06 Maret 2026

Babak Baru di Disdik Makassar: " Jilid 2" Pemanggilan Kepsek Definitif, Ada skenario di Balik Layar

Tags


MULIAINFO. com. Makassar– Suasana di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali memanas dengan adanya pemanggilan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) Definitif, Jumat (6/3/2026). Kegiatan yang disebut-sebut sebagai "Jilid 2" ini digelar di Kantor Disdik Kota Makassar, tepat di depan ruangan Kepala Dinas, namun dikabarkan berlangsung tanpa sepengetahuan Kadisdik.

Jika pada "Jilid 1" sebelumnya merupakan kegiatan Max One yang melibatkan para Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dan beberapa Kepsek Pelaksana Tugas (PLT), maka kali ini giliran para Kepsek Definitif yang dikumpulkan. Lokasi pemanggilan yang berada persis di lorong depan ruang Kadis menjadi sorotan, apalagi kegiatan ini diduga sengaja diadakan secara diam-diam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, pemanggilan dilakukan secara bergilir dengan sistem "ngetim" atau antrean. Puluhan kepala sekolah tampak berdatangan dan menunggu di area depan ruang Kadis. Mereka dipanggil satu per satu untuk masuk ke dalam ruangan yang disiapkan khusus.

Dari informasi yang berkembang, salah satu yang turut dipanggil, Kepala Sekolah dari SMP 55. Ia disebut-sebut sebagai sasaran utama dalam gelombang pemanggilan kali ini. Selain itu, sejumlah kepala sekolah dari berbagai SMP Negeri di Makassar juga terlihat hadir, di antaranya perwakilan dari SMP 19, SMP 26, SMP 32, SMP 1, SMP 14, SMP 30, dan beberapa sekolah lainnya. Dan Termasuk yang menyusun kepsek SMP ( SMPN 15, SMP 54 & SMP 33).

"Semua ada, termasuk SMP 26, SMP 32, SMP 1, SMP 14, SMP 30, pokoknya banyak. Yang jelas, mereka dipanggil masuk lima orang sekaligus ke dalam ruangan untuk diwawancarai," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menariknya, proses wawancara tersebut berlangsung tertutup. Para kepala sekolah yang keluar dari ruangan enggan berkomentar banyak. Mereka hanya mengatakan diminta menjelaskan asal sekolah dan beberapa pertanyaan administratif lainnya.

Yang semakin menguatkan kecurigaan akan adanya agenda khusus adalah sosok di balik layar yang mengatur jalannya pertemuan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa yang bertugas mengetik dan menyiapkan administrasi pertemuan tersebut adalah seorang yang akrab disapa Dr. Syarif. Sementara itu, koordinator lapangan yang mengatur jalannya pemanggilan peserta.

"Ini yang aneh, yang ngatur malah Pak Yunus. Katanya instruksinya dari Ibu Kadis, tapi kok lewat Pak Yunus? Jadi sebenarnya intinya mau ketemu, mau ada pertemuan. Tapi kenapa dirahasiakan?" ujar sumber yang sama.

Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkapkan bahwa ada nama Bu Ina dan Bu Lina yang turut terlibat dalam proses pendataan. Mereka disebut-sebut sebagai orang yang memegang daftar nama kepala sekolah yang harus dikumpulkan.

Pertanyaan besar kemudian muncul, apa sebenarnya tujuan dari pertemuan rahasia ini? Sejumlah sumber menduga kuat bahwa ini adalah bagian dari upaya membangun citra seseorang menjelang momen tertentu.

"Tujuannya supaya mengenal Hero, seakan-akan dia pahlawan. Itu yang bisa kita baca dari orientasinya. Mereka ingin terlihat sebagai penyelamat, padahal di balik itu semua ada agenda tersembunyi," ungkap sumber yang mengetahui jalannya pertemuan.

Bahkan, ada yang mengaitkan pertemuan ini dengan adanya "beban dari talangan" yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan adanya tekanan dari level atas. "01 juga pasti tahu, karena ada beban dari talangan. Tidak mungkin ini terjadi tanpa sepengetahuan atasannya," tambah sumber tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh, praktik pemanggilan semacam ini mengingatkan pada praktik-praktik lama di lingkungan birokrasi Makassar yang sarat dengan intrik dan "dagelan" politik penempatan jabatan. Kehadiran figur eks pejabat yang masih aktif bergerilya di lingkungan dinas menjadi perhatian tersendiri.

Menurut info Ari, salah satu kepsek yang bingung dengan pemanggilan itu, setelah mendapat telepon dari rekan sesama kepsek, ia justru ditanyai oleh mantan Kabid SMP, Dari.Syrief, "mau ditempatkan di mana". Pertanyaan tersebut sontak membuatnya curiga bahwa pertemuan ini berkaitan dengan skenario mutasi atau rotasi jabatan yang sedang digodok di belakang layar.

Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Makassar segera membuka suara terkait praktik pemanggilan liar ini. Jika benar ada agenda resmi, seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan, bukan secara diam-diam di lorong kantor tanpa sepengetahuan pimpinan.

Selain itu, keterlibatan oknum-oknum tertentu yang bukan lagi pejabat aktif di lingkungan dinas juga patut dipertanyakan. Apakah mereka masih memiliki kewenangan untuk mengatur dan memanggil para kepala sekolah? Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu jalannya birokrasi yang sehat.

Diketahui, Dinas Pendidikan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Achi Soleman tengah gencar melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Berbagai program unggulan tengah dijalankan untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Makassar. Namun, adanya praktik-praktik tidak transparan seperti ini tentu saja kontraproduktif dan dapat mengganggu konsentrasi para kepala sekolah dalam menjalankan tugas pokok mereka di sekolah masing-masing.

Sambungnya, informasi yang berkembang di kalangan guru dan tenaga kependidikan, kejadian ini sudah seperti "kioki" atau permainan yang diatur sedemikian rupa. "Ini Kakak dibuka setelan yang kioki. Iya, paling Ibu Kepsek baru bisa pergi ke siapa? Jadi memang sudah di-setting dari awal," ujar sumber dengan nada sinis.

Harapan para kepala sekolah dan tenaga kependidikan, kejadian seperti ini tidak berlarut-larut. Mereka berharap agar pimpinan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Ibu Kadis, segera turun tangan dan melakukan klarifikasi. Proses mutasi, rotasi, dan penempatan pejabat di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku, bukan melalui pertemuan-pertemuan diam-diam yang justru menimbulkan keresahan di kalangan pendidik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar maupun pihak-pihak yang disebutkan terkait pemanggilan "Jilid 2" tersebut.(Y).