Muliainfo.com, Makassar — Warga Kompleks Kodam Perjuangan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kelurahan Bitowa, Makassar. Demonstrasi ini dipicu oleh keluhan terkait pelayanan yang dianggap tidak memadai. Jenderal lapangan aksi, PK Oddas, mengungkapkan bahwa beberapa warga mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM), Senin (20/01).
Menurut Oddas, ada warga yang memerlukan SKTM karena kondisi mendesak, seperti anak sakit, namun pelayanan yang diterima sangat buruk. "Mereka malah dibentak, disuruh keluar, bahkan meja dipukul oleh petugas," ungkap Oddas. Kejadian ini memicu keresahan dan kemarahan warga yang merasa tidak diperlakukan dengan semestinya oleh aparat kelurahan.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah permintaan petugas kelurahan agar warga membawa surat pengantar dari RT dan RW sebagai syarat pengurusan SKTM. "Alasannya karena RT dan RW tidak tinggal di kompleks. Mereka merasa tidak aman dan memilih meninggalkan tempat ini. Tapi, siapa yang menyuruh mereka pergi?" tutur salah satu staf kelurahan.
Namun, warga Kompleks Kodam Perjuangan membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, RT dan RW tidak diusir, melainkan ada ketegangan akibat sengketa lahan yang belum terselesaikan. "Warga hanya meminta pertanggungjawaban terkait sengketa itu, sehingga mereka memilih meninggalkan kompleks," jelas Oddas. Situasi ini menambah rumit persoalan administrasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Lurah Bitowa, Setiawati, memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa ini. Ia mengakui bahwa masalah pelayanan menjadi penyebab utama demonstrasi. "Memang benar, ada warga yang mengeluhkan pelayanan dari staf kami, khususnya terkait persyaratan pengantar RT dan RW untuk SKTM," kata Setiawati kepada awak media.
Setiawati juga menekankan bahwa dalam situasi mendesak, seharusnya staf kelurahan tidak terlalu kaku menerapkan SOP. "Kami mengimbau agar pelayanan tetap berjalan dengan baik meski RT dan RW tidak ada di tempat. Jangan sampai urgensi warga diabaikan," tegasnya.
Sebagai solusi, Setiawati meminta warga Kompleks Kodam Perjuangan langsung datang ke kantor kelurahan untuk menyelesaikan urusan administrasi mereka. Ia menjamin pelayanan akan dilakukan dengan lebih mudah tanpa syarat pengantar RT dan RW. "Ini demi kenyamanan dan kepentingan warga itu sendiri," ujar Lurah Bitowa.
Aksi unjuk rasa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, terutama dalam situasi yang membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, warga juga berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara aparat kelurahan dan masyarakat, terutama dalam menangani konflik seperti sengketa lahan yang menjadi akar permasalahan di Kompleks Kodam Perjuangan.
Dengan adanya kejadian ini, Kelurahan Bitowa diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menciptakan suasana harmonis di wilayah tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus terus dijaga melalui tindakan nyata, (Muh.Yahya).
