08 Februari 2026
Meningkatkan Kualitas pendidikan melalui Bimtek TKA di Kota Makassar
Hj Hamsianah,S.Pd : Kepala Sekolah yang Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Pendidikan
07 Februari 2026
Tryout TKA dari Erlangga : Persiapan Menghadapi Ujian yang Sesungguhnya
Guru kelas 6 kec. Roppocini Ikuti Bimtek Pengembangan Tes Kemampuan Akademi
06 Februari 2026
Pemprov Sulsel Hormati Aspirasi Pemekaran di Tengah Moratorium DOB Masih Berlaku, Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan
Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati aspirasi masyarakat terkait wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya di wilayah Luwu Raya, dengan tetap berpegang pada kebijakan moratorium pemekaran daerah yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Salim Basmin, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah dan dilindungi dalam sistem pemerintahan.
“Kami menghormati aspirasi ini sebagai bagian dari demokrasi,” ujarnya
Hal itu disampaikan Salim usai Pemprov Sulsel menerima audiensi konsultasi dan koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Luwu di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 6 Februari 2026. Rombongan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Ishak Iskandar.
Namun demikian, Salim menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru bukan kewenangan pemerintah daerah. Proses tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang hingga kini masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah.
“Pembentukan daerah otonomi baru adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR, di mana saat ini masih dalam status moratorium. Dalam konteks ini, Pemprov Sulsel tentu taat pada kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Terlepas dari dinamika aspirasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan bahwa seluruh program prioritas pembangunan di wilayah Luwu Raya tetap berjalan sesuai perencanaan.
Gubernur Sulawesi Selatan, kata Salim, telah memberikan arahan agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dilaksanakan.
“Pak Gubernur memerintahkan agar seluruh program prioritas Pemprov di daerah Luwu Raya seperti RS Regional, infrastruktur jalan, dan sektor lainnya tetap dilaksanakan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sulsel mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga stabilitas sosial dan kelancaran aktivitas masyarakat.
“Kami mengajak kepada seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara damai sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar,” tutupnya. (*)
Guru Meylinda Suasana , S.Pd, M.Pd Wakili Mariso di Posenijar Makassar
BPS Catat Tren Kemiskinan di Sulsel Menurun Enam Tahun Terakhir, Andi Sudirman: Hasil Kerja Bersama
Muliainfo, Sulsel--Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tren tingkat kemiskinan di Sulsel terus menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir, sejak tahun 2019 hingga September 2025.
Berdasarkan data BPS Sulsel, persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan pada September 2025 tercatat sebesar 7,43 persen atau setara dengan 685,14 ribu jiwa. Angka ini menjadi yang terendah sejak Pandemi Covid-2019, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulsel.
Jika ditarik ke belakang, jumlah penduduk miskin Sulsel pada September 2019 masih berada di kisaran 759,58 ribu jiwa dengan persentase 8,56 persen. Sempat mengalami fluktuasi pada periode pandemi Covid-19, angka kemiskinan mulai menurun secara konsisten sejak 2023 hingga 2025, baik dari sisi jumlah maupun persentase.
Selain itu, BPS Sulsel juga mencatat penurunan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 9,56 persen, turun dibanding periode sebelumnya, sementara di perkotaan berada pada angka 5,17 persen. Tren ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan mulai membuahkan hasil.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kinerja seluruh pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah BPS mencatat kondisi Sulawesi Selatan dengan Persentase 7,43% menjadi terendah dalam 6 tahun terakhir,” kata Andi Sudirman, Jumat (6/2/2026).
Andi Sudirman mengatakan penurunan kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang terarah, terutama arahan dari pemerintah pusat ke daerah sebagai penguatan sektor produktif, peningkatan kualitas infrastruktur, ekonomi, sosial serta berbagai program yang tepat sasaran.
“Ini adalah wujud kerja kolaborasi di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran. Mari terus tingkatkan kerja kerja untuk tujuan Sulsel Maju dan Berkarakter menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kemudian dari sisi kualitas kemiskinan pada September 2025, tercatat menurun dibandingkan periode September 2024, yang menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit serta ketimpangan antar-penduduk miskin semakin berkurang.
“Tentu kami juga mengapresiasi kepada seluruh Tim Pemprov, Kabupaten Kota, Instansi Vertikal hingga Kapala Desa/Lurah, RT/RW, Pendamping Program Keluarga Sejahtera serta seluruh lapisan masyarakat atas capaian ini,” pungkasnya. (*)








