MULIAINFON. Com -- Makassar - Rapat internal bidang Guru dan Tenaga Kependidikan kembali digelar hari ini di Ruang GKT Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Agenda rapat: membahas "pekerjaan 2" dan "pelaksanaan sidang". Dua hal yang sangat menentukan nasib guru dan tenaga kependidikan.
Yang jadi sorotan, rapat tersebut dipimpin oleh Kabid GTK Yunus Sanusi. Padahal nama beliau sudah disebut-sebut sudah dinonaktifkan sementara.
Lebih aneh lagi, dalam rapat itu beliau tidak sendiri. Semua teman-temannya turut hadir dan duduk satu meja.
Secara aturan, pejabat yang sudah nonaktif tidak memiliki kewenangan apapun. Apalagi memimpin rapat dan mengambil keputusan.
Lalu siapa yang memberi izin? Siapa yang memfasilitasi? Kenapa Sekretaris Dinas dan BKPSDM diam saja?
Publik tidak bisa menahan curiga. Apalagi nama Yunus Sanusi sudah terlanjur disebut dalam pusaran isu jual beli jabatan kepala sekolah..
Jangan-jangan rapat ini bukan rapat kerja. Tapi rapat "penyelamatan diri dan teman-temannya.
Jangan-jangan ini upaya *menghilangkan barang bukti*. Merapikan berkas, data, dan jejak sebelum pemeriksaan dimulai.
Jangan-jangan ini kongkalikong berjamaah. Saling tutup, saling backup, agar kasus tidak mengarah ke lingkaran dalam.
Jangan-jangan ada "orang di belakangnya" yang masih punya kuasa. Yang masih berani melawan SK nonaktif dengan cara kumpul-kumpul.
"pekerjaan 2" dan "sidang" adalah 2 pintu utama di GTK. Ujungnya soal uang dan kenaikan pangkat. Sangat rawan dijadikan alat barter.
Jika keputusan lahir dari rapat yang dipimpin pejabat nonaktif bersama teman-temannya, maka cacat hukum. Harus dibatalkan.
DPRD Kota Makassar harus segera turun tangan. Panggil semua yang hadir. Periksa notulen, daftar hadir, dan rekaman rapat.
Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum wajib mengaudit. Usut siapa saja "teman-temannya" dan apa kepentingan mereka di dalam rapat itu.
Pemerintah Kota Makassar tidak boleh tutup mata. Ini soal marwah birokrasi dan kepercayaan ribuan guru.
Sampai ada klarifikasi terbuka, maka kecurigaan publik akan terus sama: Ini bukan rapat dinas. Ini rapat konsolidasi untuk mengamankan kepentingan kelompok.
