Pemkot Makassar Perkuat Konvergensi Penurunan Stunting, Camat Bontoala Tegaskan Komitmen Aksi Nyata

 

Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat aksi konvergensi dalam upaya pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting sebagai bagian dari agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar yang dirangkaikan dengan Review Kinerja Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025.

Rakor yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (16/12/2025), secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua TPPS Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Kegiatan ini dihadiri kepala OPD terkait, para camat dan lurah, serta pemangku kepentingan lintas sektor guna memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menekan angka stunting di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang membutuhkan sumber daya manusia sehat, unggul, dan berkualitas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya intervensi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, disertai aksi nyata di lapangan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Aliyah juga memaparkan target penurunan prevalensi stunting Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029 dan 15,5 persen pada 2030. Ia menyebutkan, meski sempat mengalami peningkatan, prevalensi stunting Kota Makassar berhasil ditekan menjadi 22,9 persen pada tahun 2025.

Lebih lanjut, Aliyah menekankan pentingnya konvergensi lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme donasi atau pungutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, menyampaikan bahwa camat dan lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program prioritas di wilayah masing-masing. Bappeda, kata dia, akan melakukan pemantauan serta pelaporan secara berkala untuk memastikan target percepatan penurunan stunting dapat tercapai sesuai rencana.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan yang berprestasi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, yakni Kecamatan Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Tamalanrea, serta Kelurahan Lae-Lae, Buntusu, dan Pannampu.

Menanggapi arahan tersebut, Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Rakor dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Ia menekankan penguatan peran kelurahan, kader posyandu, serta sinergi dengan puskesmas dan perangkat terkait. Selain itu, pendataan yang akurat menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak langsung pada keluarga berisiko stunting.

Rakor TPPS Kota Makassar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan dalam menekan angka stunting, demi mewujudkan generasi Makassar yang sehat, unggul, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

HUT Ke-26 DWP Makassar, Wali Kota Tegaskan Peran Strategis Perempuan Wujudkan Indonesia Emas 2045

 

 

Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai mitra strategis dalam membangun keluarga berkualitas guna mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar yang digelar di Hotel Claro Makassar, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran pengurus DWP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, perwakilan SKPD, serta direksi Perusda.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi mengapresiasi dedikasi dan kontribusi anggota DWP dalam mendukung kinerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga. Menurutnya, keluarga yang kuat akan melahirkan aparatur yang berintegritas, beretos kerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Appi kembali menegaskan filosofi *“istri berdaya, suami jaya”* sebagai gambaran peran strategis perempuan dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Sejalan dengan tema nasional DWP, ia mendorong lahirnya inovasi program pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, penguatan ekonomi keluarga, serta keterlibatan aktif DWP dalam penanganan isu sosial, seperti stunting dan kesehatan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang sehat dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut memberikan apresiasi atas peran DWP dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama pendidikan anak dan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai Dharma Wanita Persatuan memiliki peran strategis hingga tingkat kecamatan. Ia menyebut DWP berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga ASN serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap sinergi antara DWP dan pemerintah daerah terus diperkuat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Peringatan HUT ke-26 DWP Kota Makassar ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

 

Pemkot Makassar Percepat Program Bebas Sampah 2029, Camat Bontoala Siap Libatkan RT/RW dan Pemuda

 

Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan Program Makassar Bebas Sampah 2029 dengan menitikberatkan pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni di tingkat RT dan RW. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan memberikan penghargaan dan insentif hingga Rp100 juta per tahun bagi RT/RW yang konsisten dan berhasil dalam melakukan pemilahan serta pengelolaan sampah di wilayahnya.

Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar saat menutup Festival Daur Bumi yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (14/12/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya di hilir. Menurutnya, pengelolaan harus dimulai dari hulu, yakni lingkungan RT dan RW sebagai unit pemerintahan terkecil. Ia menyebutkan sedikitnya 20 RT terbaik akan menerima insentif sebesar Rp100 juta per RT setiap tahun sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan sampah yang konsisten dan berkelanjutan.

Appi menilai kebijakan tersebut jauh lebih efisien dibandingkan beban anggaran besar yang harus dikeluarkan pemerintah apabila persoalan sampah tidak ditangani sejak dari sumbernya. Melalui Program Makassar Bebas Sampah 2029, ia mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli serta bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Selain itu, Wali Kota juga menantang para camat untuk aktif mendukung dan mengawal pelaksanaan program dengan melibatkan generasi muda sebagai penggerak lapangan dalam pengelolaan dan pengawasan sampah di wilayah masing-masing.

Menanggapi arahan tersebut, Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh Program Makassar Bebas Sampah 2029 melalui penguatan peran RT, RW, dan pemuda. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis wilayah merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

“Kami siap mendorong RT dan RW di Kecamatan Bontoala agar aktif mengelola sampah dari sumbernya, serta melibatkan pemuda sebagai agen perubahan. Sinergi lintas elemen menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, mengapresiasi pelaksanaan Festival Daur Bumi yang dinilai efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Ia memastikan DLH Kota Makassar akan terus menghadirkan program serta kegiatan edukatif yang inovatif guna mendukung terwujudnya Kota Makassar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Festival Daur Bumi ditutup dengan talkshow bersama Pandawara Group, komunitas pemuda pemerhati lingkungan, serta dihadiri Wali Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, jajaran SKPD, komunitas lingkungan, dan para konten kreator sebagai wujud kolaborasi bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan Kota Makassar.

 

Wali Kota Makassar Tekankan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kanal Pasar Terong, Camat Bontoala Perkuat Edukasi Warga

 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kepedulian dan keterlibatan bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Jumat Bersih yang dirangkaikan dengan Festival Daur Bumi 2025 di kawasan Kanal Pasar Terong dan Jalan Sawi, Jumat (12/12/2025).

Aksi bersih-bersih ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar dan melibatkan seluruh SKPD, aparat kecamatan, serta Satgas Kebersihan. Wali Kota Makassar didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Makassar Eco Circular Hub (MEC) Melinda Aksa, Kepala DLH Kota Makassar Helmy Budiman, Kepala Dinas Kominfo M. Roem, serta Camat Bontoala Andi Akhmad Muhajir Arif.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan serius yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kawasan pasar, sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Menurut Appi, kawasan Pasar Terong menjadi salah satu fokus perhatian Pemkot Makassar karena tingginya volume sampah harian. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik, lanjutnya, dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan ternak melalui pengembangan budidaya maggot, sehingga mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sementara itu, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh SKPD dan aparat wilayah dalam kegiatan Jumat Bersih merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan kota. Ia menilai kawasan Pasar Terong masih memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan, terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakat.

Helmy menambahkan, edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah akan terus dilakukan secara konsisten, disertai penegakan aturan apabila masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari target besar Program Makassar Bebas Sampah 2029, di mana pengelolaan dan pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya.

Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot Makassar, khususnya di wilayah Pasar Terong yang menjadi pusat aktivitas perdagangan. Ia menegaskan kesiapan pihak kecamatan bersama kelurahan, RT, dan RW untuk memperkuat edukasi serta pengawasan kebersihan lingkungan.

“Kami akan terus mendorong pedagang dan masyarakat agar disiplin dalam memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih tidak hanya menciptakan keindahan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya.

DLH Makassar Sosialisasikan Perwali Retribusi Kebersihan, Rumah Tangga 450–900 VA di Bontoala Bebas Iuran Sampah

 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan kebersihan di Aula Kantor Camat Bontoala, Rabu (10/12/2025). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan terbaru pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan kebersihan.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Bontoala Andi Akhmad Muhajir Arif, para lurah se-Kecamatan Bontoala, perwakilan DLH Kota Makassar, serta warga dan pelaku usaha. Salah satu poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah kebijakan pembebasan iuran retribusi sampah bagi rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan tanpa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA tidak lagi dikenakan retribusi sampah. Sementara bagi pelanggan dengan daya listrik di atasnya, tarif diberlakukan secara progresif sesuai dengan zona yang telah ditetapkan,” jelas Helmy.

Selain pemaparan tarif retribusi, DLH Kota Makassar juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, mulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya hingga memanfaatkan bank sampah yang tersedia di setiap kelurahan. Sosialisasi serupa direncanakan akan dilaksanakan di seluruh kecamatan se-Kota Makassar hingga akhir Desember 2025.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara DLH Kota Makassar, Camat Bontoala, dan perwakilan warga sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Perwali Nomor 13 Tahun 2025 secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, menegaskan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai aturan baru yang berlaku. Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan pemahaman yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan efektif, meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman di Kecamatan Bontoala,” pungkasnya.

Peringatan Hakordia 2025, Kecamatan Bontoala Gaungkan Budaya Integritas dan Tolak Korupsi Sejak Dini

 

Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diperingati setiap 9 Desember. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menolak segala bentuk praktik korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.

Melalui akun Instagram resmi **@kecamatan_bontoala**, pemerintah kecamatan mengunggah poster kampanye bertema *“Satukan Aksi, Basmi Korupsi Lebih Sedikit”* sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pemberantasan korupsi. Poster tersebut menampilkan simbol penolakan terhadap praktik suap, dengan visual tangan menolak uang serta gestur tegas “stop” dari Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Kecamatan Bontoala menyampaikan ucapan peringatan Hakordia sekaligus mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pelayanan publik. Camat Bontoala menegaskan bahwa praktik korupsi kerap bermula dari tindakan kecil yang dianggap sepele.

“Pesan yang ingin kami sampaikan sederhana namun tegas. Korupsi dimulai dari hal kecil. Jika kita sepakat menolak gratifikasi sekecil apa pun dan menolak ‘amplop’ dalam setiap kesempatan, maka praktik korupsi akan semakin berkurang. Hari Anti Korupsi bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa integritas harus dimulai dari diri kita masing-masing, terutama aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.

Unggahan kampanye tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, ditandai dengan berbagai komentar apresiasi dan dukungan. Hal ini mencerminkan besarnya harapan warga terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Peringatan Hakordia 2025 di Kecamatan Bontoala menjadi wujud nyata komitmen pemerintah kecamatan dalam menanamkan budaya anti korupsi hingga ke tingkat akar rumput. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

Camat Bontoala Pimpin Rakor Persiapan Pemilihan RW, Tegaskan Prinsip Demokratis dan Netralitas Aparatur

 

Camat Bontoala, Andi Akhmad Muhajir Arif, S.STP., M.E-Gov, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Rukun Warga (RW) se-Kecamatan Bontoala yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bontoala, Minggu (07/12/2025).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Camat Bontoala, Kapolsek Bontoala, perwakilan Danramil, para kepala seksi di lingkup Kecamatan Bontoala, serta seluruh lurah se-Kecamatan Bontoala. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mematangkan langkah-langkah teknis agar pelaksanaan pemilihan RW dapat berjalan tertib, transparan, dan demokratis sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Camat Bontoala menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan agenda demokrasi di tingkat kelurahan. Ia menekankan bahwa pemilihan RW harus menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kami menginginkan pemilihan RW berjalan demokratis dan berintegritas. Untuk itu, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, aparat keamanan, serta masyarakat harus terus diperkuat agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Camat Bontoala juga meminta para lurah untuk segera melakukan sosialisasi tahapan pemilihan RW kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi warga sekaligus mencegah potensi konflik akibat minimnya informasi. Selain itu, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses pemilihan berlangsung.

Terkait aspek pengamanan, Andi Akhmad Muhajir Arif berharap dukungan penuh dari unsur TNI dan Polri guna memastikan pelaksanaan pemilihan RW berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia optimistis, dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Kecamatan Bontoala dapat kembali menjadi contoh pelaksanaan pemilihan RW yang damai serta menghasilkan pemimpin lingkungan yang amanah dan berintegritas.

Pemilihan RW serentak di wilayah Kecamatan Bontoala dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.