Makassar Tampil Mempesona di APEKSI 2025: Perpaduan Budaya, Teknologi, dan Semangat Kolaborasi

 

Muliainfo.com, Surabaya — Kota Makassar kembali mencuri perhatian dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Surabaya. Suasana penuh semangat dan kekeluargaan tampak jelas saat Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, meninjau langsung booth Pemerintah Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Dengan langkah mantap dan senyum bersahaja, Aliyah menyapa satu per satu penjaga stand dan pengunjung yang datang. Ia menyempatkan diri berdialog singkat dengan tim kreatif dan pelaku UMKM yang terlibat dalam pameran, memberikan apresiasi dan motivasi atas kerja keras yang ditunjukkan.

Booth Kota Makassar tahun ini mengusung tema “Makassar, The Old and The New” dengan tagline “Kota Adaptif”. Konsep ini menggambarkan Makassar sebagai kota yang dinamis, modern, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Tema tersebut sejalan dengan semangat APEKSI yang mendorong kolaborasi dan inovasi antar pemerintah kota.

“Ini luar biasa. Booth ini tidak hanya cantik dari sisi desain, tapi juga sarat makna. Makassar menunjukkan bahwa modernitas dan tradisi bisa berjalan beriringan,” ujar Aliyah dengan penuh kebanggaan.

Beragam elemen inovatif dihadirkan di booth Makassar, mulai dari urban farming corner yang menampilkan konsep pertanian kota berbasis teknologi ramah lingkungan, hingga Makassar Kreative Hub yang menunjukkan geliat industri kreatif lokal yang kian tumbuh pesat.

Di sisi lain, pengunjung juga diajak menyelami masa lalu melalui instalasi tradisional seperti mesin tenun Bugis-Makassar, alat musik khas Sulawesi Selatan, serta aroma khas dari kopi Toraja yang diseduh langsung oleh barista lokal. Perpaduan ini menghidupkan narasi “lama dan baru” secara harmonis.

Teknologi pun tak luput ditampilkan. Area interaktif Oculus Virtual Tour mengajak pengunjung menjelajahi destinasi unggulan Makassar secara imersif. Fitur ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan dunia digital.

Setelah berkeliling, Aliyah melanjutkan kunjungan ke booth kota lain. Ia menyapa hangat para kepala daerah, pejabat, dan peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Momen ini menjadi ajang diplomasi kota yang informal namun strategis.

“APEKSI bukan hanya tempat pameran, tetapi juga tempat belajar dan membangun kolaborasi. Kita semua punya potensi, dan lewat pertemuan ini kita bisa saling menginspirasi untuk membangun kota yang lebih baik,” jelas Aliyah.

Perhatian khusus juga diberikan kepada produk-produk unggulan UMKM Makassar yang dipajang di dalam booth. Mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas, hingga produk fashion lokal, semua mendapat respon positif dari pengunjung.

Menurut Aliyah, kekuatan UMKM adalah cerminan daya tahan ekonomi masyarakat. “UMKM adalah tulang punggung kota. Kreativitas dan semangat mereka luar biasa. Makassar akan terus mendukung dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha kecil ini untuk berkembang,” ujarnya.

Kehadiran Pemerintah Kota Makassar di ajang nasional ini juga menunjukkan komitmen dalam mendorong kota yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi—diakui menjadi kunci transformasi tersebut.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Wali Kota mengundang para pelaku usaha dan pengunjung untuk datang langsung ke Makassar dan merasakan transformasi kota yang tidak hanya modern secara infrastruktur, tetapi juga hangat dalam budaya dan keramahan.

Dengan pendekatan yang humanis, profesional, dan penuh semangat kolaboratif, Aliyah Mustika Ilham mempertegas bahwa Makassar adalah kota masa depan: kota yang terus bertumbuh, tanpa melupakan akar budayanya.

Red*

Wali Kota Makassar Hadiri Munas VII APEKSI 2025: Dorong Sinergi Pembangunan Antar Kota

 

Muliainfo.com, Surabaya – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut ambil bagian dalam perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Kota Surabaya.

Munas ini menjadi momen strategis dalam kalender pemerintahan kota se-Indonesia, dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 6 hingga 10 Mei 2025. Sementara rapat pleno resmi digelar pada Jumat, 9 Mei, di Grand City Convex Surabaya.

Sebagai forum nasional, Munas APEKSI kali ini mempertemukan 98 wali kota dari seluruh penjuru Tanah Air. Mereka hadir untuk merumuskan arah kebijakan strategis, memperkuat sinergi, serta menyatukan visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa APEKSI menjadi wadah penting dalam menyamakan persepsi antar kepala daerah. Ia menekankan pentingnya semangat kolaborasi antar kota demi mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Forum ini bukan sekadar ajang pertemuan seremonial, melainkan ruang nyata untuk menyatukan kekuatan. Semangat kebersamaan harus menjadi fondasi kita dalam membangun Indonesia dari kota-kota,” ujar Appi usai pembukaan Munas.

Bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran Appi menandai komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk aktif dalam forum-forum nasional, sekaligus menyuarakan aspirasi dan inovasi khas daerah.

Keduanya juga membawa berbagai isu strategis dari Makassar untuk dibahas di tingkat nasional, termasuk soal penguatan peran pemerintah kota, layanan publik, dan pemberdayaan UMKM.

“APEKSI ini sangat positif karena memungkinkan setiap kota untuk saling berbagi ide, mengidentifikasi persoalan bersama, dan mencari solusi yang bisa dikolaborasikan,” jelas Appi, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar.

Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota seringkali serupa, sehingga penyampaian rekomendasi secara kolektif akan memberi tekanan yang lebih kuat kepada pemerintah pusat.

“Kalau setiap kota bicara sendiri-sendiri, mungkin tidak terlalu terdengar. Tapi jika kita satu suara, maka akan menjadi perhatian nasional. Itulah kekuatan APEKSI,” tegasnya.

Dalam Munas kali ini, Korwil APEKSI Wilayah VI Indonesia Timur yang diwakili sejumlah kepala daerah, termasuk Makassar, menyampaikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat.

Pertama, usulan agar pemerintah pusat memperkuat akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta memperluas keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

Kedua, dorongan untuk memperkuat sistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk optimalisasi peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Ketiga, permintaan agar dana kelurahan yang sempat dihentikan dapat dikembalikan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan berbasis komunitas di tingkat lokal.

Appi menilai ketiga usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi Makassar dan kota-kota lainnya. Ia menyebut, penguatan ekonomi rakyat dan infrastruktur sosial menjadi fondasi penting pembangunan kota.

“Rekomendasi ini muncul dari kebutuhan nyata di lapangan. Kita ingin pemerintah pusat tidak hanya mendengar, tapi juga segera merespons dengan kebijakan yang konkret,” ucapnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan pentingnya menjadikan kota sebagai pusat inovasi, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan.

Munas APEKSI ke-VII ini juga menjadi ajang refleksi bagi kepala daerah untuk saling bertukar praktik baik dan memperluas jejaring kerja sama antarkota di berbagai bidang.

Selain rapat pleno, Munas ini juga diisi dengan berbagai diskusi tematik, pameran produk unggulan kota, serta parade budaya yang mencerminkan keragaman dan potensi masing-masing daerah.

“Dari forum ini, kita pulang dengan membawa ide-ide baru, memperkaya khasanah, dan memperkuat cara kita memimpin pemerintahan kota,” pungkas Appi dengan optimistis.

Kehadiran Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham di Surabaya menjadi cerminan komitmen kuat Kota Makassar untuk terus terlibat aktif dalam membangun Indonesia dari lorong ke kota, dari kota ke negeri.

Red*

Putus Mata Rantai Kemiskinan, Sekolah Rakyat Siap Dibangun di Makassar

Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Langkah awal dimulai dengan peninjauan langsung lahan pembangunan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, pada Kamis (8/5/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai salah satu titik awal pembangunan Sekolah Rakyat di Indonesia.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat sebagai solusi pendidikan berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dinamakan Rumah Nayla.

Saifullah Yusuf menyebut bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa.

"Ini adalah awal dari gerakan besar. Kita akan mulai dari 53 titik, dan ditargetkan berkembang hingga 200 titik tambahan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Makassar hanya akan menerima siswa yang merupakan warga Kota Makassar, sebagai bentuk afirmasi bagi masyarakat lokal.

"Jika Sekolah Rakyat berdiri di Makassar, maka yang berhak bersekolah adalah warga Makassar. Itu prinsip keadilannya," jelasnya lebih lanjut.

Program ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari Desil 1, kategori masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Penerimaan siswa akan dilakukan melalui proses identifikasi ketat, yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.

"Nanti akan dilibatkan tim dari pusat dan daerah. Kepala daerah dan Dinas Sosial akan menjadi penentu akhir data penerima manfaat," ungkap Saifullah Yusuf.

Selain siswa, tim Satgas Sekolah Rakyat juga akan merekrut kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan empati tinggi terhadap kondisi siswa.

Kementerian Sosial akan menjadi koordinator utama dalam proses ini, dengan dukungan dari para pendamping sosial dan jaringan pusat pelayanan sosial di seluruh Indonesia.

“Kami juga melibatkan BPS di tingkat kabupaten dan kota sebagai penyedia data kemiskinan yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kota atas program Sekolah Rakyat tersebut.

Menurutnya, program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan berkualitas.

“Kita ingin membangun sekolah yang mampu menjadi harapan bagi mereka yang terpinggirkan karena keadaan sosial dan ekonomi,” ujar Munafri.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah dalam menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif untuk semua kalangan.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Salodong.

Tak hanya sekolah, pembangunan rumah layak huni juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam rangka mendukung kehidupan yang lebih baik bagi siswa dan keluarganya.

“Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial, kita akan hadirkan solusi nyata,” tegasnya.

Mantan bos PSM Makassar yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Makassar itu juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota siap mendukung hingga tuntas program nasional ini.

“Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus mendapatkan kesempatan hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat di Makassar akan memberikan nilai strategis bagi pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

“Ini akan menjadi salah satu langkah konkret dalam menciptakan kota yang inklusif, berdaya, dan sejahtera,” tandas Munafri.

Ia menutup kunjungan itu dengan ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian besar bagi Kota Makassar.

“Terima kasih atas atensi yang sangat baik. Semoga program ini berjalan lancar dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” pungkasnya.

Yahya*

Gala Dinner APEKSI di Surabaya: Wali Kota Makassar Tampilkan Kearifan Lokal dan Perkuat Sinergi Nasional

Muliainfo.com, Surabaya – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri acara gala dinner yang digelar Pemerintah Kota Surabaya. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-VII tahun 2025.

Jamuan makan malam itu berlangsung meriah di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Rabu malam (7/5/2025), dimulai pukul 20.00 WIB. Berbagai penampilan budaya tradisional mulai dari tarian hingga musik daerah menyemarakkan suasana.

Para tamu undangan yang terdiri dari wali kota se-Indonesia hadir mengenakan busana khas daerah masing-masing. Wali Kota Makassar dan Ketua TP PKK tampil memukau dalam balutan busana adat, sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya lokal.

Munafri Arifuddin menyebut gala dinner ini menjadi ruang silaturahmi antar kepala daerah. Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ajang membangun komunikasi, mempererat sinergi, dan membuka peluang kerja sama antar kota.

“Saya kira, ini momentum penting untuk saling mengenal dan mempererat kolaborasi antar pemerintah kota. Semangat seperti inilah yang perlu kita rawat untuk kemajuan bersama,” ungkap Munafri yang akrab disapa Appi.

Dalam nuansa keakraban tersebut, Wali Kota Makassar dan Ketua TP PKK Makassar turut menyerahkan cinderamata kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Ketua Dekranasda Surabaya selaku tuan rumah Munas APEKSI 2025.

Cinderamata dari Kota Makassar berupa bingkisan khas hasil kerajinan Dekranasda TP PKK, yang berisi kuliner otentik Makassar. Bingkisan ini diserahkan sebagai simbol penghargaan dan penguatan hubungan baik antar kota.

“Kami ingin memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya Makassar. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami membangun kota yang inklusif, kreatif, dan berdaya saing,” tambah Appi.

Sementara itu, Melinda Aksa mengatakan bahwa sinergi lintas daerah sangat penting, terutama bagi organisasi seperti Dekranasda. Ia mengapresiasi kegiatan APEKSI yang memberikan ruang kolaborasi lintas sektor.

“Kehadiran kami di APEKSI ini mempertegas komitmen untuk berinovasi bersama, serta membangun jejaring dalam memajukan kota masing-masing,” ucap Melinda singkat.

Atmosfer gala dinner terasa begitu akrab dan sarat makna. Para kepala daerah saling bertukar cerita, memperkenalkan potensi daerah, serta menjalin kesepahaman untuk membangun Indonesia dari kota.

Momentum ini juga menjadi langkah awal berbagai kolaborasi strategis antara pemerintah kota se-Indonesia, tidak hanya dalam bidang pemerintahan, tetapi juga ekonomi kreatif, pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat.

Diketahui, Munas APEKSI ke-VII tahun 2025 digelar pada 8 hingga 10 Mei 2025 di Kota Surabaya dengan mengangkat tema besar “Dari APEKSI untuk Negeri”, yang menekankan pentingnya peran kota dalam pembangunan nasional.

Dengan semangat gotong royong antar daerah, APEKSI 2025 diharapkan menjadi motor penggerak transformasi kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Red*

Kominfo Makassar Gandeng Kemendagri Tingkatkan Layanan SP4N-LAPOR!, Dorong Pengaduan Publik yang Inklusif dan Akuntabel

 

Muliainfo.com, Makassar, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar kegiatan Peningkatan Kinerja Layanan Pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR!, yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kamis (8/5/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Layanan Pengaduan Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.”

Hadir dalam kegiatan ini, Tim Asistensi Kemendagri RI, Admin SP4N-LAPOR! nasional, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik (Humas dan IKP) Dinas Kominfo Makassar, serta seluruh admin SP4N-LAPOR! dari OPD lingkup Pemkot Makassar.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Makassar, Irwan Bangsawan. Dalam sambutanna, Irwan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa layanan publik yang baik adalah layanan yang responsif, cepat, dan akuntabel terhadap setiap pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama,” ujarnya.

Untuk itu, Irwan berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh OPD dalam mewujudkan sistem pengaduan yang terpercaya, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan layanan publik di Kota Makassar.

Sementara itu, Tim Asistensi Kemendagri RI, Rega Tadeak Hakim, yang hadir sebagai narasumber utama memaparkan pentingnya implementasi Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, Rega juga mengapresiasi capaian pengelolaan pengaduan khususnya mwlalui SP4N-LAPOR! yang dinilainya sudah sangat baik.

“Makassar telah menyelesaikan 165 laporan pengaduan sepanjang tahun 2024 dengan tingkat penyelesaian 100 persen. Rata-rata waktu respon pun tidak melebihi 14 hari kerja. Ini adalah capaian yang luar biasa,” katanya.

Namun demikian, Rega mengingatkan bahwa kualitas layanan pengaduan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari keakuratan solusi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.

“Makassar menjadi salah satu kota dengan jumlah pengaduan tertinggi di Sulawesi Selatan. Tapi itu justru pertanda baik, karena masyarakat merasa kanal aduannya efektif dan didengar,” ujar Rega.

Ia menambahkan, jumlah pengaduan di Kota Makassar masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total jumlah penduduknya. “Ini menandakan perlunya edukasi publik dan peningkatan literasi masyarakat tentang kanal pengaduan SP4N-LAPOR!,” tambahnya.

Untuk itu, Rega memberikan catatan kepada Diskominfo Makassar sebagai leading sector untuk terus memassifkan sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR! ke masyarakat luas.

Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Makassar, Isnaniah Nurdin, mengakui bahwa tantangan utama saat ini yakni masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan SP4N-LAPOR! sebagai saluran pengaduan resmi.

“Selain itu, kami juga masih menemukan keberadaan sejumlah kanal aduan lokal di berbagai OPD yang belum terintegrasi ke dalam sistem nasional,” ungkapny.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Isnaniah menyebutkan beberapa langkah strategis yang tengah disiapkan, antara lain edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, integrasi kanal lokal ke SP4N-LAPOR!, serta penguatan kapasitas SDM pengelola layanan pengaduan.

Lebih lanjut, Isnaniah menyampaikan tiga rekomendasi utama: peningkatan kolaborasi lintas sektor, pengintegrasian kanal pengaduan lokal ke SP4N-LAPOR!, serta peningkatan literasi masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan publik secara masif.

“Langkah ini sejalan dengan semangat Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, diharapkan SP4N-LAPOR! dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik transparansi dan akuntabilitas di Kota Makassar,” katanya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara narasumber dan admin SP4N-LAPOR! dalam upaya mewujudkan tata kelola pengaduan yang lebih baik.

Yahya*

Aliyah Mustika Ilham Gelar Phinisi Sailing, Wujud Nyata Promosi Budaya Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar, - Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menggelar kegiatan Phinisi Sailing dan ramah tamah bersama Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha, beserta rombongan. 

Acara ini berlangsung di atas Kapal Phinisi yang berlabuh di Anjungan Pantai Losari, Makassar, dan turut dihadiri sejumlah pejabat serta pemerhati budaya di Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Nielma Palamba. 

Kehadiran Wakil Menteri Kebudayaan RI disambut hangat oleh Aliyah Mustika Ilham yang menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 

"Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkenalkan budaya Makassar tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional," ujar Aliyah Mustika Ilham.

Di atas Kapal Phinisi, rombongan Wakil Menteri Kebudayaan RI disuguhkan berbagai kuliner khas Makassar, sembari diiringi alunan musik dari band lokal yang menambah kehangatan suasana. 

Menariknya, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, turut menyumbangkan suara dengan bernyanyi dan menghibur para tamu yang hadir di atas kapal.

Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada pembangunan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Sinergi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan budaya lokal menjadi bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai kota yang terbuka terhadap keragaman budaya sekaligus melestarikan kearifan lokal.

Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa Makassar berkomitmen untuk menciptakan ruang-ruang budaya yang inklusif dan aman bagi seluruh masyarakat, termasuk generasi muda, agar mereka dapat mengenal dan mencintai warisan budaya daerah.

"Kami ingin budaya Makassar tidak hanya hidup di masa kini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang," tambahnya.

Pemerintah Kota Makassar terus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berfokus pada pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat lokal. 

Program-program kolaboratif dengan pemerintah pusat seperti ini diharapkan mampu memperkuat sektor kebudayaan sebagai pilar penting dalam pembangunan kota yang maju dan berdaya saing.

Selain para pejabat, acara ini juga dihadiri oleh pemerhati dan pelaku budaya di Kota Makassar, yang menunjukkan antusiasme terhadap sinergi budaya yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Acara ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk mempromosikan budaya Makassar secara lebih luas, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelestarian nilai-nilai budaya.

Turut hadir, Yayuk Sri Budi Rahayu, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Muhammad Ikbal, Kepala Bagian Umum MCB, Indira Estiyantin Nurjadin, Direktur Eksekutif Badan Pengelola Usaha MCB, Sintariyo Danuhadiningrat, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, dan Rosdyana, Kasubbag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.

Yahya*

Diduga Ada Praktik Marketing Terselubung di Lingkungan Dinas Pendidikan Makassar ASN dan K3S Diduga Terlibat Rekomendasi Penerbit Buku ke Sekolah

Muliainfo.com, Makassar, -- Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan oknum pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam aktivitas yang menyerupai praktik marketing penerbit buku di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.Rabu (07/05).

Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah kepala sekolah di wilayah Makassar yang menyebut adanya arahan tidak langsung untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu. Mereka mengaku mendapat rekomendasi dari K3S, dan beberapa bahkan menyebut nama salah satu anggota tim sukses calon Wali Kota yang diduga turut terlibat dalam pengkondisian tersebut.

Menurut pengakuan seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan, arahan tersebut disampaikan dalam forum rapat K3S. Ia menyatakan bahwa meski tidak ada pemaksaan secara eksplisit, ada tekanan moral dan ancaman tersirat yang membuat para kepala sekolah merasa terpaksa mengikuti arahan tersebut.

"Kami diarahkan oleh K3S. Katanya, kalau tidak mau ikut kerja sama, nama kami akan dicatat. Memang tidak ada paksaan, tapi ada kalimat: ‘kalau masih mau menjabat,’” ungkapnya kepada wartawan.

Setelah pertemuan K3S tersebut, sejumlah penerbit langsung mendatangi sekolah-sekolah dan menyampaikan kewajiban untuk membeli buku-buku tertentu. Bahkan, terdapat bukti surat pesanan dari salah satu penerbit yang mewajibkan sekolah mengambil buku perpustakaan dalam jumlah tertentu.

Yang menjadi sorotan, pada salah satu nota pesanan yang beredar tercantum logo bertuliskan Resopa Community. Tidak hanya itu, dalam nota tersebut juga tertera nama dan nomor telepon yang diduga milik pihak yang mengkoordinasikan distribusi buku ke sekolah-sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengadaan di lingkungan sekolah negeri.

Selain itu, ditemukan pula informasi bahwa salah satu mitra Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Secara Elektronik (SIPLAH) yang menjadi penyedia foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diduga merupakan hasil arahan dari salah satu tim pemenangan yang disebut berinisial  "El". Dugaan ini muncul dari keterangan salah satu kepala sekolah yang menyebut bahwa penyedia tersebut direkomendasikan melalui jalur informal, bukan melalui prosedur resmi dari dinas.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, perwakilan dari salah satu penerbit menyebut bahwa buku-buku yang ditawarkan merupakan "titipan" dari oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan dari komunitas Resopa Community. Salah satu penerbit juga menyebut nama berinisial "A.T.A" sebagai pihak yang memberi arahan.

Menanggapi informasi ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, membantah keras keterlibatan instansinya dalam pengkondisian kerja sama penerbit. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan arahan kepada kepala sekolah untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu.

"Jika memang benar ada praktik seperti itu, saya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan kepala sekolah maupun pejabat dinas," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, S.H., atau yang akrab disapa Pak Appi, juga turut memberikan tanggapan atas isu ini. Ia menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi semacam itu kepada pihak mana pun. Menurutnya, semua penerbit memiliki hak yang sama untuk bermitra dengan sekolah, selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Saya tidak pernah mengarahkan siapa pun dalam hal kerja sama penerbitan. Prinsipnya, semua penerbit bisa masuk ke sekolah selama sesuai aturan dan tidak ada paksaan," ujar Pak Appi.

Sebagai tambahan klarifikasi, Hj. Rosmiati, salah satu pengurus K3S, menyampaikan bahwa dalam forum K3S tidak pernah ada paksaan kepada kepala sekolah untuk mengikuti arahan terkait penerbit tertentu. Ia menekankan bahwa setiap kepala sekolah memiliki hak untuk memilih mitra penerbit yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang disebutkan masih enggan memberikan keterangan resmi. Namun, dugaan keterlibatan ASN dan pihak eksternal dalam pengondisian penerbit di lingkungan pendidikan akan menjadi perhatian serius, terutama terkait integritas, netralitas, dan etika pelayanan publik.

Yahya/Tim