Muliainfo.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mengkaji penambahan rombongan belajar (rombel) di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang memiliki permintaan tertinggi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyeimbangan distribusi siswa dan pengoptimalan kapasitas sekolah yang masih memungkinkan secara infrastruktur.
Penambahan rombel dirancang dengan skema penambahan 5 hingga 8 siswa per kelas. Namun, penambahan ini hanya berlaku bagi sekolah yang masih memiliki ruang dan fasilitas memadai, serta memenuhi standar rasio guru dan ruang belajar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengungkapkan bahwa keputusan penambahan rombel ini telah disepakati bersama Wali Kota Makassar. “Kami dan Bapak Wali Kota sudah menyepakati bahwa sekolah-sekolah favorit dengan peminat tinggi akan jadi prioritas. Tapi semua tetap bergantung pada sinkronisasi Dapodik dan persetujuan dari pusat,” ujar Achi pada Sabtu (27/7/2025).
Beberapa sekolah yang menjadi sasaran penambahan rombel antara lain SMP Negeri 1 Makassar, SMP Negeri 3 Makassar, SMP Negeri 8 Makassar, SMP Negeri 13 Makassar, SMP Negeri 22 Makassar, SMP Negeri 24 Makassar, dan SMP Negeri 33 Makassar. Sekolah-sekolah ini mencatat lonjakan jumlah pendaftar hingga dua kali lipat dari kapasitas normalnya.
Namun, tidak semua sekolah bisa menambah rombel. Salah satunya adalah SMP Negeri 6 Makassar yang dinilai sudah mencapai batas maksimal kapasitas sesuai dengan aturan zonasi dan kepadatan wilayahnya. Penambahan rombel di sana dinilai tidak memungkinkan secara teknis maupun manajerial.
Setelah distribusi ulang tahap kedua resmi ditutup, Disdik Makassar mencatat lebih dari 1.400 siswa berhasil dialihkan ke sekolah penyangga yang memiliki kuota kosong. Beberapa sekolah yang menjadi tujuan alih distribusi antara lain SMPN 16, 34, 32, dan 50. Proses ini dilakukan secara digital tanpa perlu pendaftaran ulang dari calon siswa.
Alih distribusi ini menggunakan sistem integrasi berbasis data domisili dan preferensi zona yang telah diverifikasi secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap siswa tetap berada dalam wilayah zonasi yang logis dan tetap mendapat akses pendidikan berkualitas.
Saat ini, Disdik Makassar sedang menunggu hasil verifikasi dan pemetaan akhir dari Kementerian Pendidikan untuk memutuskan apakah penambahan rombel bisa diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 atau baru bisa dilaksanakan pada tahun pelajaran 2026/2027. Sinkronisasi data menjadi kunci dalam proses ini.
“Kami sudah kirim pemutakhiran data Dapodik dan hasil distribusi ulang. Jika sinkronisasi rampung sebelum Agustus, penambahan rombel bisa langsung kami jalankan,” ujar Achi Soleman menambahkan. Ia menyebut bahwa waktu menjadi faktor penting agar kebijakan ini bisa segera diimplementasikan.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kebijakan tahun ini tidak membuka jalur ‘solusi’ atau jalur khusus bagi siswa yang tidak tertampung. Wali Kota Makassar dan jajaran Disdik menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa baru harus berjalan secara transparan dan berbasis sistem resmi.
Langkah ini diambil untuk mencegah polemik administratif seperti keterlambatan input data Dapodik yang terjadi pada tahun lalu. Dengan menutup jalur solusi, diharapkan tidak ada lagi praktik-praktik yang menimbulkan ketidakadilan atau kebocoran sistem.
Penambahan rombel diharapkan menjadi solusi konkret bagi siswa-siswa yang semula tidak tertampung di sekolah pilihannya namun masih berada dalam zonasi yang logis. “Kami ingin pastikan setiap anak mendapat akses pendidikan tanpa terhambat sistem. Ini bukan sekadar menambah kursi, tapi soal keadilan,” pungkas Achi Soleman.
Muh Yahya
