MULIAINFO. Com. MAKASSAR - Catat tanggalnya. 15 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, server PPDB Kota Makassar dibuka. 5 menit kemudian notifikasi "Kuota Penuh" akan berdatangan. Ribuan orang tua siswa-siswi akan duduk di terpal pinggir jalan gendong map ijazah. Padahal risiko ini sudah bisa dihitung sejak Januari 2026. Pertanyaannya: 6 bulan itu negara ngapain aja?
Data Sudah Ada Sejak Januari 2026 - TAPI NEGARA PURA-PURA BUTA*
Berdasar data Dapodik Kemendikbudristek, lulusan SD/MI Kota Makassar 2025/2026 = 18.527 siswa. Angka final itu masuk sistem sejak 15 Januari 2026. Artinya 5 bulan sebelum PPDB, Pemkot sudah pegang "angka vonis". 18.527 anak mau naik SMP. Ini bukan ramalan dukun. Ini data resmi negara. Kalau Januari negara sudah tau jumlahnya, kenapa Juni baru sibuk "doa biar dapat bangku"? Itu namanya sengaja tutup mata.
Daya Tampung SMP Negeri Stagnan - 3 TAHUN NGGAK NAIK, ANAK TERUS NAIK*
Data PPDB Makassar 2023: daya tampung SMP Negeri 11.180 bangku, pendaftar 17.900. 2024: bangku 11.250, pendaftar 18.100. 2025: bangku 11.300, pendaftar 18.400. Polanya jelas: anak Makassar tiap tahun nambah 300-400, tapi bangku SMP Negeri nambahnya cuma 50-70. 3 tahun berturut-turut defisit 6.000+. Negara tau polanya, tapi nggak pernah bikin kurva naik. Yang naik cuma air mata ortu tiap 15 Juni.
APBD 2026 Tembus 4,3 Triliun - UNTUK JALAN MULUS, BUKAN MASA DEPAN MULUS
Dokumen APBD Makassar 2026 bisa diunduh publik. Total 4,3 Triliun. Pos belanja modal untuk "Pembangunan Gedung Pendidikan" hanya 2,1% dari total. Sementara pos "Peningkatan Jalan & Jembatan" 18%. Jalan memang harus mulus. Tapi kalau anak nggak sekolah, siapa yg akan pakai jalan mulus itu 10 tahun lagi? Negara pilih cor beton daripada cor masa depan. Data APBD nggak bohong.
Fasilitas Umum Kosong 6 Bulan - AULA MATI SURI, ANAK HIDUP SENGSARA"
Cek fakta lapangan Januari-Juni 2026: 143 aula kecamatan + balai RW + gedung serbaguna milik Pemkot se-Makassar. Siang hari jam 07.00-14.00 = 90% kosong. AC nyala, kursi ditutup plastik. 1 ruang kelas darurat butuh papan tulis 2 juta + bangku 15 juta. Sementara sewa tenda acara pejabat 1 malam = 25 juta. Negara punya gedung, punya dana, punya tukang. Yang nggak punya cuma prioritas. Aula bisa jadi kelas darurat besok. Tapi negara pilih biarkan nganggur 6 bulan.
Guru Honorer Menganggur, Rombel Darurat Tidak Dibuka - OTAK ADA, KERJA NGGAK ADA.
Data GTK Kemendikbud: Makassar punya 3.200+ guru honorer K2 + non-K2 yg nganggur atau jam ngajarnya dipotong. Gaji 500rb-1 juta, ngelamar ke mana-mana. Sementara 1 rombel darurat 36 siswa butuh 1 guru. Hitungannya gampang: kalau buka 200 rombel darurat = 200 guru terserap + 7.200 anak terselamatkan. Negara punya 2 masalah yg solusinya saling ketemu: guru nganggur + anak nggak sekolah. Tapi negara pilih biarkan dua-duanya nangis. Itu namanya gagal manajemen paling dasar.
Lontara+ Jadi Saksi, Bukan Solusi - APLIKASI CANGGIH UNTUK NONTON GAGAL HD,
Lontara+ diluncurkan Pemkot awal 2026. Anggaran miliaran. Fungsinya keren: ortu bisa pantau kuota real-time, lihat ranking, cek zonasi. Tapi sejak Januari 2026, fitur "Tambah Bangku Darurat" ada nggak di aplikasinya? NGGAK ADA. Negara bikin aplikasi canggih buat menghitung korban, bukan buat menyelamatkan korban. Itu kayak bikin CCTV di TKP pembunuhan, tapi nggak cegah pembunuhan. Transparansi tanpa aksi = pamer luka.
Wajib Belajar 9 Tahun = Kewajiban Negara - JANJI KONSTITUSI DILANGGAR 6 BULAN
UUD 1945 Pasal 31 ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kata kuncinya: WAJIB PEMERINTAH. Sejak anak lulus SD Januari 2026, negara sudah punya kewajiban hukum sediakan SMP. Bukan kewajiban ortu begadang daftar jam 00.01 tanggal 15 Juni. Kalau 15 Juni 7.000 anak gagal masuk, itu bukan "gagal zonasi". Itu negara gagal penuhi konstitusi 180 hari lamanya.
Pola Gagal Berulang 3 Tahun - BUKAN BENCANA, INI KEBIJAKAN YANG GAGAL
Buka arsip siap-ppdb.com: 2023 = 6.720 siswa nggak dapat SMP Negeri. 2024 = 6.850 siswa. 2025 = 7.100 siswa. Grafiknya naik terus kayak grafik utang. Negara Makassar sudah 3x lihat film yg sama: Januari data keluar → Juni ortu nangis. Kalau 3x kejadian sama dan nggak diperbaiki, itu bukan "bencana alam". Itu "bencana kebijakan". Negara sengaja ulang kesalahan yg sama dan berharap hasil beda.
Solusi Ada, Tapi Nggak Dikerjakan - 180 HARI CUKUP BIKIN 60 KELAS, DIPAKAI RAPAT.
Fakta lapangan: tukang Makassar bangun 1 kelas baja ringan 7x9 meter = 18 hari kerja. Dari 15 Januari ke 15 Juni = 150 hari kerja efektif. Artinya negara bisa bangun 60+ ruang kelas darurat kalau mau. 60 kelas x 36 siswa = 2.160 anak terselamatkan. Tapi 150 hari itu dipakai apa negara? Rapat FGD "Strategi PPDB Berkeadilan", bikin juknis 200 halaman, studi banding ke kota lain. Anak butuh bangku, negara kasih PowerPoint.
Dana BOSP Terkunci Aturan Bodoh - SEKOLAH MAU BANTU, TANGANNYA DIKUNCI NEGARA"
Dana BOSP 2026 cair ke SMP tiap 3 bulan. Total se-Makassar ratusan miliar. Kepala sekolah kepikiran: "Pakai BOSP bangun kelas darurat aja". Jawaban Dinas: "Dilarang Pak. BOSP cuma buat sabun, listrik, ATK". Lah logikanya: anak nggak sekolah gara-gara nggak ada kelas, tapi dana buat bikin kelas dilarang dipakai. Negara bikin aturan jerat leher sekolah sendiri. BOSP cair tapi nggak boleh dipakai selamatkan siswa.
15 Juni Bukan Hari Pengumuman, Tapi Hari Seleksi Alam
Tanggal itu bukan sekadar "pengumuman". Bagi ribuan ortu, itu hari vonis: anaknya sekolah atau putus. Negara punya 6 bulan untuk mencegah, tapi publik belum lihat langkah konkret. Karpet merah untuk proyek jalan, terpal untuk ortu nangis. Satu kota, dua dunia.
Makassar Nggak Miskin. Negara Yang Pelit Niat*
APBD 4,3 Triliun. Tukang ada. Semen ada. Lahan kosong ada. Guru nganggur ada. Yang nggak ada cuma 1: NIAT negara dari jauh hari. Jadi ini bukan cerita "daerah miskin". Ini cerita "pejabat pelit nurani". Kalau niat ada, aula kosong bisa jadi kelas besok.
Tuntutan Warga Sebelum Terlambat*
1. Januari 2027 : Begitu data Dapodik lulusan keluar, tender pembangunan kelas SMP darurat langsung jalan. Jangan tunggu Juni.
2. Juli 2026 : Buka rombel darurat di 143 aula/gedung milik Pemkot sekarang juga. Fleksibelkan aturan BOSP.
3. Transparansi : Audit publik kebutuhan bangku vs lulusan tiap Januari. Jangan tutup data.
Pilihannya Jelas: Kerja Sekarang atau Jelaskan Nanti*
Sebelum 15 Juni 2026, publik berhak tahu: apa langkah konkret Pemkot Makassar? Kalau tidak ada, maka tanggal itu akan dikenang sebagai "hari pemakaman mimpi" ribuan anak Makassar. Negara tidur 6 bulan, anak Makassar yang dikubur.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No.40/1999 Pasal 5 ayat 2. Data jumlah lulusan dan daya tampung bersumber dari Dapodik Kemendikbudristek dan arsip PPDB Makassar tahun sebelumnya yang bersifat publik. ( Yahya )









