Muliainfo.com, Makassar — Tudingan yang beredar dalam sebuah surat terbuka viral, yang menyebut adanya intimidasi dan penyelewengan dana BOS di UPT SPF SD Negeri Kumala, dibantah secara tegas oleh para guru dalam forum klarifikasi yang digelar pada Senin (20/5/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, dan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar.
Dalam pertemuan yang berlangsung di sekolah, para guru menegaskan bahwa mereka tidak pernah membuat atau mengetahui isi dari surat terbuka tersebut. Mereka juga menolak tuduhan bahwa telah terjadi intimidasi oleh kepala sekolah, Sultan Abadi, S.Pd.
“Kami sangat terkejut dengan beredarnya isu itu. Kami baru tahu setelah viral. Anehnya lagi, surat itu mengatasnamakan guru-guru SDN Kumala, padahal kami tidak pernah merasa menulis ataupun menyampaikan hal seperti itu. Apa keuntungan kami jika melakukan itu?” ujar Amriani, S.Pd., salah satu guru yang hadir dalam klarifikasi.
Plt Kadis Pendidikan: Masalah Utamanya Adalah Pola Komunikasi
Menanggapi situasi ini, Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi lebih banyak bersumber dari miskomunikasi internal. Ia menekankan pentingnya perubahan pola komunikasi antara kepala sekolah dan guru untuk menciptakan suasana kerja yang sehat.
“Selama ini pola yang diterapkan perlu diubah, baik oleh kepala sekolah maupun para guru. Misalnya soal alat tulis kantor (ATK), seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Jangan hanya karena spidol lalu dibawa ke luar dan menjadi konsumsi publik. Itu kan cukup dibicarakan secara internal,” kata Bukti.
Ia juga menyinggung soal kesiapan logistik yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah.
“Jangan tunggu diminta dulu baru disiapkan. Kepala sekolah harus menyiapkan kebutuhan itu selama ada anggarannya. Tapi kalau dananya memang tidak ada, ya tentu kita pahami, apalagi jika bersumber dari Dana BOS yang penggunaannya sangat diatur,” tambahnya.
Tudingan Penyelewengan Dana BOS Dibantah
Salah satu poin dalam surat terbuka yang paling menyita perhatian adalah tudingan penyalahgunaan dana BOS hingga Rp100 juta. Kepala sekolah Sultan Abadi secara tegas membantah hal tersebut.
“Berita tersebut bukan dari guru-guru di sekolah ini. Ada pihak luar yang menyebarkan informasi yang tidak benar,” jelas Sultan.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pengeluaran dana sekolah bersifat administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengeluaran yang dimaksud jumlahnya relatif kecil dan sudah sesuai prosedur. Tidak ada penyelewengan,” tegasnya.
DPRD Minta Fokus Perbaikan Mutu Pendidikan
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, meminta semua pihak di lingkungan sekolah untuk menghentikan penyebaran cerita negatif dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan.
“Kalau memang gaya kepemimpinan yang selama ini ada dirasa kurang tepat, sekarang saatnya diperbaiki. Cerita-cerita negatif harus dihentikan. Yang seharusnya disampaikan ke publik adalah bagaimana kualitas mengajar dan mendidik yang baik, sehingga bisa menarik kepercayaan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sini,” ujarnya.
Komitmen Perbaikan dari Semua Pihak
Sebagai penutup, semua pihak sepakat untuk memperbaiki komunikasi dan membangun suasana kondusif di lingkungan sekolah. Sultan Abadi juga menyatakan kesiapannya untuk berubah dan memperkuat sinergi dengan guru.
“Saya sadar mungkin ada gaya kepemimpinan saya yang kurang diterima, dan saya siap berubah untuk menjalankan tugas lebih baik,” tutup Sultan.
Dinas Pendidikan dan DPRD menegaskan bahwa langkah klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, serta memastikan bahwa setiap persoalan ditangani dengan objektif dan profesional.
Yahya*
