Pemkot Makassar Targetkan Kepastian Proyek PSEL Pekan Ini, Pengakhiran Kontrak Masuki Tahap Final

 

Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menargetkan keputusan terkait kelanjutan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar Raya dapat ditetapkan pada pekan ini. Langkah tersebut menyusul diterimanya nota pendapat dari Kejaksaan Negeri Makassar mengenai proses pengakhiran kontrak dengan pemenang proyek sebelumnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pemerintah terus mempercepat penyelesaian seluruh proses administrasi sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat terhadap proyek strategis nasional tersebut.

"Hari ini kami sudah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Kota Makassar berkaitan dengan nota pendapat untuk pengakhiran kontrak. Besok kami akan bertemu dengan Kepala BPKP Sulsel, kemudian juga ada rapat yang diundang oleh Kementerian Koordinator Pangan untuk membahas percepatan. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa diambil kesimpulan," ujar Helmy usai menghadiri Rapat Pembahasan PSEL di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (5/8).

Menurut Helmy, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung percepatan pembangunan PSEL sebagai salah satu upaya penanganan persoalan persampahan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat di sektor pengelolaan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa proses yang akan ditempuh bukan melalui lelang ulang. Mekanisme yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 109, yakni mengakhiri kontrak dengan pemenang sebelumnya sebelum memasuki tahapan lanjutan.

"Karena kita sudah memiliki pemenang sebelumnya, maka yang dilakukan adalah penghentian kontrak. Selanjutnya akan ada rekomendasi kepada PT Danantara untuk melakukan due diligence terhadap pemenang sebelumnya. Nantinya kerja sama tidak lagi dilakukan oleh Pemkot Makassar, tetapi oleh PT Danantara dengan perusahaan pelaksana PSEL," jelasnya.

Terkait lokasi pembangunan, Helmy menyebut kawasan Tamalanrea masih menjadi lokasi utama proyek PSEL. Namun demikian, pemerintah juga telah menyiapkan alternatif apabila terdapat kendala di lokasi tersebut, yakni lahan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seluas sekitar 100 hektare yang berada di Kabupaten Gowa.

Lebih lanjut, Helmy menjelaskan bahwa pengembangan PSEL akan menggunakan konsep aglomerasi yang melibatkan Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Skema tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan sampah sebagai bahan baku pembangkit.

Menurutnya, kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang mulai diterapkan diperkirakan mampu mengurangi timbulan sampah harian Kota Makassar hingga sekitar 30 persen. Karena itu, kerja sama lintas daerah menjadi kebutuhan agar kapasitas operasional PSEL tetap terpenuhi.

"Karena kebutuhan PSEL minimal sekitar 1.000 ton sampah per hari, maka kerja sama aglomerasi Makassar, Gowa, dan Maros menjadi solusi yang disiapkan," katanya.

Di sisi lain, DLH Kota Makassar juga mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemilahan sampah yang telah diberlakukan sejak 1 Agustus 2026. Sejumlah wilayah disebut telah membentuk titik-titik pengolahan sampah organik di tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan.

Pengolahan sampah organik secara komunal diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), memperpanjang umur layanan TPA, sekaligus menekan potensi pencemaran lingkungan, munculnya air lindi, hingga risiko kebakaran yang meningkat pada musim kemarau.

Untuk wilayah yang belum memiliki fasilitas TPS3R, Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan berbagai alternatif teknologi pengolahan sampah, seperti budidaya maggot, pembangunan biopori, serta penyediaan sarana pendukung lainnya yang akan dianggarkan melalui APBD Perubahan.

Menutup keterangannya, Helmy mengimbau masyarakat agar terus berpartisipasi dalam pemilahan sampah sejak dari rumah. Apabila terdapat kendala dalam pengangkutan sampah organik di lingkungan masing-masing, warga diminta segera berkoordinasi dengan lurah atau camat setempat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.(*)

Laksus Desak Polda Sulsel Tuntaskan Dugaan Pungli CPNS UNM, Minta Eks Dekan FIKK Diperiksa Kembali

Muliainfo, Makassar – Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) kembali mendorong Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan untuk melanjutkan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Direktur Laksus, Muhammad Ansar, menilai proses penyelidikan yang telah berlangsung cukup lama perlu segera memperoleh kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Menurut Ansar, salah satu langkah yang dinilai penting adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) UNM, Hasmyati, sebagaimana pihak yang disebut dalam materi bukti yang telah dihimpun penyidik.

Ia berpendapat bahwa dua rekaman suara yang sebelumnya telah diamankan penyidik dapat dijadikan petunjuk awal untuk memperdalam penyelidikan melalui pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam percakapan tersebut.

"Locus delicti dalam rekaman disebut mengarah ke lingkungan UNM dan terdapat penyebutan jabatan tertentu. Karena itu seluruh pihak yang berkaitan sebaiknya dimintai keterangan," ujar Ansar, Jumat (24/7/2026).

Ansar menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian dan bukan merupakan penetapan kesalahan terhadap siapa pun. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.

Ia juga menyampaikan bahwa klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebut dalam rekaman diperlukan agar penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai fakta yang sebenarnya terjadi.

Hasmyati diketahui menjabat sebagai Dekan FIKK UNM pada periode 2022–2026. Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali menjalankan tugas sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Jasmani.

Laksus menilai penanganan perkara yang telah berlangsung sekitar dua tahun sudah sepatutnya memasuki tahapan yang lebih jelas sesuai mekanisme hukum yang berlaku apabila alat bukti dinilai telah mencukupi.

Ansar mengingatkan bahwa sebelumnya penyidik telah memeriksa mantan Rektor UNM Husain Syam dan mantan Dekan FIKK pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengaku optimistis penyidik memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menilai apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Apabila penyidikan nantinya dibuka, lanjut Ansar, maka proses hukum dapat diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran maupun tanggung jawab berdasarkan fakta hukum.

Ansar juga menyarankan agar penyidik melakukan konfrontasi atau pemeriksaan silang terhadap para pihak yang telah dimintai keterangan guna menguji konsistensi setiap keterangan yang diberikan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu memperjelas rangkaian peristiwa sekaligus memastikan setiap dugaan diuji secara objektif sesuai hukum acara pidana.

Namun demikian, ia mengaku prihatin karena hingga kini perkembangan penanganan perkara tersebut belum banyak diketahui publik sehingga memunculkan berbagai pertanyaan.

Oleh karena itu, Laksus berharap Polda Sulsel dapat memberikan informasi perkembangan perkara secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu proses penyidikan.

Ansar menilai penyelesaian perkara secara transparan dan profesional penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta menjaga nama baik institusi pendidikan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi maupun pungutan liar perlu ditangani secara tuntas apabila ditemukan bukti yang cukup, namun tetap menghormati hak-hak seluruh pihak yang diperiksa.

Berdasarkan informasi yang pernah disampaikan penyidik, Ditreskrimsus Polda Sulsel sebelumnya telah menyita dua rekaman suara yang diduga berkaitan dengan dugaan pungli dalam proses penerimaan CPNS di UNM.

Rekaman tersebut masing-masing berdurasi sekitar 11 menit dan 6 menit. Dalam percakapan itu terdapat penyebutan mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang melalui seseorang yang disebut sebagai perantara, yang saat ini masih menjadi bagian dari materi penyelidikan aparat penegak hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Seluruh pihak yang pernah dimintai keterangan tetap berkedudukan sebagai pihak yang diperiksa dalam proses penyelidikan dan berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

Lebih dari Dua Tahun Belum Ada Perkembangan Signifikan, Laksus Pertanyakan Penanganan Laporan Dugaan Pungutan Liar CPNS UNM di Polda Sulsel

 

Mulia Info Makassar – Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) kembali menyoroti penanganan laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM). Laporan yang telah disampaikan kepada Polda Sulawesi Selatan sejak April 2024 itu dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan hingga pertengahan 2026.

Direktur Laksus, Muhammad Ansar, mengatakan pihaknya perlu mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, rentang waktu lebih dari dua tahun seharusnya cukup untuk menentukan arah penanganan perkara.

Ansar menjelaskan bahwa laporan tersebut diterima pada masa kepemimpinan Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Pol Andi Rian. Sejak awal pelaporan, kata dia, penyidik telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui peristiwa yang dilaporkan.

Ia menyebut mantan Rektor UNM, Husain Syam, bersama seorang dekan fakultas, termasuk di antara pihak yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada 2024. Selain itu, sejumlah pegawai dan civitas akademika lainnya juga dikabarkan telah menjalani pemeriksaan.

Menurut Ansar, berbagai proses tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah melakukan langkah awal dalam mengumpulkan informasi. Namun, hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai perkembangan lanjutan dari penanganan laporan tersebut.

"Sudah lebih dari dua tahun sejak laporan kami sampaikan, tetapi kami belum melihat adanya perkembangan yang berarti. Kami berharap ada kejelasan mengenai status penanganan perkara ini," ujar Ansar, Selasa (21/7/2026).

Ia mengungkapkan bahwa saat membuat laporan, Laksus turut menyerahkan sejumlah dokumen yang menurut mereka dapat menjadi informasi awal bagi penyidik. Dokumen tersebut diharapkan dapat dianalisis sebagai bagian dari proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain dokumen, Laksus juga mengaku telah menyerahkan rekaman percakapan yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan praktik pungutan dalam proses penerimaan CPNS. Rekaman tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan penyidik untuk dilakukan pendalaman.

Ansar menilai, apabila seluruh alat bukti dan keterangan saksi telah dianalisis secara menyeluruh, maka perkembangan penanganan perkara seharusnya dapat diinformasikan kepada publik sesuai dengan kewenangan penyidik.

Ia berharap kepemimpinan baru di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dapat memberikan perhatian terhadap laporan tersebut sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses hukumnya.

Menurut Ansar, penanganan perkara yang transparan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia berharap setiap laporan masyarakat dapat diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Laksus juga meminta agar seluruh proses penyelidikan dilakukan secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan apa pun. Organisasi tersebut menegaskan bahwa tujuannya adalah mendorong penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ansar menyampaikan bahwa dugaan praktik pungutan dalam proses rekrutmen aparatur negara merupakan persoalan serius apabila benar terjadi, sehingga memerlukan penanganan yang menyeluruh berdasarkan alat bukti yang sah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, saksi, dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Laksus, penyidik sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah keterangan serta mengamankan barang bukti berupa rekaman percakapan yang kemudian menjadi bagian dari materi penyelidikan.

Laksus berpendapat bahwa proses tersebut seharusnya dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang pernah disampaikan sebelumnya, mantan Rektor UNM diketahui sempat dipanggil penyidik pada April 2024. Tercatat pula bahwa sebelumnya yang bersangkutan pernah menjalani pemeriksaan dalam perkara yang sama.

Selain mantan rektor, sejumlah dekan dan pegawai di lingkungan kampus juga disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai bagian dari proses klarifikasi atas laporan masyarakat tersebut.

Beberapa nama yang muncul dalam rekaman percakapan juga dikabarkan telah ditelusuri oleh penyidik melalui mekanisme pemeriksaan. Namun demikian, hingga kini belum terdapat informasi resmi mengenai hasil akhir dari pendalaman tersebut.

Laksus menyebut bahwa rekaman yang telah diserahkan terdiri atas dua file dengan durasi sekitar 11 menit dan 6 menit. Rekaman tersebut, menurut mereka, menjadi salah satu informasi yang perlu diuji dan diverifikasi lebih lanjut dalam proses penyelidikan.

Dalam rekaman itu, sebagaimana disampaikan oleh Laksus, terdapat percakapan yang diduga membahas adanya pemberian sejumlah uang yang disebut sebagai "tanda terima kasih" melalui seorang perantara. Kebenaran isi percakapan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Laksus juga menyampaikan bahwa percakapan tersebut diduga berkaitan dengan proses penerimaan CPNS pada masa pandemi Covid-19. Dugaan waktu kejadian tersebut didasarkan pada adanya penyebutan kondisi kampus yang sedang menjalankan pembatasan aktivitas.

Meskipun demikian, seluruh isi rekaman maupun dugaan yang berkembang masih merupakan bagian dari materi penyelidikan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk dibuktikan secara hukum.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Sulawesi Selatan mengenai perkembangan terbaru penanganan laporan dugaan pungutan liar tersebut maupun mengenai status hukum pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Demikian pula, pihak Universitas Negeri Makassar maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam proses penyelidikan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan. Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang diperiksa harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

Kawal Dugaan Korupsi Proyek Smart Library, LSM GMBI Desak Kejati Sulsel Transparan

 

Mulia Info Makassar – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Wilayah Teritorial Sulawesi Selatan secara resmi menyatakan sikap untuk mengawal ketat proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sabtu (11/07).

Langkah ini diambil terkait adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Perpustakaan Digital atau Smart Library. Proyek strategis tersebut menggunakan anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Aktivis LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan, Samsunar Alam, SH, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya kasus ini sangat krusial. Menurutnya, kontrol sosial dapat mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar.

Pengawasan aktif dari publik juga dinilai menjadi kunci utama untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja di jalur yang tepat. GMBI berharap institusi kejaksaan mampu menjaga integritasnya selama proses ini berlangsung.

"Kami akan terus mengawal penanganan perkara ini sebagai bentuk kontrol sosial yang nyata di tengah masyarakat," ujar Samsunar Alam saat memberikan keterangan pers kepada media.

Samsunar menambahkan, profesionalisme dari pihak kejaksaan sangat dinantikan oleh publik. Dirinya menekankan pentingnya independensi agar penegakan hukum tidak tebang pilih dan bebas dari tekanan pihak manapun.

"Kami berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat bekerja secara independen, transparan, dan menuntaskan penyelidikan ini," lanjut Samsunar dengan optimis.

Pihaknya juga mendesak agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap selanjutnya jika dalam proses pencarian fakta ditemukan indikasi kuat yang merugikan keuangan negara. Penuntasan kasus dinilai harus bersandarkan pada koridor hukum.

"Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka perkara ini harus dibuka secara terang benderang ke publik," tegasnya lagi.

Saat ini, penanganan perkara dugaan korupsi proyek Smart Library tersebut diketahui masih berada pada tahap penyelidikan oleh Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel. Proses pengumpulan bahan keterangan terus diintensifkan.

Sejumlah pihak terkait dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi, sementara tim penyidik juga tengah mendalami berbagai dokumen serta alat bukti guna mendeteksi ada tidaknya unsur pidana.

Di sisi lain, GMBI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

LSM GMBI Wilter Sulawesi Selatan memastikan akan terus memantau perkembangan kasus pengadaan Smart Library ini secara berkala hingga lahirnya keputusan hukum yang berkekuatan tetap dan berkeadilan.(*)

Sumber : Syamsunar Alam, S.H

Pekan Ini, Laksus Bakal Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pramuka Makassar ke Polda Sulsel

Muliainfo.co.id, Makassar--Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) menyatakan siap melaporkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah kegiatan Pramuka Makassar tahun anggaran 2024 ke Polda Sulsel. Nilai kegiatan yang diduga bermasalah itu disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Direktur Laksus Muhammad Ansar mengungkapkan, lembaganya saat ini tengah merampungkan telaah dokumen sebelum laporan resmi dilayangkan.

“Kami sedang melengkapi sejumlah berkas pendukung untuk laporan. Insyaallah pekan ini rampung dan segera kami serahkan ke Polda Sulsel,” ujar Ansar, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, komunikasi awal dengan pihak kepolisian sudah dilakukan. Laksus telah memaparkan hasil kajian awal mengenai sejumlah kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

“Kami sudah menyampaikan kronologi dan pola penggunaan anggaran yang kami temukan tidak sesuai. Pihak Polda sudah memiliki gambaran umum terkait hal itu,” jelasnya.

Ansar enggan menyebut nama pihak-pihak yang diduga terlibat, dengan alasan menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik.

“Kami fokus pada data dan dokumen. Soal siapa yang nantinya bertanggung jawab, biarlah penyidik yang menentukan. Kami akan kawal prosesnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, indikasi adanya kegiatan yang tidak terlaksana namun tercantum dalam laporan penggunaan anggaran menjadi salah satu dasar laporan Laksus.

“Kami menemukan sejumlah kegiatan yang secara fisik tidak pernah terlaksana, namun tercatat terealisasi dengan anggaran cukup besar. Ada juga kegiatan yang berlangsung secara sederhana, tetapi biaya pelaporannya tidak seimbang,” urainya.

Audit Ulang Diperlukan :

Dari hasil penelusuran, Laksus menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp3 miliar.

“Dari hasil telaah kami, sekitar sepertiga dana hibah digunakan untuk kegiatan yang benar-benar terlaksana. Sisanya perlu diverifikasi ulang agar ada kejelasan penggunaan anggaran,” tutur Ansar.

Ia juga menilai, beberapa kegiatan non-fisik yang tercantum dalam laporan terindikasi tidak proporsional dari sisi nilai anggaran.

“Ada ketimpangan antara skala kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan. Kami menduga terjadi mark-up pada beberapa kegiatan,” lanjutnya.

Dorongan untuk Transparansi :

Ansar menegaskan, laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

“Kami ingin membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan dana hibah benar-benar digunakan sesuai tujuan. Ini soal kepercayaan publik,” tandasnya.

Laksus juga meminta agar pengawasan terhadap penggunaan dana hibah di lingkungan organisasi masyarakat maupun lembaga kepemudaan diperketat, agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

“Kami berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran hibah, khususnya di bidang kepemudaan,” tutup Ansar.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana laporan tersebut. (*)

Tindak Lanjut Aduan Warga, Dinsos Makassar Amankan Pemuda Diduga Menggunakan Lem di Jalan Bandang

 

Muliainfo.com, Makassar — Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Jalan Bandang, tepatnya di samping Warkop Kopi Pojok 47, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan operasi lapangan pada Rabu, 25 Juli 2025. Operasi ini menyasar sejumlah individu yang diduga menyalahgunakan zat berbahaya berupa lem di area tersebut. Rabu 23/07.

Dalam operasi tersebut, petugas Dinsos bersama tim Satpol-PP turun langsung ke lapangan dan berhasil mengamankan beberapa pemuda yang tengah tertidur di depan ruko kosong di sisi kiri Warkop Kopi Pojok 47. Pemuda-pemuda tersebut diduga sebelumnya telah mengisap lem berdasarkan ciri-ciri fisik dan tertidur didepan ruko, karna sebelumnya teman wanitanya juga sempat terlihat mengisap sesuatu diduga lem sembari menyusui anaknya.

Petugas kemudian menyisir area sekitar guna mencari pelaku lainnya, termasuk seorang wanita yang sebelumnya sempat dilaporkan warga tengah menyusui anaknya sambil diduga mengisap lem. Namun, saat penyisiran dilakukan, wanita tersebut tidak ditemukan di lokasi.

Anehnya, beberapa saat setelah tim Dinsos dan aparat satpol PP meninggalkan lokasi, wanita yang diduga mengisap lem itu kembali muncul di sekitar area namun dengan mengenakan pakaian berbeda dari sebelumnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa keberadaannya sempat disembunyikan saat operasi berlangsung.

Tidak hanya itu, beberapa remaja lain juga tampak muncul kembali di badan jalan depan Warkop. Mereka terlihat mengisap sesuatu dari dalam kantong plastik, yang diduga kuat merupakan lem. Aksi ini sontak memicu kekhawatiran warga dan pengunjung warkop yang resah terhadap kondisi lingkungan sosial di wilayah tersebut.

Menurut informasi warga sekitar, para remaja dan ibu-ibu ini sering muncul di sekitar Jalan Bandang dengan aktivitas yang sama. Selain dugaan penyalahgunaan zat adiktif, kelompok ini juga diduga menjalankan aktivitas parkir liar tanpa izin resmi dari pemerintah kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, H. Andi Bukti Djufrie, S.P., M.Si., memberikan pernyataan resmi. Melalui pesan singkat via WhatsApp Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan perusda parkir dan akan menindaklanjuti serius kasus ini.

"Kami tidak akan tinggal diam terhadap kondisi sosial yang meresahkan masyarakat, saya akan koordinasi dengan pihak perusda parkir kota Makassar". ucapnya.

“Ini menjadi perhatian kami, khususnya aktivitas di Jalan Bandang samping Warkop Kopi Pojok 47. Kami akan berkoordinasi dengan Perusda Parkir dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan serta praktik parkir ilegal,” ujar Andi Bukti saat dikonfirmasi.

Dinas Sosial juga akan meningkatkan patroli dan pemantauan rutin di area rawan seperti lokasi tersebut, termasuk kemungkinan merujuk individu yang diamankan ke panti rehabilitasi atau layanan sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Sementara itu, warga berharap agar operasi serupa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pendekatan pembinaan, khususnya terhadap ibu-ibu dan anak-anak yang terlibat. “Kami minta agar tidak hanya diamankan, tapi juga dibina. Terutama kalau mereka punya anak,” ujar salah satu warga.

Peristiwa ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah Kota Makassar menciptakan ruang publik yang bersih, aman, dan ramah anak. Dinas terkait diharapkan segera berkoordinasi lintas sektor agar kasus serupa tidak kembali terulang.

M Yahya.

Diduga Hisap Lem Sambil Menyusui, Sekelompok Ibu-Ibu di Samping Warkop Kopi Pojok 47 Tuai Sorotan

 

Muliainfo.com, Makassar — Sejumlah pengunjung Warkop Kopi Pojok 47 yang terletak di Jalan Bandang, Makassar, dibuat kaget dan prihatin atas pemandangan tak biasa yang terjadi pada Rabu siang, 25 Juli 2025, sekitar pukul 12.25 WITA. Sekelompok ibu-ibu yang duduk di samping warung kopi tersebut menjadi sorotan karena salah satu dari mereka diduga tengah mengisap lem sambil menyusui anak balitanya. Rabu 23/07.

Peristiwa itu mengundang perhatian publik dan pengunjung yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang menyayangkan aksi yang dinilai membahayakan kesehatan sang ibu dan terutama anak yang sedang disusui.

Salah seorang pengunjung, Anto (40), mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut. “Saya sangat prihatin melihat ibu itu mengisap sesuatu yang diduga lem, sementara dia sedang menyusui. Ini sangat membahayakan bayinya,” ujarnya.

Menurut keterangan beberapa warga setempat, kelompok ibu-ibu tersebut kerap terlihat berkumpul di sekitar area itu, namun baru kali ini terlihat adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyalahgunaan zat adiktif.

“Kami sering lihat mereka nongkrong di situ, tapi hari ini benar-benar membuat kaget karena ada dugaan hisap lem sambil bawa anak,” ujar Ramlah, warga sekitar.

Tindakan ini sontak menuai kekhawatiran masyarakat tentang meningkatnya penyalahgunaan zat berbahaya di kalangan perempuan, terlebih lagi ketika hal itu terjadi di ruang publik dan melibatkan anak-anak.

Pengunjung Warkop Kopi Pojok 47 berharap adanya respons cepat dari pihak berwenang, khususnya Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pembinaan dan penanganan secara manusiawi terhadap ibu-ibu yang terlibat.

“Kami mohon Dinsos Makassar bergerak cepat, ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tapi masalah sosial dan kesehatan. Anak-anak tidak boleh jadi korban,” ungkap pengunjung lain, bernama Rudi.

Pihak pengelola Warkop Kopi Pojok 47 mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut sebelum diberi tahu oleh pengunjung. Mereka menegaskan bahwa area usaha mereka tidak terkait dan berharap situasi ini tidak mencoreng citra warung kopi yang selama ini dikenal ramah keluarga.

“Saya berharap warga yang butuh bantuan seperti itu bisa dibina, bukan hanya ditindak. Terutama kalau ada anak-anak yang ikut jadi korban,” kata salah satu staf warkop.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kota Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Namun, masyarakat berharap kejadian ini menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Kejadian ini menjadi cerminan pentingnya pengawasan sosial di ruang publik dan perlunya peningkatan program rehabilitasi serta edukasi bagi kelompok rentan, khususnya kaum ibu yang berisiko terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya.

M.Yahya

Halal Bihalal dan Pembenahan Silsilah KKWS: Menyatukan Kembali Tali Persaudaraan Wija Sidenreng

 

Muliainfo.com, Makassar - Momentum Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pembenahan silsilah keluarga menjadi ajang penuh makna, yang digagas oleh Ir. H. Muh. Ilyas Nurdin bersama Kerukunan Keluarga Wija Sidenreng (KKWS). Kegiatan ini menjadi titik awal penyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terputus oleh waktu dan jarak. Kamis (01/05).

Bertempat di tengah suasana hangat dan kekeluargaan, ratusan keluarga besar Wija Sidenreng dari berbagai penjuru daerah hadir, menandakan kuatnya kerinduan untuk bersua dan menjaga tali silaturahmi yang telah lama dinantikan.

Dr. Ir. rer. nat. Zainal Burhan, S.Tp., M.Food Tech., dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai momen langka yang akhirnya terwujud setelah melalui berbagai tantangan. “Ini bukti bahwa ikatan batin antar sesama Wija tidak pernah pudar,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Ambo Sakka, SE, menuturkan bahwa acara ini hanya dirancang dalam waktu singkat, namun berkat kolaborasi dan semangat gotong royong, pelaksanaannya berjalan sukses dan sarat nilai kekeluargaan.

Hal senada disampaikan oleh Abd. Majid Jafar selaku sekretaris panitia. Ia menegaskan bahwa Halal Bihalal ini tidak sekadar ajang temu kangen, tetapi juga momentum strategis untuk menguatkan identitas dan sejarah keluarga besar Wija Sidenreng.

Salah satu bagian paling berkesan dalam kegiatan ini adalah sesi tudang sipulung, di mana para sesepuh dan tokoh masyarakat duduk bersama menyampaikan pesan, nasihat, dan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.

Drs. Idris Hasan, yang memandu sesi tersebut, menekankan pentingnya warisan nilai kearifan lokal dan semangat kebersamaan sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Ia didampingi oleh H. Sahas Akib, SE, MPd, yang turut menggarisbawahi peran orang tua dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya.

Pemaparan sejarah juga menjadi bagian penting dalam acara ini. Wahyuni Halide, seorang peneliti sejarah, menjelaskan asal-usul Wija Sidenreng yang dikenal sebagai "Pallanro Ulaweng", atau penjelajah tanah air yang kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pemaparannya, Wahyuni juga mengulas kisah legendaris “Nene Mallomo”, sosok yang menjadi tonggak lahirnya rumpun Addatuang — cerminan keberagaman dan kekuatan kultural masyarakat Sidenreng.

Di tengah kemeriahan acara, tim kreatif yang dikomandoi oleh Hj. Widiawati Antar dan Hj. Suriati Natsir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar dan para pihak yang mendukung acara, sembari menyadari masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.

Keduanya berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari agenda-agenda silaturahmi berikutnya yang lebih terstruktur dan menjangkau lebih banyak rumpun keluarga dari seluruh penjuru tanah air.

Tidak hanya sebagai ajang nostalgia, Halal Bihalal ini juga menjadi forum dialog dan diskusi produktif mengenai pelestarian budaya dan pembentukan tim digitalisasi silsilah keluarga untuk generasi mendatang.

Antusiasme generasi muda terlihat jelas. Mereka begitu tertarik dengan kisah-kisah para leluhur dan nilai gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh para sesepuh.

Hal ini menjadi isyarat positif bahwa tongkat estafet pelestarian budaya dan kekeluargaan Wija Sidenreng akan tetap terjaga di tangan generasi berikutnya.

Dalam semangat yang sama, acara ini turut mengangkat kembali petuah leluhur Bugis: “Resopa Temmangingngi Na Malomo Naleteei’ Pammase Dewata”, yang berarti kerja keras, ketulusan, dan keikhlasan akan membuahkan keberkahan dan keberhasilan.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi gerakan kebudayaan dan sosial yang berkelanjutan, mempererat jaringan kekeluargaan sekaligus memperkuat kontribusi nyata Wija Sidenreng di masyarakat.

“Insya Allah, semangat ini akan terus tumbuh dan berkembang,” tutup Berlianta Mandare' mewakili panitia dan seluruh keluarga besar, sembari mengirimkan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi.

Sumber : Ir Berlianta 

Ramai Isu di Grup WhatsApp KONI Makassar, Mujib: Pejabat Publik Tetap Bisa Jadi Ketua

BN Online Makassar -- Beredar isu di grup WhatsApp internal KONI Makassar mengenai larangan bagi pejabat publik dan pejabat struktural untuk menjabat sebagai Ketua KONI. Isu ini sontak memantik diskusi hangat di kalangan pengurus dan pemerhati olahraga. Selasa (15/04).

Isu tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 40. Dalam aturan itu, pejabat struktural dan publik seperti PNS, TNI, hingga pejabat hasil pemilu seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota legislatif dilarang memegang jabatan di organisasi keolahragaan.

Namun, Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Mujib, segera merespons diskusi yang ramai itu. Ia memberikan klarifikasi di grup WhatsApp dan menyampaikan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Secara otomatis, UU No. 11 Tahun 2022 mencabut UU No. 3 Tahun 2005. Dalam UU terbaru tersebut tidak lagi tercantum larangan bagi pejabat publik maupun struktural untuk menjabat di KONI,” jelas Mujib, dalam keterangannya.

Ia menegaskan, Pasal 41 dalam UU No. 11 Tahun 2022 justru menyebutkan bahwa pengurus KONI harus bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang olahraga, dan dipilih oleh masyarakat. Tidak ada satu pun pasal yang melarang pejabat publik untuk terlibat sebagai pengurus.

Kompetensi di bidang olahraga, lanjut Mujib, dapat dibuktikan melalui pengalaman, keterlibatan dalam organisasi olahraga, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan olahraga. Artinya, latar belakang profesional tidak menjadi penghalang selama memenuhi kriteria tersebut.

Mujib juga menyebut bahwa isu serupa sempat dikonsultasikan langsung kepada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KONI Pusat, Lukman Husain, pada September 2024 lalu. Saat itu, diskusi dilakukan sebelum Yasir Machmud dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

“Pak Lukman menyampaikan dengan tegas bahwa larangan tersebut tidak berlaku lagi sejak UU baru diberlakukan. Bahkan beliau bilang, ‘tidak usah mundur,’ karena di pusat saja banyak pejabat publik yang menjabat sebagai ketua umum cabang olahraga,” ungkap Mujib.

Ia lalu menyampaikan contoh nyata, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai ketua dua cabor sekaligus: Dayung dan Woodball. Kemudian, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang memimpin Muaythai, serta Kepala Staf Angkatan Darat yang menjabat Ketua Umum Judo.

Ada juga nama Richard Tampubolon, jenderal bintang tiga TNI, yang memimpin Forki (Federasi Karate), Kepala BIN Budi Gunawan sebagai Ketua Umum E-sport, dan Fadhil Imran dari Kepolisian RI sebagai Ketua PBSI (bulutangkis).

“Jadi tidak ada alasan untuk mundur. Lanjutkan saja kepengurusan, dinda,” tulis Lukman dalam pesan WhatsApp yang dikutip Mujib kepada rekan-rekannya di KONI Makassar.

Red*

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam isu yang berkembang dan memberikan pemahaman yang utuh terkait regulasi terbaru mengenai pengurus KONI. Mujib menekankan pentingnya memahami aturan secara utuh agar tidak terjadi salah tafsir.

Menutup pernyataannya, Mujib berharap Musorkotlub KONI Makassar yang akan digelar pada 27 April 2024 mendatang dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin baru yang mampu membawa prestasi olahraga Makassar ke level yang lebih tinggi.

---

Jika kamu ingin dibuatkan versi cetak media, siaran pers resmi, atau narasi untuk Instagram/LinkedIn, tinggal bilang saja!

Hs.Bodyguard Rayakan HUT ke-5 dan Hari Jadi Ketua Umum H. Haluddin ke-56 dengan Penuh Hikmat

 

Muliainfo.com, Makassar – Organisasi Masyarakat (Ormas) Hs.Bodyguard memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 sekaligus merayakan hari jadi Ketua Umum Hs.Bodyguard, H. Haluddin, S.Sos yang ke-56 tahun. Acara ini digelar dengan penuh kesederhanaan namun khidmat di sekretariat yang terletak di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Minggu (13/04/2025).

Perayaan ini menjadi momentum spesial bagi seluruh jajaran pengurus, anggota, dan pembina Hs.Bodyguard. Meskipun digelar dengan konsep sederhana, namun suasana haru dan keakraban terasa kuat di tengah-tengah peringatan hari besar organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Hs.Bodyguard, H. Haluddin mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan organisasi yang telah genap berusia lima tahun. Ia berharap, di usia yang semakin matang ini, Hs.Bodyguard bisa terus menunjukkan eksistensinya dan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Dengan HUT Hs.Bodyguard ke-5 ini, semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keharmonisan, serta mampu meningkatkan soliditas dalam berorganisasi. Semoga juga kita sukses dalam menjalankan berbagai kegiatan ke depan,” ujar H. Haluddin.

Tak hanya sebagai peringatan hari jadi organisasi, momen ini juga sekaligus menjadi hari spesial bagi H. Haluddin pribadi. Ia pun mengungkapkan rasa bahagia karena peringatan HUT ormas bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-56 tahun.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi sangat berkesan karena bertepatan pula dengan hari ulang tahun saya. Ini adalah hadiah terindah dari keluarga besar Hs.Bodyguard,” ucapnya sambil tersenyum.

Di tempat yang sama, Pembina Hs.Bodyguard, Jenderal Purnawirawan Dr. Adeni Muhan, menyampaikan apresiasinya atas perjalanan Hs.Bodyguard selama lima tahun terakhir. Ia menilai kehadiran ormas ini telah memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.

“Selama lima tahun ini, Hs.Bodyguard sudah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam pelayanan dan pengawalan di berbagai kegiatan masyarakat. Ini patut diapresiasi,” katanya.

Menurutnya, kekuatan utama dari Hs.Bodyguard adalah solidaritas antaranggota serta komitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan pengabdian sosial. Ia berharap, hal ini bisa terus dijaga dan bahkan ditingkatkan.

“Saya doakan semoga Hs.Bodyguard semakin solid, menjaga kebersamaan, menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku, dan terus menjaga nama baik organisasi ini,” harapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ormas, menurutnya, bukan hanya wadah berkumpul, tapi juga alat untuk membawa perubahan positif di masyarakat.

Acara perayaan tersebut turut dihadiri Ketua Hs.Bodyguard Maros beserta jajaran pengurus inti lainnya. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap kelangsungan organisasi ke depan.

Dengan semangat kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam, peringatan ini diakhiri dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol harapan baru bagi Hs.Bodyguard dalam mengarungi tahun-tahun berikutnya.

Kasra K Limpo*

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Paparkan Program Prioritas Usai Sertijab

 

Muliainfo.com, Makassar—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar pasca-serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto, untuk periode 2025-2030.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Makassar, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar pada Senin (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan bahwa langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu agenda utama yang akan segera diimplementasikan guna memastikan tata kelola anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Tujuh Arah Kebijakan Pemerintahan MULIA

Munafri menjabarkan tujuh arah kebijakan utama yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh
5. Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
7. Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Kesinambungan Pembangunan

Tiga Agenda Prioritas Awal

Sebagai langkah awal, Munafri menyampaikan bahwa terdapat tiga agenda prioritas yang akan segera dijalankan guna memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Makassar :

1. Efisiensi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
   Pemerintah Kota Makassar akan melakukan efisiensi anggaran guna memastikan setiap pengeluaran dan belanja daerah tepat sasaran. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

2. “Langkah strategis ini meliputi penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan 2025. Nantinya, kebijakan ini juga akan mengakomodasi beberapa prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita dan Program Unggulan MULIA di tahun 2025,” jelas Munafri.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025-2029
   Agenda kedua adalah penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen ini akan memuat visi, misi, serta janji politik MULIA dalam lima tahun ke depan, sekaligus mendukung implementasi prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026
   Agenda ketiga adalah penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2026, yang akan menjadi dokumen perencanaan tahunan guna menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan MULIA.

“Keseluruhan agenda ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Kota Makassar, baik dalam jangka menengah maupun tahunan,” ungkapnya.

Harapan untuk Sinergi dan Kolaborasi

Munafri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat realisasi program pembangunan. Ia berharap, dengan kolaborasi yang solid, Kota Makassar dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tentunya, seluruh agenda dan tahapan prioritas ini memerlukan dukungan serta sinergi dari seluruh stakeholder. Kita harus bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan MULIA demi masa depan Makassar yang lebih baik,” pungkasnya.

(*)

Sejarah Tercipta! Munafri-Aliyah Resmi Pimpin Makassar, Siap Cetak Transformasi untuk Kota Daeng

Muliainfo.com | Makassar --Pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham resmi mengukir sejarah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam *Pelantikan Akbar 961 Kepala Daerah* di Istana Kepresidenan, Jakarta, menandai momentum pertama dalam sejarah Indonesia di mana ribuan pemimpin daerah diambil sumpah secara serentak. Kamis, 20 Februari 2025.  

Dalam acara yang digelar megah dan khidmat, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan 33 gubernur, 363 bupati, 85 wali kota, beserta wakilnya dari seluruh Indonesia. Munafri-Aliyah, yang diusung Partai Golkar, menjadi bagian dari gelombang pemimpin baru yang diharapkan membawa angin perubahan pasca-Pilkada 2024.  

"Alhamdulillah, ini adalah buah perjuangan panjang rakyat Makassar. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi bukti kepercayaan yang harus kami jawab dengan kerja nyata," tegas Munafri, yang akrab disapa Appi, usai pelantikan.  

Pelantikan ini juga mengedepankan simbol persatuan dalam keberagaman. Enam kepala daerah dari latar belakang agama berbeda ditunjuk menandatangani berita acara sebagai representasi Pancasila: 

1. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal(Islam)  

2. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik)  

3. Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Buddha)  

4. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu)  

5. Wali Kota Manado Andrei Angouw(Konghucu)  

6. Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan)  

Sebagai power couple yang sebelumnya sukses memimpin sektor swasta, Munafri-Aliyah berjanji fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, penguatan UMKM, dan penanganan banjir kronis di Makassar. "Kami tak akan buang waktu. Lima tahun ke depan, Makassar harus jadi kota yang berdaya saing global tapi tetap berjiwa ‘siri’ na pacce," ujar Aliyah, merujuk pada filosofi lokal tentang integritas dan gotong royong.  

  

Pelantikan serentak ini menjadi ujian pertama Presiden Prabowo dalam mengelola hubungan pusat-daerah. Para kepala daerah diharapkan segera menyusun program prioritas untuk merealisasikan janji kampanye, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).  

Dengan pengalaman Munafri di bidang ekonomi kreatif dan kepemimpinan Aliyah di ranah pendidikan, publik Makassar menanti terobosan konkret. Pertanyaan kini bergulir: Akankah duo ini mampu menjawab tantangan kota metropolitan tertua di timur Indonesia, atau justru tenggelam dalam belitan birokrasi?.

Yahya/*

Munafri Arifuddin Pastikan Keberlanjutan Program Pemerintahan Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menegaskan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan program pemerintahan sebelumnya. Ia juga bertekad meningkatkan kualitas tata kelola kota demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2030 bersama Forkopimda Kota Makassar, Senin (10/2/2025).  

Dalam sambutannya, Appi menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya akan menjadi landasan untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. “Apa yang kita lakukan hari ini adalah memastikan pola pemerintahan berjalan secara berkesinambungan. Keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya akan menjadi dasar bagi kami untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.  

Appi juga menyoroti pentingnya kerja tim dalam pemerintahan yang efektif. Ia menegaskan bahwa tim yang ada saat ini akan tetap dipertahankan, namun dengan peningkatan kualitas agar dapat bekerja lebih optimal. “Tidak bisa dipungkiri, tim yang ada sekarang tetap akan kita gunakan. Tantangan kita adalah bagaimana melakukan upgrading terhadap tim ini agar bisa bekerja lebih baik dan melanjutkan berbagai pencapaian yang telah diraih sebelumnya,” tambahnya.  

Dengan pendekatan ini, Appi optimistis Kota Makassar dapat terus berkembang. Ia berharap kebijakan yang lebih baik dan inovatif dapat dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan warga kota. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ucapnya.  

Selain itu, Appi menegaskan bahwa perbaikan dan inovasi dalam pemerintahan akan menjadi prioritas utama di awal masa kepemimpinannya. Ia berkomitmen untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.  

Appi juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kota Makassar, untuk mencapai tujuan pembangunan. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dan mendukung program-program yang akan dijalankan. “Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.  

Dalam rapat tersebut, Appi juga membahas rencana strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur yang baik adalah fondasi untuk kemajuan kota. Kami akan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang bagi warga,” jelasnya.  

Selain infrastruktur, Appi juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menyatakan bahwa kedua sektor tersebut merupakan prioritas utama dalam program kerjanya. “Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di kedua sektor ini,” ungkapnya.  

Appi juga menyinggung pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. “Kami ingin Makassar menjadi kota yang hijau dan bersih. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.  

Di akhir rapat, Appi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam membangun kota. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif warga. “Mari kita bersama-sama membangun Makassar yang lebih baik. Keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama,” pungkasnya.  

Dengan komitmen dan rencana strategis yang telah disampaikan, Munafri Arifuddin optimistis dapat membawa Kota Makassar menuju kemajuan yang lebih baik. Masyarakat pun menaruh harapan besar pada kepemimpinannya untuk mewujudkan kota yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.  

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan kesiapan pemerintahan baru untuk melanjutkan dan meningkatkan program-program sebelumnya. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Appi siap memimpin Kota Makassar menuju masa depan yang lebih cerah.

Yahya/Redaksi

KPU Makassar Tetapkan Munafri-Aliyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih 2025-2030

 

Muliainfo.com, Makassar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar secara resmi menetapkan pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Four Point By Sheraton Makassar, Kamis, 6 Februari 2025.

Pasangan nomor urut 1 ini berhasil mengumpulkan 319.112 suara sah atau 54,72 persen dari total suara yang masuk. Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menyatakan bahwa keputusan ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 33 Tahun 2025. “Dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih ini, proses tahapan Pilwalkot Makassar 2024 memasuki babak akhir, dan kita akan segera beralih ke proses pelantikan,” ujar Yasir.

Euforia Kemenangan dan Pesan dari Munafri Arifuddin

Munafri Arifuddin, calon Wali Kota terpilih, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan ini. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh tim dan pendukungnya untuk menikmati momen kemenangan ini tanpa diganggu oleh konflik internal. “Biarkan masyarakat menikmati euforia kegembiraan dalam kemenangan ini. Jangan ada kata-kata sesama tim seperti ‘kenapa dia ada, di mana kemarin?’ Biarkan kami bersama tim kami menikmati kemenangan ini yang sudah lama kami tunggu,” ucap Munafri.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas tim. “Waktu kami bertempur, kami tidak pernah mengurusi atau mencampuri orang lain. Jadi, ketika kami menang, jangan diurusi. Kami punya orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang pintar, dan buktinya kami menang,” tambahnya.

Dengan gaya khasnya yang santai, Munafri juga bercanda tentang perbedaan suasana saat menang dan kalah. “Kalau kami menang, apa yang kami bicarakan pasti ditepuk tangan. Saya sudah dua kali merasakan kalah, saat itu meskipun kami berbicara dengan baik, tidak ada yang tepuk tangan. Sekarang, meskipun agak melenceng sedikit, selalu ada tepuk tangan,” ujarnya sambil tersenyum.

Tantangan ke Depan

Meski kemenangan ini disambut dengan suka cita, Munafri menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Ia berpesan agar semua pihak tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu membangun Makassar yang lebih baik. “Kami akan bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat Makassar. Ini adalah awal dari perjalanan panjang, dan kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.

Proses Pelantikan Menanti

Dengan penetapan resmi ini, proses pelantikan pasangan Munafri-Aliyah akan segera dilaksanakan. Masyarakat Makassar pun menantikan langkah-langkah konkret dari pemimpin baru mereka dalam memajukan kota tercinta ini.

Kemenangan Munafri-Aliyah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan besar untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka. Semoga kepemimpinan mereka membawa Makassar menuju masa depan yang lebih cerah.

*Laporan: Yahya*

*Editor: Redaksi Muliainfo.com*

Penjemputan Wali Kota Makassar Terpilih, Bapak Munafri Arifuddin, di Bandara Sultan Hasanuddin

Muliainfo.com - Makassar, 6 Februari 2025 – Wali Kota Makassar terpilih, Bapak Munafri Arifuddin, akan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Kamis, 6 Februari 2025, pukul 10.00 WITA. Menyambut kedatangannya, panitia penjemputan telah menetapkan titik kumpul di Gedung Lestari, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Seluruh tim canvasser yang telah mendukung perjuangan Bapak Munafri Arifuddin selama kampanye Pilkada 2024 diharapkan hadir dalam acara ini Pukul' 07.45 Wita, Makassar (06/02).

Bagi warga yang ingin turut serta dalam penjemputan, diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengendara roda dua wajib menggunakan helm standar dan mematuhi peraturan lalu lintas. Panitia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penjemputan berlangsung.

"Kami mengundang seluruh tim canvasser dan warga Makassar untuk hadir menyambut kedatangan Bapak Munafri Arifuddin. Mari kita tunjukkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan, terutama dalam berlalu lintas," kata perwakilan panitia penjemputan.

Kedatangan Bapak Munafri Arifuddin ini dinantikan sebagai momen bersejarah setelah kemenangannya dalam Pilkada Makassar 2024. Kehadiran seluruh tim canvasser diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi simbol dukungan kuat masyarakat terhadap kepemimpinan beliau.

Panitia juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit. Acara penjemputan ini diharapkan berjalan lancar dan penuh khidmat.

Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat menghubungi panitia melalui nomor kontak yang telah disediakan. Mari kita sambut Wali Kota terpilih kita dengan penuh semangat dan kebanggaan!

Musrenbang Kecamatan Panakukang: Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Makassar

 MULIAINFO.COM, MAKASSAR, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Panakukang digelar di Hotel Maxone, Makassar, Rabu (22/01/2025).

Acara yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025 ini dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir.

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Yasir menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Partisipasi masyarakat bukan hanya hadir, berdiskusi, dan mengusulkan di Musrenbang.

Keterlibatan itu bisa dilakukan setiap hari, bahkan melalui hal-hal sederhana yang membawa dampak besar bagi lingkungan,” ujar Andi Yasir.

Ia mencontohkan langkah kecil seperti menjaga kebersihan drainase di sekitar rumah, yang dapat mencegah masalah banjir selama musim hujan.

“Ini adalah bentuk nyata kepedulian yang membantu mewujudkan lingkungan yang lebih baik,” tambahnya.

Muh Yasir juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengintegrasikan usulan lokal dengan prioritas pembangunan Kota Makassar.

“Dengan adanya kolaborasi ini, kita bisa memastikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat, sekecil apa pun, dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara efektif,” jelasnya.

Musrenbang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Ketua LPM Kelurahan, RT/RW, hingga kelompok masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi wadah interaktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyepakati prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan wilayah.

Melalui Musrenbang, Kota Makassar berharap menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan wilayah mereka.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

“Musrenbang adalah bukti bahwa suara masyarakat sangat penting dalam merencanakan dan membangun masa depan wilayah. Kita semua adalah bagian dari solusi,” tutup Muh Yasir.

Musrenbang Kecamatan Panakukang menjadi bukti komitmen Kota Makassar untuk terus melibatkan masyarakat dalam membangun kota yang lebih baik, bersih, dan sejahtera.(**)

Kepala Bappeda Makassar Hadiri Musrenbang Kecamatan Panakkukang Tahun 2025

 

MULIAINFO.COM, MAKASSAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A. Zulkifly, menjadi narasumber dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Panakkukang Tahun 2025 yang digelar di Hotel Maxone, Makassar, Rabu (22/01/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan di tingkat kecamatan dalam rangka mendukung visi misi pembangunan kota.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Drs. H. Andi Muhammad Yasir, M.Si, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mewakili Pemerintah Kota Makassar. Dalam sambutannya, Andi Muhammad Yasir menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar hasil yang dicapai dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Musrenbang Kecamatan Panakkukang juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Dapil 4 yang meliputi wilayah Kecamatan Panakkukang. Mereka turut berkontribusi dalam memberikan masukan dan mendiskusikan prioritas pembangunan yang akan dijalankan di kecamatan tersebut pada tahun 2025.

Musrenbang ini diharapkan menjadi momentum untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam upaya membangun Kota Makassar yang lebih baik.(*)

Ketua DPRD Makassar Minta Musrenbang Kecamatan Manggala 2025 Prioritaskan Peningkatan Fasilitas Publik

 

MULIAINFO.COM, MAKASSAR--Ketua DPRD Kota Makassar Supratman meinta agar Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Manggala tahun 2025 memprioritaskan peningkatan fasilitas publik.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Musrenbang Kecamatan Manggala di MaxOne Hotel and Resort, Selasa (21/1/2025).

Dalam sambutannya, Supratman, menyebut Manggala saat ini menjadi magnet bagi para pendatang, dan menghadapi lonjakan penduduk yang cukup besar.

Aksi Unjuk Rasa Warga di Depan Kantor Kelurahan Bitowa Makassar Keluhkan Pelayanan

Muliainfo.com, Makassar — Warga Kompleks Kodam Perjuangan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kelurahan Bitowa, Makassar. Demonstrasi ini dipicu oleh keluhan terkait pelayanan yang dianggap tidak memadai. Jenderal lapangan aksi, PK Oddas, mengungkapkan bahwa beberapa warga mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM), Senin (20/01).

Menurut Oddas, ada warga yang memerlukan SKTM karena kondisi mendesak, seperti anak sakit, namun pelayanan yang diterima sangat buruk. "Mereka malah dibentak, disuruh keluar, bahkan meja dipukul oleh petugas," ungkap Oddas. Kejadian ini memicu keresahan dan kemarahan warga yang merasa tidak diperlakukan dengan semestinya oleh aparat kelurahan.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah permintaan petugas kelurahan agar warga membawa surat pengantar dari RT dan RW sebagai syarat pengurusan SKTM. "Alasannya karena RT dan RW tidak tinggal di kompleks. Mereka merasa tidak aman dan memilih meninggalkan tempat ini. Tapi, siapa yang menyuruh mereka pergi?" tutur salah satu staf kelurahan.

Namun, warga Kompleks Kodam Perjuangan membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, RT dan RW tidak diusir, melainkan ada ketegangan akibat sengketa lahan yang belum terselesaikan. "Warga hanya meminta pertanggungjawaban terkait sengketa itu, sehingga mereka memilih meninggalkan kompleks," jelas Oddas. Situasi ini menambah rumit persoalan administrasi di wilayah tersebut.

Sementara itu, Lurah Bitowa, Setiawati, memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa ini. Ia mengakui bahwa masalah pelayanan menjadi penyebab utama demonstrasi. "Memang benar, ada warga yang mengeluhkan pelayanan dari staf kami, khususnya terkait persyaratan pengantar RT dan RW untuk SKTM," kata Setiawati kepada awak media.

Setiawati juga menekankan bahwa dalam situasi mendesak, seharusnya staf kelurahan tidak terlalu kaku menerapkan SOP. "Kami mengimbau agar pelayanan tetap berjalan dengan baik meski RT dan RW tidak ada di tempat. Jangan sampai urgensi warga diabaikan," tegasnya.

Sebagai solusi, Setiawati meminta warga Kompleks Kodam Perjuangan langsung datang ke kantor kelurahan untuk menyelesaikan urusan administrasi mereka. Ia menjamin pelayanan akan dilakukan dengan lebih mudah tanpa syarat pengantar RT dan RW. "Ini demi kenyamanan dan kepentingan warga itu sendiri," ujar Lurah Bitowa.

Aksi unjuk rasa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, terutama dalam situasi yang membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, warga juga berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara aparat kelurahan dan masyarakat, terutama dalam menangani konflik seperti sengketa lahan yang menjadi akar permasalahan di Kompleks Kodam Perjuangan.

Dengan adanya kejadian ini, Kelurahan Bitowa diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menciptakan suasana harmonis di wilayah tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus terus dijaga melalui tindakan nyata, (Muh.Yahya).

Sebagai Pemenang PILWALKOT Mulia Bentuk Tim Transisi

 

Muliainfo, Makassar—Pemenang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar 2024, Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham, yang dikenal dengan sebutan Mulia, bergerak cepat dalam menyusun tim transisi. Lima nama telah dipilih untuk membantu menjalankan program pemerintahan yang akan datang.

Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, resmi mengumumkan formasi tim transisi sebagai langkah awal untuk mempersiapkan pemerintahan baru yang fokus pada keberlanjutan dan inovasi.

"Tim ini terdiri dari para ahli lintas bidang yang akan memperkuat perencanaan dan implementasi kebijakan strategis," jelas Appi di Hotel Arya Duta Makassar, Jumat (20/12).

Appi menegaskan, tujuan utama tim transisi ini adalah untuk mempertajam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Tim ini akan membantu melancarkan seluruh program pemerintahan yang ada.

"Kami ingin memastikan bahwa program-program yang sudah berjalan dengan baik dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan atau ditingkatkan, sambil mengintegrasikan program unggulan kami secara bertahap," ujarnya.

Appi menjelaskan bahwa tim ini akan bekerja di wilayah masing-masing dan akan berkolaborasi dengan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Meskipun Aliyah masih memiliki agenda di Jakarta, Appi menilai bahwa pengumuman tim transisi tidak bisa ditunda, mengingat pentingnya kelancaran persiapan pemerintahan yang segera dimulai.

"Kami mengumumkan reformasi tim transisi kami. Ibu Aliyah tidak setuju, tetapi dia sedang mengikuti agenda di Jakarta. Jika tidak diumumkan sekarang, beberapa anggota tim tidak akan bisa bergabung nanti karena kesibukan mereka," kata Appi.

Appi juga menjelaskan, beberapa anggota tim akan bergabung setelah tahun baru, karena adanya agenda yang sudah direncanakan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa inisiatif untuk mengumumkan tim transisi lebih awal merupakan langkah yang perlu dilakukan demi kelancaran proses transisi.

"Saya ingin memastikan tata kelola pemerintahan berjalan berkelanjutan. Kami tidak bermaksud untuk menghapus program-program yang sudah ada, melainkan ingin memastikan perpindahan kekuasaan berjalan lancar tanpa banyak perubahan, namun tetap memberi dampak positif," ujarnya.

Appi juga menyebutkan bahwa mereka memiliki program unggulan yang akan diprioritaskan selama masa transisi, dengan beberapa program dapat dijalankan secara parsial di tahun-tahun mendatang.

Adapun lima nama yang tergabung dalam tim transisi ini adalah:

1. Prof. Aswanto (Guru Besar Hukum Unhas),
2. Andi Hudli Huduri (Regional Manager KTI Panin Bank),
3. Muhammad Idris (Mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat),
4. Prof. Batara Surya (Rektor Unibos),
5. Dara Nasution (Penggiat IT/Media Sosial).

Jejak karier tim transisi ini pun cemerlang. Seperti Prof. Aswanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yang akan menangani aspek hukum dan kebijakan. Pengalaman panjangnya di bidang konstitusi akan menjadi modal penting dalam menciptakan kebijakan yang kuat. Selain itu, Prof. Aswanto memiliki rekam jejak sebagai staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi hak asasi manusia dan pemilu.

Prof. Batara Surya juga memiliki rekam jejak yang gemilang. Ia masuk dalam daftar World’s Top 2 Percent Scientists 2024 dan merupakan tokoh penting di Universitas Bosowa. Selain itu, Prof. Batara Surya telah menghasilkan 35 karya ilmiah terindeks Scopus dan memiliki banyak kontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Sementara itu, Hudli Huduri yang menjabat sebagai Regional Manager Bank Panin di Kawasan Timur Indonesia, akan fokus pada sektor ekonomi, keuangan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Hudli sebelumnya terlibat dalam evaluasi dan perbaikan pola ekonomi kota dengan pendekatan kolaboratif.

Dr. Muhammad Idris, mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, akan mengurus tata kelola pemerintahan. Pengalamannya dalam birokrasi akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, Dara Nasution, seorang lulusan Universitas Oxford dan mantan pegawai Meta, akan memimpin inisiatif digitalisasi dan pembinaan anak muda. Dengan latar belakangnya di bidang teknologi, Dara diharapkan dapat mendorong modernisasi layanan publik berbasis digital.

Dengan komposisi tim yang kuat dan terarah ini, Munafri Arifuddin berharap transisi ini dapat menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi pemerintahan yang inovatif dan inklusif bagi Kota Makassar.

Terpisah, salah satu anggota tim transisi, Prof. Aswanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pasangan Mulia.

"Ini suatu kehormatan. Insyaallah, saya akan fokus di bidang hukum sesuai dengan amanah yang diberikan," ujar mantan Hakim MK tersebut. (**)