*Makassar* – PT PUTRI MULIA MEDIA GROUP mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Hari ini bendera merah putih berkibar, pidato dibacakan, "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa" diteriakkan serempak. Tapi di Makassar, puluhan PPPK yang 4 tahun PLT, lolos BCKS, lulus Ukom CAT 70 soal, justru dipersatukan oleh luka yang sama: *pengumuman hasil seleksi Kepsek tidak pernah dipublikasi*. Upacara selesai, luka tetap menganga.
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil itu kalau gagal dikasih tau gagalnya di soal nomor berapa. Beradab itu kalau gugur dikasih surat, bukan digantung status. Faktanya: puluhan PPPK Makassar ikut Ukom CAT, wawancara teks berjam-jam, tapi hasilnya? 0 nilai diumumkan, 0 ranking dibuka, 0 berita acara. Ruang GTK tulis "Lulus BCKS", SK tulis "Tidak Ada". Ini bukan beradab. Ini biadab yang dibungkus birokrasi.
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata kuncinya "seluruh". PPPK itu ASN sesuai UU ASN. PPPK bayar pajak, PPPK sertifikasi, PPPK ngabdi 4 tahun tanda tangan SK BOS. Tapi saat seleksi Kepsek 2024-2025, keadilan sosial mentok di pintu "pemetaan kebutuhan Kep 129/P/2025". Pintu itu cuma dibuka buat PNS. PPPK disuruh antre, disuruh daftar, disuruh lulus BCKS... lalu disuruh pulang tanpa SK. Kalau ini keadilan sosial, berarti sila ke-5 cuma berlaku buat sebagian rakyat.
Pagi ini kita hormat bendera, nyanyi Indonesia Raya, lantang ucap Pancasila. 2 jam kemudian kita buka web BKPSDM Makassar cari "pengumuman hasil seleksi Kepsek 2024". Hasil: nihil. Google, Facebook, grup WA: nihil. SK Kepsek definitif 2025 turun: nama PPPK nihil. Ironisnya: di saat bangsa bersatu dalam upacara, puluhan guru justru tercerai-berai dalam ketidakpastian. Bersatunya di mana kalau datanya dikubur? Pancasila mempersatukan, tapi "pengumuman tidak ada" memecah.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hikmat tanpa data itu kebodohan yang dipoles. Kebijaksanaan tanpa transparansi itu otoriterisme berseragam. Kepala Sekolah itu pejabat publik, gajinya dari pajak rakyat. Rakyat berhak tau siapa yang lolos, berapa nilainya, berapa kuotanya. Permendikdasmen 7/2025 buka pintu PPPK. Kepmendikdasmen 129/P/2025 sebut "guru ASN". Tapi meja seleksi Makassar tutup tirai. Hikmat dimatikan lampunya. Permusyawaratan dibatalkan sepihak. Sisa 1 kata: hening.
Katanya seleksi Kepsek berbasis merit system. Faktanya merit puluhan PPPK Makassar mati di meja "pemetaan kebutuhan" Kepmendikdasmen 129/P/2025. Meja itu nggak pernah buka tirai pengumuman. Nggak pernah tunjuk siapa ranking 1-10. Nggak pernah sebut berapa kuota PPPK vs PNS. Guru Penggerak + BCKS 110 JP gugur tanpa penjelasan. Merit tanpa data itu mayat. Dipajang tapi nggak bernyawa. Sila ke-2 dan ke-5 ikut mati di meja yang sama.
Negara lewat Kemendikdasmen kasih sertifikat BCKS, stempel resmi, berlaku 5 tahun. Itu pengakuan: "Anda kompeten". Daerah lewat SK 2025 kasih kepastian 0 hari. Itu pengkhianatan: "Anda nggak kami butuh". PPPK pegang sertifikat 5 tahun tapi 5 detik buat umumkan hasil aja nggak sanggup. Sila ke-5 bilang "Keadilan Sosial". Realitanya: sosial buat PNS, ketidakpastian buat PPPK. Sertifikat jadi surat cinta tanpa alamat. Lulus tapi nggak diakui.
Kami puluhan PPPK nggak alergi kalah. Kasih kami nilai 40, kami terima. Kasih kami ranking 200 dari 200, kami terima. Kasih kami tau kuota PPPK cuma 0, kami terima. Yang kami tolak: kalah model pengecut. Kalah tanpa skor. Kalah tanpa berita acara. Kalah karena "pengumuman tidak pernah dipublikasi". Itu bukan kalah gentleman. Itu disingkirkan diam-diam. Itu tamparan keras ke Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Di Hari Pancasila ini kami nggak minta SK Kepsek gratis. Kami cuma nagih utang negara: 1 file PDF pengumuman hasil. Isinya sederhana: Nama, Nilai Ukom CAT, Nilai Wawancara, Ranking, Keterangan Lolos/Tidak. Itu wujud Sila ke-4: kerakyatan yang mengawasi. Itu wujud UU Keterbukaan Informasi Publik. Sampai SK 2025 diteken, utang 1 file PDF itu nggak pernah dibayar lunas. Google hasilnya 0. Website BKPSDM hasilnya 0. Hati puluhan guru hasilnya: kecewa.
Dia PLT 4 tahun = 1460 hari tanda tangan SK BOS, SPPD, ijazah siswa. Dia Guru Penggerak angkatan 8. Dia lulus Ukom 70 soal. Tapi semua kalah sama 1 pertanyaan yang nggak pernah dijawab Pemkot: "Pak, saya gugur karena nilai jelek, atau gugur karena status PPPK saya?" Pengumuman tidak pernah dipublikasi bikin pertanyaan itu menggantung 365 hari. 4 tahun pengabdian + 2 sertifikat negara disetop sama 1 hening. Itu bukan bijaksana. Itu kejam.
Momentum 1 Juni ini waktunya koreksi. Kami nggak demo. Kami nggak anarkis. Kami cuma minta Pemkot Makassar buka tirai. Publikasikan hasil seleksi Kepsek 2024-2025. Buka nilai Ukom CAT. Buka hasil wawancara teks. Buka berapa kuota PPPK yang dialokasikan. Buktikan bahwa Pancasila bukan cuma dibaca saat upacara, tapi dikerjakan saat buat kebijakan. Sila ke-4 tanpa data = slogan kosong.
*Selamat Hari Pancasila 1 Juni 2026.* Mari jadikan Pancasila GPS, bukan hiasan dinding. Negara kuat kalau ASN-nya diperlakukan adil. Dan adil dimulai dari 1 hal paling dasar: *Publikasikan pengumuman seleksi Kepsek Makassar 2024-2025 sekarang juga.* 0 PPPK lolos hari ini kami terima. Tapi 0 transparansi selamanya, kami tolak.
*- Redaksi Muh Yahya -*
