PAS Kelas 1 & 5 SDN Mattoangin 1 Berjalan Tertib, Kepsek Reni Astuty Tekankan Capaian Kurikulum Merdeka

MULIAINFO. Com Makassar -- Penilaian Akhir Semester atau PAS di UPT SPF SDN Mattoangin 1 jadi agenda wajib tiap akhir semester. Bagi kelas 1 dan kelas 5, PAS berfungsi mengevaluasi sejauh mana siswa sudah menguasai Capaian Pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh kepsek Reni Astuty Latif, S, Pd. agar pelaksanaannya tertib dan bermutu.

Untuk kelas 1 yang masih Fase A, soalnya dikemas tematik dan visual. Siswa belajar lewat Tema 1 sampai Tema 8 yang memadukan Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBdP. Bentuk soal banyak pakai gambar, pilihan ganda, dan isian singkat supaya anak bawah tidak terbebani membaca panjang. Tujuannya membangun dasar literasi dan numerasi sejak dini.

Mapel Matematika kelas 1 fokus ke bilangan 1-100, penjumlahan-pengurangan sederhana, serta pengenalan bangun datar. Guru juga menguji kemampuan siswa mengenal waktu, panjang, dan berat lewat konteks sehari-hari. Semua disusun agar anak bisa menerapkan hitungan dasar di rumah.

Sementara kelas 5 sudah masuk Fase C. Mapel diujikan terpisah seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, PPKN, PAI, PJOK, dan Bahasa Inggris. Kedalaman soal lebih tinggi karena siswa dilatih berpikir kritis. Soal uraian dan HOTS mulai banyak muncul untuk melatih logika dan kemampuan analisis.

Matematika kelas 5 menguji pecahan, bangun ruang, kecepatan, debit, dan skala. Guru tidak hanya menuntut jawaban benar, tapi juga proses penyelesaian. IPAS kelas 5 masuk ke materi gaya & gerak, ekosistem, perpindahan kalor, dan sistem tata surya. Siswa diminta memahami konsep, bukan sekadar hafalan.

Bahasa Indonesia kelas 5 fokus pada teks narasi, puisi, surat pribadi, dan teks informasi. Siswa juga diuji membuat ringkasan dan menjawab pertanyaan isi bacaan. Sementara kelas 1 masih pada tahap membaca lancar, menulis huruf, dan memahami isi cerita sederhana lewat gambar.

Penilaian PPKN dan PAI tetap jadi bagian penting di kedua kelas. Kelas 1 belajar Pancasila, aturan di rumah/sekolah, rukun Islam, dan doa sehari-hari. Kelas 5 naik level ke materi NKRI, bela negara, hak-kewajiban, sirah nabi, dan zakat. Nilai sikap juga ikut dinilai lewat observasi guru.

Kisi-kisi PAS disiapkan guru tiap mapel sebelum ujian. Kisi-kisi ini jadi panduan siswa dan orang tua saat belajar di rumah. Bu Reni Astuty menekankan bahwa kisi-kisi bukan bocoran soal, tapi cerminan materi penting yang wajib dikuasai siswa kelas 1 dan 5 sesuai CP.

Pelaksanaan PAS dilakukan 6 hari dalam seminggu sesuai jam belajar pagi. Pengawasan ketat, tata tertib jelas, dan suasana tenang dijaga agar siswa bisa fokus. Orang tua dapat info jadwal dan hasil lewat grup WA wali kelas serta email resmi sekolah.

 Harapannya, PAS kelas 1 jadi fondasi kuat untuk naik ke kelas atas, dan PAS kelas 5 jadi bekal sebelum masuk Fase D di kelas 6. Dengan bimbingan guru profesional dan dukungan orang tua, siswa SDN Mattoangin 1 diharapkan lulus PAS dengan hasil maksimal dan siap naik kelas. ( Muh Yahya )

15 Juni 2026: 7.000 Lulusan SD Makassar Terancam Nggak Dapat Bangku SMP? Ini Data + Tuntutan Warga

MULIAINFO. Com. MAKASSAR - Catat tanggalnya. 15 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, server PPDB Kota Makassar dibuka. 5 menit kemudian notifikasi "Kuota Penuh" akan berdatangan. Ribuan orang tua siswa-siswi akan duduk di terpal pinggir jalan gendong map ijazah. Padahal risiko ini sudah bisa dihitung sejak Januari 2026. Pertanyaannya: 6 bulan itu negara ngapain aja?

Data Sudah Ada Sejak Januari 2026 - TAPI NEGARA PURA-PURA BUTA*  

Berdasar data Dapodik Kemendikbudristek, lulusan SD/MI Kota Makassar 2025/2026 = 18.527 siswa. Angka final itu masuk sistem sejak 15 Januari 2026. Artinya 5 bulan sebelum PPDB, Pemkot sudah pegang "angka vonis". 18.527 anak mau naik SMP. Ini bukan ramalan dukun. Ini data resmi negara. Kalau Januari negara sudah tau jumlahnya, kenapa Juni baru sibuk "doa biar dapat bangku"? Itu namanya sengaja tutup mata.

Daya Tampung SMP Negeri Stagnan - 3 TAHUN NGGAK NAIK, ANAK TERUS NAIK*  

Data PPDB Makassar 2023: daya tampung SMP Negeri 11.180 bangku, pendaftar 17.900. 2024: bangku 11.250, pendaftar 18.100. 2025: bangku 11.300, pendaftar 18.400. Polanya jelas: anak Makassar tiap tahun nambah 300-400, tapi bangku SMP Negeri nambahnya cuma 50-70. 3 tahun berturut-turut defisit 6.000+. Negara tau polanya, tapi nggak pernah bikin kurva naik. Yang naik cuma air mata ortu tiap 15 Juni.

APBD 2026 Tembus 4,3 Triliun - UNTUK JALAN MULUS, BUKAN MASA DEPAN MULUS

Dokumen APBD Makassar 2026 bisa diunduh publik. Total 4,3 Triliun. Pos belanja modal untuk "Pembangunan Gedung Pendidikan" hanya 2,1% dari total. Sementara pos "Peningkatan Jalan & Jembatan" 18%. Jalan memang harus mulus. Tapi kalau anak nggak sekolah, siapa yg akan pakai jalan mulus itu 10 tahun lagi? Negara pilih cor beton daripada cor masa depan. Data APBD nggak bohong.

Fasilitas Umum Kosong 6 Bulan - AULA MATI SURI, ANAK HIDUP SENGSARA"  

Cek fakta lapangan Januari-Juni 2026: 143 aula kecamatan + balai RW + gedung serbaguna milik Pemkot se-Makassar. Siang hari jam 07.00-14.00 = 90% kosong. AC nyala, kursi ditutup plastik. 1 ruang kelas darurat butuh papan tulis 2 juta + bangku 15 juta. Sementara sewa tenda acara pejabat 1 malam = 25 juta. Negara punya gedung, punya dana, punya tukang. Yang nggak punya cuma prioritas. Aula bisa jadi kelas darurat besok. Tapi negara pilih biarkan nganggur 6 bulan.

Guru Honorer Menganggur, Rombel Darurat Tidak Dibuka - OTAK ADA, KERJA NGGAK ADA.

Data GTK Kemendikbud: Makassar punya 3.200+ guru honorer K2 + non-K2 yg nganggur atau jam ngajarnya dipotong. Gaji 500rb-1 juta, ngelamar ke mana-mana. Sementara 1 rombel darurat 36 siswa butuh 1 guru. Hitungannya gampang: kalau buka 200 rombel darurat = 200 guru terserap + 7.200 anak terselamatkan. Negara punya 2 masalah yg solusinya saling ketemu: guru nganggur + anak nggak sekolah. Tapi negara pilih biarkan dua-duanya nangis. Itu namanya gagal manajemen paling dasar.

Lontara+ Jadi Saksi, Bukan Solusi - APLIKASI CANGGIH UNTUK NONTON GAGAL HD,

Lontara+ diluncurkan Pemkot awal 2026. Anggaran miliaran. Fungsinya keren: ortu bisa pantau kuota real-time, lihat ranking, cek zonasi. Tapi sejak Januari 2026, fitur "Tambah Bangku Darurat" ada nggak di aplikasinya? NGGAK ADA. Negara bikin aplikasi canggih buat menghitung korban, bukan buat menyelamatkan korban. Itu kayak bikin CCTV di TKP pembunuhan, tapi nggak cegah pembunuhan. Transparansi tanpa aksi = pamer luka.

Wajib Belajar 9 Tahun = Kewajiban Negara - JANJI KONSTITUSI DILANGGAR 6 BULAN 

UUD 1945 Pasal 31 ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kata kuncinya: WAJIB PEMERINTAH. Sejak anak lulus SD Januari 2026, negara sudah punya kewajiban hukum sediakan SMP. Bukan kewajiban ortu begadang daftar jam 00.01 tanggal 15 Juni. Kalau 15 Juni 7.000 anak gagal masuk, itu bukan "gagal zonasi". Itu negara gagal penuhi konstitusi 180 hari lamanya.

Pola Gagal Berulang 3 Tahun - BUKAN BENCANA, INI KEBIJAKAN YANG GAGAL

Buka arsip siap-ppdb.com: 2023 = 6.720 siswa nggak dapat SMP Negeri. 2024 = 6.850 siswa. 2025 = 7.100 siswa. Grafiknya naik terus kayak grafik utang. Negara Makassar sudah 3x lihat film yg sama: Januari data keluar → Juni ortu nangis. Kalau 3x kejadian sama dan nggak diperbaiki, itu bukan "bencana alam". Itu "bencana kebijakan". Negara sengaja ulang kesalahan yg sama dan berharap hasil beda.

Solusi Ada, Tapi Nggak Dikerjakan - 180 HARI CUKUP BIKIN 60 KELAS, DIPAKAI RAPAT. 

Fakta lapangan: tukang Makassar bangun 1 kelas baja ringan 7x9 meter = 18 hari kerja. Dari 15 Januari ke 15 Juni = 150 hari kerja efektif. Artinya negara bisa bangun 60+ ruang kelas darurat kalau mau. 60 kelas x 36 siswa = 2.160 anak terselamatkan. Tapi 150 hari itu dipakai apa negara? Rapat FGD "Strategi PPDB Berkeadilan", bikin juknis 200 halaman, studi banding ke kota lain. Anak butuh bangku, negara kasih PowerPoint.

Dana BOSP Terkunci Aturan Bodoh - SEKOLAH MAU BANTU, TANGANNYA DIKUNCI NEGARA" 

Dana BOSP 2026 cair ke SMP tiap 3 bulan. Total se-Makassar ratusan miliar. Kepala sekolah kepikiran: "Pakai BOSP bangun kelas darurat aja". Jawaban Dinas: "Dilarang Pak. BOSP cuma buat sabun, listrik, ATK". Lah logikanya: anak nggak sekolah gara-gara nggak ada kelas, tapi dana buat bikin kelas dilarang dipakai. Negara bikin aturan jerat leher sekolah sendiri. BOSP cair tapi nggak boleh dipakai selamatkan siswa.

15 Juni Bukan Hari Pengumuman, Tapi Hari Seleksi Alam

Tanggal itu bukan sekadar "pengumuman". Bagi ribuan ortu, itu hari vonis: anaknya sekolah atau putus. Negara punya 6 bulan untuk mencegah, tapi publik belum lihat langkah konkret. Karpet merah untuk proyek jalan, terpal untuk ortu nangis. Satu kota, dua dunia.

Makassar Nggak Miskin. Negara Yang Pelit Niat*  

APBD 4,3 Triliun. Tukang ada. Semen ada. Lahan kosong ada. Guru nganggur ada. Yang nggak ada cuma 1: NIAT negara dari jauh hari. Jadi ini bukan cerita "daerah miskin". Ini cerita "pejabat pelit nurani". Kalau niat ada, aula kosong bisa jadi kelas besok.

Tuntutan Warga Sebelum Terlambat*  

1.  Januari 2027 : Begitu data Dapodik lulusan keluar, tender pembangunan kelas SMP darurat langsung jalan. Jangan tunggu Juni.  

2. Juli 2026 : Buka rombel darurat di 143 aula/gedung milik Pemkot sekarang juga. Fleksibelkan aturan BOSP.  

3. Transparansi : Audit publik kebutuhan bangku vs lulusan tiap Januari. Jangan tutup data.

Pilihannya Jelas: Kerja Sekarang atau Jelaskan Nanti*  

Sebelum 15 Juni 2026, publik berhak tahu: apa langkah konkret Pemkot Makassar? Kalau tidak ada, maka tanggal itu akan dikenang sebagai "hari pemakaman mimpi" ribuan anak Makassar. Negara tidur 6 bulan, anak Makassar yang dikubur.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No.40/1999 Pasal 5 ayat 2. Data jumlah lulusan dan daya tampung bersumber dari Dapodik Kemendikbudristek dan arsip PPDB Makassar tahun sebelumnya yang bersifat publik. ( Yahya )

UPT SPF SD Inpres Borong Jambu III Gelar Ulangan Semester Genap 8 - 11 Juni 2026, Tanamkan Jujur, Disiplin, dan Berkarakter

MULIAINFO. Com. Makassar -- UPT SPF SD Inpres Borong Jambu III resmi memulai Ulangan Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026. Kegiatan akademik ini berlangsung selama empat hari, mulai Senin, 8 Juni 2026 sampai Kamis, 11 Juni 2026. Jadwal disusun agar siswa dapat mengerjakan dengan tenang dan tertib.

 

Ulangan diikuti seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 5. Setiap tingkat memiliki jadwal dan mata pelajaran berbeda sesuai kurikulum. Wali kelas telah membagikan denah ruang dan tata tertib agar pelaksanaannya berjalan lancar.

Tujuan utama ulangan adalah mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari selama semester genap. Hasil ulangan akan menjadi dasar penilaian rapor, bahan refleksi guru, dan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran ke depan.

Dalam amanatnya, sekolah mengajak semua siswa mengerjakan soal dengan jujur, disiplin waktu, dan tanggung jawab. Kejujuran saat ulangan melatih integritas. Disiplin melatih fokus, dan tanggung jawab melatih kemandirian belajar demi meraih hasil terbaik.

UPT SPF SD Inpres Borong Jambu III terus berupaya mencetak lulusan yang unggul dan berkarakter. Melalui ulangan ini, siswa tidak hanya diuji akademiknya, tapi juga sikapnya. Karakter jujur dan disiplin sejak SD adalah bekal menjadi generasi berdaya saing.

Selain akademik, sekolah juga mendorong siswa berpikir inovatif dalam menjawab soal. Guru telah membimbing agar siswa tidak hanya hafal, tapi juga paham konsep.

Selama pelaksanaan ulangan, sekolah tetap menanamkan kepedulian lingkungan. Siswa diminta menjaga kebersihan ruang kelas dan tidak membuang sampah sembarangan.

Kegiatan ini juga menjunjung tinggi nilai kearifan dan budaya lokal. Sekolah ingin siswa berprestasi tanpa melupakan identitas budaya daerah Baranti, Sulawesi Selatan.

Guru dan tenaga pendidik berharap semua siswa menyiapkan diri dengan baik. Belajar teratur, istirahat cukup, dan berdoa sebelum mengerjakan soal.

Mari sukseskan Ulangan Semester Genap 2025/2026. Dengan semangat unggul, berkarakter, inovatif, berdaya saing, peduli lingkungan, dan berbudaya lokal, kita raih hasil terbaik bersama. ( Yahya )

Ibu Hj. Hudaya, S. Pd, MM : Guru, Pembina, Inspirasi Kami

MULIAINFO. Com. Makassar -- Ibu Hj. Hudaya, S.Pd, MM, adalah Kepala UPT SPF SDN Paccerakkang yang dikenal tegas namun penuh kasih. Di bawah kepemimpinannya, sekolah terus tumbuh menjadi tempat belajar yang nyaman dan berkarakter.

Beliau menanamkan visi "Berprestasi, Berakhlak, dan Berbudaya" di setiap kegiatan sekolah. Visi ini jadi arah bersama guru, siswa, dan orang tua agar pendidikan tidak hanya soal nilai, tapi juga budi pekerti.

Sebagai kepala sekolah, Ibu Hudaya selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Kedisiplinan beliau jadi contoh nyata bagi guru dan siswa. Tidak heran jika budaya 5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun sangat terasa di lingkungan sekolah.

Beliau hafal nama banyak siswa dan sering menyapa langsung di halaman. Saat SAS seperti sekarang, Ibu Hudaya rutin berkeliling ruang ujian untuk memberi semangat. "Kerjakan dengan jujur dan tenang nak" adalah kalimat yang selalu beliau ucapkan.

Ibu Hj.  Hudaya, S.Pd, MM, aktif membina guru lewat supervisi kelas dan rapat pembinaan rutin. Beliau mendorong guru untuk terus belajar, ikut pelatihan, dan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak bosan.

Hubungan sekolah dan orang tua dijaga erat oleh beliau. Setiap ada program sekolah, wali murid selalu dilibatkan. Komunikasinya terbuka, sehingga permasalahan siswa cepat dicarikan solusi bersama.

Di masa ujian SAS ini, beliau mendorong guru agar penilaian tidak hanya tulisan, tapi juga praktik dan proyek. Tujuannya agar anak paham konsep, bukan sekadar menghafal. Sekolah pun mulai aktif gunakan media pembelajaran interaktif.

Ibu Hudaya peka terhadap kondisi siswa. Bagi siswa yang kurang mampu atau butuh perhatian khusus, beliau langsung koordinasi dengan guru dan komite untuk dicarikan bantuan. Semangat gotong royong beliau patut dicontoh.

Di bawah kepemimpinan Ibu Hudaya, SDN Paccerakkang aktif meraih juara di lomba akademik maupun non-akademik tingkat kecamatan dan kota. Beliau selalu bilang, "Prestasi anak adalah prestasi kita semua".

Kami seluruh warga SDN Paccerakkang bangga memiliki Ibu Hj. Hudaya, S.Pd, MM, sebagai nahkoda. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar terus membimbing kami menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan berguna untuk bangsa.

 ( Yahya )

Annur Ridho Ilahi Persembahkan Medali Perak untuk SDN Sudirman 1 di O2SN Persani Sulsel

MULIAINFO. Com. Makassar – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan SND Sudirman 1 Makassar di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Lewat cabang senam, sekolah ini berhasil meraih medali perak.

Medali itu dipersembahkan oleh Annur Ridho Ilahi. Tampil percaya diri di Halaman Senam Persani Sulsel, Sudiang, Annur memukau dewan juri dengan rangkaian gerakan yang rapi, bertenaga, dan penuh ekspresi.

Persaingan di cabang senam O2SN tahun ini berlangsung sangat ketat. Setiap atlet datang dengan persiapan maksimal untuk mengharumkan nama sekolahnya. Tekanan di lapangan membuat mental juara jadi kunci utama.

Annur mampu menjaga fokus sejak pemanasan hingga pendaratan terakhir. Gerakan kayang, handstand, hingga salto yang ia tampilkan dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi dan eksekusi yang bersih.

Hasil kerja keras itu akhirnya terbayar. Saat namanya disebut sebagai juara 2, wajah Annur sumringah sambil mengangkat medali perak. Sorak dukungan dari guru dan teman-teman SND Sudirman 1 menggema di tribun.

Kepala Sekolah SND Sudirman 1, Haslinda Muchlis, S.Pd,M.Pd, mengaku bangga dengan pencapaian anak didiknya. “Annur latihan dengan disiplin tinggi. Ini bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil,” ujarnya usai pengumuman.

Tahun ini SND Sudirman 1 menurunkan dua cabang olahraga di O2SN Sulsel, yaitu senam dan renang. Keikutsertaan di dua cabor sekaligus menunjukkan komitmen sekolah dalam membina bakat siswa secara merata.

Untuk cabang renang, sekolah mengirimkan Syibil sebagai wakil. Turun di nomor gaya bebas putra, Syibil tampil maksimal di babak penyisihan. Catatan waktunya bahkan lebih baik dari latihan, meski persaingan di lintasan sangat ketat.

Sayangnya, waktu terbaik Syibil belum cukup mengantarkannya ke babak final. Meski begitu, semangat juangnya tetap mendapat apresiasi dari pelatih dan pihak sekolah. Pengalaman bertanding di level provinsi jadi bekal berharga untuk persiapan tahun depan.

Dengan raihan medali perak dari Annur dan pengalaman berharga dari Syibil, SND Sudirman 1 kini semakin optimis. Haslinda Muchlis menegaskan sekolah akan terus memberi dukungan penuh agar prestasi siswa di bidang olahraga maupun akademik terus meningkat dan menginspirasi adik kelasnya. ( Muh Yahya )

Mari Siapkan Kursi Untuk 9.600 Anak Makassar

MULIAINFO. Com. Makassar -- 2026 di depan mata. Pendaftaran siswa-siswi SMP Negeri akan dibuka. Tapi faktanya pahit: tiap tahun makin banyak anak gagal masuk bangku negeri. Ini bukan seleksi, ini krisis kemanusiaan. Data lulusan SD naik 8-10% tiap tahun, sementara kuota SMP Negeri tidak bergerak. Anak yang sudah lulus 6 tahun, hafal Pancasila, bisa baca Al-Qur'an, tiba-tiba terhenti karena tidak ada kursi. Kalau negara tidak bisa menjamin bangku untuk lulusan wajib belajar, lalu untuk siapa negara ini berdiri?

Pemerintah harus berhenti diam dan berhenti pakai dalih. Jumlah lulusan SD naik, kuota SMP Negeri tetap. Matematika sederhana: makin tahun makin banyak anak yang terlempar dari sistem. Zonasi tanpa daya tampung sama dengan menutup pintu. Anak di ujung lorong harus jalan 10 km ke swasta, orang tua harus jual barang demi SPP. Ini bukan pemerataan, ini pemindahan beban. Kegagalan masuk SMP Negeri hari ini adalah utang sosial yang akan ditagih 10 tahun ke depan dalam bentuk pengangguran dan kriminalitas.

Jangan tunggu pengumuman Juli 2026 baru ribut dan saling lempar kamera. Saat anak nangis karena tidak dapat bangku, saat orang tua demo di balai kota, semuanya sudah terlambat. Solusi harus diputuskan sekarang, sebelum PPDB dibuka. Audit daya tampung vs jumlah lulusan harus jalan bulan ini. Rencana pembangunan ruang kelas baru harus masuk APBD Perubahan, bukan APBD 2027. Pemerintah yang bijak itu mencegah kebakaran, bukan sibuk siram air saat rumah sudah jadi abu. 2026 bukan kejutan, ini jadwal yang sudah tertulis sejak 2020.

Yang paling sangar penting sekarang: TAMBAH GEDUNG SMP NEGERI. Tidak ada alasan lain, tidak ada kompromi. Zonasi tanpa ruang kelas baru sama saja menyiksa anak secara sistemik. Hak konstitusi mereka adalah sekolah negeri dekat rumah, gratis, dan layak. Satu gedung SMP 3 lantai dengan 27 ruang kelas bisa menyelamatkan 800+ anak tiap angkatan. Biaya bangunnya tidak seberapa dibanding kerugian negara saat ribuan anak putus sekolah. Kalau dana untuk infrastruktur lain bisa cair cepat, maka dana untuk ruang kelas harus lebih cepat. Karena ini darurat.

Prioritas harus diluruskan sekarang juga. Pendidikan nomor satu, baru program lain. Jalan boleh bagus, taman boleh indah, event boleh meriah. Tapi semua itu hiasan kalau fondasinya rapuh. Fondasi negara adalah anak yang sekolah. Kalau anak tidak dapat bangku, maka 20 tahun lagi tidak ada insinyur yang bangun jalan, tidak ada dokter yang isi rumah sakit, tidak ada ASN yang urus taman. Semua program pembangunan akan mandul tanpa manusia terdidik. Jadi stop debat. Geser anggaran. Kunci APBD untuk SMP baru. Pendidikan tidak bisa antri. Pendidikan harus paling depan.

Setiap tahun kita meluluskan anak yang sudah bisa baca, tulis, hitung. Itu hasil kerja 6 tahun guru dan orang tua. Tapi semua itu jadi sia-sia kalau pas SMP mereka ditolak karena bangku tidak cukup. Bayangkan: anak sudah hafal perkalian, sudah bisa bikin karangan, sudah lulus ujian, lalu disuruh pulang karena "kuota penuh". Ini bukan gagal belajar, ini gagal negara menyediakan ruang. Negara gagal di garis finish. Anak yang harusnya naik kelas, malah turun mental. Luka itu tidak kelihatan, tapi dampaknya panjang sampai dia dewasa.

Gagal masuk SMP Negeri itu efek domino yang mematikan. Tahap 1: anak putus sekolah karena orang tua tidak sanggup biaya swasta. Tahap 2: anak nganggur di usia 13 tahun, waktu paling rawan. Tahap 3: masuk pergaulan jalanan, narkoba, geng motor. Semua berawal dari satu hal sepele: tidak ada bangku kosong. Bom sosial ini kita tanam sendiri karena 5 tahun terakhir abai bangun ruang kelas. Hari ini kita hemat anggaran gedung, 10 tahun lagi kita bayar mahal untuk penjara, rehab, dan satpol PP. Mana yang lebih mahal?

Hitung kasarnya bikin ngeri. 1 gedung SMP baru 3 lantai = 27 ruang kelas. 1 ruang isi 32 siswa. Berarti 864 anak selamat tiap angkatan. Kalau bangun 5 gedung di 5 kecamatan padat, berarti 4.320 masa depan terselamatkan dalam 3 tahun. Bandingkan dengan biaya 1 flyover atau 1 ikon kota. Gedung SMP tidak viral di media, tapi dia menyelamatkan generasi. Investasi paling untung itu bangun manusia, bukan bangun tugu. 4.320 anak yang sekolah = 4.320 calon ASN, guru, perawat, teknisi yang akan bayar pajak untuk negara 40 tahun ke depan.

Anggaran ada, APBD Makassar triliunan. Yang kurang cuma keberanian dan skala prioritas. Kalau untuk proyek mercusuar bisa cair 1 tahun, kenapa untuk ruang kelas anak bangsa harus "nanti, diusulkan, dikaji". Ini bukan proyek riset, ini kebutuhan dasar. Anak tidak bisa bilang "tunggu 2027 ya nak, baru ada bangku". PPDB 2026 tetap jalan Juli nanti. Birokrasi boleh panjang, tapi nyawa pendidikan tidak boleh ditunda. Geser pos anggaran yang tidak darurat. Potong kegiatan seremonial. Kunci dananya sekarang untuk SMP baru dan rehab ruang kelas yang sudah retak. Itu namanya pemimpin.

Orang tua sudah tercekik dan ini fakta lapangan. Gagal di negeri, opsi satu-satunya swasta dengan SPP 300rb sampai 1 juta per bulan. Bagi buruh, ojol, pedagang, itu sama dengan setengah gaji. Anak dipaksa sekolah jauh 1 jam, ongkos 20rb PP, waktu belajar habis di jalan. Belum lagi biaya seragam, buku, praktik. Ini bentuk ketidakadilan struktural yang halus. Negara bilang "wajib belajar 9 tahun gratis", tapi di lapangan orang tua dipaksa bayar karena bangku negeri tidak ada. Zolim. Kalau negara tidak sanggup gratiskan, minimal sediakan bangku. Jangan bikin rakyat miskin makin miskin karena sistem.

Guru paling tahu rasanya karena kami yang di garis depan. Enam tahun kami kejar anak biar bisa baca, tulis, hitung, dan berakhlak. Kami titipkan harapan ke lembar ijazah SD. Tapi pas PPDB, ijazah itu ditolak sistem karena "daya tampung habis". Sakitnya bukan di anak saja. Guru merasa gagal, orang tua merasa dikhianati, anak merasa tidak berharga. Padahal kami sudah kasih bekal terbaik. Yang kurang hanya satu: bangku. Jangan biarkan kerja 6 tahun guru hancur dalam 1 menit pengumuman online. Itu sama saja mematahkan semangat pendidik se-Makassar.

Ini kontradiksi yang memalukan. Kota besar, APBD triliunan, disebut kota metropolitan dan kota dunia. Tapi anaknya sendiri rebutan bangku SMP Negeri seperti rebutan sembako. Mau maju dari mana kalau akses pendidikan dasar saja belum beres? Investor lihat gedung pencakar langit, tapi tidak lihat ribuan anak usia 13 tahun nganggur karena tidak dapat sekolah. Citra kota runtuh bukan karena jalan berlubang, tapi karena ruang kelas tidak cukup. Makassar mau dikenang sebagai kota cerdas atau kota yang menggagalkan anaknya sendiri? Pilihannya ada di meja anggaran 2026.

Tuntutan kami tegas, konkret, dan tidak bisa ditawar: 1. Audit darurat daya tampung SMP vs jumlah lulusan SD 2026, hasilnya buka ke publik bulan ini. Jangan pakai data 2023. 2. Bangun SMP Negeri baru di 5 titik rawan: kecamatan padat + pinggiran yang selama ini anaknya selalu tersisih. 3. Perluas ruang kelas SMP yang sudah overload. Ada SMP yang 1 kelas isinya 40-45 anak, itu sudah melanggar standar. Tambah ruang, tambah guru. 4. Siapkan anggaran darurat di APBD-P 2026. Jangan tunggu 2027. Darurat pendidikan tidak kenal tahun anggaran.

Jangan lempar tanggung jawab ke swasta atau ke orang tua. Pendidikan dasar 9 tahun itu wajib negara, amanat UUD 1945. Swasta itu mitra, bukan pengganti negara. Kalau bangku negeri kurang, berarti negara ingkar janji konstitusi. Jangan pakai dalih "silakan ke swasta, ada BOS". BOS swasta tidak menutup SPP. Jangan pakai dalih "anak bisa sekolah paket". Paket bukan solusi untuk anak 13 tahun yang butuh pembinaan karakter di bangku formal. Kalau negara gagal sediakan bangku, maka negara harus siap tanggung akibat: generasi yang putus pendidikan dan lepas kendali.

Catat dan simpan baik-baik perkataan ini. Pemimpin yang abai menambah gedung SMP di 2026 akan dikenang sejarah sebagai pemimpin yang menggagalkan generasi emas Makassar. Nama boleh harum karena proyek, tapi akan busuk di mata ibu-ibu yang anaknya tidak dapat bangku. Pendidikan harus nomor satu, tanpa "tapi", tanpa "nanti". Kalau tidak, Makassar akan bayar mahal 10 tahun ke depan: angka putus sekolah naik, kriminalitas remaja naik, kualitas SDM turun. Kerugian itu 100 kali lipat dari biaya bangun SMP hari ini. Jadi sekarang waktunya pilih: bangun ruang kelas, atau bangun penyesalan. ( Yahya )

SD Inpres Kassi Gelar UAS Genap Berbasis Hp, Tanamkan Kejujuran dan Rasa Bangga Pada Siswa

MULIAINFO. Com. MAKASSAR – UPT SPF SD Inpres Kassi sukses melaksanakan Ulangan Akhir Semester Genap Berbasis *HP* pada Juni 2026. Ujian diikuti siswa Kelas Tinggi, Kelas 2B, Kelas 3B, dan Kelas 5B sebagai tolak ukur capaian belajar semester genap 2025/2026.

Kepala Sekolah Sukmawati, S.Pd membuka kegiatan dengan apel singkat. Beliau mengingatkan makna HP: *Honesty, Pride*. “Kerjakan dengan jujur, karena hasil jujur akan membuat kalian bangga seumur hidup,” pesannya ke seluruh peserta.

Konsep HP diterapkan penuh di semua ruang ujian. Kursi siswa ditata berjarak, tas diletakkan di depan, dan guru pengawas hanya memantau dari jarak aman. Tujuannya memberi ruang kepercayaan kepada anak.

Soal ujian disusun tim guru sesuai jenjang. Kelas 2B dan 3B mendapat soal tematik bergambar yang menyenangkan. Kelas 5B dan Kelas Tinggi mengerjakan soal literasi-numerasi yang melatih logika dan penalaran.

Sebelum mengerjakan, setiap kelas dipandu doa bersama. Guru juga menegaskan 3 aturan HP: tidak menoleh, tidak bertanya ke teman, dan tidak membuka catatan. Anak-anak mengangguk mantap tanda siap.

Suasana ujian berlangsung kondusif. Kelas 2B tampak fokus mewarnai dan melingkari jawaban. Kelas 3B serius membaca soal cerita. Kelas 5B dan Kelas Tinggi mengisi lembar uraian dengan tulisan rapi dan runtut.

Sukmawati, S.Pd berkeliling memantau tiap ruangan. Beliau menyapa siswa dan memberi semangat. “Ibu bangga lihat kalian tenang. Itu tanda kalian sudah belajar sungguh-sungguh,” ujarnya.

Wali kelas 5B menilai sistem HP efektif membentuk karakter. “Anak jadi belajar jujur bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar itu yang benar. Efeknya panjang sampai SMP nanti,” jelasnya.

Dukungan orang tua juga jadi kunci sukses. Banyak orang tua yang menyiapkan sarapan, memastikan anak cukup istirahat, dan mengantar tepat waktu. Kolaborasi inilah yang membuat ujian berjalan lancar.

Usai ujian, lembar jawaban langsung dikoreksi guru mapel. Nilai UAS HP akan dipadukan dengan nilai harian dan projek. SD Inpres Kassi berkomitmen: yang diutamakan bukan hanya angka, tapi terbentuknya siswa jujur, mandiri, dan berakhlak mulia. ( Yahya )