MULIAINFO. Com. Makassar -- 2026 di depan mata. Pendaftaran siswa-siswi SMP Negeri akan dibuka. Tapi faktanya pahit: tiap tahun makin banyak anak gagal masuk bangku negeri. Ini bukan seleksi, ini krisis kemanusiaan. Data lulusan SD naik 8-10% tiap tahun, sementara kuota SMP Negeri tidak bergerak. Anak yang sudah lulus 6 tahun, hafal Pancasila, bisa baca Al-Qur'an, tiba-tiba terhenti karena tidak ada kursi. Kalau negara tidak bisa menjamin bangku untuk lulusan wajib belajar, lalu untuk siapa negara ini berdiri?
Pemerintah harus berhenti diam dan berhenti pakai dalih. Jumlah lulusan SD naik, kuota SMP Negeri tetap. Matematika sederhana: makin tahun makin banyak anak yang terlempar dari sistem. Zonasi tanpa daya tampung sama dengan menutup pintu. Anak di ujung lorong harus jalan 10 km ke swasta, orang tua harus jual barang demi SPP. Ini bukan pemerataan, ini pemindahan beban. Kegagalan masuk SMP Negeri hari ini adalah utang sosial yang akan ditagih 10 tahun ke depan dalam bentuk pengangguran dan kriminalitas.
Jangan tunggu pengumuman Juli 2026 baru ribut dan saling lempar kamera. Saat anak nangis karena tidak dapat bangku, saat orang tua demo di balai kota, semuanya sudah terlambat. Solusi harus diputuskan sekarang, sebelum PPDB dibuka. Audit daya tampung vs jumlah lulusan harus jalan bulan ini. Rencana pembangunan ruang kelas baru harus masuk APBD Perubahan, bukan APBD 2027. Pemerintah yang bijak itu mencegah kebakaran, bukan sibuk siram air saat rumah sudah jadi abu. 2026 bukan kejutan, ini jadwal yang sudah tertulis sejak 2020.
Yang paling sangar penting sekarang: TAMBAH GEDUNG SMP NEGERI. Tidak ada alasan lain, tidak ada kompromi. Zonasi tanpa ruang kelas baru sama saja menyiksa anak secara sistemik. Hak konstitusi mereka adalah sekolah negeri dekat rumah, gratis, dan layak. Satu gedung SMP 3 lantai dengan 27 ruang kelas bisa menyelamatkan 800+ anak tiap angkatan. Biaya bangunnya tidak seberapa dibanding kerugian negara saat ribuan anak putus sekolah. Kalau dana untuk infrastruktur lain bisa cair cepat, maka dana untuk ruang kelas harus lebih cepat. Karena ini darurat.
Prioritas harus diluruskan sekarang juga. Pendidikan nomor satu, baru program lain. Jalan boleh bagus, taman boleh indah, event boleh meriah. Tapi semua itu hiasan kalau fondasinya rapuh. Fondasi negara adalah anak yang sekolah. Kalau anak tidak dapat bangku, maka 20 tahun lagi tidak ada insinyur yang bangun jalan, tidak ada dokter yang isi rumah sakit, tidak ada ASN yang urus taman. Semua program pembangunan akan mandul tanpa manusia terdidik. Jadi stop debat. Geser anggaran. Kunci APBD untuk SMP baru. Pendidikan tidak bisa antri. Pendidikan harus paling depan.
Setiap tahun kita meluluskan anak yang sudah bisa baca, tulis, hitung. Itu hasil kerja 6 tahun guru dan orang tua. Tapi semua itu jadi sia-sia kalau pas SMP mereka ditolak karena bangku tidak cukup. Bayangkan: anak sudah hafal perkalian, sudah bisa bikin karangan, sudah lulus ujian, lalu disuruh pulang karena "kuota penuh". Ini bukan gagal belajar, ini gagal negara menyediakan ruang. Negara gagal di garis finish. Anak yang harusnya naik kelas, malah turun mental. Luka itu tidak kelihatan, tapi dampaknya panjang sampai dia dewasa.
Gagal masuk SMP Negeri itu efek domino yang mematikan. Tahap 1: anak putus sekolah karena orang tua tidak sanggup biaya swasta. Tahap 2: anak nganggur di usia 13 tahun, waktu paling rawan. Tahap 3: masuk pergaulan jalanan, narkoba, geng motor. Semua berawal dari satu hal sepele: tidak ada bangku kosong. Bom sosial ini kita tanam sendiri karena 5 tahun terakhir abai bangun ruang kelas. Hari ini kita hemat anggaran gedung, 10 tahun lagi kita bayar mahal untuk penjara, rehab, dan satpol PP. Mana yang lebih mahal?
Hitung kasarnya bikin ngeri. 1 gedung SMP baru 3 lantai = 27 ruang kelas. 1 ruang isi 32 siswa. Berarti 864 anak selamat tiap angkatan. Kalau bangun 5 gedung di 5 kecamatan padat, berarti 4.320 masa depan terselamatkan dalam 3 tahun. Bandingkan dengan biaya 1 flyover atau 1 ikon kota. Gedung SMP tidak viral di media, tapi dia menyelamatkan generasi. Investasi paling untung itu bangun manusia, bukan bangun tugu. 4.320 anak yang sekolah = 4.320 calon ASN, guru, perawat, teknisi yang akan bayar pajak untuk negara 40 tahun ke depan.
Anggaran ada, APBD Makassar triliunan. Yang kurang cuma keberanian dan skala prioritas. Kalau untuk proyek mercusuar bisa cair 1 tahun, kenapa untuk ruang kelas anak bangsa harus "nanti, diusulkan, dikaji". Ini bukan proyek riset, ini kebutuhan dasar. Anak tidak bisa bilang "tunggu 2027 ya nak, baru ada bangku". PPDB 2026 tetap jalan Juli nanti. Birokrasi boleh panjang, tapi nyawa pendidikan tidak boleh ditunda. Geser pos anggaran yang tidak darurat. Potong kegiatan seremonial. Kunci dananya sekarang untuk SMP baru dan rehab ruang kelas yang sudah retak. Itu namanya pemimpin.
Orang tua sudah tercekik dan ini fakta lapangan. Gagal di negeri, opsi satu-satunya swasta dengan SPP 300rb sampai 1 juta per bulan. Bagi buruh, ojol, pedagang, itu sama dengan setengah gaji. Anak dipaksa sekolah jauh 1 jam, ongkos 20rb PP, waktu belajar habis di jalan. Belum lagi biaya seragam, buku, praktik. Ini bentuk ketidakadilan struktural yang halus. Negara bilang "wajib belajar 9 tahun gratis", tapi di lapangan orang tua dipaksa bayar karena bangku negeri tidak ada. Zolim. Kalau negara tidak sanggup gratiskan, minimal sediakan bangku. Jangan bikin rakyat miskin makin miskin karena sistem.
Guru paling tahu rasanya karena kami yang di garis depan. Enam tahun kami kejar anak biar bisa baca, tulis, hitung, dan berakhlak. Kami titipkan harapan ke lembar ijazah SD. Tapi pas PPDB, ijazah itu ditolak sistem karena "daya tampung habis". Sakitnya bukan di anak saja. Guru merasa gagal, orang tua merasa dikhianati, anak merasa tidak berharga. Padahal kami sudah kasih bekal terbaik. Yang kurang hanya satu: bangku. Jangan biarkan kerja 6 tahun guru hancur dalam 1 menit pengumuman online. Itu sama saja mematahkan semangat pendidik se-Makassar.
Ini kontradiksi yang memalukan. Kota besar, APBD triliunan, disebut kota metropolitan dan kota dunia. Tapi anaknya sendiri rebutan bangku SMP Negeri seperti rebutan sembako. Mau maju dari mana kalau akses pendidikan dasar saja belum beres? Investor lihat gedung pencakar langit, tapi tidak lihat ribuan anak usia 13 tahun nganggur karena tidak dapat sekolah. Citra kota runtuh bukan karena jalan berlubang, tapi karena ruang kelas tidak cukup. Makassar mau dikenang sebagai kota cerdas atau kota yang menggagalkan anaknya sendiri? Pilihannya ada di meja anggaran 2026.
Tuntutan kami tegas, konkret, dan tidak bisa ditawar: 1. Audit darurat daya tampung SMP vs jumlah lulusan SD 2026, hasilnya buka ke publik bulan ini. Jangan pakai data 2023. 2. Bangun SMP Negeri baru di 5 titik rawan: kecamatan padat + pinggiran yang selama ini anaknya selalu tersisih. 3. Perluas ruang kelas SMP yang sudah overload. Ada SMP yang 1 kelas isinya 40-45 anak, itu sudah melanggar standar. Tambah ruang, tambah guru. 4. Siapkan anggaran darurat di APBD-P 2026. Jangan tunggu 2027. Darurat pendidikan tidak kenal tahun anggaran.
Jangan lempar tanggung jawab ke swasta atau ke orang tua. Pendidikan dasar 9 tahun itu wajib negara, amanat UUD 1945. Swasta itu mitra, bukan pengganti negara. Kalau bangku negeri kurang, berarti negara ingkar janji konstitusi. Jangan pakai dalih "silakan ke swasta, ada BOS". BOS swasta tidak menutup SPP. Jangan pakai dalih "anak bisa sekolah paket". Paket bukan solusi untuk anak 13 tahun yang butuh pembinaan karakter di bangku formal. Kalau negara gagal sediakan bangku, maka negara harus siap tanggung akibat: generasi yang putus pendidikan dan lepas kendali.
Catat dan simpan baik-baik perkataan ini. Pemimpin yang abai menambah gedung SMP di 2026 akan dikenang sejarah sebagai pemimpin yang menggagalkan generasi emas Makassar. Nama boleh harum karena proyek, tapi akan busuk di mata ibu-ibu yang anaknya tidak dapat bangku. Pendidikan harus nomor satu, tanpa "tapi", tanpa "nanti". Kalau tidak, Makassar akan bayar mahal 10 tahun ke depan: angka putus sekolah naik, kriminalitas remaja naik, kualitas SDM turun. Kerugian itu 100 kali lipat dari biaya bangun SMP hari ini. Jadi sekarang waktunya pilih: bangun ruang kelas, atau bangun penyesalan. ( Yahya )
