" Skandal SD Negeri Daya : 3 Kali di Tempat Yang Sama Melanggar Permen!"Stempel " Melanggar Permen 2025

MULIAINFO. Com. Makassar -- Ledakan baru. Nama DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN disebut jelas dalam video beredar*. Spontan, *3 orang itu MULAI PANIK ALIAS CUCI TANGAN serentak*. *Korban Suriama Abe, dg. Ratu DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN MEMANG DEFINITIF, UKK 100-95-100 justru dilecehkan dibuang ke SD Inpres Malimongan baru Ir 2, lembo baru sapiria 90 AN siswa oleh YUNUS SANUSI GTK karena TDK punya uang 30 juta. Sementara SD NEGERI DAYA Syamsiah Kaba 2 PERIODE OPPO lagi = 3 KALI di tempat sama MELANGGAR Permen 7/2025*. “Kenapa 3 orang itu panik? Ada apa?” 

Status hukum korban tak bisa dibantah: *Suriama DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN MEMANG DEFINITIF*. Sah secara administrasi, lulus OPPO 3 KALI sesuai Permen 7/2025. Bandingkan dengan *SD NEGERI DAYA: Syamsiah Kaba SDH 2 PERIODE, kenapa OPPO lagi di tempat yang sama? Itu artinya 3 KALI di SD NEGERI DAYA. Jelas MELANGGAR Permen 7/2025 Pasal 10. Sementara Definitif Suriama hanya di SAPIRIA 90 AN siswa karena TDK punya 30 juta untuk YUNUS SANUSI. Setelah nama DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN disebut, mereka PANIK ALIAS CUCI TANGAN*. “Ini pelecehan Definitif,” tegasnya.

Tebang pilih 3 orang ini telanjang. *DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN diduga mengatur: Definitif Suriama DARI AWAL, taat aturan, dibuang ke SD Inpres Malimongan baru Ir 2, lembo sapiria  = KORBAN. SD NEGERI DAYA 2 PERIODE, OPPO lagi = 3 KALI MELANGGAR, MALAH UNTUNG*. “Saya *DEFINITIF DARI AWAL* kok dibuang ke SD Inpres Malimongan baru. Dia 3 kali melanggar di *SD NEGERI DAYA* kok aman? Setelah *3 orang disebut nama langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN. Pasti ada yang ditutup,” tanyanya geram.

Modus 3 orang terbongkar: telepon dan dugaan bayar. Korban Definitif Suriama Abe dg.Ratu, S,Pd,. M pd, ditelepon langsung YUNUS SANUSI GTK: “Siapkan Rp30 juta kalau mau aman.” SD NEGERI DAYA Syamsiah Kaba juga ditelepon*. *Korban menduga keras SD NEGERI DAYA SDH BAYAR 30 JUTA ke YUNUS SANUSI* sehingga Definitif Suriama hanya SD Inpres Malimongan baru, sementara dia bisa 3 KALI di SD NEGERI DAYA*. ALPHIAN jadi eksekutor SK, DEWAS PDAM jadi backing. Begitu nama DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN disebut video, 3 orang langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN.

Kejanggalan pidana muncul. “Saya DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN MEMANG DEFINITIF. TDK diberi tahu oleh YUNUS SANUSI. Anehnya lagi, bukti percakapan dan chat disuruh hapus,” beber korban Definitif*. Perintah hapus chat diduga dari *YUNUS SANUSI. Setelah *nama DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN disebut dan video viral, 3 orang MULAI PANIK ALIAS CUCI TANGAN. “Itu namanya menghilangkan barang bukti. 3 orang panik karena 3 KALI di SD NEGERI DAYA itu melanggar, dan saya Definitif hanya di SD Inpres Malimongan baru Ir 2 lembo saparia,” kunci Suriama.

Kebobrokan 3 orang makin jelas. *DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN* justru *melantik PLT umur 56+ jadi Definitif*, padahal *Permen 7/2025 Pasal 10 tegas melarang*. Ironisnya, *Definitif asli Suriama DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN* malah *dibuang ke SAPIRIA 90 AN*. “Aturan tajam ke Definitif taat, tumpul ke PLT 56+. *3 orang ini main pilih kasih*,” kecam *korban*. Setelah disebut nama, *3 orang langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN*.

Teriakan korban Definitif: “Saya KORBAN DEFINITIF DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN* dilecehkan *YUNUS SANUSI, ALPHIAN, DEWAS PDAM dibuang ke SD Inpres Malimongan baru Ir 2, lembo sapiria  90 AN Siswanya. SD NEGERI DAYA 3 KALI MELANGGAR Permen malah MALAH UNTUNG. Sekarang 3 orang PANIK ALIAS CUCI TANGAN* karena video beredar. Kalau tidak bersalah, kenapa panik?” bentaknya keras. *Definitif* seharusnya dilindungi, bukan dibuang.

Korban berjatuhan. Bukan hanya Suriama. Ada *guru Definitif lain jadi KORBAN ulah DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN* tidak dilantik tanpa alasan jelas. Polanya sama: *yang TDK punya 30 juta dibuang ke sekolah kecil seperti SD Inpres Malimongan baru Ir 2, lembo sapiria 90 siswa, SD NEGERI DAYA* kebal aturan. Ini sindikat. 3 orang ini atur semua. Setelah disebut nama langsung PANIK*,” ungkap Suriama.

Pola mafia jabatan 3 orang terbaca jelas. Rumusnya: DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN = Atur kursi Kepsek. Punya/Dugaan bayar 30 juta = SD NEGERI DAYA 3 KALI, MELANGGAR Permen, MALAH UNTUNG. TDK punya 30 juta = kepsek Suriama Abe dg. Ratu KORBAN, DILECEHKAN*. “Ini bukan mutasi. Ini jual beli. Buktinya setelah nama 3 orang disebut langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN,” tuding korban Definitif.

Peran ALPHIAN paling fatal. Ia yang *menandatangani SK mutasi Definitif Suriama ke SD Inpres Malimongan baru Ir 2, lembo sapiria 90 siswa atas perintah *YUNUS SANUSI. Ia juga yang meloloskan *SD NEGERI DAYA 3 KALI* di tempat sama. Begitu nama ALPHIAN disebut video, ALPHIAN langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN* dan menghilang. “ALPHIAN eksekutor lapangan 3 orang ini*. Dia tahu semua. Makanya paling panik,” kunci Suriama.

DEWAS PDAM* tidak bisa lepas tangan. Ia diduga backing kuat SD NEGERI DAYA sehingga bisa *3 KALI di tempat sama MELANGGAR Permen*. Ia juga ikut menekan Definitif Suriama ke SAPIRIA 90 AN*. Begitu nama DEWAS PDAM disebut video, DEWAS PDAM langsung PANIK ALIAS CUCI TANGAN* dan bungkam ke media. “*DEWAS PDAM itu otaknya 3 orang ini*. Tanpa dia, *YUNUS SANUSI* dan *ALPHIAN* tidak berani,” beber *korban*.

'Korban Definitif menunjuk: “Saya KORBAN karena DEFINITIF DARI AWAL SAMPAI PELANTIKAN, hanya di SAPIRIA 90 AN* ulah *YUNUS SANUSI, ALPHIAN, DEWAS PDAM*. *3 orang itu sekarang PANIK ALIAS CUCI TANGAN* karena takut chat 30 juta kebongkar. Saya minta keadilan, bukan uang.” *SAPIRIA 90 AN* jadi simbol pelecehan terhadap *Definitif taat aturan*.

Teriakan terakhir korban: “*YUNUS SANUSI*, jangan hapus chat. Itu barang bukti. *ALPHIAN, DEWAS PDAM, jangan *PANIK CUCI TANGAN lagi. Hadapi. Audit *SD NEGERI DAYA 3 KALI* sekarang juga. *Kembalikan Definitif dari SAPIRIA 90 AN*.” Ia desak *3 orang* bertanggung jawab, bukan kabur.

Desakan hukum menguat. Korban desak *Kejari Makassar + Inspektorat Kota + BKN*: “Periksa *DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN*. Kenapa setelah disebut nama langsung *PANIK ALIAS CUCI TANGAN? Sita HP mereka. Selidiki aliran 30 juta. *Batalkan SK SD NEGERI DAYA 3 KALI* karena melanggar Permen 7/2025. *Pulihkan Definitif Suriama di tempatkan SD Inpres Malimongan baru Ir 2, Lembo  SAPIRIA 90 AN siswa

Sampai berita ini tayang, *DEWAS PDAM, YUNUS SANUSI, ALPHIAN* bungkam 1000 bahasa. Tim Sorot kawal. *Catat Tegas: 3 ORANG DISEBUT = PANIK ALIAS CUCI TANGAN = INDIKASI SALAH. DEFINITIF DARI AWAL = KORBAN SAPIRIA 90 AN. SD NEGERI DAYA 3 KALI = MELANGGAR PERMEN 7/2025. INI HARUS DIBONGKAR. ( Muh. Yahya )

"Tidak Boleh Bayar" Tapi diminta Rp 30 Juta : Kegaduan Pelantikan Kepsek Makassar

MULIAINFO. Com. Makassar -- Wali Kota Makassar sebelumnya telah menyampaikan peringatan keras dalam acara LPMP bersama PGRI di Jalan Pettarani. Di hadapan ratusan calon kepala sekolah, beliau menegaskan tidak boleh ada praktik bayar-membayar untuk menjadi kepala sekolah. “Jika ada temuan, akan saya copot jabatannya,” tegasnya. Pernyataan itu seharusnya menjadi garis merah bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan GTK.

Kesaksian Lapangan Bertolak Belakang* 

Namun sejumlah pengakuan dari calon kepala sekolah menyebut sebaliknya. Salah satu calon mengaku dimintai uang Rp30 juta sebelum dilantik menjadi Kabid pada awal Januari. Nominal yang sama juga disebut diminta kepada kepala sekolah lain dengan modus dan penyampaian yang hampir serupa. Kondisi ini membuat wacana “seleksi bersih” menjadi dipertanyakan oleh publik pendidikan.

SD Daya 2 ikut disebut dalam rangkaian pengakuan tersebut. Salah satu kepsek mengaku menerima telepon yang memintanya menyiapkan Rp30 juta agar prosesnya “lancar”. Ironisnya, setelah proses pengukuhan berjalan, sekolah tersebut justru kembali berstatus SDH untuk periode ke-3. Padahal status dan rotasi kepsek seharusnya mengikuti hasil seleksi, bukan transaksi.

Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 Pasal 23 dengan tegas memangkas masa jabatan. Dari aturan lama 4 periode atau 16 tahun, kini maksimal hanya 2 periode atau 8 tahun berturut-turut. Kepsek yang sudah melebihi batas itu seharusnya dikembalikan ke jabatan guru atau diberi tugas lain sesuai kebutuhan daerah. Pelantikan periode ke-3 jelas bertabrakan dengan pasal tersebut.

Batas Usia 56 Tahun Disebut Dilanggar:

Pasal 7 ayat 1 huruf j Permen 7/2025 menetapkan usia maksimal 56 tahun saat penugasan pertama sebagai kepsek. Alasannya logis: 1 periode butuh 4 tahun. Jika ada kepsek 56+ tahun dilantik, maka ia tidak akan mampu menyelesaikan satu periode penuh. Temuan beberapa nama yang berusia di atas batas itu menimbulkan tanda tanya besar soal validasi administrasi di Dinas.

Data pelantikan juga dinilai tidak sinkron. Beredar informasi 369 kepsek dilantik, sementara di daftar resmi yang beredar hanya 366 nama. Selisih 3 nama tanpa penjelasan resmi membuat guru dan publik curiga. BKPSDMD sebelumnya menyebut 394 lolos wawancara dari 500 peserta Ukom, sehingga angka 369 dan 366 perlu diklarifikasi agar tidak menjadi spekulasi liar.

Dalam penyusunan daftar kepsek, nama “Alpia” disebut-sebut sebagai salah satu indikator penentuan. Namun hingga kini belum ada kejelasan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai dasar hukum, tupoksi, dan kewenangan sosok tersebut dalam proses seleksi. Ketidakjelasan ini menambah kegaduhan di kalangan guru.

Selain Rp30 juta, muncul juga pengakuan setoran Rp3 juta yang disebut untuk “tim APPI Pak Ata”. Seorang kepala sekolah mengaku mendatangi rumah yang dimaksud namun tidak bertemu. Keesokan harinya ia kembali dihubungi dan diminta segera menyelesaikan urusan tersebut.

*Uang Diserahkan di Ruang GTK* 

Menurut pengakuan, kepala sekolah kemudian membawa Rp3 juta ke kantor dinas. Setelah diserahkan, dua orang dari dinas masuk ke ruangan GTK. Salah satunya disebut mengucapkan, “Sudah diterima Ibu Kadis?” Kalimat itu terekam dalam ingatan pelapor dan menjadi bagian dari aduan.

Klaim Seleksi Transparan dari Pemkot

Pemkot Makassar sebelumnya menyatakan seleksi dilakukan terbuka. BKPSDMD menyebut tahapan dimulai dari Uji Kompetensi di BKN, lalu wawancara, dengan pelibatan akademisi, Balai Besar GTK, dan BPMP Sulsel. Proses disebut dapat dipantau peserta lewat aplikasi berbasis data Dapodik.

Dari 500 peserta Ukom, 394 dinyatakan lolos wawancara. Angka itu mendekati 369 yang disebut dilantik. Namun kesaksian soal uang dan nama yang tidak ada di list 366 membuat publik menilai ada kontradiksi antara klaim “transparan” dengan praktik di lapangan.

"Permen 7/2025 Tekankan Integritas* 

Kemendikdasmen menegaskan calon kepsek wajib bersih dari hukuman disiplin, tidak sedang jadi tersangka, dan punya rekam jejak baik. Nilai kinerja minimal “Baik” 2 tahun terakhir juga jadi syarat. Tujuannya menjaga marwah kepemimpinan sekolah agar tidak dikendalikan transaksi.

Fleksibilitas Bukan Alasan Pungli* 

Permen memang memberi fleksibilitas jika calon III/c terbatas. Pemda boleh usulkan III/b atau PPPK 4 tahun pengalaman, dengan data pemetaan Kemendikdasmen. Namun fleksibilitas itu hanya soal syarat administrasi, bukan pembenaran adanya biaya di luar ketentuan.

Dampak ke Mutu Sekolah:

Jika jabatan kepsek dibeli, dikhawatirkan yang naik bukan yang paling kompeten, tapi yang paling mampu bayar. Akibatnya program sekolah, supervisi guru, dan mutu layanan pendidikan bisa terganggu. Korbannya adalah siswa dan orang tua.

Sejumlah guru mendesak Pemkot segera audit ulang: cek usia, cek masa jabatan, cocokkan data 366 vs 396. Oknum yang terbukti meminta uang harus ditindak sesuai aturan ASN. Saluran pengaduan yang bisa dipakai: Inspektorat Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan SP4N LAPOR! 

Publik Tunggu Sikap Tegas Pemkot

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi terkait nama “Pak Yunus”, “Pak Ata”, dan tudingan setoran Rp30 juta serta Rp3 juta. Publik Makassar menunggu langkah konkret agar amanah Wali Kota dan Permen 7/2025 benar-benar ditegakkan, bukan hanya jadi slogan. ( Muh.Yahya )

Diduga Kabid GTK Bermain Mata, di Pengukuhan Kepala sekolah

‎MULIAINFO. COM. MAKASSAR,--  BKM — Seorang kepala sekolah di Kota Makassar mengaku kecewa setelah pelantikannya yang telah dipersiapkan sejak lama mendadak dibatalkan hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung.

‎

‎Kepala sekolah tersebut mengungkapkan, pada Senin malam (22/6/2026) sekitar pukul 19.00 Wita, dirinya menerima telepon dari pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik sebagai kepala sekolah definitif pada keesokan harinya.

‎

‎"Saya ditelepon dari Dinas Pendidikan. Saat itu saya diminta bersiap untuk pelantikan dan diminta membawa pasangan," ungkapnya kepada BKM saat dikonfirmasi pada Selasa, (23/6/2026).

‎

‎Mendapat informasi tersebut, ia langsung melakukan berbagai persiapan untuk menghadiri pelantikan yang dijadwalkan berlangsung di Lapangan Karebosi. Menurutnya, seluruh persiapan telah rampung.

‎

‎Namun, harapan itu pupus setelah beberapa saat kemudian dirinya kembali menerima telepon dari pihak Dinas Pendidikan. Kali ini, ia diminta untuk tidak menghadiri pelantikan.

‎

‎"Saya dihubungi Pak Yunus dari bidang GTK. Beliau menyampaikan bahwa saya dilarang hadir di Karebosi karena ada informasi dari BKD. Katanya jangan sampai saya kecewa jika datang ke lokasi," tuturnya.

‎

‎Ia mengaku sempat mempertanyakan alasan pembatalan tersebut. Menurut penjelasan yang diterimanya, keputusan itu disebut berasal dari ketentuan kementerian karena dirinya dianggap telah memasuki masa jabatan tiga periode.

‎

‎"Alasannya karena dari kementerian, katanya saya sudah tiga periode. Tapi saya mempertanyakan, kenapa ada kepala sekolah lain yang masa jabatannya lebih dulu dari saya justru tetap dilantik," katanya.

‎

‎Ia bahkan mengaku sempat mendapat penjelasan bahwa dirinya tetap bisa dilantik, namun konsekuensinya sertifikasi guru yang dimilikinya berpotensi hilang.

‎

‎"Pak Kabid sempat bilang saya bisa dilantik, tapi sertifikasi saya akan hilang," ujarnya.

‎

‎Keputusan mendadak tersebut membuatnya merasa sangat kecewa. Apalagi, selama ini dirinya memahami bahwa kepala sekolah definitif yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi seharusnya dapat mengikuti pelantikan.

‎

‎"Namanya sudah lama dipersiapkan, lalu tiba-tiba tidak jadi. Tentu saya sangat kecewa," katanya.

‎

‎Menurutnya, kekecewaan semakin besar karena hingga kini dirinya belum menerima penjelasan resmi secara tertulis mengenai alasan pembatalan tersebut.

‎

‎"Saya bukan Plt, saya kepala sekolah definitif. Setahu saya yang definitif itu lolos semua. Kenapa hanya saya yang tidak lolos? Saya salah apa?" ungkapnya dengan nada kecewa.

‎

‎Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya terkait proses penetapan peserta pelantikan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya, yang bersangkutan mengaku telah masuk dalam daftar calon yang akan dilantik dan telah diminta melakukan berbagai persiapan sebelum akhirnya dicoret secara mendadak.

‎

‎

‎Kasus ini pun memunculkan sorotan mengenai transparansi dan kepastian administrasi dalam proses pengangkatan kepala sekolah, terutama karena keputusan pembatalan disampaikan hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan pelantikan.(*)

Barakallah Fii Tugas Baru Ibu Hj, Hudaya,S.Pd. M.M di SDI Pai 1

MULIAINFO. Com. Makassar -- Dengan penuh syukur kami mengucapkan selamat atas pelantikan Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. dalam mengemban tugas baru di SDI PAI 1. Semoga amanah ini menjadi jalan keberkahan dan pengabdian yang tulus untuk dunia pendidikan.

Selamat bertugas di tempat yang baru, Ibu Hj. Hudaya,S.Pd., M.M. Kepercayaan yang diberikan adalah bukti dedikasi dan kompetensi Ibu selama ini. Kami yakin SDI PAI 1 akan semakin maju di bawah bimbingan beliau.

Alhamdulillah, hari ini menjadi hari bersejarah bagi keluarga besar SDI PAI 1 dengan dilantiknya Ibu Hj. Hudaya,S.Pd., M.M. Semoga setiap langkah, keputusan, dan kebijakan yang diambil membawa maslahat untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi awal dari tanggung jawab besar untuk mendidik generasi penerus bangsa. Selamat mengemban amanah baru Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. Semoga diberi kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan.

Kami segenap keluarga besar SDI PAI 1 mengucapkan tahniah kepada Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. Semoga kepemimpinan Ibu membawa semangat baru, inovasi, dan kolaborasi yang menguatkan mutu pendidikan di sekolah kita.

Selamat atas jabatan barunya, Ibu Hj. Hudaya, http://S.Pd., M.M. Dengan ilmu dan pengalaman yang Ibu miliki, kami percaya SDI PAI 1 akan menjadi sekolah yang semakin unggul, religius, dan berkarakter.

Barakallah fii tugas yang baru, Ibu Hj. Hudaya,S.Pd., M.M. Semoga Allah SWT memudahkan setiap urusan, melapangkan dada, dan menjadikan setiap usaha Ibu sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Kami bangga dan bersyukur SDI PAI 1 kini dipimpin oleh sosok berintegritas seperti Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. Selamat bertugas. Mari kita dukung bersama visi dan misi beliau untuk kemajuan sekolah.

 

Momentum pelantikan ini menjadi doa dan harapan baru. Selamat kepada Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. Semoga amanah yang dipikul menjadikan SDI PAI 1 rumah kedua yang nyaman, inspiratif, dan penuh prestasi untuk anak-anak didik.

Sekali lagi, selamat dan sukses Ibu Hj. Hudaya, S.Pd., M.M. Atas pelantikan di SDI PAI 1. Semoga setiap tantangan dihadapi dengan sabar, setiap keberhasilan disyukuri, dan setiap niat baik diridai Allah SWT. Aamiin. ( Muh. Yahya )

SK Diinjak TEL.Pon Pagi : Kepsek Definitif SD Tamamaung 2 Dicoret " Nama Tak Ada di BKD

 

MULIAINFO. Com. MAKASSAR, SOROT* - Status Definitif diinjak lumpur. Kepala Sekolah SD Tamamaung 2 Makassar digulingkan H-0 pengukuhan. Awalnya dipanggil resmi jam 10 malam oleh Disdik, paginya tiba-tiba Pak Yunus dari GTK "Bakwan" telpon: "Jangan ki datang, namata tidak ada di BKD". 

Ini bukan kepsek honorer atau PLT. Ini Kepsek Definitif yang SK-nya sudah ditandatangani, stempel basah lengkap. Status hukumnya kuat, masa kerja masih 11 bulan. Tapi semua itu kalah sama satu kalimat: "nama tidak ada". Sejak kapan SK kalah sama "daftar nama"?

Perintah jam 10 malam itu bukan bisik-bisik. Nomor 0821-5404-8254 yang mengaku staf Dinas Pendidikan menelpon langsung ke kepsek. Nada suaranya perintah, bukan ajakan. Kalimatnya final: "Besok hadir di pengukuhan Karebosi, Pak". Titik. Tak ada kata "kalau ada namata".

Atas dasar telpon resmi itu, kepsek berangkat dengan dada tegak. Undangan pengukuhan sudah di-print, seragam korpri sudah disiapkan. Keyakinan penuh karena yang nelpon adalah institusi, bukan calo. Tapi keyakinan itu dibunuh jam 6 pagi.

Pembunuhnya adalah Pak Yunus GTK Disdik Makassar. Telepon kedua masuk pagi-pagi buta sebelum kepsek injak pelataran Karebosi. Isi telponnya dingin dan kejam: "Jangan mki datang karna namata TDK adai di BKD". Satu kalimat, 11 bulan masa kerja + SK Definitif dilipat dan dibuang.

Logika sehat runtuh di sini. Kalau BKD tidak mencatat nama, lalu dasar apa Disdik berani telpon jam 10 malam dan suruh hadir? Data malam itu Disdik ambil dari planet mana? Atau Disdik dan BKD memang sengaja main dua pintu?

Luka belum kering, WA dari BKD menyusul mengiyakan Pak Yunus: nama zonk. Merasa ada yang janggal, kepsek langsung telpon balik si ibu Disdik yang menelpon malam tadi.

Jawaban si ibu bikin dahi berkerut: "Saya lihat daftar nama-nama, ada nama Bapak di situ Kepsek Tamamaung 2". Satu kantor, satu dinas, dua versi data. Disdik bilang ADA, GTK + BKD bilang TIDAK ADA.

Kepsek definitif jadi korban tarik-menarik data amburadul. SK di tangan, undangan di genggam, tapi dicoret seperti kertas bekas karena "nama hilang" yang entah siapa biang keroknya.

Tamparan makin keras saat fakta pembanding muncul. Ada kepsek lain masa kerja tinggal 6 bulan, non-definitif, tapi lolos mulus dikukuhkan tanpa drama, tanpa telpon batal H-0.

Sementara Kepsek Tamamaung 2, status definitif, masa kerja masih 11 bulan, administrasi lengkap, malah digilas. Standar ganda ini mau disebut apa kalau bukan permainan kotor di internal GTK?

Bisik-bisik guru Makassar makin nyaring: "Jangan-jangan GTK ada bermain". Polanya terlalu rapi untuk dibilang khilaf. Yang mepet diloloskan, yang panjang disikat.

Korbannya bukan cuma kepsek. SD Tamamaung 2 sekarang tanpa nahkoda pasti. Guru kehilangan komando. Murid kehilangan teladan. Semua gara-gara "nama tidak ada di BKD" versi Pak Yunus Bakwan.

Hingga berita ini naik, Kadisdik, Pak Yunus GTK Bakwan, dan Kepala BKD bungkam. Publik cuma minta satu: buka "daftar nama" itu, tunjuk siapa yang input, siapa yang coret. Jangan biarkan preseden busuk ini makan korban lagi. ( Muh. Yahya )

SPMB Hari Pertama di SD Inpres Banta-Bantaeng 1 Berjalan Tertib, Kepsek Apresiasi Kedisiplinan Orang Tua

MULIAINFO. Com. Makassar -- Hari pertama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di UPT SPF SD Inpres Banta-Bantaeng 1 berlangsung dengan lancar dan tertib. Sejak pagi, halaman sekolah sudah dipenuhi orang tua dan calon murid baru yang datang lebih awal.

Suasana sekolah terlihat rapi. Panitia SPMB sudah bersiap sejak pukul 07.00 WITA untuk mengarahkan orang tua ke meja pendaftaran dan ruang verifikasi berkas. Semua petugas bekerja sesuai tugas masing-masing.

Ibu Kepala Sekolah, Hasdiarah Kadir, S.Pd., memantau langsung jalannya kegiatan dari awal hingga selesai. Beliau menyapa orang tua satu per satu dan memastikan tidak ada yang merasa kebingungan dengan alur pendaftaran.

Salah satu hal yang paling disoroti adalah kedisiplinan antrian. Orang tua diminta menunggu sesuai nomor urut dan tidak berkerumun di depan meja petugas. Hasilnya, proses verifikasi berkas berjalan cepat tanpa penumpukan.

Ibu Hasdiarah Kadir dalam arahannya menekankan pentingnya ketertiban. Beliau berharap orang tua siswa tetap sabar, menjaga antrian, dan mengikuti arahan panitia demi kelancaran bersama.

Calon murid baru yang hadir juga tampak antusias. Mereka diajak berkenalan dengan lingkungan sekolah sambil menunggu orang tuanya menyelesaikan pendaftaran. Beberapa guru ikut mendampingi agar anak-anak merasa nyaman.

Fasilitas sekolah seperti ruang tunggu, tempat duduk, dan titik air minum disiapkan untuk mendukung kenyamanan. Hal ini membuat orang tua tidak perlu berdiri lama di bawah terik matahari.

Petugas keamanan sekolah turut membantu mengatur arus lalu lintas di depan gerbang. Parkir kendaraan ditata rapi agar tidak mengganggu akses jalan warga sekitar Banta-Bantaeng.

Hingga siang hari, tidak ada kendala berarti yang muncul. Semua berkas yang masuk dicek ulang oleh panitia agar sesuai dengan persyaratan SPMB tahun ini.

Dengan berjalan tertibnya hari pertama ini, pihak sekolah optimis proses SPMB selanjutnya akan semakin baik. Harapan Ibu Kepsek sederhana: kerjasama orang tua dan sekolah jadi kunci utama pendidikan anak yang berkualitas. ( Muh. Yahya )

SPMB SDI Kassi Berjalan Tertib dan Lancar di Hari Senin 22 Juli 2026

MULIAINFO. Com.Makassar -- Pelaksanaan SPMB SDI Kassi kembali dimulai pada hari Senin pagi. Sejak pukul 07.30 WITA, halaman dan ruang pendaftaran sekolah sudah dipadati orang tua siswa yang datang bersama calon peserta didik baru. Panitia dan guru piket sudah bersiaga di pintu masuk untuk mengarahkan alur pendaftaran. Suasana awal hari ini terlihat kondusif dan penuh semangat kebersamaan antara pihak sekolah dengan wali murid.

Sistem yang diterapkan tetap mengutamakan ketelitian. Setiap orang tua siswa diminta menyerahkan berkas ke meja verifikasi yang dijaga langsung oleh guru. Guru memeriksa satu per satu mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, sampai bukti alamat. Jika ada berkas yang kurang atau tidak sesuai, guru akan langsung memberi arahan agar orang tua segera melengkapinya. Langkah ini bertujuan meminimalisir kesalahan data saat masuk ke sistem.

Setelah dinyatakan lengkap dan ditandatangani oleh guru verifikator, berkas baru boleh dilanjutkan ke meja operator. Di meja operator, seluruh data pendaftar diinput langsung ke portal SPMB resmi. Operator bekerja sesuai nomor antrean agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan alur “guru dulu, operator kemudian” ini, antrean menjadi lebih tertib, rapi, dan tidak menimbulkan penumpukan di satu titik.

Kepala Sekolah menegaskan bahwa SPMB bukan hanya tugas operator. Semua guru wajib bekerja ekstra dan bergotong royong. Ada guru yang bertugas mengarahkan antrean, ada yang membantu fotokopi berkas darurat, dan ada pula yang mendampingi orang tua yang masih bingung mengisi formulir. Kompaknya tim guru membuat beban kerja operator jadi lebih ringan dan proses pendaftaran terasa lebih cepat.

Berkat koordinasi yang baik, suasana di ruang pendaftaran hari ini benar-benar tertib. Orang tua mengantre dengan sabar sesuai nomor urut, tidak ada yang menyerobot. Guru dengan sigap memanggil nama dan memeriksa berkas tanpa terburu-buru. Operator pun bisa fokus menginput data tanpa gangguan. Kedisiplinan inilah yang membuat proses SPMB hari Senin ini berjalan jauh lebih lancar dibanding hari pertama.

Proses input data oleh operator berjalan lancar tanpa kendala berarti. Jaringan internet sekolah stabil dan portal SPMB tidak mengalami gangguan. Operator dibantu 2 laptop cadangan sehingga jika satu device butuh restart, input data tetap bisa berjalan. Kecepatan mengetik dan ketelitian operator juga membuat antrean di meja input tidak menumpuk terlalu lama.

Orang tua siswa menunjukkan kedisiplinan yang patut diapresiasi. Kebanyakan datang dengan map berisi semua berkas yang sudah disusun rapi sesuai urutan. Banyak juga yang sudah bertanya dulu ke grup WA sekolah, jadi saat di meja guru tidak banyak pertanyaan berulang. Kerjasama orang tua seperti ini sangat membantu mempercepat verifikasi berkas.

Ibu Sukmawati, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDI Kassi turun langsung memantau dari awal sampai akhir kegiatan. Beliau berkeliling mengecek meja verifikasi, meja operator, sampai area antrean. Sesekali beliau memberi motivasi ke guru dan menyapa orang tua agar tetap tenang. Kehadiran beliau membuat seluruh tim bekerja lebih fokus dan bertanggung jawab.

Setelah kegiatan selesai, tim guru melakukan evaluasi singkat. Hasilnya, hari ini SPMB berjalan sangat tertib dan lancar. Tidak ada berkas yang salah input, tidak ada antrean yang membludak, dan tidak ada keluhan dari orang tua. Semua pihak sepakat mempertahankan sistem “cek guru dulu, baru ke operator” karena terbukti efektif.

Dengan semangat gotong royong ini, SDI Kassi optimis target kuota peserta didik baru bisa tercapai sesuai jadwal. Pihak sekolah mengimbau kepada orang tua yang belum sempat mendaftar agar segera melengkapi berkas dan datang sesuai hari yang ditentukan. Panitia juga berterima kasih atas dukungan semua wali murid yang menjaga ketertiban selama proses berlangsung.( Muh. Yahya )