Muliainfo.com, Makassar-- 5 Maret 2025 – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak akan terjadi di bawah pemerintahannya. Ia berkomitmen untuk menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan atau transaksi politik. Pernyataan ini disampaikan Appi saat membuka diskusi publik RPJMD Pemkot Makassar di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Rabu (5/3/25).
Appi, yang sebelumnya dikenal sebagai CEO PSM Makassar, mengaku pernah ditawari sejumlah oknum kepala sekolah dan kepala bidang agar tidak digantikan dari jabatannya. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan menegaskan akan memutus rantai praktik transaksional di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. “Kita akan menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Jadi tidak ada lagi transaksi jabatan,” tegasnya.
Wali Kota yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar ini menegaskan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam mengisi jabatan strategis. Jika ditemukan pejabat yang lolos tanpa memenuhi kriteria dan terbukti ada unsur transaksional, ia memastikan akan langsung mencopotnya. “Kalau pun nanti ada yang tidak terdeteksi dan lolos, dan kami mendapat laporan serta bukti, hari itu juga kita akan langsung copot,” ujar Appi.
Appi juga menekankan pentingnya visi yang sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia berkomitmen untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten dan memiliki visi yang sama untuk memajukan Kota Makassar. “Kita butuh orang-orang yang tidak hanya mampu, tetapi juga punya visi yang jelas untuk kemajuan kota ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Appi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota untuk tidak membuat sistem sendiri dalam pemilihan pejabat. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar telah memiliki sistem yang harus dijalankan bersama. “OPD jangan buat sistem sendiri, kita punya sistem yang harus dijalankan bersama. Boleh kita tidak sependapat, tapi kalau mampu, silakan duduki jabatan, bukan karena kedekatan, tapi karena kemampuan,” tegasnya.
Appi juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, praktik jual beli jabatan hanya akan merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. “Kita harus bersama-sama memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Wali Kota yang dikenal tegas ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal dalam mencegah praktik korupsi dan kolusi. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengisian jabatan. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Appi.
Appi juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Ia berharap masyarakat dapat aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional atau penyimpangan lainnya. “Masyarakat adalah mitra strategis kami. Jika ada yang tidak beres, segera laporkan agar kami bisa bertindak cepat,” ajaknya.
Dalam diskusi publik tersebut, Appi juga memaparkan visi dan misi Pemkot Makassar dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Appi juga mengajak seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Makassar yang lebih maju. “Kita semua punya peran penting dalam membangun kota ini. Mari kita bekerja sama untuk kemajuan bersama,” ajaknya.
Pernyataan tegas Appi ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak yang berharap komitmennya dapat diwujudkan secara konsisten untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. “Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam memberantas praktik jual beli jabatan. Ini adalah langkah besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik,” ujar salah seorang peserta diskusi.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah tegas yang diambil, Wali Kota Munafri Arifuddin berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Makassar. Ia yakin, dengan mengedepankan kompetensi dan integritas, kota ini akan semakin maju dan sejahtera. (*/Yahya)
