Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026: UPT SPF SD Inpres Bangkala 1 Wujudkan Karakter Pancasila Lewat Aksi Nyata Siswa

MULIAINFO. Com. MAKASSAR - Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, UPT SPF SD Inpres Bangkala 1 mereka menegaskan komitmen mengamalkan 45 butir Pancasila sesuai Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Komitmen ini dipimpin langsung Kepala Sekolah Amrin, S.Pd bersama seluruh staf, guru, dan siswa-siswi.

Di bawah arahan  Kepala Sekolah Amrin, S.Pd, UPT SPF SD Inpres Bangkala 1 menjadikan 45 butir Pancasila sebagai kompas utama pembinaan karakter. Staf, guru, dan siswa-siswi sepakat bahwa nilai luhur bangsa harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan harian. Sekolah secara rutin mengadakan pembinaan, apel pagi, dan literasi Pancasila agar butir-butirnya dipahami maknanya, bukan hanya dihafal. Harapannya, setiap warga sekolah jadi teladan pengamalan Pancasila di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa berlambang Bintang dengan 7 butir, guru menanamkan nilai keimanan dan toleransi sejak dini.  Siswa-siswi  diajarkan percaya dan takwa sesuai agama masing-masing melalui doa bersama sebelum belajar. Mereka juga dilatih menghormati teman beda keyakinan, membina kerukunan saat kegiatan keagamaan, serta memahami bahwa agama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sikap tidak memaksakan keyakinan dan menghormati kebebasan beribadah jadi budaya kelas yang dijaga staf dan guru setiap hari.

Sila ke-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berlambang Rantai dijabarkan dalam 10 butir yang jadi fondasi perlakuan antar manusia.  Staf dan guru  UPT SPF SD Inpres Bangkala 1 menekankan pengakuan harkat martabat setiap  siswa-siswi tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, warna kulit, atau status sosial. Anak-anak dilatih tenggang rasa, tepa selira, tidak semena-mena, serta gemar kegiatan kemanusiaan seperti membantu teman jatuh atau menjenguk yang sakit. Keberanian membela kebenaran dan keadilan juga ditumbuhkan lewat cerita dan diskusi kelas agar siswa paham bahwa kemanusiaan berlaku untuk semua bangsa.

Untuk Sila ke-3 Persatuan Indonesia berlambang Pohon Beringin dengan 7 butir, Kepala Sekolah Amrin, S.Pd mengajak seluruh warga sekolah menempatkan kepentingan bangsa di atas pribadi dan golongan.  Siswa-siswi ditumbuhkan rasa cinta tanah air lewat upacara bendera, menyanyi lagu nasional, dan mengenal budaya daerah. Kebanggaan sebagai anak Indonesia diasah agar mereka rela berkorban untuk kebaikan bersama. Guru  juga menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam pergaulan, sehingga perbedaan latar belakang justru memperkaya persatuan di kelas.

Sila ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan berlambang Kepala Banteng berisi 10 butir tentang demokrasi. Guru membiasakan musyawarah mufakat saat menentukan jadwal piket, memilih ketua kelas, atau merencanakan kegiatan. Siswa-siswi* belajar bahwa setiap warga punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, sehingga tidak boleh memaksakan kehendak. Keputusan hasil musyawarah dihormati dan dijalankan bersama dengan rasa tanggung jawab. Proses ini dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani, serta dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, demi persatuan dan kepentingan bersama.

Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berlambang Padi dan Kapas memiliki 11 butir.  Kepala Sekolah Amrin, S.Pd  bersama staf dan guru  menanamkan perbuatan luhur, sikap adil, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Siswa-siswi  dilatih suka menolong agar mandiri, tidak boros atau merugikan umum, kerja keras, dan menghargai karya teman lewat lomba dan pameran kelas.

Di Hari Lahir Pancasila ini,  staf, guru, dan siswa-siswi mengamalkan butir Pancasila lewat aksi nyata. Pagi diawali doa bersama sesuai agama masing-masing cermin Sila 1. Antre tertib wujud Sila 2. Piket kebersihan dan kerja kelompok praktik Sila 3 dan Sila 5. Pemilihan ketua kelas lewat musyawarah adalah bukti Sila 4.

Musyawarah kelas rutin digelar setiap akhir pekan diinisiasi  guru  dan difasilitasi  staf. Setiap  siswa-siswi diberi ruang menyampaikan pendapat. Keputusan diambil mufakat dengan semangat kekeluargaan. Setelah diputuskan, semua warga kelas wajib menjalankan dengan iktikad baik. Dari sini demokrasi dan tanggung jawab tumbuh sejak SD.

Mengacu Sila ke-2 dan ke-5,  Kepala Sekolah Amrin, S.Pd  menggerakkan  staf, guru, dan siswa-siswi  dalam kegiatan peduli sesama dan lingkungan. Ada aksi bersih sekolah, donasi untuk teman, serta hemat air-listrik. Anak diajarkan tidak hidup mewah karena harta dipakai untuk kemajuan bersama sesuai 11 butir Padi dan Kapas.

“Pancasila harus jadi perilaku, bukan hanya hafalan. Dengan sinergi kepala sekolah, staf, guru, dan siswa-siswi , kami optimis melahirkan generasi religius, beradab, cinta NKRI, demokratis, dan peduli,” tegas Amrin, S.Pd. Di momentum 1 Juni 2026, UPT SPF SD Inpres Bangkala 1 Makassar bertekad menjadikan 45 butir sebagai fondasi kuat masa depan bangsa. ( Yahya )

Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 Berlangsung Khidmat di SDI Banta - Bantaeng 1

MULIAINFO. Com. Makassar – SDI Banta-Bantaeng 1 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Upacara dimulai tepat pukul 07.30 WITA di halaman depan sekolah dan berlangsung hingga pukul 08.15 WITA. Cuaca pagi cerah mendukung jalannya upacara dengan lancar.

Bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Kepala Sekolah *Hasdiarah Kadir, S.Pd*. Beliau hadir didampingi seluruh staf tata usaha dan dewan guru SDI Banta-Bantaeng 1. Peserta upacara adalah siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbaris sesuai kelas masing-masing. Semua peserta mengenakan seragam putih-merah lengkap dengan dasi, topi, dan sepatu hitam.

Petugas upacara diseleksi dari siswa kelas 5 dan 6 yang memiliki postur dan kedisiplinan baik. Sebagai komandan upacara siswa kelas 6A, pemimpin peleton dari kelas 5-6, pengibar bendera 3 orang siswa kelas 6B, pembaca teks Pancasila siswa kelas 5A, pembaca pembukaan UUD 1945 guru kelas 3, dan pembaca doa guru agama Islam. Latihan petugas sudah dilakukan 3 hari sebelumnya agar pelaksanaan rapi.

Rangkaian upacara berjalan tertib sesuai susunan acara. Dimulai dengan penghormatan peserta kepada Pembina Upacara, laporan komandan upacara, pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya yang dipandu paduan suara guru, mengheningkan cipta selama 17 detik dipimpin Pembina Upacara untuk mengenang jasa pahlawan, pembacaan teks Pancasila oleh siswa, pembacaan pembukaan UUD 1945 oleh guru, amanat Pembina Upacara, pembacaan doa, dan diakhiri laporan komandan upacara bahwa upacara selesai.

Dalam amanatnya, Hasdiarah Kadir, S.Pd menyampaikan 3 pesan utama. Pesan pertama adalah disiplin. "Anak-anakku, disiplin itu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi pukul 07.00. Baju dimasukkan rapi, kuku dipotong, PR dikerjakan di rumah. Kalau dari kecil kita biasakan disiplin, nanti besar jadi orang yang tepat waktu dan dipercaya orang. Itu modal sukses," jelas beliau sambil memberi contoh guru yang selalu datang lebih awal.

Pesan kedua tentang hormat dan tolong menolong. "Hormat itu cium tangan guru waktu datang, bilang 'permisi' kalau lewat di depan orang, dengar kalau guru lagi jelaskan pelajaran. Tolong menolong itu lihat teman pensilnya patah, kasih pinjam. Lihat teman jatuh di lapangan, angkat dan antar ke UKS. Itu namanya mengamalkan Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di SD kita, tidak boleh ada yang merasa paling kuat, tidak boleh bully teman," tegas Kepsek. Siswa-siswi mengangguk sambil lihat teman sebelahnya.

Pesan ketiga tentang rajin belajar sebagai wujud bela negara. "Anak-anak, belajar sungguh-sungguh itu juga bela negara. Dulu pahlawan angkat senjata, sekarang kalian angkat buku dan pensil. Kalau kalian pintar, nanti bisa jadi dokter yang obati orang Makassar, jadi guru yang ajar adik kelas, jadi polisi yang jaga keamanan. Makassar butuh anak-anak SDI Banta-Bantaeng 1 yang pintar dan berakhlak. Jadi dari hari ini, PR dikerjakan, pelajaran diulang di rumah," pesan Kepsek disambut tepuk tangan guru.

Sepanjang upacara, suasana khidmat. Siswa kelas 1-2 yang awalnya banyak gerak, jadi diam saat bendera dikerek perlahan. Saat menyanyikan Indonesia Raya 3 bait, suara siswa-siswi menggema ke seluruh halaman sekolah. Petugas pengerek bendera kelas 6B menjalankan tugasnya tanpa kesalahan. Komandan upacara kelas 6A memberikan laporan dengan suara lantang. Guru pembina pramuka tampak tersenyum bangga dari barisan guru.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh guru agama Islam, dilanjutkan laporan komandan upacara: "Upacara selesai, Pembina Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara". Pukul 08.15 WITA, Hasdiarah Kadir, S.Pd menyalami satu per satu petugas upacara dan meninggalkan lapangan. Siswa-siswi kemudian bubar berbaris rapi dipandu guru kelas masing-masing dan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa.

Di akhir amanat, Hasdiarah Kadir, S.Pd menyampaikan harapan. "Ibu berharap nilai Pancasila yang kita upacarakan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Mulai besok Ibu ingin lihat anak-anak lebih disiplin masuk sekolah, lebih rajin bantu teman, lebih semangat belajar. Kalau itu terjadi, berarti upacara kita hari ini berhasil. Guru-guru juga berkomitmen mencontohkan 5 sila Pancasila di sekolah ini," tutup Kepsek. Guru dan siswa kemudian foto bersama di depan tiang bendera sebagai dokumentasi.  

Redaksi Muh Yahya 

Mengamalkan Pancasila Sejak SD ," UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2 / 1 Juni 2026

MULIAINFO. Com. Makassar -- Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi yang cerah ini kita semua, Bapak/Ibu guru, staf tata usaha, dan siswa-siswi UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2 dapat berkumpul dengan tertib di halaman sekolah kebanggaan kita ini. Kehadiran semua dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 adalah bukti cinta kita kepada bangsa.

Saya H. Mustafa, S.Pd selaku Kepala Sekolah UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2 menyampaikan hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta upacara. Terima kasih kepada Bapak/Ibu guru yang telah membina barisan dengan sabar. Terima kasih kepada staf tata usaha yang menyiapkan segala kebutuhan. Dan kepada anak-anakku yang saya banggakan: Sy. Nurjanna, Rajmiati, Lufni, Istawal, Muhammad Hijaz, Firman, serta seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6. Wajah cerah dan barisan lurus kalian pagi ini adalah harapan bangsa.

Tanggal 1 Juni 1945 adalah hari bersejarah. Di tanggal inilah Bapak Pendiri Bangsa Ir. Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI. Lima sila lahir dari bumi Indonesia untuk mempersatukan ribuan pulau, suku, dan agama. Kini tahun 2026, 81 tahun berlalu. Zaman berubah, teknologi maju, tapi nilai Pancasila tetap relevan. Hari ini, di UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2, giliran kita menjaga Pancasila tetap hidup dalam tindakan.

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita buktikan pagi ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya lihat anak-anak berdoa dengan khusyuk, tidak saling mengganggu. Di SD Inpres Tamamaung 2, masjid, gereja, pura, vihara, semua kita hormati. Karena Tuhan mengajarkan toleransi. Anak Tamamaung harus jadi anak yang bertakwa dan saling menghargai. Inilah pengamalan sila pertama yang nyata.

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. "Adil" artinya tidak pilih kasih. "Beradab" artinya punya sopan santun. Buktinya saat upacara kalian tidak mendorong teman, tidak mengejek yang salah baris, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau lihat teman kehausan, beri air minum. Kalau teman jatuh, tolong bangunkan. Itulah manusia beradab. Saya yakin siswa UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2 adalah anak-anak yang beradab dan berhati mulia.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Lihat barisan kita pagi ini. Ada kelas 1 yang masih malu-malu, ada kelas 6 yang jadi kakak teladan. Ada laki-laki, ada perempuan. Rumahnya beda-beda di wilayah Tamamaung. Tapi saat bendera merah putih naik dan lagu Indonesia Raya berkumandang, kita semua jadi satu: Indonesia. Tidak ada kelompok A, tidak ada kelompok B. Di sekolah ini kita bersaudara. Beda pendapat boleh, tapi tujuan kita satu: memajukan sekolah dan bangsa. Jaga persatuan ini sampai besar nanti.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Artinya semua keputusan harus lewat musyawarah, bukan paksaan. Anak-anakku, nanti di kelas kalau pilih ketua kelas, jangan tunjuk sendiri. Kumpulkan pendapat teman. Dengarkan usulan satu sama lain, timbang baik-buruknya. Baru putuskan bersama dengan jujur. Bapak/Ibu guru juga begitu. Kalau ada aturan baru di sekolah, kami musyawarah dulu. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar. Jadilah pemimpin kecil yang bijaksana mulai dari kelas 1.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan itu rasanya seperti ini: saat pembagian tugas petugas upacara, semua kelas dapat giliran. Saat lomba 17 Agustus, hadiahnya sama untuk semua juara. Saat guru mengajar, anak yang pintar dapat bimbingan, anak yang butuh bantuan juga dapat perhatian. Tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Di UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2, semua anak berhak dapat ilmu, kasih sayang, dan kesempatan berprestasi. Tugas kita memastikan tidak ada teman yang tertinggal.

Kepada Bapak/Ibu guru dan staf tata usaha UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2, beban kita besar tapi mulia. Kita bukan hanya mengajar membaca, menulis, dan berhitung. Kita membentuk karakter Pancasila. Tanamkan nilai-nilai ini lewat setiap mata pelajaran, lewat cara kita menyapa anak di gerbang, lewat disiplin datang tepat waktu. Staf mari layani orang tua siswa Kelurahan Tamamaung dengan senyum, cepat, dan tulus. Ingat, anak meniru apa yang dia lihat. Kalau kita kompak mengamalkan Pancasila, maka siswa-siswi kita akan tumbuh jadi generasi emas. Insya Allah sekolah ini jadi rujukan penguatan profil pelajar Pancasila.

Sebagai penutup, mari kita panjatkan doa bersama untuk bangsa Indonesia dan untuk keluarga besar UPT SPF SD Inpres Tamamaung 2. Semoga Allah SWT meridhoi langkah kita semua. Semoga di bawah kepemimpinan saya H. Mustafa, http://S.Pd, sekolah ini terus maju, melahirkan siswa-siswi yang cerdas otaknya, mulia akhlaknya, dan cinta tanah airnya. Dirgahayu Pancasila ke-81 Tahun 2026. Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa. Mari kita amalkan, mari kita jaga, mari kita wariskan. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka! ( Yahya )

Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa UPT SPF SDN Paccerakkang Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

MULIAINFO. Com. Makassar --Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya pagi ini kita semua, Bapak/Ibu guru, staf, dan siswa-siswi UPT SPF SDN Paccerakkang dapat berkumpul mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Yang saya hormati Bapak/Ibu guru dan staf tata usaha UPT SPF SDN Paccerakkang yang saya banggakan. Yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang pagi ini ikut upacara dengan tertib dan semangat. Barisan kalian yang rapi di halaman sekolah kita adalah bukti disiplin, pengamalan Sila ke-2 Pancasila.

Tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Tahun 1945 Bapak Ir. Soekarno menyampaikan gagasan 5 dasar negara di sidang BPUPKI. Dan hari ini, tahun 2026, giliran kita semua warga UPT SPF SDN Paccerakkang, guru dan siswa-siswi, untuk membuktikan Pancasila tetap hidup di sekolah tercinta ini.

Sebagai Kepala Sekolah, saya Ibu Hj. Hudaya, S.Pd berpesan: Upacara ini milik kita semua. Siswa-siswi adalah pelaku utama. Petugas pengibar bendera dari siswa, pembaca UUD 1945 dari siswa, pemimpin barisan dari siswa. Karena Pancasila harus diamalkan mulai dari kalian sejak bangku SD.

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita amalkan bersama saat berdoa sebelum upacara dimulai. Siswa-siswi UPT SPF SDN Paccerakkang yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua khusyuk sesuai keyakinannya. Saling menghormati, tidak mengejek. Itulah toleransi anak Paccerakkang.

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Anak-anakku yang ikut upacara, lihat teman di kiri kananmu. Jangan senggol, jangan dorong, jangan bicara saat penghormatan. Tolong teman yang pusing kepanasan. Itu adab. Itu bukti kalian beradab, sesuai Sila ke-2.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Barisan upacara pagi ini campur kelas 1 sampai 6, laki-laki dan perempuan, semua jadi satu keluarga besar UPT SPF SDN Paccerakkang. Tidak ada perbedaan. Saat Garuda Pancasila dinyanyikan, suara kita satu. Merah putih tetap jaya.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Setelah upacara, siswa-siswi belajar musyawarah di kelas. Pilih ketua kelas, atur jadwal piket, rencanakan lomba kelas. Dengarkan pendapat teman dulu, baru putuskan bersama. Tidak main paksa.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ibu lihat siswa-siswi UPT SPF SDN Paccerakkang yang ikut upacara pagi ini semua dapat tempat, dapat ilmu, dapat perhatian yang sama dari guru. Tugas petugas upacara dibagi adil bergilir. Itu keadilan yang kita latih setiap hari.

Anak-anakku siswa-siswi, Ibu Hj. Hudaya bangga pada kalian. Hafal Pancasila itu hebat, tapi mengamalkan Pancasila saat baris, saat hormat bendera, saat bantu teman, itu jauh lebih hebat. Jadilah anak Paccerakkang yang cerdas otaknya dan mulia akhlaknya.

Bapak/Ibu guru hebat UPT SPF SDN Paccerakkang, mari kuatkan barisan. Tanamkan nilai Pancasila di setiap pembelajaran. Staf TU layani orang tua siswa Kelurahan Paccerakkang dengan senyum dan ramah. Kalau kita kompak, Insya Allah sekolah kita jadi sekolah penggerak dan rujukan pengamalan Pancasila di Kecamatan Tamalanrea.

Sebagai penutup, mari kita panjatkan doa untuk bangsa Indonesia dan untuk seluruh keluarga besar UPT SPF SDN Paccerakkang. Dirgahayu Pancasila ke-81. Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Hj. Hudaya, S.Pd, UPT SPF SDN Paccerakkang terus melahirkan generasi emas. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka! ( Yahya )

PT Putri Mulia Media Group, Ucapkan Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2026 : Saatnya Buka Pengumuman Seleksi Kepsek

*Makassar* – PT PUTRI MULIA MEDIA GROUP mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Hari ini bendera merah putih berkibar, pidato dibacakan, "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa" diteriakkan serempak. Tapi di Makassar, puluhan PPPK yang 4 tahun PLT, lolos BCKS, lulus Ukom CAT 70 soal, justru dipersatukan oleh luka yang sama: *pengumuman hasil seleksi Kepsek tidak pernah dipublikasi*. Upacara selesai, luka tetap menganga.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil itu kalau gagal dikasih tau gagalnya di soal nomor berapa. Beradab itu kalau gugur dikasih surat, bukan digantung status. Faktanya: puluhan PPPK Makassar ikut Ukom CAT, wawancara teks berjam-jam, tapi hasilnya? 0 nilai diumumkan, 0 ranking dibuka, 0 berita acara. Ruang GTK tulis "Lulus BCKS", SK tulis "Tidak Ada". Ini bukan beradab. Ini biadab yang dibungkus birokrasi.

Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata kuncinya "seluruh". PPPK itu ASN sesuai UU ASN. PPPK bayar pajak, PPPK sertifikasi, PPPK ngabdi 4 tahun tanda tangan SK BOS. Tapi saat seleksi Kepsek 2024-2025, keadilan sosial mentok di pintu "pemetaan kebutuhan Kep 129/P/2025". Pintu itu cuma dibuka buat PNS. PPPK disuruh antre, disuruh daftar, disuruh lulus BCKS... lalu disuruh pulang tanpa SK. Kalau ini keadilan sosial, berarti sila ke-5 cuma berlaku buat sebagian rakyat.

Pagi ini kita hormat bendera, nyanyi Indonesia Raya, lantang ucap Pancasila. 2 jam kemudian kita buka web BKPSDM Makassar cari "pengumuman hasil seleksi Kepsek 2024". Hasil: nihil. Google, Facebook, grup WA: nihil. SK Kepsek definitif 2025 turun: nama PPPK nihil. Ironisnya: di saat bangsa bersatu dalam upacara, puluhan guru justru tercerai-berai dalam ketidakpastian. Bersatunya di mana kalau datanya dikubur? Pancasila mempersatukan, tapi "pengumuman tidak ada" memecah.

Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hikmat tanpa data itu kebodohan yang dipoles. Kebijaksanaan tanpa transparansi itu otoriterisme berseragam. Kepala Sekolah itu pejabat publik, gajinya dari pajak rakyat. Rakyat berhak tau siapa yang lolos, berapa nilainya, berapa kuotanya. Permendikdasmen 7/2025 buka pintu PPPK. Kepmendikdasmen 129/P/2025 sebut "guru ASN". Tapi meja seleksi Makassar tutup tirai. Hikmat dimatikan lampunya. Permusyawaratan dibatalkan sepihak. Sisa 1 kata: hening.

Katanya seleksi Kepsek berbasis merit system. Faktanya merit puluhan PPPK Makassar mati di meja "pemetaan kebutuhan" Kepmendikdasmen 129/P/2025. Meja itu nggak pernah buka tirai pengumuman. Nggak pernah tunjuk siapa ranking 1-10. Nggak pernah sebut berapa kuota PPPK vs PNS. Guru Penggerak + BCKS 110 JP gugur tanpa penjelasan. Merit tanpa data itu mayat. Dipajang tapi nggak bernyawa. Sila ke-2 dan ke-5 ikut mati di meja yang sama.

Negara lewat Kemendikdasmen kasih sertifikat BCKS, stempel resmi, berlaku 5 tahun. Itu pengakuan: "Anda kompeten". Daerah lewat SK 2025 kasih kepastian 0 hari. Itu pengkhianatan: "Anda nggak kami butuh". PPPK pegang sertifikat 5 tahun tapi 5 detik buat umumkan hasil aja nggak sanggup. Sila ke-5 bilang "Keadilan Sosial". Realitanya: sosial buat PNS, ketidakpastian buat PPPK. Sertifikat jadi surat cinta tanpa alamat. Lulus tapi nggak diakui.

Kami puluhan PPPK nggak alergi kalah. Kasih kami nilai 40, kami terima. Kasih kami ranking 200 dari 200, kami terima. Kasih kami tau kuota PPPK cuma 0, kami terima. Yang kami tolak: kalah model pengecut. Kalah tanpa skor. Kalah tanpa berita acara. Kalah karena "pengumuman tidak pernah dipublikasi". Itu bukan kalah gentleman. Itu disingkirkan diam-diam. Itu tamparan keras ke Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Di Hari Pancasila ini kami nggak minta SK Kepsek gratis. Kami cuma nagih utang negara: 1 file PDF pengumuman hasil. Isinya sederhana: Nama, Nilai Ukom CAT, Nilai Wawancara, Ranking, Keterangan Lolos/Tidak. Itu wujud Sila ke-4: kerakyatan yang mengawasi. Itu wujud UU Keterbukaan Informasi Publik. Sampai SK 2025 diteken, utang 1 file PDF itu nggak pernah dibayar lunas. Google hasilnya 0. Website BKPSDM hasilnya 0. Hati puluhan guru hasilnya: kecewa.

Dia PLT 4 tahun = 1460 hari tanda tangan SK BOS, SPPD, ijazah siswa. Dia Guru Penggerak angkatan 8. Dia lulus Ukom 70 soal. Tapi semua kalah sama 1 pertanyaan yang nggak pernah dijawab Pemkot: "Pak, saya gugur karena nilai jelek, atau gugur karena status PPPK saya?" Pengumuman tidak pernah dipublikasi bikin pertanyaan itu menggantung 365 hari. 4 tahun pengabdian + 2 sertifikat negara disetop sama 1 hening. Itu bukan bijaksana. Itu kejam.

Momentum 1 Juni ini waktunya koreksi. Kami nggak demo. Kami nggak anarkis. Kami cuma minta Pemkot Makassar buka tirai. Publikasikan hasil seleksi Kepsek 2024-2025. Buka nilai Ukom CAT. Buka hasil wawancara teks. Buka berapa kuota PPPK yang dialokasikan. Buktikan bahwa Pancasila bukan cuma dibaca saat upacara, tapi dikerjakan saat buat kebijakan. Sila ke-4 tanpa data = slogan kosong.

*Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2026.* Mari jadikan Pancasila GPS, bukan hiasan dinding. Negara kuat kalau ASN-nya diperlakukan adil. Dan adil dimulai dari 1 hal paling dasar: *Publikasikan pengumuman seleksi Kepsek Makassar 2024-2025 sekarang juga.* 0 PPPK lolos hari ini kami terima. Tapi 0 transparansi selamanya, kami tolak.  

*- Redaksi Muh Yahya -*

Mentok 56 Tahun :15 Tahun PLT Makassar Terkubur Aturan KSPSTK

MULIAIFON. Com. Makassar -- Delapan tahun, 2016-2024, guru disuruh antre ikut diklat NUKS. Bayar sendiri, cuti sendiri, jauh dari keluarga. Materinya dihafal, ujian dilewati, sertifikat NUKS digenggam erat kayak pegang masa depan. Pejabat bilang: "Ini syarat mutlak, Pak/Bu. Kalau ada NUKS, peluang definitif terbuka lebar." Tapi lebarnya ke mana? 8 tahun berlalu, NUKS numpuk di map, SK definitif nggak pernah numpuk di meja. Itu bukan syarat, itu jebakan. Negara minta bukti kompetensi, tapi nggak pernah kasih bukti komitmen.

Lima belas tahun duduk di kursi yang sama, tapi statusnya nggak pernah "duduk". Tiap pagi stempel "Plt" dibasahi tinta, tiap sore laporan ditandatangani "Plt". Anak didik lulus, guru pensiun, kurikulum ganti 3 kali, tapi di SK dia tetap "Pelaksana Tugas". Meja lecet, kursi goyang, tapi wibawa kepemimpinan harus kokoh. 15 tahun jadi bapak/ibu bagi 500 murid, tapi di mata birokrasi tetap "anak tiri" yang nggak layak dapat akta lahir bernama SK Definitif. Ini bukan pengabdian lagi, ini penyanderaan status.

Dulu, 2016-2024, aturannya bengis tapi jelas: nggak ada NUKS, tidak usah mimpi. Guru nurut. Kumpul duit, kumpul sertifikat, kumpul harapan. Sekarang, 2025-2026, aturannya ganti muka: NUKS dihapus, ganti SIM KSPSTK + jalur Guru Penggerak. Kedengarannya modern. Tapi bagi PLT yang 8 tahun nurut NUKS, ini pengkhianatan. Pintu yang dia gedor 8 tahun tiba-tiba dibongkar. Gantinya pintu baru, tapi kuncinya "usia 56 tahun". Dia udah 58. Jadi selama ini disuruh ngumpulin kunci yang salah? Kalau ganti aturan semudah ganti baju, kenapa nasib guru harus seganti-ganti itu?

Wali Kota Makassar ganti. Kepala Dinas ganti. Menteri ganti. Permendikdasmen No. 7/2025 turun. Tapi alasan "belum ada kuota, nunggu pemetaan, nunggu rotasi" nggak pernah ganti. Itu bukan birokrasi, itu mantra penundaan. Negara paling rajin kalau soal syarat: upload SK, upload SKCK, upload kinerja, pakta integritas. Semua dikerjakan PLT. Semua lulus. Tapi ada satu syarat yang nggak pernah tertulis: "Syaratnya harus sabar menunggu sampai tua." Kalau dari awal jujur bilang "ngabdi aja, jangan harap SK", nggak akan ada 15 tahun luka.

  

Katanya SIM KSPSTK canggih. Semua digital, semua audit, semua transparan. Benar, sistem itu transparan membaca tanggal lahir di Dapodik. Begitu umur 56 tahun 1 hari, otomatis merah, mentok. Tapi sistem itu buta. Buta membaca 15 tahun lembur. Buta membaca ratusan siswa yang lulus karena tangan PLT. Buta membaca surat cinta orang tua: "Terima kasih Pak Kepsek" - padahal statusnya masih Plt. Pemkot Makassar bisa cepat mutasi pejabat, tapi lambat menuntaskan nasib PLT. Sistem bisa menghitung pensiun, tapi nggak bisa menghitung pengorbanan. Transparansi tanpa keadilan itu sama aja: kaca yang bening, tapi memantulkan wajah orang yang salah.

Pengalaman 15 Tahun Jadi Angin Lewat"

SIM KSPSTK itu kejamnya rapi. Begitu tanggal lahir di Dapodik nunjuk angka 56 tahun 1 hari, sistem langsung kunci. Merah. Mentok. Nggak ada tombol "pertimbangkan pengabdian". Tidak ada kolom "15 tahun jadi PLT". Padahal pengalaman manajerial itu nggak bisa di-download. 15 tahun ngadepin orang tua marah, ngadepin BOS telat, ngadepin murid tawuran, ngadepin akreditasi. Itu S2 lapangan. Tapi sistem Pemkot Makassar lebih percaya angka KTP daripada jejak keringat. Logika sistem: guru 30 tahun baru lulus GP tapi belum pernah pegang sekolah = layak. Guru 58 tahun 15 tahun jadi PLT = gugur. Ini seleksi kompetensi atau seleksi KTP?

Dinas Bilang "Nunggu Pemetaan 4 Tahun", Anak Didik Nggak Pernah Nunggu.  

Alasan klasik Pemkot Makassar: "Kami nunggu pemetaan kebutuhan kepsek 4 tahun ke depan, Bu/Pak". Pemetaannya rapi, grafiknya warna-warni, rapatnya berkali-kali. Tapi anak didik kelas 1 tahun ini nggak bisa bilang "Pak saya nunggu 4 tahun lagi baru mau diajar". Kebutuhan kepastian hukum PLT juga nggak bisa ditunda. 15 tahun sekolah dipimpin PLT, berarti 15 tahun murid diajar kepemimpinan "sementara". 15 tahun orang tua lapor ke "Plt". Pemetaan jalan, SK nggak jalan. Artinya pemetaan itu hanya buat guru yang masih muda. Yang tua cukup dipetakan ke pojokan, nunggu pensiun sambil gigit jari. Wali Kota Makassar ganti 2 periode, pemetaannya tetap "belum selesai".

Guru Penggerak Dijadiin Raja, PLT Senior Dijadiin Patung"

Nggak ada yang anti Guru Penggerak. Itu program bagus, investasi jangka panjang. Tapi pertanyaannya: PLT senior yang 15 tahun nggak sempat ikut GP mau ditaruh di mana? Dia nggak sempat GP karena 24 jam otaknya mikir sekolah: dana BOS, rapor, dapodik, konflik guru. Sementara GP butuh waktu, butuh tugas, butuh pendampingan. Dia pilih ngurusin 500 murid daripada ngurusin sertifikat. Sekarang giliran panen, sertifikat GP yang dipetik. Pengabdiannya jadi patung di halaman sekolah: dilihat, difoto, tapi nggak dikasih SK. Pemkot Makassar harus adil: GP untuk masa depan, tapi PLT senior itu masa lalu yang bikin masa depan itu ada. Jangan makan buahnya sambil nebang pohonnya.

2016-2024 Syaratnya Dokumen. 2025-2026 Syaratnya Usia. Yang Ganti Cuma Aturannya, Yang Nangis Orang Sama. 

Zaman NUKS, yang dikejar tumpukan map. SK manajerial, SKCK, PK Guru, sertifikat diklat. PLT kumpulin semua. Map setebal skripsi. Zaman KSPSTK, yang dikejar tanggal lahir. Map setebal itu kalah sama angka 56 di KTP. Aturan ganti kayak ganti filter IG. 2016 filternya "dokumen lengkap". 2026 filternya "usia muda". Yang ganti cuma aturannya. Yang rugi orang yang sama: guru yang nurut dari awal. Ini bukan reformasi birokrasi. Ini roulette birokrasi. Guru disuruh muter terus, tapi bandarnya selalu menang. Wali Kota Makassar hari ini bisa bikin Perwali baru, tapi Perwali nggak bisa mutar balik waktu 15 tahun pengabdian.

Delapan tahun guru disuruh ikut NUKS. Dijanjikan: "Ini syarat mutlak". Lima belas tahun guru disuruh jadi PLT. Dijanjikan: "Nanti kalau ada kuota". Sekarang 2026: "Maaf Pak, usia Bapak lewat". Ini namanya apa kalau bukan kasih harapan palsu berjamaah? Suruh lari maraton 15 tahun, pas garis finish kelihatan, garisnya dipindah 5 meter ke depan. Terus panitianya bilang: "Maaf, aturannya ganti". Pendidikan karakter buat siswa ditekankan tiap upacara: jujur, tanggung jawab, menepati janji. Lha negara sendiri gimana? Kalau pembodohan ini nggak sistemik, berarti kebetulan aja guru PLT yang kena semua. Kebetulan 15 tahun. Kebetulan pas usia 56+. Kebetulan pas NUKS dihapus. Terlalu banyak "kebetulan" untuk disebut takdir. Ini desain.

Permen Rapi, Kepmendik Detail, Tapi Buta Sama Luka 15 Tahun" 

Permendikdasmen No. 7/2025 pasal-pasalnya rapi kayak skripsi cumlaude. Kepmendik 129/P/2025 ayat-ayatnya detail kayak SOP rumah sakit. SIM KSPSTK klik-kliknya canggih kayak aplikasi bank. Tapi coba cari: ada nggak satu pasal yang nulis "Bagaimana nasib PLT yang sudah kadung tua karena menunggu 15 tahun?" Nggak ada. Aturan dibuat untuk masa depan, tapi melupakan yang sudah mengorbankan masa depannya. Pemkot Makassar bisa bikin Perwali tebal-tebal soal ASN, tapi nggak ada satu baris yang bilang "PLT 10 tahun+ dapat afirmasi". Rapi di kertas, rapuh di rasa keadilan. Kalau gitu, Permen itu cuma buku resep. Nggak pernah nanya: yang masak 15 tahun udah makan belum?

Negara Bisa Cepat Ganti Permen, Kenapa Lambat Kasih Keadilan?? 

Faktanya: NUKS bisa dihapus 1 tahun. KSPSTK bisa diluncurkan 6 bulan. Wali Kota Makassar bisa ganti dalam 5 tahun. Tapi keadilan buat PLT 15 tahun? 15 tahun nggak kelar-kelar. Cepat kalau urusan sistem. Lambat kalau urusan manusia. Cepat kalau urusan anggaran pelatihan. Lambat kalau urusan SK definitif. Ini bukan soal nggak bisa. Ini soal nggak mau. Karena mengakui luka 15 tahun berarti mengakui salah 15 tahun. Dan birokrasi paling alergi sama kata "salah". Lebih baik ganti aturan daripada minta maaf.

PLT 15 Tahun Nggak Minta Jabatan, Dia Minta Pengakuan" 

Dengerin baik-baik, Pak Wali Kota Makassar, Bu Kadis. PLT 15 tahun itu nggak minta kursi empuk. Dia nggak minta mobil dinas. Dia minta satu hal yang murah tapi paling mahal di birokrasi: PENGAKUAN. Pengakuan bahwa 15 tahun lemburnya dihitung. Pengakuan bahwa "Plt" bukan kutukan abadi. Pengakuan bahwa dia bukan "penjaga sekolah sementara", tapi "pembangun sekolah sesungguhnya". Sekarang dia mau pensiun dengan status "Plt". Itu kayak nikah 15 tahun tapi di KTP statusnya "pacaran". Sakitnya di situ. Bukan di gaji, tapi di harga diri.

Jangan Bilang "Regenerasi" Kalau Yang Diregenerasi Cuma Aturan.  

Pejabat suka banget ngomong "regenerasi". Kedengarannya keren, modern, visioner. Tapi regenerasi yang mana? Kalau yang diregenerasi cuma aturan, sementara manusianya dibuang, itu namanya bukan regenerasi. Itu penggusuran. Jangan bilang "reformasi birokrasi" kalau yang direformasi cuma formulir KSPSTK. Reformasi sejati itu mereformasi nurani. Kalau guru senior dibuang karena tua, terus anak didik diajarkan "hormati orang tua", muridnya pasti bingung: "Lah Bapak/Ibu guruku aja nggak dihormati negaranya?" Pemkot Makassar mau bangun kota berkarakter, tapi karakternya mulai dari membuang gurunya sendiri?

Cukup. Giliran Negara Yang Membuktikan: Birokrasi Untuk Manusia, atau Manusia Untuk Birokrasi? 

Cukup. Delapan tahun NUKS sudah. Lima belas tahun PLT sudah. Air mata sudah. Petisi sudah. Sekarang giliran negara yang membuktikan. Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen... pilih: mau dikenang sebagai pemimpin yang menuntaskan luka, atau dikenang sebagai pemimpin yang menumpuk janji? Jangan sampai nanti di batu nisan PLT senior tertulis: "Di sini terbaring Guru yang 15 tahun mengabdi, 0 tahun diakui". Birokrasi itu diciptakan untuk manusia. Kalau manusianya hancur karena birokrasi, berarti birokrasinya yang harus dibongkar. Bukan manusianya yang harus dihapus. ( Yahya )

Dari TPA Antang 2016 Sampai Era Mulia 2025 Pemkot Gagal Tuntaskan Definitifisasi CKS Jadi Kertas Pajangan, Usia Jadi ALGOJO

MULIAIFO. Com. Makassar – Tiga puluh Maret 2016, Wali Kota Makassar Danny Pomanto melantik 365 kepala sekolah SD di Tempat Pembuangan Akhir Antang. Simbolisnya kuat, ironinya lebih kuat. Sembilan tahun kemudian, jejak “pelantikan di kubangan sampah” itu masih menghantui. PLT Kepala Sekolah tidak hilang, malah beranak pinak. Dari 1 PLT darurat jadi ratusan PLT abadi yang statusnya menggantung sampai 2025.

Regulasi jelas. Permendikbudristek No.40 buka jalur CKS. Periode I 2017 dan Periode II 2024 sudah melahirkan guru-guru layak pimpin sekolah. Tapi Pemkot Makassar gagal mengeksekusi. Era Danni Pomanto menunda. Era MULIA mewarisi tumpukan PLT estafet karena pensiun dan usia lewat batas. Akibatnya: 314 UPT SPF dipimpin pejabat sementara yang tak berani buat kebijakan jangka panjang. Sekolah jalan tanpa nahkoda tetap.

Lirik “Salah siapa ini dosa siapa” kini jadi cermin. Saat birokrasi gagal memberi kepastian, jawaban dilempar ke “atas sana”. Ayat “innallaha ma'ashobirin” dipaksa jadi penenang massal. Padahal sabar PLT sudah 9 tahun. Kalau 2016 darurat masih bisa dimaklumi, 2025 ini namanya abai. Dan abai pejabat dibayar lunas oleh murid-murid Makassar yang masa depannya digantung status PLT.

1. Panggung TPA Antang 2016: Simbol Diberangkatkan dari Kubangan Sampah*  

Wali Kota Danny Pomanto memilih TPA Antang sebagai lokasi pelantikan 365 Kepsek SD 30 Maret 2016. Alasannya: biar pejabat “menghayati kerja keras pemulung”. Realitanya: citra pendidikan Makassar justru dikubur di tumpukan sampah. 364 definitif, 1 PLT gol III/b dilantik paksa. Sejak awal negara sudah memberi sinyal, status PLT itu darurat. Tapi darurat yang dibiarkan 9 tahun bukan darurat lagi, itu kelalaian.

Jeda Palsu 2017: Kemenangan Semu di Gedung PKK*  

1 Maret 2017 Pemkot Makassar tepuk dada. 20 Kepsek SD-SMP dilantik di Gedung PKK Jalan Anggrek. PLT 2016 dinaikkan jadi definitif karena naik gol III/c. Spanduk “Zero PLT” seolah jadi prestasi. Padahal itu cuma jeda. Tidak ada sistem yang dibangun agar PLT tidak lahir lagi. Begitu ada pensiun dan mutasi, lubang kosong muncul lagi. Klaim “tak ada PLT” runtuh lebih cepat dari spanduknya.

Bom Waktu 2020: Ganti Papan Nama, Masalah Tetap*  

13 Agustus 2020, 370 ASN dilantik megah di Auditorium IPTEKS Unhas. SD berubah nama jadi UPT SPF. 314 Kepsek UPT SPF baru lahir. Tapi di balik gegap gempita nomenklatur, Pemkot menyelipkan bom waktu: guru ber-NUKS CKS 2017 dipasang jadi PLT. Sertifikat CKS mestinya jalan ke definitif. Kenyataannya CKS cuma jadi label “calon abadi”. Status sementara dipoles jadi permanen.

Regulasi vs Realita: Permendikbudristek Diperkosa Birokrasi*  

Permendikbudristek No.40 buka jalan jelas: lulus CKS, ikut seleksi, penuhi syarat, naik definitif. Periode I 2017 melahirkan calon. Periode II 2024 menambah antrean. Di atas kertas semua rapi. Di lapangan, Pemkot Makassar main tunda. Alasan klasik: formasi, anggaran, persetujuan pusat. Akibatnya: regulasi diludahi. Guru yang taat aturan dihukum dengan status menggantung.

Warisan Danni Pomanto: PR Dibungkus Rapi, Dibiarkan Busuk"  

2016-2020 adalah 5 tahun emas untuk membereskan PLT. Pelantikan massal sudah dilakukan. Data Kepsek pensiun sudah ada. Tapi Pemkot era Danni Pomanto memilih aman: lantik dulu, urus belakangan. Belakangan itu tidak pernah datang. PR definitifisasi PLT dibungkus rapi lalu dilempar ke wali kota selanjutnya. Warisan yang ditinggal bukan sistem, tapi bom waktu karier ribuan guru.

Era MULIA 2025: PLT Estafet, Bukan Solusi  

Masuk pemerintahan MULIA, masalah PLT bukan selesai malah mutasi. PLT lama pensiun, kursi kosong, lalu lahir PLT baru. Satu sekolah bisa gonta-ganti 3 PLT dalam 5 tahun. Estafet tongkat komando, tapi tanpa garis finish. Pendidikan jadi ajang latihan kepemimpinan sementara. Anak didik yang jadi kelinci percobaan.

Pensiun Jadi Dalih, Disiplin Jadi Alibi*  

Alasan utama lahirnya PLT baru: Kepsek definitif pensiun atau dicopot karena pelanggaran disiplin. Wajar, itu siklus ASN. Yang tidak wajar: Pemkot selalu punya waktu cepat melantik PLT, tapi tidak pernah punya waktu membereskan definitifisasi. Cepat saat darurat, lambat saat kepastian. Birokrasi pilih jalan pintas, bukan jalan benar.

Ambang Batas Usia: Algojo Regulasi"

Ini paling kejam. Guru sudah ikut CKS 2017, lulus seleksi 2024, kinerja dinilai layak. Tapi usia lewat 56 tahun jadi tembok. Regulasi yang mestinya melindungi, kini mengeksekusi. Pengabdian 20 tahun jadi PLT kalah telak dengan tanggal lahir di KTP. Negara mendidik warganya, lalu membuang gurunya karena tua.

Pendidikan Jadi Korban: Sekolah Tanpa Nahkoda Tetap" 

Dampaknya langsung ke kelas. Kepsek PLT tidak berani buat kebijakan jangka panjang. Takut dicopot, takut disalahkan. Program sekolah jalan 6 bulan berhenti. Guru tidak ada kepastian atasan. Anggaran rawan karena tanda tangan PLT lemah di mata dinas. Yang rugi siapa? Murid SD-SMP Makassar yang masa depannya digantung status PLT.

Simbol TPA Kembali: Pendidikan Dibuang ke “Tempat Sampah” Kebijakan*  

2016 pelantikan di TPA Antang dianggap gebrakan. 2025 kita sadar: itu metafora. Masalah PLT memang diperlakukan seperti sampah. Dibahas saat pelantikan, lalu dibuang ke tumpukan berkas. Tidak didaur ulang jadi solusi. Tidak diproses jadi kebijakan. Hanya ditimbun, sampai bau busuknya tercium ke publik lagi.

CKS Hanya Jadi Kertas Pajangan"

NUKS CKS Periode I 2017 dan Periode II 2024 itu sertifikat negara. Artinya guru sudah diuji, dilatih, dinyatakan layak pimpin sekolah. Tapi di Makassar, CKS cuma jadi hiasan dinding. Negara sibuk mencetak calon, tapi pelit melantik pemimpin. Lulus ujian tapi gagal dapat kepastian. Itu bukan pendidikan, itu pembodohan sistemik.

Politik Jabatan Jalan Terus, Mutu Jalan di  Tempat 

Tiap ada Kepsek pensiun, Dinas Pendidikan rajin gelar rotasi. Tiap ada sekolah kosong, buru-buru tunjuk PLT. Politik jabatan lancar. Tapi peningkatan mutu pendidikan macet. Karena PLT sibuk mengamankan posisi, bukan membangun sekolah. Rotasi jadi tujuan, bukan alat. Akibatnya: kursi muter, anak tetap di situ-situ saja.

 Jawaban “Di Atas Sana”: Dalih Pejabat Cuci Tangan" 

Lirik “Salah siapa ini dosa siapa” dari Tommy J. Pisa dan Ebiet G. Ade kini jadi tameng birokrasi. Saat ditanya kapan definitif, jawabannya: “Pasrah saja, sudah takdir”. Padahal takdir tidak bikin regulasi. Manusia yang bikin regulasi, manusia juga yang malas mengeksekusi. Melempar ke “atas sana” itu cara halus bilang: kami menyerah.

“innallaha ma'ashobirin” Dipaksa Jadi Obat Penenang*  

Ayat itu benar, Allah bersama orang sabar. Tapi sabar bukan berarti diam dibodohi. PLT sudah sabar 9 tahun sejak 2016. Sabar lihat teman sepangkat jadi definitif. Sabar tanda tangani SK tanpa kepastian karier. Kalau sabar terus dipaksa, lama-lama jadi putus asa. Negara tidak boleh menjadikan ayat sebagai selimut untuk menutup borok kebijakan.

Dosa Siapa? Dosa Kolektif Pejabat, Tagihannya Dibayar Anak" 

2016 PLT lahir karena darurat. Bisa dimaklumi, karena waktu itu Pemkot dikejar kekosongan jabatan. Tapi 2025 PLT bertahan karena abai. Itu bukan darurat lagi, itu dosa kolektif. Dosa regulasi yang kaku tapi tidak pernah diperjuangkan revisinya. Dosa eksekusi yang lemot, rapatnya rajin tapi SK definitif tak pernah lahir. Dosa politik anggaran yang lebih pilih bangun gedung megah daripada menuntaskan karier guru. Dosa BKD dan Dinas Pendidikan yang saling lempar bola saat ditanya nasib PLT. 

Paling parah: dosa ini tidak dibayar pejabat. Tagihannya lunas dibayar anak-anak Makassar. Sekolah tanpa Kepsek definitif kehilangan arah. Program 5 tahunan bubar di tengah jalan. Guru kehilangan motivasi karena atasannya sendiri tidak punya kepastian. Murid yang harusnya dapat pendidikan stabil, malah jadi korban eksperimen PLT estafet. 

Jadi kalau masih ada yang tanya “Salah siapa ini dosa siapa”, jawabannya sudah terang. Dosa ada di meja-meja kekuasaan yang sejak 2016 lebih sibuk pencitraan daripada membereskan nasib guru. Dan selama dosa itu tidak ditebus dengan keberanian melantik definitif, maka sejarah kelam PLT Makassar akan terus ditulis dengan tinta air mata anak didik.

Kotak Tuntutan : 5 Langka Pemkot Mulia Harus Selesaikan  Sekarang'

1. Audit Total Data PLT UPT SPF

Buka data transparan: berapa jumlah PLT aktif, sejak kapan menjabat, sudah lulus CKS periode berapa, usia berapa. Jangan lagi main tebak-tebakan. Data jelas, masalah kebuka.

2. Terbitkan Roadmap Definitifisasi 2025-2026

Stop jargon “akan dikaji”. Pemkot MULIA wajib buat timeline: PLT yang lolos CKS 2017 dan 2024, penuhi syarat, langsung diproses definitif. Target jelas, bukan wacana.

3. Usulkan Fleksibilitas Ambang Batas Usia ke Pusat" 

Kalau regulasi usia 56 tahun jadi algojo, Pemkot jangan diam. Ajukan dispensasi khusus untuk PLT yang sudah mengabdi >10 tahun dan lolos seleksi. Guru bukan barang kadaluarsa.

4. Hentikan Politik Estafet PLT

Larangan mutlak: tunjuk PLT baru kalau PLT lama pensiun, tapi PLT lama layak definitif. Lebih baik kosongkan sementara sambil percepat definitif, daripada melahirkan rantai PLT baru.

5. Libatkan Publik dan Guru dalam Pengawasan.

Bentuk tim pengawas independen: unsur guru, PGRI, pemerhati pendidikan. Setiap SK definitif wajib diumumkan. Biar tidak ada lagi “dosa kolektif” yang ditutup rapat-rapat di ruang AC.

Catatan akhir : Anak-anak Makassar berhak dipimpin Kepsek definitif, bukan pejabat “numpang lewat”. Kalau 2016 berani lantik di TPA Antang, 2025 Pemkot MULIA harus berani menebus dosa itu dengan SK definitif.  (Yahya )