat TP PKK Kelurahan Panampu, yang semuanya menjadi bagian dari inovasi PKK Panampu dalam mendukung program kesehatan keluarga secara holistik.

Yahya*

Wali Kota Makassar Apresiasi Inovasi Daur Ulang Pabrik Naga Kuda Brand: “Model Ekonomi Hijau yang Menginspirasi”

 

Muliainfo.com, Makassar— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan resmi ke Pabrik Naga Kuda Brand yang terletak di kawasan perbatasan Maros-Makassar, Kamis (29/5/2025). Kunjungan ini menarik perhatian publik karena pabrik tersebut dikenal luas sebagai pelopor pengolahan sampah plastik yang menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri disambut langsung oleh pimpinan pabrik, Ibu Feni, bersama jajaran manajemen dan karyawan. Ia kemudian diajak berkeliling melihat proses daur ulang sampah plastik, mulai dari tahap pemilahan hingga produksi ulang menjadi barang bernilai ekonomis.

Wali Kota tampak terkesan dengan sistem terintegrasi yang dijalankan oleh Naga Kuda Brand. “Saya takjub, di tangan Ibu Feni dan timnya, semua jenis sampah plastik—tanpa terkecuali—diolah secara menyeluruh menjadi produk bernilai ekonomi,” ujarnya kepada media.

Lebih lanjut, Munafri menyoroti keberanian pabrik tersebut dalam membeli langsung sampah plastik dari masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini menciptakan ekosistem sirkular yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi ibu rumah tangga dan pemulung lokal.

“Ini bukan sekadar pengolahan sampah, tapi model pemberdayaan yang nyata. Makassar harus punya sistem seperti ini—berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya dengan penuh antusiasme.

Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan model pengelolaan Naga Kuda Brand sebagai inspirasi untuk sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ia menyebut bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor industri menjadi kunci sukses pengembangan ekonomi hijau.

“Insyaallah, ke depan kita kolaborasikan lebih besar dan beri apresiasi khusus atas kontribusi mereka. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi hijau yang seharusnya kita dorong bersama,” lanjutnya.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung inovasi lokal yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesejahteraan warga. Munafri menegaskan bahwa dukungan terhadap industri berkelanjutan adalah bagian dari visi pembangunan kota yang inklusif.

“Harapan saya, pabrik-pabrik seperti ini tumbuh lebih banyak di wilayah kita. Semakin banyak yang bisa kita berdayakan, semakin besar dampak positifnya bagi lingkungan dan ekonomi warga,” ujarnya lagi.

Tak hanya meninjau fasilitas produksi, Wali Kota juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para ibu rumah tangga yang menjadi pelapak sampah dan mitra pengumpul bahan baku pabrik. Mereka mengaku sangat terbantu secara ekonomi sejak bermitra dengan Naga Kuda Brand.

Salah satu ibu pelapak, Ibu Ramlah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian Wali Kota dan menjelaskan bahwa pendapatan mereka kini lebih stabil karena sistem pembelian langsung dari pabrik. “Kami merasa dihargai dan diperhatikan. Terima kasih, Pak Wali,” ucapnya haru.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan sesi foto bersama, serta penandatanganan nota kesepahaman awal antara Pemkot Makassar dan pihak pabrik untuk menjajaki kerja sama pengelolaan sampah terpadu. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kota yang lebih hijau dan berdaya.

Yahya*

Wali Kota Appi Lantik Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekda Definitif Makassar: Siap Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

 

Muliainfo.com, Makassar, – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, resmi melantik Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Makassar. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan jajaran pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Rabu (28/05).

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam perjalanan birokrasi Kota Makassar. Penunjukan Andi Zulkifli sebagai Sekda definitif menandai langkah serius pemerintah kota dalam memperkuat struktur tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Appi menyampaikan harapan besar terhadap sosok Andi Zulkifli. Ia menilai bahwa pengalaman dan kompetensi Zulkifli akan menjadi modal penting dalam menyinergikan seluruh OPD untuk mencapai target pembangunan kota.

"Pak Zulkifli bukan orang baru di pemerintahan. Dengan latar belakangnya sebagai Kepala Bappeda, beliau paham betul arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar," ujar Appi.

Andi Zulkifli Nanda sendiri menyambut amanah tersebut dengan penuh kesungguhan. Dalam pernyataannya, ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kota yang tengah tumbuh pesat ini. “Saya akan bekerja maksimal, menjaga integritas, dan memastikan birokrasi berjalan efisien serta responsif terhadap kebutuhan warga,” ucapnya.

Rekam jejak Zulkifli dalam dunia birokrasi terbilang panjang dan solid. Selama menjabat sebagai Kepala Bappeda, ia dikenal sebagai pemimpin yang strategis, memiliki kemampuan analitis yang tajam, serta mampu menjembatani kepentingan lintas sektor dengan baik.

Pelantikan ini juga diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Makassar. Dengan birokrasi yang lebih terkoordinasi, Pemkot Makassar optimis dapat menghadirkan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain memperkuat internal pemerintahan, kehadiran Sekda definitif ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi masyarakat luas. Pemerintah kota ingin membangun kepercayaan warga melalui reformasi birokrasi yang nyata dan berkelanjutan.

“Sekretaris daerah memegang peran vital dalam sinkronisasi kebijakan lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, posisi ini menuntut figur yang kuat secara manajerial dan berintegritas tinggi. Saya percaya Pak Zulkifli mampu menjalankan itu,” tambah Appi.

Andi Zulkifli juga menegaskan komitmennya untuk bekerja inklusif, membuka ruang dialog dengan masyarakat dan stakeholder. Ia meyakini bahwa pelayanan publik yang unggul lahir dari komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pemerintah berharap, hadirnya Sekda definitif akan mempercepat realisasi berbagai program unggulan yang telah dirancang sebelumnya.

Dengan pelantikan ini, masyarakat pun menaruh harapan baru akan wajah birokrasi yang lebih bersih, melayani, dan profesional. Pemerintah Kota Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan perubahan yang nyata bagi warganya.

Yahya*