MULIAINFO. COM - MAKASSAR, Maraknya pembelian alat tulis SD kelas 1 dan 2 BAPEM di sekolah-sekolah saat ini menjadi sorotan. Dana yang sudah tersalurkan untuk pengadaan tersebut harus benar-benar diawasi, jangan sampai salah sasaran.
Berita ini kami buat bukan untuk menuduh, tapi hanya untuk mengingatkan sebelum terjadi. Mengingatkan sebelum ada masalah, mengingatkan sebelum ada kepala sekolah yang terjebak.
Saat ini banyak yang menawarkan alat tulis BAPEM ke sekolah-sekolah dengan iming-iming discount besar, discount di atas rata-rata standar dari pabrikan.
Hati-hati dengan discount yang tergiur di atas rata-rata standar dari pabrikan. Discount yang tidak wajar itu patut dipertanyakan. Kenapa bisa discount sebesar itu? Dari mana potongannya? Apakah kualitas barangnya masih sesuai standar?
Sehingga kepala sekolah banyak yang melihat hanya dari discount besar. Padahal itu yang menimbulkan masalah nantinya.
Kepala sekolah yang hanya tergiur discount besar, tanpa mengecek kualitas barang, legalitas distributor, faktur resmi, dan kesesuaian harga dengan standar pabrikan, bisa terjebak dalam masalah besar di kemudian hari.
Barang yang datang bisa saja tidak sesuai spesifikasi, kualitas rendah, cepat rusak, jumlah tidak sesuai, atau bahkan harga mark up yang ditutupi dengan discount palsu.
Padahal dana BAPEM ini adalah dana negara, dana untuk anak-anak SD kelas 1 dan 2. Dana ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan, sesuai aturan, sesuai juknis, dan benar-benar sampai ke siswa dalam bentuk barang yang layak dan berkualitas.
KALAU ADA MASALAH NANTI, BAGAIMANA? INI YANG HARUS DIINGAT SEBELUM TERJADI:
1. Jadi Temuan Audit
Kalau harga tidak sesuai standar pabrikan, discount tidak wajar, barang tidak sesuai spesifikasi, langsung jadi temuan saat diperiksa Dinas, Inspektorat, BPK. Dana dianggap tidak sesuai peruntukan.
2. Harus Kembalikan Dana
Kepala sekolah wajib mengembalikan kerugian negara. Berapa selisih harga yang tidak wajar itu, harus dikembalikan ke kas negara. Tidak bisa bilang "saya tidak tahu, saya tergiur discount."
3. Sanksi Administrasi
Bisa ditegur, dicopot dari jabatan kepala sekolah, diturunkan pangkat, sampai tidak bisa lagi jadi kepala sekolah.
4. Masalah Hukum
Kalau ada unsur mark up, kongkalikong dengan penjual, faktur palsu, barang fiktif, itu sudah masuk ranah pidana korupsi. Bisa dipanggil Kejaksaan dan Polisi.
5. Sekolah Yang Rugi, Anak Yang Jadi Korban
Barang kualitas jelek, cepat rusak, tidak bisa dipakai anak SD kelas 1 dan 2. Akhirnya orang tua komplain, guru yang pusing, nama sekolah jelek.
Penjual yang menawarkan discount besar itu setelah barang laku, dia pergi. Dia tidak akan tanggung jawab kalau ada pemeriksaan. Yang akan dipanggil pertama kali adalah kepala sekolah. Yang akan dimintai dokumen adalah kepala sekolah.
Makanya kami hanya mengingatkan sebelum terjadi. Jangan sampai hanya karena tergiur discount besar, kepala sekolah harus berurusan dengan Inspektorat, harus kembalikan dana, dicopot dari jabatan, bahkan berurusan dengan hukum.
Kami sebagai jurnalis sekaligus pengaduan negara mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah di Kota Makassar, khususnya SD yang menerima dana BAPEM kelas 1 dan 2:
1. Jangan tergiur discount besar di atas standar pabrikan.
2. Cek harga pabrikan yang sebenarnya.
3. Minta faktur resmi, kwitansi, dan dokumen pengadaan yang lengkap.
4. Cek kualitas barang sebelum diterima.
5. Jangan terima barang yang tidak sesuai spesifikasi.
Lebih baik harga standar pabrikan, barang berkualitas, dokumen lengkap, daripada discount besar tapi menimbulkan masalah nantinya.
Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera turun tangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembelian alat tulis BAPEM SD kelas 1 dan 2 di sekolah-sekolah. Jangan sampai dana yang sudah tersalurkan ini justru menjadi temuan dan masalah hukum bagi kepala sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih mengumpulkan data dan masih berupaya meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait pengawasan pengadaan BAPEM tersebut.








