Muliainfo.com. Makassat Tamamaung, sebuah kelurahan di Makassar, kini menjadi sorotan karena polemik yang melanda kantor lurahnya. Masyarakat setempat melakukan aksi protes dengan menumpukkan sampah di halaman kantor lurah sebagai simbol perlawanan terhadap Lurah M. Syarifuddin. Aksi ini bukan sekadar protes kebersihan, melainkan ledakan amarah warga atas kebijakan "bawah tangan" yang dinilai mencederai rasa keadilan dan transparansi anggaran publik.
Warga merasa bahwa Lurah tidak mampu mengurus sampah yang terlihat mata, maka mustahil ia mampu mengurus anggaran yang tersimpan di atas kertas. Penyumbatan drainase dan tumpukan limbah di sepanjang Jalan Saleh Yusuf yang tak kunjung dievakuasi menjadi pemicu awal protes. Masyarakat merasa bahwa Lurah telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Isu "Rapat Cokko-Cokko" (rapat gelap) antara Lurah dan Pjs LPM menjadi bukti kuat adanya upaya pengkondisian proyek Dana Kelurahan tahun 2026. Masyarakat mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam proses pembuatan SK Pokmas "Semangat Baru". Pencacatan hukum, konflik kepentingan absolut, dan pengebiran Pokmas Lama menjadi tiga noktah merah dalam administrasi yang dilakukan oleh Lurah.
Lurah M. Syarifuddin dianggap telah kehilangan legitimasi sebagai pemimpin karena tidak mampu membatalkan SK Pokmas "Semangat Baru" yang cacat hukum. Masyarakat menuntut agar Lurah dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga kondusivitas wilayah. Mereka juga menuntut agar SK Pokmas "Semangat Baru" dibatalkan dan dilakukan audit investigasi terhadap Pjs LPM yang diduga merangkap jabatan untuk menguasai anggaran.
Situasi di Tamamaung kini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Makassar. Warga mendesak Wali Kota Makassar dan Inspektorat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Lurah dan Pjs LPM. Masyarakat Tamamaung siap berjuang untuk mendapatkan keadilan dan transparansi anggaran publik.
Masyarakat juga meminta agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Mereka tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan berharap agar pemerintah dapat memberikan jawaban yang jelas dan transparan tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini.
Aksi protes di Tamamaung menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka dan tidak lagi mau diam terhadap ketidakadilan. Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, polemik di Tamamaung dapat segera terpecahkan dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.
Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat Tamamaung berharap agar pemerintah dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya dengan transparan dan adil.
Masyarakat Tamamaung juga berharap agar pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi anggaran publik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Aksi protes di Tamamaung juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan hak-hak mereka dan siap berjuang untuk mendapatkan keadilan. Mereka tidak akan mundur sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, polemik di Tamamaung dapat segera terpecahkan dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya dengan transparan dan adil.
