Laporan Pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia UPT SPF SD Inpres Batua 1

MULIAINFO. Com. Makassar -- Pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di UPT SPF SD Inpres Batua 1 berlangsung pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan dimulai tepat pukul 07.30 WITA dengan baris bersama di halaman sekolah. Seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru, serta tenaga kependidikan hadir tepat waktu. Semangat kebersamaan sudah terasa sejak awal karena semua datang dengan membawa alat berkebun dan semangat untuk berbuat baik bagi bumi.

Acara dibuka dengan upacara singkat dan khidmat di lapangan upacara. Petugas upacara dari siswa kelas 5 dan 6 menjalankan tugas dengan disiplin. Pembina upacara Ibu *Hijrah Nurjanah Husmal, S.Pd menyampaikan amanat yang menyentuh hati. Beliau mengajak kita semua menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk syukur atas nikmat alam yang Tuhan berikan. Pesan beliau sederhana tapi kuat: mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekolah kita.

Setelah upacara selesai, seluruh siswa, guru, dan staf diarahkan menuju halaman depan sekolah yang sudah disiapkan panitia. Setiap kelas mendapat pembagian tugas dan bibit pohon yang berbeda agar semua area bisa terhijaukan. Guru kelas menjelaskan cara menanam yang benar supaya bibit tidak rusak. Koordinasi berjalan lancar karena semua pihak sudah berlatih sebelumnya. Anak-anak tampak antusias menunggu giliran untuk mulai menggali tanah.

Cuaca pagi itu sangat cerah dan mendukung penuh kegiatan. Matahari bersinar hangat tapi tidak menyengat karena masih pagi. Angin sepoi-sepoi membuat suasana nyaman untuk bekerja di luar ruangan. Anak-anak tampak gembira membawa alat sederhana seperti sekop kecil, ember bekas, dan gembor. Beberapa siswa bahkan membawa sarung tangan dari rumah. Wajah mereka cerah karena merasa bangga bisa belajar langsung, menyentuh tanah, dan menanam harapan dengan tangan mereka sendiri.

Bapak Ibu guru berperan aktif sebagai pendamping dan teladan. Mereka tidak hanya memberi arahan dari jauh, tapi turun langsung ke tanah bersama siswa. Guru menunjukkan cara membuat lubang tanam yang cukup dalam, cara meletakkan bibit dengan posisi tegak, dan cara menutup tanah dengan padat tapi tidak terlalu keras. Kerja sama antara guru dan murid terlihat jelas. Tidak ada jarak, semua sama-sama kotor kena tanah, sama-sama tertawa, dan sama-sama bangga setelah selesai menanam satu pohon.

Siswa-siswi dan guru sangat antusias menanam pohon di depan sekolah. Semangat itu terlihat dari sorak sorai kecil setiap kali satu bibit berhasil ditanam dengan rapi. Anak-anak saling membantu, ada yang menyiram, ada yang memadatkan tanah, ada yang memberi nama pada pohonnya. Suasana kerja sama ini membuat kegiatan tidak terasa berat. Justru semua menikmatinya karena tahu mereka sedang membuat sekolah jadi lebih hijau untuk masa depan.

Jenis pohon yang ditanam hari itu dipilih dengan pertimbangan matang oleh pihak sekolah. Ada pohon pelindung seperti mahoni dan trembesi yang kelak memberi keteduhan luas. Ada juga pohon buah seperti mangga dan jambu agar siswa bisa belajar manfaat langsung dari alam. Selain itu ditanam beberapa tanaman hias untuk mempercantik halaman. Semua bibit berasal dari dinas lingkungan hidup dan dukungan warga sekolah, jadi maknanya semakin dalam.

Di sela kegiatan menanam, guru memberi edukasi singkat kepada siswa. Anak-anak dijelaskan mengapa pohon penting untuk kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menahan air hujan, dan menjadi rumah bagi burung. Guru juga mengingatkan agar setelah menanam, tugas merawat jauh lebih penting. Dengan begitu anak-anak tidak hanya tahu cara menanam, tapi juga paham tanggung jawab menjaga alam setiap hari.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin salah satu guru. Semua berdoa agar bibit yang ditanam tumbuh subur dan memberi manfaat panjang. Setelah doa, Ibu *Hijrah Nurjanah Husmal, S.Pd  memberi pesan penutup. Beliau berpesan agar setiap siswa jadi “penjaga pohon” di kelasnya masing-masing. Komitmen ini ditandai dengan pembagian jadwal piket siram tanaman agar perawatan berjalan rutin dan tanggung jawab.

Dengan berakhirnya kegiatan pada Sabtu, 6 Juni 2026, UPT SPF SD Inpres Batua 1 berharap peringatan ini jadi kebiasaan baik yang terus berlanjut. Menanam pohon hari ini adalah langkah kecil, tapi dampaknya besar untuk bumi dan untuk karakter anak-anak. Bersama Ibu Hijrah Nurjanah Husmal, S.Pd, seluruh guru, dan siswa-siswi yang hebat, kita buktikan bahwa sekolah bisa jadi contoh nyata cinta lingkungan. Semoga Batua 1 semakin bersih, hijau, dan sehat. ( Yahya )

Kalau Ada Oknum Pemeras, Kenapa Semua Wartawan yang Dicap " Abal -abal", Pak Wali

MULIAINFO. Com. Makassar -- Kalimat "wartawan abal-abal" yang dilontarkan tanpa nama, tanpa media, tanpa bukti itu bukan keberanian. Itu kemalasan berpikir. Pejabat enak ngomong, tinggal lempar label. Wartawan yang beneran liputan hujan-hujanan, ke lorong, cek data ke lapangan, ikut kena getahnya. Kalau Pak Wali cuma bisa generalisir, berarti dia nyamain pahlawan sama penjahat. Itu bukan Siri'. Itu pembantaian karakter massal. Mau lawan oknum? Sebut oknumnya. Jangan lempar granat ke lapangan bola.

 UU Pers No 40/1999 bukan pajangan.

Kemerdekaan pers itu bukan hadiah dari wali kota. Itu amanat konstitusi. Pasal 4 ayat 3 jelas: "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". Begitu pejabat publik gampang melabeli "abal-abal", dia sedang menginjak pasal itu. Dewan Pers, Polri, UU Pers sudah bikin jalur: sengketa pers → Dewan Pers dulu. Kalau wali kota lompat pagar dan vonis sendiri di podium, berarti dia anggap hukum cuma berlaku buat rakyat kecil. Jabatan itu bukan mahkota buat kebal aturan.

Polisi nangkap maling, nggak pernah bilang "semua warga Makassar maling". Dokter gagal operasi, nggak pernah bilang "semua dokter pembunuh". Tapi giliran wartawan, satu oknum pemeras langsung jadi stempel buat 10.000 jurnalis se-Indonesia. Logikanya di mana? Ini namanya guilt by association, jurus paling kotor orang yang kehabisan argumen. Kalau Pak Wali nggak bisa bedain "oknum" dan "profesi", berarti beliau butuh kuliah ulang logika dasar. Karena pemimpin yang nggak bisa bedain dua hal itu, rawan salah sasaran ke hal lain juga: anggaran, kebijakan, sampai nasib rakyat.

Yang bikin pejabat alergi sama kata "wartawan abal-abal" itu biasanya bukan pemeras. Tapi wartawan kontrol. Begitu beritanya soal proyek mangkrak, dana lorong nggak jelas, atau anggaran nggak sesuai realita, langsung keluar jurus: "Itu media abal-abal, beritanya hoax, tujuannya nyerang". Enak banget. Dikit-dikit abal-abal. Dikit-dikit buzzer. Padahal fungsi pers emang buat ngawasin kekuasaan. Kalau semua berita manis dipuji, semua berita pahit dicap abal-abal, berarti Pak Wali mau media jadi corong, bukan cermin. Dan kota tanpa cermin itu kota yang nggak sadar mukanya udah kotor.

Wartawan abal-abal yang nipu dan meras itu tindak pidana. Ada pasalnya. Ada KUHP-nya. Ada Bareskrimnya. Laporin, bawa bukti, proses hukum sampai tuntas. Itu baru pemimpin tegas. Tapi kalau cuma koar-koar "banyak wartawan abal-abal" di depan wartawan lain, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Nggak kasih solusi, cuma kasih luka. Rakyat Makassar nggak butuh wali kota jadi komentator. Rakyat butuh wali kota jadi eksekutor. Berantas oknumnya, jangan bakar ladang jurnalisnya. Karena ladang itu yang nanti dipakai nyiarkan semua kerja bagus Pemkot juga.

Begitu kata "wartawan abal-abal" keluar dari mulut pejabat, racunnya langsung nyebar ke grup WA RT, ke warung kopi, ke kolom komentar. Warga jadi curiga ke semua media. Berita soal air mati, harga beras naik, atau RSUD antre panjang langsung dianggap "pesanan". Yang diuntungkan siapa? Proyek bermasalah yang nggak mau disorot. Yang dirugikan siapa? Ibu-ibu yang butuh info bansos, bapak-bapak yang nunggu info banjir. Satu kalimat serampangan dari pejabat bisa bikin satu kota buta informasi. Itu bukan melindungi rakyat. Itu membutakan rakyat.

Perjosi minta klarifikasi bukan karena baper. Tapi karena ini soal marwah profesi dan kepercayaan publik. Kalau Pak Wali yakin ada wartawan abal-abal, sebut nama, sebut media, sebut kasusnya. Kalau nggak bisa sebut, tarik ucapanmu dan minta maaf. Titik. Pemimpin Daeng itu nggak kenal istilah "asal ngomong". Siri' na Pacce berarti berani ngaku salah. Klarifikasi terbuka bukan ngemis. Itu bukti wali kota masih menghargai rakyatnya dan profesi yang selama ini bantu dia sosialisasi program. Diam seribu bahasa = ngaku tuduhanmu nggak berdasar.

Wali kota itu panutan bagi jajarannya. Apa yang dia ucapkan bakal jadi bahasa sehari-hari camat, lurah, sampai kepala dinas. Hari ini wali kota bilang "wartawan abal-abal", besok bawahannya bilang "LSM abal-abal", lusa "aktivis abal-abal". Lama-lama semua kritik dicap abal-abal. Demokrasi mati bukan karena kudeta, tapi karena semua suara dibungkam pakai label. Kalau pemimpinnya ngajarin main stempel, jangan heran kalau birokrasinya isinya tukang stempel, bukan tukang kerja.

Jangan sok jadi korban paling suci. Pemeras nggak akan hidup kalau nggak ada yang mau disuap. Ada wartawan nakal? Iya. Tapi ada juga oknum pejabat yang begitu ditelepon wartawan langsung nanya "maunya berapa?". Itu simbiosis parasit. Jadi kalau mau perang sama wartawan abal-abal, sekalian bongkar juga internal Pemkot yang main mata. Berani nggak audit, pecat, laporkan ke KPK oknum yang biasa "jatah preman"? Kalau cuma berani nyalahin wartawan, berarti ini bukan pemberantasan. Ini sandiwara.

Mekanismenya jelas: sengketa pemberitaan → adukan ke Dewan Pers. Ada pemerasan → Dewan Pers + Polri. Itu pagar hukum biar nggak ada main hakim sendiri. Tapi wali kota milih loncat pagar. Vonis di media, cap di depan publik. Itu namanya arogan. Pejabat yang paling kencang ngomong "taat hukum" harusnya jadi orang paling depan ngantri di Dewan Pers, bukan paling depan ngomong di podium. Kalau pembuat aturan aja nerobos, rakyat mau disuruh tertib gimana?

2016, Walikota Parepare kena semprot nasional gara-gara nuduh wartawan "disetting". Ujungnya? Ralat, minta maaf, ditegur Kemendagri. Sejarah itu guru gratis, Pak. Tapi kalau nggak mau baca, sejarah bakal ngulang dengan kostum berbeda. Hari ini Makassar, besok kota lain. Pejabat bisa lengser, tapi rekam jejak digital nggak pernah mati. Satu video, satu berita, satu tangkapan layar cukup buat bikin nama baik hancur 10 tahun. Mikir 10 detik sebelum ngomong itu investasi paling murah buat 10 tahun ke depan.

Pemerintah butuh media buat nyebar program: Makassar Recover, lorong wisata, PD Parkir. Media butuh akses data Pemkot buat verifikasi. Itu relasi saling butuh. Begitu dikasih label "abal-abal", relasi itu putus. Wartawan jadi takut nanya, humas jadi defensif. Pintu transparansi ketutup. Yang diuntungkan siapa? Oknum pemeras yang main di belakang layar. Karena ruang terang udah ditutup, dia makin bebas main di ruang gelap. Jadi tuduhan itu bukan membasmi abal-abal. Justru ngasih mereka lahan subur baru.

Gampang ngomong "media abal-abal". Sekarang buktikan. Udah cek legalitasnya di AHU Kemenkumham? Pimpinan redaksinya udah uji kompetensi wartawan utama Dewan Pers? Medianya udah terverifikasi di dewanpers.or.id? Kalau belum dicek satu-satu, tuduhan itu fitnah berjabatan. Hakim aja nggak berani vonis tanpa sidang. Masa wali kota berani vonis tanpa data? Itu bukan tegas. Itu sembrono. Dan pejabat sembrono pegang APBD triliunan itu lebih berbahaya dari 100 wartawan abal-abal.

Pemimpin besar nggak takut dikritik.

Soekarno dihajar pers, SBY dihajar pers, Jokowi dihajar pers. Mereka tetap besar karena berani tatap kritik. Pemimpin kerdil baru alergi sama cermin. Tutup semua media, cap semua kamera "abal-abal", karena yang ditakuti bukan wartawannya. Yang ditakuti bayangannya sendiri. Kota besar butuh wali kota yang dadanya lapang, bukan telinganya tipis. Karena kota nggak akan maju kalau pemimpinnya sibuk nutup telinga daripada beresin masalah.

Identitas orang Makassar cuma 2: Siri' na Pacce. Siri' = harga diri. Pacce = rasa. Melabeli profesi wartawan secara umum itu melukai Siri' mereka. Wartawan juga punya anak, punya ibu yang bangga anaknya kerja pake pena, bukan pake ancaman. Jadi kembalikan Pacce itu, Pak. Caranya satu: klarifikasi terbuka. Sebut oknumnya kalau ada. Minta maaf kalau generalisir. Itu baru Daeng. Itu baru pemimpin yang dijunjung, bukan cuma ditakuti. ( Yahya )

Pelantikan Kepsek Makassar : Lulus Ukom + Wawancara 2025, Gugur Karena SK Telat

MULIAINFO. Com. Makassar -- Pelantikan/pengukuhan Kepala Sekolah definitif di Makassar tahun 2025/2026 seharusnya jadi stempel akhir: "Kompeten, layak memimpin". Kenyataannya SK berbalik fungsi jadi pisau pemenggal karier. Puluhan pendidik senior yang nilainya lulus UKOM, lulus wawancara, gugur seketika bukan karena otak tumpul. Mereka gugur karena SK definitif Pemkot Makassar sengaja atau lalai dilambatkan 2-3 tahun. Kompetensi dikalahkan kalender. Prestasi dibunuh birokrasi.

Faktanya pendidik ini bukan "calon abal-abal". Mereka ikut UKOM BCKS 2025, tes CAT 180 menit 150 soal 3 ranah: Manajerial, Supervisi, Kewirausahaan-Sosial. Hasilnya: LULUS. Lalu ikut wawancara kompetensi + psikotes 2025 di hadapan asesor GTK. Hasilnya: LULUS. Sertifikat UKOM keluar. Berita acara wawancara ditandatangani. Nama masuk database calon Kepsek nasional. Artinya secara negara, mereka sudah sah "kompeten + layak memimpin". Tapi semua stempel itu tidak ada harganya saat SK definitif Pemda telat 2 tahun dan umur 56 tahun jadi algojo.

Polanya terlalu rapi untuk disebut "kebetulan". UKOM + Wawancara lulus 2025 saat umur masih 54 tahun. Lalu berkas masuk meja Pemda dan... hilang dalam antrian. SK definitif baru turun 2026 saat umur sudah 56 tahun 2 bulan. Begitu input ke sistem MOLOD, mesin otomatis menolak: "GUGUR - MELEWATI BATAS USIA". Pertanyaannya menusuk: Ini seleksi atau jebakan waktu yang didesain rapi? Luluskan dulu biar semangat, gugurkan belakangan biar tidak bisa protes.

Lambat itu Kebijakan atau Kelalaian? Keduanya Sama-sama Kriminal*  

Keterlambatan SK 2-3 tahun tidak bisa lagi dibela pakai alasan "proses". Dua kemungkinan, dua-duanya kriminal terhadap masa depan pendidik:  

*Pertama*, kalau ini kebijakan: artinya ada pihak yang sengaja menahan SK. Tujuannya apa? Mengosongkan kursi? Memberi jalan ke nama lain? Kalau benar, ini bukan administrasi, ini sabotase karier.  

*Kedua*, kalau ini kelalaian: artinya Pemda abai. Berkas menumpuk, meja pengesahan kosong, verifikasi NIP jalan di tempat. Kalau benar, ini maladministrasi berat.  

Pilih mana? Sengaja atau lalai? Keduanya menghancurkan kepercayaan pendidik ke negara.

Ketiadaan Dashboard = Ruang Gelap Tempat Dugaan Hidup Subur  

Coba buka web Pemkot Makassar sekarang. Ada tidak dashboard publik "Antrian SK Kepsek Definitif 2024-2026"? Tidak ada. Tidak ada nomor antrian, tidak ada tanggal masuk berkas, tidak ada nama pejabat yang pegang berkas. Ketiadaan data ini bukan "efisiensi", ini pembunuhan transparansi. Ruang gelap selalu melahirkan monster. Monsternya bernama dugaan. "Jangan-jangan berkas saya ditahan". "Jangan-jangan ada nama titipan". "Jangan-jangan SK sengaja dilambat supaya lewat umur". Selama dashboard tidak dibuka, maka semua dugaan itu akan hidup, tumbuh, dan mengakar jadi kebencian ke sistem.

"Nama Tiba-tiba Muncul" Bukan Halusinasi Massa, Itu Efek Sistem Bisu  

Frasa "nama tiba-tiba muncul" sering ditertawakan birokrat sebagai "teori konspirasi pendidik". Padahal itu murni logika dasar. Otak manusia benci kekosongan data. Kalau sistem MOLOD tidak menampilkan log: "Data si A diinput tanggal X oleh user Y", maka kekosongan itu akan diisi otak dengan skenario terburuk. Tiba-tiba ada nama baru di daftar pelantikan, sementara pendidik yang lulus UKOM + Wawancara 2025 masih antri. Tiba-tiba ada SK keluar, sementara berkas yang lebih dulu masuk masih "proses". Tanpa log audit yang dibuka, maka "nama tiba-tiba muncul" bukan halusinasi. Itu kesimpulan logis dari sistem yang bisu.

Luka kedua lebih dalam dan lebih personal. Pendidik PPPK ikut UKOM bayar sendiri, ikut wawancara tatap muka antri dari subuh, keluar ongkos transport, keluar cuti mengajar. Harapannya satu: dapat feedback untuk naik kelas. Yang diterima cuma satu kata di layar: "TIDAK LULUS". Titik. Tidak ada skor 65 atau 45. Tidak ada catatan "modul sosial-kultural lemah". Tidak ada rubrik wawancara. Pendidik tidak dikasih cermin untuk bercermin, tapi dikasih tembok untuk ditabrak. Negara minta profesional, tapi memperlakukan pendidik seperti robot yang cukup tahu "gagal" tanpa tahu "gagal di mana".

UU KIP Ditabrak Sepi-sepi, Atas Nama "Kerahasiaan" 

UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11-12 jelas: informasi tentang seleksi jabatan publik wajib dibuka. Nilai UKOM + nilai wawancara = informasi pribadi peserta. Menutupnya tanpa alasan tertulis = pelanggaran hukum. Alasan "demi menjaga kerahasiaan" tidak berlaku untuk nilai pribadi sendiri. Pendidik bukan minta bocoran soal tahun depan. Pendidik cuma minta data dirinya sendiri. Menahan data pribadi orang lain tanpa izin itu namanya apa kalau bukan pelanggaran? Bungkamnya sistem sekarang sama artinya menabrak UU KIP secara sepi-sepi.

Setiap sistem digital resmi pasti punya log audit. MOLOD Makassar juga pasti punya. Isinya: siapa user yang login, tanggal jam berapa, NIP apa yang diakses, data apa yang diubah, dari nilai X jadi Y. Log ini adalah "kotak hitam" pesawat BCKS. Kalau ada kecelakaan karier, kotak ini yang bisa jelaskan kronologinya. Tapi kotak itu dikunci rapat. Tidak bisa diakses publik, tidak bisa diaudit independen. Selama kotak hitam dikunci, maka setiap kali ada "nama tiba-tiba muncul" atau "berkas tiba-tiba loncat", publik berhak curiga. Kunci kotak = kunci kebenaran.

Investasi UKOM + Wawancara 2025 Hangus Sia-sia*

UKOM + Wawancara 2025 itu investasi besar. Negara bayar asesor GTK, bayar server CAT, bayar ruang wawancara. Pendidik bayar: sewa laptop, kuota internet, cuti mengajar, transport ke TPK + ke lokasi wawancara. Total bisa Rp 5-7 juta per orang. Isi UKOM berat: ARKAS, Rapor Pendidikan, Kurikulum Merdeka, PMO. Wawancara berat: studi kasus konflik, kepemimpinan pembelajaran, visi misi sekolah. Semua dikuasai, semua dijawab. Sertifikat + berita acara lulus 2025 sudah di tangan. Lalu semua investasi itu dibuang ke tong sampah hanya karena satu lembar SK telat 2 bulan. Negara sudah verifikasi "kompeten + layak" lewat UKOM + Wawancara 2025, tapi negara sendiri yang menggagalkan orang layak itu lewat birokrasi SK.

Dampaknya Sistemik, Bukan Personal: Rantai Pendidikan Patah di Tengah  

Kerugiannya tidak berhenti di satu orang. Efek domino langsung terasa: Sekolah kehilangan calon nahkoda yang sudah paham manajemen, keuangan, kurikulum merdeka. Murid kehilangan figur pemimpin yang sudah lolos UKOM + Wawancara 2025. Dinas kehilangan kader siap pakai yang tinggal dilantik. Yang tersisa cuma Plt yang mutasi tiap tahun, program sekolah tidak nyambung, mutu anjlok. Negara rugi double: rugi anggaran UKOM + Wawancara, rugi mutu pendidikan. Tapi narasi resmi tetap datar: "Maaf, aturan umur". Seolah patahnya rantai pendidikan itu hal kecil.

Setiap hari tanpa rilis data, Dinas GTK sebenarnya sedang bicara lewat diam. Diam = pengakuan bahwa tidak ada data yang bisa dibela. Transparansi itu teknisnya murah: export Excel, hapus kolom nama/NIP, upload PDF "rekap skor per modul UKOM + rekap nilai wawancara". 30 menit selesai. Tapi kalau 30 menit saja tidak sanggup, lalu alasan "sistem belum siap" dipakai berbulan-bulan, maka publik berhak menyimpulkan: bukan sistem yang belum siap, tapi keberanian yang belum ada. Bungkam tidak mematikan api curiga. Bungkam justru menyiram bensin ke api itu.

Tuntutannya sederhana, sah, dan murah biayanya. Hanya dua:  

1.  Buka rekap nilai UKOM + Wawancara 2025 PPPK*. Tidak perlu nama. Cukup: "Peserta 001: Manajerial 72, Supervisi 70, Wawancara 75. Status: Tidak Lulus". Biar pendidik bisa evaluasi diri.  

2.  Buka log audit MOLOD 2025-2026*. Tampilkan: "Tanggal X jam Y, user Z mengakses data NIP A, mengubah field B". Log ini yang akan mematahkan atau membenarkan cerita "nama tiba-tiba muncul". Tidak ada log = semua orang boleh curiga. Ada log = fitnah mati seketika.

Tuntutan Kedua: Akui Luka, Lalu Tambal dengan Aturan Adil" 

Kalau Pemda jujur akui "kami terlambat proses SK", maka langkah selanjutnya bukan diam. Langkahnya: terbitkan aturan "grandfather clause" khusus BCKS Makassar 2025/2026. Isinya: pendidik yang lulus UKOM + Wawancara 2025 sebelum tanggal ulang tahun ke-56, wajib dilantik walau SK definitif turun setelahnya. Keterlambatan administrasi negara tidak boleh jadi hukuman mati karier warga negara. Kalau tidak ada keberanian buat aturan korektif, maka artinya negara memang rela mengorbankan pendidik demi menyelamatkan muka birokrasi.

Aturan dibuat untuk melindungi manusia, bukan untuk mengeksekusi manusia. Pendidik sudah buktikan kompeten lewat UKOM + Wawancara 2025. Negara sudah stempel "lulus + layak". Jangan batalkan stempel itu hanya karena SK telat. Pelantikan Kepsek Makassar 2025/2026 harus jadi garis merah terakhir. Setelah ini tidak boleh ada lagi pendidik gugur karena SK telat. Tidak boleh ada lagi PPPK gagal tanpa skor. Tidak boleh ada lagi log audit dikunci. Makassar, buka datanya. Buka lognya. Kembalikan martabat pendidik yang sudah lulus UKOM + Wawancara 2025. Itu saja. ( Yahya )

 

Makin Banyak Kepsek Gugur di BCKS Karena Usia Lewat : Birokrasi Makassar MOLOD, Siapa Bertanggung Jawab ?

MULIAINFO. Com. MAKASSAR – Fenomena memprihatinkan terus terjadi di seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah/BCKS Kota Makassar. Makin tahun makin banyak guru senior yang gugur bukan karena tidak kompeten, tapi karena usia keburu lewat. Kompetensi ada, pengalaman 30 tahun ada, mental pemimpin ada. Tapi sistem memaksa mereka pensiun sebagai "guru biasa". Ini bukan seleksi, ini penyaringan usia. Pemerintah Makassar gagal melindungi aset SDM terbaiknya.

Ironinya paling menyakitkan: lulus semua tahapan. Tes manajerial lolos. Wawancara meyakinkan. Portofolio tebal. Tapi SK definitif baru turun saat usia 58 tahun 7 bulan. Mau memimpin apa? 5 bulan? 1 tahun? Itu bukan pengangkatan, itu formalitas kematian karier. Pemerintah bermain-main dengan masa depan guru.

Lihat alurnya: UPT usulkan ke Dinas Pendidikan 3 bulan. Dinas verifikasi 4 bulan. BKD validasi 5 bulan. Walikota tanda tangan 2 bulan. Total 14 bulan hilang. Sementara usia guru jalan terus. Aturan pensiun 60 tahun tidak pernah diubah, tapi kecepatan birokrasi tidak pernah dipercepat. Ini pembunuhan karier sistematis berkedok prosedur.

Ada apa dengan Pemkot Makassar? Kenapa info BCKS seperti dokumen rahasia negara? Guru usia 42-48 tahun tidak pernah dapat undangan pembinaan calon kepsek. Begitu usia 56 tahun baru ada WA grup: "Bapak/Ibu silakan daftar BCKS". Ini namanya sosialisasi atau formalitas belaka? Kalau serius menyiapkan pemimpin, kaderisasi dimulai sejak guru muda, bukan kejar setoran saat guru sudah ubanan.

Dinas Pendidikan Makassar punya Dapodik lengkap, punya data NIP, usia, masa kerja semua guru. Tapi tidak pernah ada "dashboard kaderisasi kepsek". Tidak ada warning: "Guru ini usia 45, layak dibina jadi kepsek". Yang ada cuma rapat dan laporan. Akibatnya: guru senior numpuk, muda belum siap, sistem kosong pemimpin. Ini kelalaian perencanaan, bukan nasib.

BKD Makassar jangan cuci tangan. Berkas guru bolak-balik 5-6 kali revisi hal sepele: cap, tanggal, format. Sementara meja antrian SK numpuk setinggi meja kerja. Usia guru tidak bisa "revisi". 60 tahun tetap 60 tahun. Birokrasi kerja seperti lambat internet di UPT pelosok: loading terus, padahal waktu guru terus berjalan. Kalau urus berkas saja 8 bulan, lebih baik tutup loket.

Siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya pahit: semua pejabat yang duduk nyaman di kursi empuk. Dinas Pendidikan bilang "sudah kami usulkan". BKD bilang "masih proses validasi". Pemerintah bilang "menunggu jadwal". Semua punya alasan, tidak ada yang punya solusi. Guru? Guru cuma dapat janji. Sistem ini sudah rusak dari hulu ke hilir. Yang di atas lempar ke bawah, yang di bawah lempar ke atas. Korban tetap guru.

Guru 30 tahun ngabdi itu bukan angka. Itu 30 tahun bangun pagi, hadapi siswa nakal, urus administrasi UPT, hadapi orang tua, hadapi audit. Otaknya sudah jadi perpustakaan manajemen sekolah. Tapi sistem Makassar lebih percaya SK kertas daripada rekam jejak nyata. Lebih pilih kepala sekolah 3 tahun pengalaman daripada senior 3 dekade pengalaman. Ini bukan seleksi pemimpin, ini seleksi usia KTP.

Bayangkan UPT SPF besar diserahkan ke Plt muda yang masih belajar. Sementara guru senior yang lolos BCKS dipaksa pensiun. Itu sama saja kapal besar dinakhodai anak baru lulus, sementara nahkoda berpengalaman disuruh turun di tengah laut. Makassar sedang bunuh diri pelan-pelan dalam mutu pendidikan. Pengalaman dibuang, ego birokrasi dipelihara.

Stop salahkan guru "kurang proaktif". Guru itu tugasnya mengajar, mendidik, memimpin UPT. Bukan tugasnya mantau web BKD tiap hari. Tugas pemerintah memastikan info sampai, jalur karier jelas, proses cepat. Kalau guru usia 56 baru tahu ada BCKS, itu bukti gagalnya sistem komunikasi Pemkot. Jangan jadikan kelalaian pemerintah sebagai kesalahan guru. Itu tidak adil.

Alasan "ini aturan pusat" sudah basi. Aturan dibuat manusia, bisa diperjuangkan manusia. Pemkot Makassar punya kewenangan, punya bargaining, punya data. Kalau serius selamatkan guru senior, buat nota dinas, ajukan dispensasi, percepat SK kolektif. Tapi kalau dari awal niatnya hanya "jalanin prosedur", ya jangan heran guru senior terus berguguran. Aturan jadi tameng, guru jadi korban.

Makassar tidak kekurangan guru muda. Tapi Makassar sedang kehabisan guru matang. Sekolah besar butuh pemimpin yang sudah makan asam garam: bisa redam konflik, bisa lobi wali murid, bisa hadapi audit. Itu tidak dipelajari 2 tahun. Itu ditempa 30 tahun. Tapi sistem sekarang menutup pintu untuk kematangan itu. Akibatnya: UPT SPF jatuh ke tangan Plt yang masih belajar sambil jalan. Murid yang jadi korban uji coba.

Rasanya seperti apa? Seperti Anda latihan maraton 4 tahun, lolos kualifikasi Olimpiade, baju nomor dada sudah dipakai, lalu panitia bilang: "Maaf, startnya dimajukan 10 menit, Anda telat 30 detik". Lolos seleksi BCKS tapi gagal dilantik karena usia itu lukanya dobel. Capek fisik saat tes, capek hati saat SK tidak turun. Pemerintah Makassar sedang memproduksi guru kecewa secara massal.

Publik berhak buka-bukaan. Berapa jumlah guru 56+ yang lolos BCKS 2024-2026 tapi SK-nya tidak sempat turun? Berapa hari SK mangkrak di meja Dinas? Berapa bulan berkas muter di BKD? Jangan jawab "data rahasia". Ini data nasib orang. Kalau Pemkot Makassar transparan, publik bisa kawal. Kalau ditutup-tutupi, kecurigaan makin liar: ada apa di balik meja? Ada permainan waktu?

Solusinya tidak butuh APBD triliunan. Cukup niat + sistem. Bentuk tim khusus BCKS yang kerja 90 hari tuntas. Satu pintu: UPT usulkan → Dinas verifikasi 2 minggu → BKD proses 1 bulan → Walikota tanda tangan kolektif. Sosialisasi BCKS wajib ke semua UPT saat guru usia 42 tahun, bukan 56 tahun. Kaderisasi jalan 10 tahun, bukan 10 bulan. Kalau pejabat tidak sanggup percepat, mundur. Kasih tempat ke orang yang sanggup kerja cepat untuk guru.

Catat ini baik-baik untuk sejarah pendidikan Makassar: Di era 2024-2026, kita kehilangan puluhan pemimpin sekolah terbaik. Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka malas. Tapi karena birokrasi Makassar lebih lambat dari usia guru. Guru sudah siap mengabdi sampai titik darah penghabisan. Sekarang giliran pemerintah: siap berbenah, atau siap dicatat sebagai penghancur karier guru senior? ( Yahya )

--

Pancasila di Dada, Prestasi di Tangan

MULIAINFO. Com. Makassar --Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Dirgahayu Pancasila! Hari ini kita merayakan lahirnya dasar negara yang mempersatukan 17 ribu pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan beragam agama. Pancasila adalah rumah besar kita semua. Semoga nilai-nilai luhur Sila 1 sampai Sila 5 terus mengakar kuat di hati, pikiran, dan tindakan seluruh warga UPT SPF SDI PACCINANG 1, dari Kepsek sampai siswa paling kecil.

 

Ucapan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Fitri, S.Pd., M.Pd atas dedikasi, visi, dan keteladanan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Bapak, Paccinang 1 bukan hanya jadi tempat transfer ilmu, tapi juga tempat menanam budi pekerti. Terima kasih Pak karena setiap apel, setiap pembinaan, Bapak selalu mengingatkan kami untuk hidup sesuai nilai Pancasila.

Untuk para guru hebat Paccinang 1, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan garda terdepan pengamal Pancasila. Lewat setiap pelajaran matematika, IPA, agama, dan olahraga, lewat setiap teguran lembut dan doa sebelum belajar, kalian mencetak generasi yang beriman, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Jasa kalian adalah wujud nyata Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tanpa kalian, tak ada dokter, guru, atau pemimpin masa depan lahir dari sekolah ini.

Staf dan TU yang setia di balik layar, terima kasih banyak atas pengabdian ikhlasnya. Senyum ramah saat orang tua datang, data yang rapi dan akurat, sekolah yang bersih dan tertata, semua itu adalah pengamalan Pancasila Sila ke-3 dan Sila ke-5. Peran kalian mungkin tak selalu disorot kamera, tapi tanpa kalian roda Paccinang 1 tidak akan berjalan seharmonis ini. Keteraturan dan pelayanan kalian membuat sekolah jadi rumah kedua yang nyaman untuk belajar dan bekerja.

Anak-anakku siswa-siswi SDI Paccinang 1 yang sholeh dan sholehah, kalian adalah cahaya dan harapan bangsa. Mengamalkan Pancasila itu nggak harus hal besar dan berat. Cukup mulai dari hal kecil setiap hari: datang tepat waktu, antre saat wudhu, berbagi bekal ke teman, hormat dan salim ke guru, minta maaf kalau salah, menolong teman yang terjatuh. Itu semua wujud nyata Sila 1 sampai Sila 5. Teruslah jadi anak yang bangga jadi anak Indonesia.

Pancasila bukan sekadar hafalan 5 sila di buku PKn. Pancasila itu hidup nyata di setiap sudut Paccinang 1. Pancasila itu saat kita upacara dengan khidmat, saat kita kerja kelompok tanpa ribut, saat kita memungut sampah di halaman. Pancasila itu saat si kaya berbagi ke si kurang, saat si pintar mengajari si belum bisa. Di sinilah Sila ke-5, Keadilan Sosial, kita latih setiap hari.

Berbeda agama, berbeda suku Bugis-Makassar-Jawa, berbeda karakter itu anugerah dari Tuhan YME. Di Paccinang 1 kita buktikan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan. Di lapangan kita main bola satu tim, di kelas kita belajar satu barisan. Perbedaan jadi warna, bukan jadi tembok pemisah. Inilah wajah Pancasila Sila ke-3 yang paling indah: Persatuan Indonesia.

Semoga peringatan tahun ini jadi titik balik dan pengingat untuk kita semua: bahwa Indonesia kuat karena Pancasila, dan Paccinang 1 kuat karena kita semua kompak mengamalkannya. Harapan kami, lahir dari sekolah ini anak-anak yang tak hanya cerdas nilai 100, tapi juga cerdas hati dan adab. Anak-anak yang kelak jadi pemimpin yang jujur, amanah, dan cinta tanah air.

Mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah/Tuhan YME, ridhoilah langkah kami di UPT SPF SDI PACCINANG 1. Jadikan sekolah ini tempat menebar ilmu yang berkah. Jadikan guru dan staf kami guru yang ikhlas, jadikan siswa kami anak yang sholeh, cerdas, dan berbakti. Kuatkan kami mengamalkan Pancasila dalam setiap tarikan napas.

Sekali lagi, kami segenap keluarga besar UPT SPF SDI PACCINANG 1 mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari kita terus pegang Pancasila di dada, dan gapai prestasi setinggi langit dengan tangan kita.  

*UPT SPF SDI PACCINANG 1 - Berpancasila, Berprestasi, Berakhlak! Merdeka! Merdeka! Merdeka!* 🇮🇩 ( Yahya )

Khidmat, SMPN 22 Makassar Peringati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 Bersama Kepsek Hj. Salma, S.Pd

MULIAINFO. Com. Makassar – SMP Negeri 22 Makassar Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Upacara dimulai tepat pukul 07.30 WITA di lapangan utama sekolah dan diikuti seluruh warga sekolah dengan penuh khidmat.

Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Kepala Sekolah Hj. Salma, S.Pd. Beliau hadir didampingi Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, seluruh staf tata usaha, dewan guru, serta siswa-siswi kelas 7 sampai kelas 9. Semua peserta mengenakan seragam OSIS lengkap dan berbaris rapi sesuai kelas masing-masing.

Petugas upacara diambil dari siswa kelas 8 dan 9 yang telah mengikuti latihan intensif selama 1 minggu. Susunan petugas terdiri dari komandan upacara kelas 9, pemimpin peleton, pengibar bendera Merah Putih 3 orang, pembaca teks Pancasila, pembaca pembukaan UUD 1945, pembaca doa, dan dirigen paduan suara. Semua menjalankan tugas dengan disiplin tinggi.

Rangkaian upacara berjalan sesuai susunan acara resmi. Dimulai penghormatan peserta kepada Pembina Upacara, laporan komandan upacara, pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya 3 bait, mengheningkan cipta selama 60 detik dipimpin Pembina Upacara untuk mengenang jasa pahlawan, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan UUD 1945, amanat Pembina Upacara, pembacaan doa, dan laporan penutup.

Dalam amanatnya, Hj. Salma, S.Pd menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup siswa SMP. "Anak-anakku, kalian sudah remaja. Pancasila harus jadi kompas hidup kalian. Sila pertama: taat beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua: hargai teman, jangan bullying. Sila ketiga: jaga persatuan, jangan berkelompok. Sila keempat: belajar bermusyawarah di OSIS dan kelas. Sila kelima: adil ke semua teman, tidak pilih kasih," tegas Kepsek.

Beliau juga menyoroti kedisiplinan dan prestasi. "SMP itu masa pembentukan karakter. Masuk sekolah jam 07.00, seragam rapi, hormat guru, itu disiplin. Kalau kalian disiplin + rajin belajar, insyaAllah SMPN 22 Makassar akan melahirkan siswa yang berprestasi akademik dan non-akademik. Nama baik sekolah ada di tangan kalian," pesan Hj. Salma, S.Pd disambut tepuk tangan guru.

Suasana upacara berlangsung khidmat dan tertib. Saat pengibaran bendera, seluruh siswa menyanyikan Indonesia Raya dengan suara lantang. Pengibar bendera berhasil menaikkan Sang Merah Putih sampai ujung tiang tanpa kendala. Siswa kelas 7 yang baru masuk SMP terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh guru agama Islam, dilanjutkan laporan komandan upacara: "Upacara selesai, Pembina Upacara berkenan meninggalkan lapangan". Pukul 08.20 WITA, Hj. Salma, S.Pd menyalami petugas upacara dan meninggalkan lapangan. Siswa kemudian kembali ke kelas untuk mengikuti jam pelajaran pertama.

Di akhir amanat, Hj. Salma, S.Pd menyampaikan harapan besar untuk SMPN 22 Makassar. "Ibu berharap nilai-nilai Pancasila yang kita peringati hari ini benar-benar diamalkan. Ibu ingin lihat siswa SMPN 22 makin disiplin, makin peduli teman, makin berprestasi. Kalau itu terjadi, berarti upacara kita hari ini punya makna," tutup Kepsek.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama Kepala Sekolah Hj. Salma, S.Pd, staf, guru, dan perwakilan siswa pengurus OSIS di depan gapura sekolah sebagai dokumentasi Hari Lahir Pancasila tahun 2026.  

 Redaksi Muh Yahya -

-

Gugus 3 Kompak Peringati Hari Lahir Pancasila: 5 UPT, Kepsek, Guru & Siswa Satu Barisan

MULIAINFO. Com. Makassar -- 1 Juni 2026, Gugus 3 menggelar Upacara Hari Lahir Pancasila dengan penuh khidmat. Lapangan pagi itu dipenuhi warna merah putih. Bendera berkibar pelan, semua berdiri tegak menatap ke atas. Suasana hening saat doa dibacakan. Hari ini kita ingat jasa para pendiri bangsa yang melahirkan Pancasila 1 Juni 1945.

5 Sekolah Satu Barisan, Satu Tujuan"  

Ada 5 sekolah yang bergabung jadi satu: SD Inpres Kassi, SDN Parinring, SDN Kassi, SD Inpres Tamangapa, dan SD Inpres Kajenjeng. Walaupun beda nama dan beda gedung, hari ini kami satu barisan. Satu tujuan kami sama: menanamkan nilai Pancasila ke anak-anak sejak dini.

Ibu Sukmawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Inpres Kassi hadir dan memimpin barisan UPT-nya dengan wibawa. Di sebelah beliau, kepala sekolah 4 UPT lain juga berdiri paling depan. Mereka datang paling awal dan pulang paling akhir. Dari sini siswa belajar: pemimpin yang baik itu memberi contoh dulu, baru memerintah.

Guru Gugus 3 hadir lengkap dengan seragam PDH/seragam adat yang rapi. Semangatnya luar biasa. Siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 juga ikut berbaris. Walau masih kecil, mereka diam saat hening cipta dan lantang saat menyanyi. Disiplin kecil ini cikal bakal cinta tanah air yang besar.

Pancasila Turun dari Teks ke Lapangan*  

Upacara bukan cuma baca teks. Saat hormat bendera, kita latih sila ke-3 Persatuan Indonesia. Saat bantu teman yang topinya jatuh, kita amalkan sila ke-2 Kemanusiaan. Saat antre masuk barisan, kita latih sila ke-5 Keadilan. Jadi Pancasila itu bukan hafalan, tapi gerakan yang kita lakukan setiap hari di sekolah.

 

Pembina upacara berpesan 3 hal yang gampang diingat anak: Hormati Tuhan Yang Maha Esa, sayangi dan tolong teman, jaga persatuan di kelas. Tiga hal ini kalau dilakukan guru dan siswa setiap hari, maka sekolah jadi rumah kedua yang aman dan nyaman. Tidak ada bully, tidak ada ribut.

Tidak Ada yang Absen, Semua Komitmen 

Yang paling membanggakan: kehadiran 100%. Kepala sekolah 5 UPT hadir semua. Guru Gugus 3 tidak ada yang izin. Siswa-siswi datang tepat waktu walau rumahnya jauh. Ini bukti kecil tapi penting. Kalau untuk Pancasila kita bisa kompak, pasti untuk belajar dan berlomba juga bisa.

Lagu Penutup yang Menyentuh Hati  

"Garuda Pancasila" dan "Bagimu Negeri" dinyanyikan bersama-sama. Suara kepsek, guru, dan siswa jadi satu padu. Anak kelas 1 suaranya pelan tapi semangat. Anak kelas 6 jadi dirigen dadakan. Dari lagu itu lahir janji di hati: kami siap jadi anak dan pendidik yang cinta Indonesia.

Pukul 08.00 upacara selesai, tapi ujian Pancasila baru mulai. Tugas guru: mengajar dengan adil, tidak pilih kasih. Tugas siswa: belajar sungguh-sungguh, jujur saat ulangan, dan mau berbagi alat tulis. Pancasila bukan cuma untuk 1 Juni. Pancasila untuk Senin sampai Sabtu di kelas.

Gugus 3 Bergerak Bersama untuk Negeri 

SD Inpres Kassi, SDN Parinring, SDN Kassi, SD Inpres Tamangapa, SD Inpres Kajenjeng. Ibu Sukmawati, S.Pd bersama kepsek lain, guru, dan siswa-siswi. Kita beda sekolah, beda kelas, tapi satu Indonesia. Gugus 3 kompak, guru ikhlas mengajar, siswa semangat belajar. Gugus 3 siap mengabdi untuk negeri 🇮🇩 Merdeka! ( Yahya )