Mulainfo.com, Makassar, – Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjalankan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa peran PKK sangat krusial sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai kebijakan, termasuk upaya penurunan angka stunting, 12 Maret 2025.
Hal tersebut disampaikan Munafri usai menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kota Makassar dari Indira Yusuf Ismail, yang menjabat pada masa bakti 2014-2019 dan 2021-2025, kepada Melinda Aksa, Ketua TP PKK Kota Makassar masa bakti 2025-2030. Acara tersebut digelar di Balai Kota Makassar pada Selasa (11/03/2025). Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu-isu sosial seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
“Mereka yang akan lebih dekat, kami mensupport segala macam apa yang menjadi kebutuhannya, tapi selalu saya bilang, bekerjanya pakai data,” ujar Munafri. Ia menekankan bahwa setiap program harus berbasis data agar efektivitasnya dapat diukur secara jelas. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan PKK untuk memahami kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah kasus stunting di suatu daerah serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menanggulanginya.
Munafri memberikan contoh konkret tentang pentingnya pendekatan berbasis data. “Misal, di daerah A, berapa banyak stuntingnya? Mana orangnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diberikan? Bagaimana cara penanggulannya? Harus sesuai,” lanjutnya. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih terarah dan memberikan hasil yang maksimal.
Ia juga menegaskan bahwa tanpa dukungan data yang akurat, efektivitas kerja sama antara pemerintah dan PKK dapat dipertanyakan. Jika program telah dijalankan namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu evaluasi terhadap mekanisme kerja sama dan pemberian kewenangan kepada PKK. “Kalau kita lakukan itu baru (stunting) tidak turun, berarti ada yang salah dengan kerja sama ini. Ada yang salah dengan proses pemberian kewenangan atau proses kolaborasi dengan PKK,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh kepada PKK, termasuk dalam hal pendanaan. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran yang diberikan harus digunakan secara akuntabel dan berbasis data yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah dan PKK dinilai sebagai kunci sukses dalam menangani berbagai masalah sosial, terutama stunting. PKK, yang memiliki jaringan hingga ke tingkat RT/RW, dianggap lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung. Dengan demikian, program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Munafri juga mengapresiasi kinerja Ketua TP PKK sebelumnya, Indira Yusuf Ismail, yang telah berkontribusi besar dalam mendukung program-program pemerintah kota. Ia berharap Melinda Aksa, Ketua TP PKK yang baru, dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja PKK dalam mendukung program-program strategis pemerintah.
“Kami berharap PKK di bawah kepemimpinan Ibu Melinda Aksa dapat terus bersinergi dengan pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting dan program kesehatan lainnya,” ujar Munafri.
Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan berbasis data, Pemerintah Kota Makassar optimis dapat mencapai target-target pembangunan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan penuh dari PKK diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut, sehingga Makassar menjadi kota yang lebih sejahtera dan sehat.
(*/Yahya)
