Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Rukun Warga (RW) se-Kecamatan Bontoala yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bontoala, Minggu (07/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Camat Bontoala, Kapolsek Bontoala, perwakilan Danramil, para kepala seksi di lingkup Kecamatan Bontoala, serta seluruh lurah se-Kecamatan Bontoala. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mematangkan langkah-langkah teknis agar pelaksanaan pemilihan RW dapat berjalan tertib, transparan, dan demokratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Camat Bontoala menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan agenda demokrasi di tingkat kelurahan. Ia menekankan bahwa pemilihan RW harus menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Kami menginginkan pemilihan RW berjalan demokratis dan berintegritas. Untuk itu, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, aparat keamanan, serta masyarakat harus terus diperkuat agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Camat Bontoala juga meminta para lurah untuk segera melakukan sosialisasi tahapan pemilihan RW kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi warga sekaligus mencegah potensi konflik akibat minimnya informasi. Selain itu, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses pemilihan berlangsung.
Terkait aspek pengamanan, Andi Akhmad Muhajir Arif berharap dukungan penuh dari unsur TNI dan Polri guna memastikan pelaksanaan pemilihan RW berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia optimistis, dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Kecamatan Bontoala dapat kembali menjadi contoh pelaksanaan pemilihan RW yang damai serta menghasilkan pemimpin lingkungan yang amanah dan berintegritas.
Pemilihan RW serentak di wilayah Kecamatan Bontoala dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
