Muliainfo.com, Makassar – Babak baru reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar resmi dimulai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menetapkan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) definitif untuk memimpin mesin birokrasi di Kota Daeng.
Adalah A Zulkifly Nanda, yang kini resmi menjabat sebagai Sekda Kota Makassar setelah dilantik pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu. Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru penataan struktural di jajaran pemerintahan kota.
Munafri menyampaikan bahwa pengisian posisi Sekda merupakan langkah awal dari proses penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemkot Makassar.
"Karena posisi sentral ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini," ucap Munafri sambil berkelakar, menyiratkan akan ada banyak kejutan dalam mutasi dan rotasi jabatan ke depan.
Dengan gaya khasnya, Munafri menambahkan, “Saya biasa bilang, dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” katanya disambut tawa audiens yang hadir.
Pernyataan itu tentu mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan signifikan dalam susunan pejabat eselon, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis. Tak terkecuali asisten, staf ahli, maupun kepala dinas.
Penataan birokrasi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani proses job fit atau uji kesesuaian jabatan pada 23–24 April 2025 lalu.
Hasil job fit tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu rekomendasi resmi dari pusat sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.
Jika rekomendasi telah turun, Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh izin melakukan mutasi atau rotasi.
“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa langsung lakukan pelantikan. Tapi tentu kita menunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dengan nada optimis.
Mutasi ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkot untuk mengisi sejumlah jabatan penting yang saat ini masih kosong. Tercatat ada sembilan jabatan strategis di OPD yang belum terisi.
Posisi kosong itu antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Selain itu, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda juga masih menanti figur definitif.
Wali Kota Makassar menyebut, tidak menutup kemungkinan posisi-posisi tersebut akan langsung terisi setelah mutasi. Pejabat yang dinilai mumpuni dan kompeten akan dipindahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Kalau ada pejabat yang punya kapabilitas, tentu kita akan tempatkan. Namun tetap, proses seleksi dan penilaian akan dilakukan secara ketat dan profesional,” ujar Munafri.
Namun demikian, meski sembilan posisi itu akan terisi, Munafri menyebut masih akan ada sembilan jabatan lain yang akan kosong pasca mutasi.
Jabatan-jabatan kosong tersebut akan diajukan kembali ke Kemendagri untuk memperoleh izin seleksi terbuka atau lelang jabatan, sesuai regulasi pengisian JPTP.
Penataan struktur birokrasi ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan publik dan akselerasi program strategis di Kota Makassar.
Munafri juga menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menghadapi perubahan birokrasi ke depan. Ia berharap, para ASN tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mental.
“Aparatur itu harus siap ditempatkan di mana saja. Kita butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya semangat kerja tinggi dan mau belajar,” tegasnya.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun santai, Munafri tampak ingin membawa angin segar di tengah sistem birokrasi yang kerap kali stagnan dan terjebak dalam zona nyaman.
Kini, sorotan publik tertuju pada siapa saja yang akan tergeser, bertahan, atau bahkan naik daun dalam mutasi besar-besaran yang tinggal menunggu waktu.
Yang pasti, reformasi birokrasi di Pemkot Makassar telah memasuki babak baru. Masyarakat menanti hasilnya—apakah perubahan ini akan membawa pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih responsif?
Seperti kata Munafri, “Jangan hanya senyum di bibir, tapi juga semangat di hati. Karena tantangan kita ke depan jauh lebih besar dari sekadar mutasi.”
Yahya*
