Muliainfo.com, Makassar — Gelombang pertanyaan muncul dari lingkungan pendidikan Kota Makassar setelah sejumlah kepala sekolah dipanggil secara mendadak untuk menghadiri pertemuan internal dengan pejabat Dinas Pendidikan. Pemanggilan tersebut diduga tidak berdasarkan instruksi resmi dari Kepala Dinas, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai motif dan tujuannya. Rabu (04/03).
Informasi ini terungkap dari rekaman percakapan seorang narasumber yang merupakan kepala sekolah, namun meminta identitasnya dirahasiakan. Dalam percakapan itu disebutkan bahwa beberapa kepala sekolah dihubungi langsung oleh pejabat bernama Dr. Syarif serta Yunus, yang saat ini menjabat Kabid GTK.
Para kepala sekolah tersebut diminta membawa sejumlah dokumen, termasuk SK terbaru, sebelum diarahkan masuk ke ruangan untuk menjalani wawancara singkat. “Ditanya, mau ki ditempatkan di sekolah mana. Disuruh bawa SK juga. Tidak dijelaskan maksudnya apa,” ujar narasumber tersebut.
Yang menjadi pertanyaan besar, tidak semua kepala sekolah dipanggil. Hanya beberapa nama terpilih yang diminta hadir, termasuk dari SMP 26, 32, 30, 3, serta petugas jaga di SMP 19. Sementara kepala sekolah lain sama sekali tidak mendapatkan panggilan atau pemberitahuan.
“Ini bukan instruksi ibu kadis. Ini gerakan dari Kabid GTK. Banyak kepala sekolah bertanya-tanya, kenapa hanya beberapa saja yang dipanggil,” lanjut narasumber tersebut. Menurutnya, pemilihan nama yang dipanggil justru menimbulkan tanda tanya baru dibanding menjawab persoalan sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa alasan pemanggilan terkait pendataan juga terasa janggal, sebab data mengenai para kepala sekolah sudah pernah dikumpulkan sebelumnya melalui pejabat lain, yaitu Hamka dan Inah. “Kalau soal data, itu sudah ada sejak dulu. Waktu depenitik bermasalah, sudah dikumpulkan. Jadi ini bukan soal data,” jelasnya.
Proses pemanggilan yang dilakukan secara selektif membuat sebagian kepala sekolah merasa bingung dan cemas. Mereka mempertanyakan apakah pertemuan tersebut terkait rotasi jabatan, evaluasi kinerja, atau kemungkinan rencana mutasi internal yang belum diumumkan secara resmi.
“Kalau mau rotasi, harusnya jelas dan umum. Ini yang dipanggil hanya beberapa orang, lalu ditanya mau ditempatkan di mana. Tentu saja kami bertanya-tanya ada maksud apa di baliknya,” kata narasumber itu dalam rekaman tersebut.
Ketiadaan instruksi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan juga menjadi perhatian. Para kepala sekolah berharap setiap langkah yang berkaitan dengan jabatan mereka dilakukan secara prosedural, transparan, dan tidak melalui jalur komunikasi informal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar belum memberikan klarifikasi mengenai pemanggilan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi.
Sementara itu, sejumlah kepala sekolah yang tidak dipanggil mengaku khawatir dengan situasi ini. Bagi mereka, pemanggilan sebagian kecil kepala sekolah tanpa penjelasan tertulis dapat memicu spekulasi dan ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas di sekolah masing-masing.
“Yang tidak dipanggil juga bertanya-tanya. Kenapa hanya beberapa? Apa ada daftar tertentu? Apa maksud dan tujuannya?” ucap seorang kepala sekolah lain yang dihubungi terpisah.
Kasus ini menambah catatan penting bahwa mekanisme evaluasi dan pendataan kepala sekolah seharusnya dilakukan secara seragam, tertulis, dan mengikuti alur komando yang jelas untuk menghindari bias maupun penafsiran negatif di dunia pendidikan.(M. Yahya)
