MULIAINFO. Com. -- MAKASSAR – Wali Kota Makassar angkat bicara terkait video viral yang diduga melibatkan sejumlah oknum di dunia pendidikan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mengusut tuntas kasus yang sudah meresahkan publik itu.
Video tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, orang tua siswa, dan aktivis pendidikan. Isinya dinilai mencoreng nama baik institusi pendidikan di Kota Makassar. Karena itu, Pemkot memilih merespons cepat agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih luas.
Sebagai langkah awal, Wali Kota memerintahkan jajarannya untuk mengonfirmasi seluruh pihak yang namanya disebut dalam video tersebut. Proses konfirmasi ini mencakup klarifikasi langsung, pencocokan data, dan pengumpulan informasi awal untuk memetakan persoalan sebenarnya.
Setelah data awal terkumpul, kasus langsung dinaikkan ke Inspektorat Kota Makassar. Lembaga ini diberi mandat penuh untuk melakukan audit, pemeriksaan administratif, hingga pendalaman dugaan pelanggaran yang muncul dalam video viral tersebut.
Akan langsung diperiksa oleh Inspektorat, dan prosesnya dimulai hari ini juga,” tegas Wali Kota. Keputusan untuk bergerak cepat diambil agar publik mendapat kepastian. Pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran di sektor pendidikan.
Selain jalur internal, Wali Kota juga membuka jalur hukum. Hari ini ia bersama “Pak Jari” menggelar pertemuan resmi dengan *Kejari Makassar* atau Kejaksaan Negeri Makassar. Pertemuan itu membahas langkah hukum yang harus diambil sejak dini agar proses tidak terhambat.
Dalam pertemuan itu disepakati, *Inspektorat akan ikut serta dalam pemeriksaan* bersama Kejari. Skema kolaborasi ini dibuat agar hasil audit internal Pemkot bisa langsung sinkron dengan kebutuhan alat bukti pidana.
Koordinasi 3 lembaga ini disebut krusial karena menyangkut potensi pelanggaran hukum. Wali Kota ingin memastikan setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan Inspektorat sampai pengumpulan alat bukti, dilakukan sesuai KUHAP. Dengan begitu, berkas perkara yang diserahkan ke Kejari nantinya sudah lengkap dan kuat.
Ini kesempatan yang sangat baik untuk komunikasi langsung dengan Kejari,” ujar Wali Kota. Ia berharap sinergi antara Pemkot, Inspektorat, dan Kejari bisa mencegah intervensi, politisasi, maupun upaya mengaburkan fakta di tengah jalan.
Wali Kota berulang kali menegaskan bahwa inti persoalan ada di dunia pendidikan. Karena itu, ia meminta Inspektorat dan Kejari bekerja hati-hati, profesional, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tujuannya agar penindakan tidak berdampak buruk pada iklim belajar-mengajar secara keseluruhan.
“Kita tidak mau dunia pendidikan itu tercoreng hanya karena ulah segelintir orang,” tegasnya. Menurutnya, pengambilan keterangan, pemeriksaan saksi, dan audit dokumen harus dilakukan tertutup namun akuntabel. Marwah sekolah dan guru harus tetap dijaga, sementara oknum yang bersalah harus diproses.
Jika Inspektorat menemukan bukti yang cukup, maka statusnya akan naik dari pemeriksaan internal ke proses hukum. Wali Kota memastikan tidak akan ada tebang pilih. Siapa pun yang terlibat dan terbukti melanggar, akan diproses sesuai aturan yang berlaku, baik sanksi administratif maupun pidana.
“Kita pastikan kalau dia memang terbukti, ya saksinya akan bertumpuk,” kata Wali Kota. Ia menyebut Inspektorat dan Kejari akan bekerja sama mengumpulkan keterangan saksi, dokumen, hingga bukti elektronik dari video tersebut. Semua itu untuk memperkuat konstruksi perkara agar tidak gugur di pengadilan.
Wali Kota bahkan membuka skenario terberat, yaitu penegakan hukum pidana. “Bahkan kemungkinan penegakan hukum,” ujarnya. Artinya, jika unsur pidananya terpenuhi, maka kasus ini tidak akan berhenti di sanksi kepegawaian saja, tetapi bisa berlanjut ke pengadilan.
Kini seluruh perhatian tertuju pada hasil kerja Inspektorat bersama Kejari. Dengan target pemeriksaan dimulai hari ini dan kolaborasi 3 lembaga, kasus video viral ini resmi menjadi prioritas Pemkot. Masyarakat menunggu, apakah dalam waktu dekat akan ada nama yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. ( Muh. Yahya )
