Pemprov Sulsel Luncurkan Gerakan ASRI, Wujudkan Lingkungan Bersih Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Muliainfo, Sulsel - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai langkah sistematis untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, serta kualitas lingkungan di ruang-ruang publik.

Pelaksanaan Gerakan ASRI ditandai dengan aksi bersih-bersih serentak di sejumlah titik strategis di Kota Makassar, antara lain pelataran Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Taman Andalan, dan kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia (CPI), pada Rabu, 4 Februari 2026.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dengan dukungan para guru dan siswa dari sejumlah SMA di Kota Makassar. Keterlibatan pelajar menjadi bagian dari upaya edukasi dan penanaman nilai kepedulian lingkungan sejak dini.

Gerakan ASRI merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Forkopimda se-Indonesia yang berlangsung di Sentul, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Presiden menegaskan pentingnya menjadikan kebersihan lingkungan sebagai gerakan nasional yang berkelanjutan.

Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, S.Hut., M.M., menyampaikan bahwa Presiden menekankan kebersihan sebagai budaya dan rutinitas, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Ini merupakan arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan, agar kebersihan menjadi rutinitas di lingkungan kerja dan masyarakat,” ujar Kasman.

Ia menambahkan, Gubernur Sulawesi Selatan telah menginstruksikan agar kegiatan kebersihan dilakukan secara berkala, minimal satu hingga dua kali dalam sepekan, baik di lingkungan perkantoran, fasilitas umum, permukiman, maupun kawasan wisata.

Dalam waktu dekat, kata Kasman, Gubernur Sulsel juga akan menerbitkan surat edaran khusus penanganan sampah, menyusul persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap kesehatan serta kenyamanan masyarakat.

“Gerakan ini bersifat masif dan melibatkan seluruh unsur, termasuk BUMN, sektor swasta, serta masyarakat luas, agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Iqbal Najamuddin, S.E., menilai Gerakan ASRI sebagai langkah awal yang akan diperkuat melalui edaran resmi Gubernur Sulsel kepada seluruh instansi.

“Hasil pertemuan di Sentul menjadi dasar pelaksanaan gerakan ini. Selanjutnya akan ada edaran resmi agar seluruh instansi bergerak serentak,” ujarnya.

Selain di kawasan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna dan Lego-Lego CPI, aksi pembersihan juga dilaksanakan di Taman BPJS, Wisma Negara, dan Taman Andalan. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris DLHK Provinsi Sulsel, Sekretaris PSDA Provinsi Sulsel, serta para guru dan siswa SMA.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap Gerakan ASRI mampu menumbuhkan budaya bersih, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat partisipasi kolektif secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan ASRI bukan sekadar agenda bersih-bersih, melainkan instrumen kebijakan sosial untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan budaya hidup bersih bersama. (*)

Pemprov Sulsel Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pengukuhan ABPEDNAS dan Sosialisasi Program Jaga Desa

Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi strategis lintas lembaga. Upaya tersebut diwujudkan dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Kegiatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis, 29 Januari 2026 itu menjadi momentum penting dalam peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel dan menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum di tingkat desa merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa di Sulsel,” ujar Jufri Rahman.

Menurutnya, program yang digagas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) ini sangat relevan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi potensi masalah yang sering muncul dalam tata kelola desa. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, fungsi permusyawaratan desa dapat berjalan lebih optimal sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional. “Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, harus menjadi komitmen bersama,” lanjutnya.

Jufri Rahman menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan, sehingga desa memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Perhatian terhadap tata kelola desa, menurutnya, harus menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.

Pengukuhan pengurus ABPEDNAS dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen RI, Reda Manthovani. Dalam arahannya, ia menegaskan peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan desa, mulai dari penyusunan regulasi, penyaluran aspirasi rakyat, hingga pengawasan kebijakan desa.

Reda menjelaskan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan desa kini telah terintegrasi melalui sistem keuangan desa yang terhubung dengan aplikasi Jaga Desa. Melalui sistem ini, Kejaksaan Negeri dapat memonitor penggunaan anggaran secara lebih transparan.

“Keuangan desa melalui aplikasi Jaga Desa ini dapat diawasi secara langsung oleh kejaksaan dengan dukungan BPD dan ABPEDNAS,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan agar sosialisasi dilakukan secara masif hingga tingkat kecamatan. “Saya minta Kejari melakukan sosialisasi per kecamatan, dan harus gratis. Tidak boleh ada pungutan karena bisa dilaksanakan secara daring maupun tatap muka,” tegasnya.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD ABPEDNAS Provinsi Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. MoU tersebut mencakup tiga fokus utama: pendampingan penyusunan regulasi desa, pengawasan profesional tata kelola desa, serta peningkatan kapasitas BPD.

Acara turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Herbert Siagian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para bupati dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. (*)

Pemprov Sulsel Tegaskan Komitmen Perkuat Kualitas Demokrasi dalam Forum Pokja IDI Wilayah Timur

Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi di wilayah timur Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Asistensi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Wilayah Timur yang berlangsung di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menjadi wadah koordinasi strategis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan demokrasi. Pendekatan kolaboratif dinilai penting untuk memastikan tata kelola demokrasi daerah selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa IDI merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kualitas demokrasi, bukan sekadar angka statistik. Indeks ini mencerminkan bagaimana hak-hak sipil, institusi politik, dan kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan tata kelola birokrasi yang sehat.

Data menunjukkan bahwa nilai IDI Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 berada pada angka 80, menurun menjadi 76,43 pada 2023, kemudian kembali naik ke 78,93 pada 2024. Sementara angka tahun 2025 masih menunggu publikasi resmi BPS pada April 2026.

Menyoroti fluktuasi tersebut, Kepala Bakesbangpol Sulsel Bustanul Arifin—yang dalam forum diwakili Sekretaris Bakesbangpol Ansar, SSTP, MAP—mengungkapkan bahwa sejumlah regulasi daerah menjadi salah satu faktor penurunan indeks. Beberapa produk peraturan kepala daerah dinilai menghambat kebebasan berkeyakinan, salah satu indikator penilaian IDI.

“Dengan kondisi seperti ini, koordinasi Pokja IDI menjadi sangat penting untuk menyikapi perkembangan faktual di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Sulsel merupakan salah satu provinsi dengan intensitas demonstrasi yang cukup tinggi, namun sebagian besar dipicu oleh isu-isu nasional. Hal ini turut mempengaruhi dinamika demokrasi meskipun bukan persoalan yang bersumber dari pemerintah daerah.

IDI kini telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi gubernur di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menjaga stabilitas demokrasi, khususnya dalam masa transisi pemerintahan dan dinamika politik regional.

Sebagai bentuk dorongan, Pemerintah Pusat tengah menyiapkan skema penghargaan bagi provinsi yang mampu mencapai kategori IDI “Tinggi” pada penilaian tahun 2025 yang dilaksanakan tahun ini.

Dari sisi perencanaan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan capaian IDI nasional berada pada rentang 81,69–85,23 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 83,42–86,96 pada 2029. Target ambisius ini menuntut konsistensi data dan sinergi antarinstansi.

Namun sejumlah hambatan masih dihadapi, di antaranya keterbatasan data dari sembilan provinsi, rendahnya pemahaman terhadap definisi operasional indikator di daerah, serta ketidakpastian anggaran pada kementerian/lembaga produsen data.

Guna memperbaiki pendekatan kerja, pengumpulan data IDI kini dilakukan secara modern melalui aplikasi IMA yang memantau 19.000 media online untuk memastikan verifikasi real-time terhadap dinamika demokrasi di lapangan.

Rapat asistensi ini menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya penguatan peran Pokja IDI Provinsi sebagai motor penggerak implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat dorongan kuat agar data IDI terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar lebih mudah diakses dan dianalisis.

Acara ini turut dihadiri Brigadir Jenderal TNI Haryadi, S.E., Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenkopolhukam; Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP., Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas; serta Agus Pramono, Statistisi Ahli Muda BPS RI. Diskusi dipandu oleh Kartika Mulia Sari, S.STP., M.A., Analis Kebijakan Ahli Madya. (*)

Sekda Sulsel Tegaskan Pemekaran Luwu Raya Harus Patuh Regulasi dan Melalui Tahapan Administratif yang Jelas

Muliainfo, sulsel -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi ketentuan perundang-undangan dalam setiap wacana pemekaran wilayah, termasuk rencana pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Terbatas bertajuk “Pemekaran Luwu Raya, Ingin?” yang digelar oleh SulawesiPos.com di Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.

Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemerhati kawasan Luwu Raya tersebut, Jufri Rahman menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) bukan sekadar wacana politik, tetapi proses hukum yang harus mengikuti persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, landasan hukum merupakan pijakan utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemekaran. Ia mencontohkan bahwa pembentukan provinsi baru minimal harus terdiri atas lima kabupaten/kota, sehingga tahapan administratif perlu menjadi fokus utama.

“Kita harus melihat dulu legal standing-nya. Pembentukan provinsi mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota. Jadi yang utama adalah mengikuti tahapan administrasi sesuai regulasi,” tegasnya.

Tana Luwu, yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, diakui memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar. Namun, Jufri mengingatkan bahwa potensi tersebut tetap harus dikelola dalam koridor hukum yang berlaku agar proses pemekaran tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia menambahkan bahwa kewenangan pembentukan DOB secara penuh berada pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, tidak memiliki otoritas untuk menghalangi ataupun mempercepat proses tersebut.

“Pemerintah Provinsi tidak bisa menghalangi jika Pemerintah Pusat membuka keran DOB. Jadi tidak perlu mencurigai pemerintah daerah. Selama semua sesuai tahapan dan aturan, mari kita ikuti prosesnya dengan sabar sambil berdoa,” ujarnya.

Salah satu momen menarik terjadi saat Jufri Rahman langsung menghubungi pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di tengah forum. Percakapan tersebut didengar langsung oleh seluruh peserta diskusi sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai prosedur resmi pembentukan DOB.

Dalam penjelasannya, Jufri memastikan bahwa seluruh mekanisme pemekaran, mulai dari kajian akademik, persetujuan daerah induk, hingga evaluasi pusat, harus terpenuhi tanpa ada satu pun yang terlewat.

Di sisi lain, ia bersama para tokoh Luwu Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi penutupan akses jalan di sejumlah wilayah perbatasan. Menurutnya, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat sendiri.

Ia mengingatkan bahwa penutupan akses dapat menyebabkan mobilitas warga terganggu hingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Luwu Raya. Kondisi ini, kata dia, tidak sejalan dengan tujuan perjuangan pemekaran yang harapannya membawa kesejahteraan.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Luwu Raya harus ditempuh melalui jalur konstitusional, dialog, serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. (*)

Sekda Sulsel Tegaskan Pemekaran Luwu Raya Harus Patuh Regulasi dan Melalui Tahapan Administratif yang Jelas

Muliainfo, Sulsel -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi ketentuan perundang-undangan dalam setiap wacana pemekaran wilayah, termasuk rencana pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Terbatas bertajuk “Pemekaran Luwu Raya, Ingin?” yang digelar oleh SulawesiPos.com di Makassar, Rabu, 28/01/2026.

Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemerhati kawasan Luwu Raya tersebut, Jufri Rahman menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) bukan sekadar wacana politik, tetapi proses hukum yang harus mengikuti persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, landasan hukum merupakan pijakan utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemekaran. Ia mencontohkan bahwa pembentukan provinsi baru minimal harus terdiri atas lima kabupaten/kota, sehingga tahapan administratif perlu menjadi fokus utama.

“Kita harus melihat dulu legal standing-nya. Pembentukan provinsi mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota. Jadi yang utama adalah mengikuti tahapan administrasi sesuai regulasi,” tegasnya.

Tana Luwu, yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, diakui memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar. Namun, Jufri mengingatkan bahwa potensi tersebut tetap harus dikelola dalam koridor hukum yang berlaku agar proses pemekaran tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia menambahkan bahwa kewenangan pembentukan DOB secara penuh berada pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, tidak memiliki otoritas untuk menghalangi ataupun mempercepat proses tersebut.

“Pemerintah Provinsi tidak bisa menghalangi jika Pemerintah Pusat membuka keran DOB. Jadi tidak perlu mencurigai pemerintah daerah. Selama semua sesuai tahapan dan aturan, mari kita ikuti prosesnya dengan sabar sambil berdoa,” ujarnya.

Salah satu momen menarik terjadi saat Jufri Rahman langsung menghubungi pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di tengah forum. Percakapan tersebut didengar langsung oleh seluruh peserta diskusi sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai prosedur resmi pembentukan DOB.

Dalam penjelasannya, Jufri memastikan bahwa seluruh mekanisme pemekaran, mulai dari kajian akademik, persetujuan daerah induk, hingga evaluasi pusat, harus terpenuhi tanpa ada satu pun yang terlewat.

Di sisi lain, ia bersama para tokoh Luwu Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi penutupan akses jalan di sejumlah wilayah perbatasan. Menurutnya, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat sendiri.

Ia mengingatkan bahwa penutupan akses dapat menyebabkan mobilitas warga terganggu hingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Luwu Raya. Kondisi ini, kata dia, tidak sejalan dengan tujuan perjuangan pemekaran yang harapannya membawa kesejahteraan.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Luwu Raya harus ditempuh melalui jalur konstitusional, dialog, serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. (*)

BPK Serahkan LHP Kinerja, Komisaris Utama Bank Sulselbar Tegaskan Komitmen Perbaikan dan Penguatan Fungsi Intermediasi

Muliainfo, Sulsel -- Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, Jufri Rahman, menghadiri acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Operasional Bank dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Perbankan. Pemeriksaan ini mencakup periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025.

Acara tersebut digelar di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah dan unsur legislatif.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Frangky Halomoan Manalu, memimpin langsung prosesi penyerahan laporan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, serta kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi kepada BPK Sulsel atas pelaksanaan pemeriksaan yang berlangsung profesional, objektif, dan komprehensif terhadap operasional Bank Sulselbar.

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi pedoman penting bagi jajaran komisaris dan direksi untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai aspek tata kelola dan operasional bank.

“Hasil pemeriksaan ini akan menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi untuk bekerja lebih cermat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi ke depan,” ujarnya.

Jufri juga berharap rekomendasi yang diberikan turut mendorong Bank Sulselbar memperkuat efektivitas operasional, termasuk dalam perannya sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala BPK Sulsel menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana Bank Sulselbar menjalankan fungsi intermediasi secara efektif sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Dari hasil pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah capaian positif seperti penerapan ISO 27001:2022 terkait keamanan informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), transparansi informasi dana pihak ketiga (DPK), serta penerapan three lines of defence dalam proses penyaluran kredit.

Meski demikian, terdapat pula beberapa rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain penguatan pelaporan pengamanan TI, integrasi strategi pendanaan berbiaya murah dengan kredit produktif, hingga pengendalian Non-Performing Loan (NPL) sesuai target risiko bank.

Winner Frangky berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan manajemen Bank Sulselbar.

Ia juga menekankan bahwa DPRD dapat memanfaatkan LHP ini sebagai referensi penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sektor perbankan daerah.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kinerja Bank Sulselbar. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau implementasi rekomendasi BPK demi menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mendorong Bank Sulselbar untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan, terutama dengan hadirnya jajaran komisaris yang baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional. Semoga LHP ini menjadi pendorong bagi Bank Sulselbar untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.(*)

Wagub Fatmawati Rusdi Tegaskan Penguatan Tata Kelola Bank Sulselbar untuk Perbankan yang Lebih Sehat dan Berdaya Saing

Muliainfo, Sulsel - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat tata kelola PT Bank Sulselbar agar mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, sehat, dan berkelanjutan. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.28/01/2026.

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026. Hadirnya Wagub Fatmawati menandai komitmen kuat Pemprov Sulsel terhadap peningkatan kinerja dan transparansi lembaga keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Ia menyebut pemeriksaan ini sebagai pijakan penting untuk memperkuat peran Bank Sulselbar sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPK Sulsel atas pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Bank Sulselbar bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui pembiayaan produktif, pelayanan jasa keuangan, dan penghimpunan dana masyarakat.

Menurutnya, hasil pemeriksaan yang menitikberatkan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit produktif, serta keamanan sistem informasi dan ketahanan siber menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks.

“Efektivitas fungsi intermediasi perbankan bukan hanya ukuran kinerja, tetapi juga cerminan komitmen layanan dan kepercayaan publik terhadap Bank Sulselbar,” tegas Fatmawati.

Ia juga mendorong agar Bank Sulselbar terus meningkatkan inovasi layanan perbankan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudahan akses layanan, keamanan transaksi, serta penyediaan produk yang kompetitif harus terus diperkuat.

“Kita membutuhkan inovasi yang masif dan mudah dijangkau agar Bank Sulselbar mampu bersaing dengan bank-bank lain di daerah ini,” tambahnya.

Fatmawati menekankan bahwa penguatan tata kelola, efektivitas penyaluran kredit, serta peningkatan penghimpunan dana akan memastikan Bank Sulselbar semakin siap menjadi tuan rumah di wilayah sendiri.

“Rekomendasi BPK adalah pekerjaan rumah bersama yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperkuat akuntabilitas dan daya saing bank daerah kita,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Pemeriksaan tersebut mencatat sejumlah capaian positif Bank Sulselbar, termasuk penerapan ISO 27001:2022 dalam pengelolaan keamanan informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), serta implementasi konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit.

Namun, BPK juga menyoroti tantangan yang harus segera diperbaiki, seperti penguatan ketahanan siber, peningkatan efisiensi penghimpunan dana, serta perbaikan kualitas kredit untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan.

BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Bank Sulselbar, antara lain penguatan pengelolaan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan dan penyaluran kredit, serta kebijakan pengendalian risiko yang lebih efektif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel sekaligus Komisaris Utama Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi beserta jajaran direksi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya transformasi Bank Sulselbar agar semakin profesional, akuntabel, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika industri perbankan. (*)

Wagub Fatmawati Rusdi Hadiri Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Tegaskan Pentingnya Sinergi Penguatan Ekonomi Daerah

Muliainfo, Sulsel - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) Tahun 2025 yang mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.” Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu 28/01/2026.

Acara ini digelar secara virtual dan terpusat di Jakarta, diikuti oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan ekonomi dari seluruh Indonesia. Meskipun dilakukan secara daring, antusiasme peserta tetap tinggi karena LPI merupakan salah satu rujukan ekonomi nasional yang penting.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menekankan bahwa LPI menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah untuk memahami arah perkembangan ekonomi nasional. Menurutnya, laporan ini sangat dibutuhkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Laporan Perekonomian Indonesia merupakan referensi penting bagi pemerintah daerah untuk memahami perkembangan ekonomi nasional, prospek ke depan, serta berbagai risiko yang perlu kita antisipasi,” ujarnya.

Sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Fatmawati melihat tema LPI 2025 sangat relevan dengan fokus pembangunan ekonomi Sulsel. Ia menilai penguatan struktur ekonomi daerah menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.

“Penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja adalah prioritas kami dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Fatmawati juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, mengingat kedua aspek tersebut sangat menentukan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari.

Dengan hadirnya LPI 2025, ia berharap seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan nasional sehingga koordinasi lintas sektor dapat semakin kuat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Secara nasional, peluncuran LPI dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Dalam pemaparannya, Perry menegaskan bahwa LPI merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Ia menyoroti tiga pesan inti dalam LPI 2025, yaitu Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS). Ketiga hal tersebut diharapkan mampu memupuk keyakinan publik terhadap prospek ekonomi Indonesia yang diprediksi terus membaik setelah 2025.

“Sinergi lintas sektor akan menjadi penggerak utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” kata Perry Warjiyo.

Acara di Makassar turut dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulsel Sitti Chadidjah.

Selain itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, perwakilan LPS III, dan Kepala OJK Sulselbar Arief Mahfud juga mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran para pimpinan lembaga keuangan ini menunjukkan pentingnya LPI sebagai acuan dalam penguatan kebijakan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan semua mitra strategis demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan agar semakin tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sinergi antar lembaga pemerintah dan sektor keuangan diyakini akan menjadi fondasi kuat bagi Sulawesi Selatan untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, pemerintah optimistis Sulawesi Selatan mampu terus bergerak maju sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

BPSDM dan OPD Pemprov Sulsel Matangkan Persiapan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK 2026

 

Muliainfo, Sulsel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK yang dijadwalkan berlangsung pada 22–28 Februari 2026 mendatang.

Kegiatan besar yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur ini dirancang secara lintas sektor dan diproyeksikan melibatkan sedikitnya 900 peserta dari berbagai perangkat daerah.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipersiapkan dengan koordinasi yang kuat antar-OPD.

Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi penguatan karakter ASN yang menyeluruh, baik dari sisi administrasi, moral, maupun spiritual.

Fokus utama persiapan mencakup pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pendidikan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi seluruh peserta.

“Panitia kerja ditetapkan hari ini, dan pelaksanaan kegiatan akan melibatkan sekitar 900 peserta,” ungkap Prof. Jufri dalam rapat koordinasi persiapan.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menghadirkan narasumber eksternal dari berbagai lembaga strategis seperti Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi, Kodam XIV/Hasanuddin, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kehadiran narasumber eksternal ini diharapkan memperkuat substansi materi yang diberikan kepada ASN, agar lebih relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulsel, Irwan, ST, menegaskan bahwa penyusunan pemateri sangat bergantung pada rundown kegiatan yang telah dirancang secara komprehensif.

Menurut Irwan, pelatihan ini memiliki enam klaster materi yang akan diberikan secara berurutan dan saling melengkapi.

“Ini bukan hanya menghadirkan pemateri, tetapi juga modul pembelajaran yang terstruktur,” jelasnya.

Adapun enam klaster materi tersebut meliputi keuangan dan perbendaharaan negara, pengadaan barang dan jasa, aspek hukum dan antikorupsi, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter dan akhlak, serta hafalan Juz 30 sebagai penguatan spiritual.

Dari sisi keamanan, Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, memastikan seluruh peserta akan berada di bawah pengawasan ketat selama kegiatan berlangsung.

Satpol PP akan menerapkan sistem keluar-masuk lokasi yang terbatas agar peserta tetap fokus mengikuti rangkaian kegiatan.

“Kami pastikan tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan tanpa pengawasan dan izin,” tegas Andi Arwin.

Kesiapan dari sektor kesehatan juga turut menjadi perhatian. Perwakilan Dinas Kesehatan, Aradadi, menyampaikan bahwa delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel telah disiagakan untuk mendukung kegiatan ini.

Rumah sakit rujukan lain, seperti RS Pertamina, RS Sayang Rakyat, RS Daya, dan RS Wahidin Sudirohusodo, juga disiapkan sebagai dukungan untuk penanganan kondisi darurat.

Dari sisi publikasi, Kabid Humas Dinas Kominfo-SP Sulsel, Fitra, memastikan penyebarluasan informasi kegiatan akan dilakukan secara berkala sebelum, selama, dan setelah rangkaian acara.

“Ini kegiatan yang InsyaAllah setiap saat akan disampaikan kepada khalayak,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro PBJ, Biro Kesra, Biro Umum, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

Selain itu, hadir pula Staf Khusus Gubernur Sulsel Rahmat Hidayat, Irwan, ST, serta Haerudin Nurman yang ikut memberikan masukan strategis untuk kesuksesan kegiatan.

Dengan persiapan yang matang dan keterlibatan lintas sektor, Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK diharapkan mampu menjadi momentum besar dalam meningkatkan kualitas aparatur Pemprov Sulsel.

Kegiatan ini juga diharapkan membawa perubahan nyata terhadap integritas, pelayanan publik, dan pembentukan karakter ASN yang berlandaskan nilai-nilai Ber-AKHLAK.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis bahwa kegiatan ini dapat menjadi model nasional dalam pembinaan ASN yang holistik, menyatukan kompetensi teknis, moral, dan spiritual secara berimbang. (*)

Sekprov Sulsel Hadiri Pengukuhan Pengurus Pusat Wija We Ummung Datu Larompong Periode 2026–2031

 

Muliainfo, Sulsel -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang juga menjabat sebagai Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sulsel, menghadiri prosesi pengukuhan Pengurus Pusat Wija We Ummung Datu Larompong di Hotel The Rinra Makassar, Senin, 26 Januari 2026.

Acara pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi pelestarian budaya Luwu, sekaligus penguatan peran organisasi adat dalam membangun sinergi sosial dan budaya di Sulawesi Selatan.

Pengurus Pusat Wija We Ummung Datu Larompong periode 2026–2031 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Andi Ima Kesuma Opu Da Tenri Awaru dikukuhkan langsung oleh Paduka Yang Mulia (PYM) Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau.

Kepengurusan yang baru ini turut melibatkan berbagai tokoh adat dan masyarakat dari wilayah Tana Luwu, seperti Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, hingga Luwu Utara.

We Ummung Datu Larompong merupakan penamaan yang berasal dari sosok perempuan bersejarah yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan adat dan budaya Luwu.

Nama ini digunakan sebagai simbol keteladanan, kebijaksanaan, serta kekuatan perempuan dalam menjaga marwah tradisi dan identitas budaya di Bumi Sawerigading.

Ketua Umum terpilih, Prof. Dr. Andi Ima Kesuma Opu Da Tenri Awaru, dalam sambutannya menegaskan bahwa yayasan ini akan bergerak lebih aktif ke depan dan menjadi kebanggaan bagi seluruh wija.

Ia menilai kawasan Tana Luwu memiliki potensi sumber daya alam besar dan strategis sehingga kehadiran lembaga adat harus mampu memberi kontribusi nyata.

“Bagaimana menjawab tanda-tanda zaman, mengambil peran dalam pembangunan, serta membangun hubungan sinergitas bersama,” ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Sekprov Sulsel Jufri Rahman menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus baru yang telah terpilih dan dikukuhkan secara resmi.

Menurut Jufri, momentum pengukuhan ini merupakan amanah besar untuk melanjutkan pelestarian nilai-nilai luhur, sejarah, dan budaya masyarakat Luwu.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi dalam menjaga eksistensi lembaga adat tersebut.

“Kita berharap komunitas-komunitas adat seperti ini menjadi wadah untuk menjaga marwah budaya, pelestarian sejarah, nilai-nilai luhur yang ada, dan tentu saja mewariskannya kepada generasi berikutnya,” tuturnya.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengurus baru untuk memperkuat kiprah budaya sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang tetap berakar pada nilai-nilai adat. (*)

Program Bedah Rumah Pemprov Sulsel Hadirkan Tempat Tinggal Layak untuk Pasa’ Daeng Sisi di Takalar

 

Muliainfo, Sulsel – Program bedah rumah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kali ini, manfaatnya dirasakan langsung oleh Pasa’ Daeng Sisi (74), warga Desa Penyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Senin (26/01).

Pasa’ Daeng Sisi merupakan salah satu penerima manfaat yang sebelumnya dikunjungi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Mei 2025. Saat itu, kondisi rumahnya memprihatinkan dan tidak layak ditempati, terutama saat cuaca buruk melanda.

Setelah dilakukan asesmen dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemprov Sulsel menetapkan rumah Pasa’ Daeng Sisi sebagai salah satu prioritas untuk program bedah rumah tahun 2025–2026.

Kini, pembangunan rumah baru yang layak huni tersebut telah rampung, dan Pasa’ Daeng Sisi bersama keluarganya telah menempati rumah yang jauh lebih aman, nyaman, dan sehat.

Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya melihat perubahan tersebut. Ia menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Alhamdulillah, Pasa' Daeng Sisi kini dapat menikmati rumah baru yang layak huni bersama keluarga. Ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, penyediaan rumah layak huni sangat penting, terutama bagi masyarakat lanjut usia dan keluarga kurang mampu yang tinggal di wilayah rentan terdampak cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan tidak memadai.

Ia berharap hadirnya rumah baru ini dapat memberikan rasa aman serta mengurangi risiko bahaya yang sebelumnya mengancam keselamatan Pasa’ Daeng Sisi, khususnya saat musim hujan dan angin kencang.

Selain itu, program bedah rumah juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan penghuni melalui lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih, kuat secara struktur, dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai.

Pemprov Sulsel bersama Pemkab Takalar menegaskan bahwa program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap, menyasar warga yang benar-benar membutuhkan dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Semoga rumah ini membawa kenyamanan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup bagi penerima manfaat,” tutup Andi Sudirman.

Keluarga Pasa’ Daeng Sisi pun menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan mereka atas bantuan tersebut. Rumah baru ini menjadi harapan baru bagi kehidupan yang lebih baik.

Dengan komitmen berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di seluruh pelosok daerah.(*)

Sulsel Jadi Tuan Rumah Grand Expo ACP CPU iPhone Android Championship 2026, Ratusan Pelaku Usaha Teknologi Berkumpul di Silaturahmi Akbar PUSPINDO

 

Muliainfo, Sulsel – Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi pusat perhatian nasional dengan digelarnya Grand Expo ACP CPU iPhone Android Championship PUSPINDO Championship 2026, yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Akbar ke-4 PUSPINDO. Acara ini menghadirkan ratusan pelaku usaha ponsel dan teknologi dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis bagi konsolidasi pelaku industri digital dan ponsel, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Para peserta tidak hanya datang untuk berkompetisi, tetapi juga memperkuat jejaring usaha, berbagi pengalaman, dan melihat berbagai inovasi terkini di sektor teknologi.

Ketua Umum PUSPINDO, Sahrul Rahman, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Ia menegaskan bahwa PUSPINDO terus berkomitmen menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan jejaring pelaku usaha ponsel agar semakin profesional dan berdaya saing.

Menurut Sahrul, perkembangan industri ponsel yang begitu cepat menuntut pelaku usaha untuk adaptif dan inovatif. Karena itu, PUSPINDO menghadirkan berbagai program pelatihan dan kompetisi untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor ini.

Sementara itu, Pembina PUSPINDO, Rizal Arsyad Dini, memberikan pesan inspiratif kepada seluruh peserta agar tetap berkomitmen dalam mengembangkan usahanya masing-masing. Ia menekankan pentingnya disiplin, etos kerja, dan keberkahan dalam menjalankan bisnis di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

“Selamat bertarung, dan jangan lupa menabung, semua untuk umroh. Semangat untuk semua, apa pun usahanya,” ujarnya memberi motivasi.

Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo-SP Sulsel, Fitra, menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Grand Expo. Ia menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan fase penting dalam percepatan transformasi digital di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat.

Fitra menyebut bahwa saat ini data dan informasi telah menjadi komoditas strategis, sehingga peran Diskominfo-SP sangat vital dalam mendukung keterbukaan informasi publik, integrasi data, serta penguatan digitalisasi sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi.

Ia juga memaparkan bahwa Pemprov Sulsel terus mendorong pemerataan pembangunan melalui sejumlah proyek infrastruktur multiyears. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pembangunan infrastruktur ini menyasar jalur dengan lalu lintas harian tinggi, wilayah terisolasi, serta jalur penghubung kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini menjadi fondasi penting mendukung pergerakan ekonomi berbasis digital.

Lebih lanjut, Fitra menegaskan bahwa sektor teknologi dan telekomunikasi, termasuk usaha ponsel, memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sektor ini menjadi penggerak lahirnya lapangan kerja baru dan semakin mempercepat transformasi digital masyarakat.

Oleh karena itu, PUSPINDO diharapkan mampu terus melahirkan pengusaha teknologi yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman yang begitu cepat. Ia menilai komunitas ini memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi digital daerah.

“Melalui Silaturahmi Akbar ini, kami berharap lahir ide-ide segar, kolaborasi nyata, serta komitmen bersama untuk membangun ekosistem usaha yang sehat dan adaptif,” ujar Fitra.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sulsel selalu membuka ruang kolaborasi bagi komunitas usaha dan organisasi seperti PUSPINDO. Kerja sama ini penting untuk memperkuat ekonomi daerah, mendorong UMKM naik kelas, serta menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkeadilan.

Menurut Fitra, keberadaan pelaku usaha ponsel dan teknologi menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat. Dengan adanya ajang seperti Grand Expo dan Championship ini, pelaku usaha dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas jejaring bisnis.

Pada akhir sambutannya, Fitra secara resmi membuka kegiatan. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Silaturahmi Akbar ke-4 PUSPINDO secara resmi dibuka. Semoga acara ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta dan kontribusi positif bagi pembangunan Sulawesi Selatan,” tandasnya.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang kolaborasi besar untuk memajukan industri ponsel dan teknologi di Indonesia, khususnya di kawasan Timur Indonesia.(*)

Pemprov Sulsel Perkuat Infrastruktur dan Ekonomi Digital untuk Menjawab Tantangan Global 2026

  

Muliainfo, Sulsel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah di tengah dinamika global yang semakin cepat dan penuh ketidakpastian menuju tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan inklusif.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, saat membuka kegiatan Outlook Ekonomi 2026 Herald Indonesia di Hotel Claro, Makassar, Jumat malam (23/1/2026).

Dalam sambutan Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, yang dibacakan oleh Sultan Rakib, Pemprov Sulsel memberikan apresiasi tinggi kepada Herald Indonesia atas penyelenggaraan forum ekonomi yang mengangkat tema besar mengenai arah ekonomi daerah dan nasional tahun 2026.

Forum tersebut dinilai sangat relevan dan strategis, terlebih di tengah perubahan ekonomi global yang mengharuskan pemerintah dan dunia usaha bergerak adaptif dan responsif. Pemerintah Provinsi Sulsel menilai kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan daerah.

Sultan Rakib menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peran ini menuntut kesiapan daerah dalam menghadapi peluang maupun tantangan yang muncul pada sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pembangunan fisik.

Meski memiliki peluang besar, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Ketidakpastian global, gejolak harga komoditas, hingga perubahan pola pasar digital menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Sultan Rakib menerangkan bahwa Pemprov Sulsel saat ini tengah fokus menjalankan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan rumah sakit regional melalui skema multiyears. Program ini menjadi pondasi penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada jalur dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi, daerah terisolasi, serta kawasan dengan kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Hal ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta transportasi barang dan jasa.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga memperkuat jalur transportasi utama yang menghubungkan kawasan industri, kawasan wisata, serta wilayah yang terhubung dengan pelabuhan dan bandara. Konektivitas yang baik diyakini akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Di sektor pertanian, Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mengambil langkah besar melalui pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjang produktivitas petani dan memperluas lahan pertanian beririgasi teknis.

Program irigasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kondisi cuaca, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi lokal. Pemerintah melihat sektor pertanian sebagai tulang punggung yang perlu diperkuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Sultan Rakib berharap agar forum Outlook Ekonomi 2026 dapat melahirkan gagasan-gagasan segar serta kolaborasi lintas sektor yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi Sulawesi Selatan. Ia mengapresiasi peran Herald.id yang tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah.

“Sebagai media, Herald.id tidak hanya berperan memberikan informasi kepada publik, tetapi juga turut menjadi kontrol sosial dan mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait arah kebijakan pembangunan ekonomi,” ujar Sultan Rakib.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima Herald Award 2026. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi tokoh masyarakat, institusi, dan pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Sulawesi Selatan.

Forum Outlook Ekonomi 2026 turut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Sulaiman Andi Loeloe, serta perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ainun Jariah.

Masing-masing narasumber memberikan pandangan strategis mengenai prospek ekonomi nasional dan daerah, tantangan investasi, serta peluang sektor digital dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di masa depan.

Dengan berbagai langkah dan strategi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan kesiapan menghadapi tantangan global 2026, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.(*)

Pemprov Sulsel Kucurkan Rp15 Miliar, Dua Ruas Jalan Strategis di Enrekang Kini Mulus dan Dinikmati Warga

 

Muliainfo, Sulsel – Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Enrekang menunjukkan hasil nyata. Berkat bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp15 miliar, sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat akhirnya tuntas diperbaiki dan kini mulai memberi dampak positif.

Dua ruas yang telah selesai direhabilitasi adalah Kalosi–Cece sepanjang 2,5 kilometer serta Malauwe–Surakan sepanjang 1,2 kilometer. Keduanya merupakan jalur vital yang menghubungkan sentra aktivitas warga dan wilayah pertanian.

Pemerintah Kabupaten Enrekang mengalokasikan Rp9,9 miliar dari total bantuan tersebut khusus untuk peningkatan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan. Prioritas ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperbaiki konektivitas antardesa.

Infrastruktur yang baik dianggap sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas ekonomi, terlebih bagi masyarakat Enrekang yang banyak bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan antardaerah.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Pemprov Sulsel kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Yusuf Ritangnga.

“Bantuan keuangan Rp15 miliar ini sebagian besar kita arahkan untuk perbaikan ruas-ruas jalan. Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah merealisasikannya dan saat ini dampaknya sudah dapat dirasakan masyarakat,” kata Gubernur Andi Sudirman.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel menerapkan pola pembangunan bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota.

“Kita membangun wilayah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan provinsi. Fokus utama kita adalah infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dinilai cepat merespons dan merealisasikan bantuan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci akselerasi pembangunan.

Ia berharap peningkatan ruas jalan ini dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, mendukung mobilitas masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Enrekang.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Enrekang. Semoga infrastruktur jalan yang telah diperbaiki ini bisa memperlancar mobilitas barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Gubernur Andi Sudirman.

Dengan terselesaikannya rehabilitasi ini, masyarakat Enrekang kini menikmati akses yang lebih baik dan nyaman. Pemerintah provinsi memastikan komitmen pembangunan akan terus dilanjutkan demi menciptakan pemerataan infrastruktur di seluruh Sulawesi Selatan.(*)

LKPP RI Nilai PBJ Pemprov Sulsel Masuk Kategori Sangat Baik, Gubernur: Ini Kerja Kolektif Biro PBJ dan OPD

 

Muliainfo, Sulsel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi membanggakan. Pemprov Sulsel meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis melalui laman resmi LKPP RI: https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp.

Penilaian tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pengadaan barang/jasa terbaik di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Pemprov Sulsel berhasil membukukan nilai pembobotan 91,00, sebuah capaian yang menunjukkan kualitas pengelolaan PBJ di lingkungan pemerintah daerah.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil penilaian tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat biro maupun OPD. “Alhamdulillah, ITKP Sulsel kembali meraih predikat sangat baik. Terima kasih kepada Biro PBJ serta seluruh OPD yang bekerja secara profesional,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Menurut Gubernur, pencapaian tersebut tidak datang secara instan. Pemprov Sulsel menjalankan berbagai strategi penguatan tata kelola pengadaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa ada tiga domain utama yang menjadi indikator keberhasilan pemprov meraih predikat sangat baik dari LKPP RI. Ketiga domain tersebut adalah Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, serta Kematangan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah.

Dari sisi pemanfaatan sistem, Pemprov Sulsel dinilai telah menjalankan berbagai platform digital seperti e-purchasing, e-kontrak, dan SiRUP dengan efektif dan konsisten. Penggunaan sistem ini memastikan proses pengadaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Sementara dari sisi sumber daya manusia, kualitas kompetensi aparatur PBJ terus ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan rutin. Hal ini membuat SDM PBJ Sulsel memiliki keahlian yang mumpuni dalam mengelola proses pengadaan.

Tidak hanya itu, struktur kelembagaan Biro PBJ Pemprov Sulsel dinilai matang dan berjalan profesional. LKPP menilai UKPBJ Sulsel memiliki standar operasional yang baik serta mampu menjaga integritas dan kualitas layanan pengadaan.

Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa penguatan tata kelola pengadaan merupakan agenda penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Pengadaan yang transparan dan akuntabel adalah fondasi pemerintahan yang baik. Kami akan terus meningkatkan kinerja agar nilai ITKP di tahun mendatang bisa lebih baik lagi,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara Biro PBJ dan seluruh OPD merupakan kunci keberhasilan. Optimalisasi sistem pengadaan yang terintegrasi telah membuat proses PBJ di Sulsel lebih cepat, efisien, dan minim risiko hambatan administrasi.

Capaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan predikat sangat baik dari LKPP RI, Pemprov Sulsel diyakini akan semakin mendorong kualitas pembangunan dan pengelolaan anggaran secara optimal. Pemerintah provinsi berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.(*)

Gubernur Sulsel Saksikan Penyerahan Black Box ATR 42-500 kepada KNKT di Makassar

 

Muliainfo, Sulsel — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyaksikan secara langsung proses penyerahan black box pesawat ATR 42-500 PK-THT dari Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, di Kantor Basarnas Makassar, Kamis (22/1/2026).

Penyerahan black box ini menjadi momentum krusial dalam investigasi kecelakaan pesawat yang jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, beberapa hari lalu.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan, Komjen (Purn) Suntana, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, serta unsur Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan harapannya agar data dari black box dapat membantu KNKT mengungkap penyebab kecelakaan secara komprehensif dan transparan.

“Semoga dengan ditemukannya black box ini dapat mengungkap penyebab kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep,” tutur Andi Sudirman.

Ia menegaskan pentingnya proses investigasi ini untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban dan masyarakat luas mengenai kronologi serta faktor yang menyebabkan insiden tersebut terjadi.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi sejak hari pertama.

“Terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam proses pencarian,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan kelancaran proses evakuasi dan identifikasi korban, agar seluruh korban yang belum ditemukan dapat segera dievakuasi.

“Kita mohon doa dan restu agar upaya ini dapat menemukan para korban lainnya yang belum ditemukan, dan kita tetap berharap yang terbaik,” tambahnya.

Hingga saat ini, dua korban telah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

Sementara itu, enam korban lainnya sudah ditemukan oleh tim SAR dan sedang menunggu proses evakuasi dari lokasi kejadian yang berada di medan terjal.

Penyerahan black box ini menandai langkah penting menuju tahap investigasi lanjutan yang akan dilakukan KNKT untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. (*)

Dispusarsip Sulsel dan Dinas Pendidikan Sulsel Perkuat Sinergi Literasi Melalui Penandatanganan PKS

 

Muliainfo, Sulsel,--Dalam rangka memperkuat budaya literasi serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan berbasis perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan (Dispusarsip Sulsel) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ballroom Andalan Dispusarsip Sulsel pada Rabu, 21 Januari 2026.

Kerja sama ini dirancang untuk mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang adaptif, inovatif, dan inklusif. Fokus utama kolaborasi meliputi peningkatan literasi bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan layanan perpustakaan yang berkualitas.

Kepala Dispusarsip Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari, MHM, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah nyata menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

 “Kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan literasi sejak dini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perpustakaan kini berevolusi menjadi ruang pembelajaran, inovasi, dan pengembangan pengetahuan, selaras dengan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, S.E., menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk mendorong transformasi pendidikan berbasis literasi.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sejalan dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat,” jelasnya.

Ruang lingkup PKS mencakup pengembangan layanan perpustakaan sekolah, peningkatan kompetensi SDM pengelola perpustakaan, pemanfaatan koleksi dan konten literasi, hingga pelaksanaan kegiatan literasi yang terintegrasi dengan satuan pendidikan.

Salah satu program inovatif yang telah dijalankan Dinas Pendidikan Sulsel adalah Jumat Literasi dengan Membaca Sehari. Meski demikian, program ini masih membutuhkan penguatan teknis dari pustakawan, khususnya dalam pengembangan konten literasi yang efektif, seperti metode membaca nyaring dan pendekatan literasi berbasis perpustakaan.

Melalui kerja sama ini, kedua perangkat daerah berharap dapat menghadirkan terobosan baru dalam peningkatan literasi masyarakat Sulawesi Selatan. PKS ini menjadi komitmen bersama untuk membangun ekosistem literasi yang inklusif, berkelanjutan, serta memperkuat integrasi kebijakan literasi dan pendidikan di tingkat provinsi.

Bagi masyarakat, kerja sama ini membuka akses yang lebih luas terhadap layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca, serta memperkuat kemampuan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup. Ekosistem literasi yang kuat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. (*)

OMC Pangkas Risiko Cuaca hingga 30 Persen, Evakuasi Korban ATR 42-500 Diupayakan Lewat Jalur Udara

Muliainfo, Sulsel — Upaya evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, kembali menunjukkan perkembangan positif setelah cuaca mulai membaik.Kamis (22/01).

Perbaikan kondisi cuaca ini tidak terjadi begitu saja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang terbukti memberikan dampak signifikan.

Dengan adanya OMC, tim SAR memiliki peluang lebih besar untuk memaksimalkan penggunaan helikopter dalam proses evakuasi. Metode yang sama sebelumnya telah digunakan untuk mengevakuasi korban pertama.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI (Purn) Mohammad Syafii, menegaskan bahwa OMC memberikan kontribusi besar dalam menekan risiko cuaca buruk yang selama ini menghambat operasi.

Menurutnya, daerah pencarian sebelumnya diselimuti hujan dan kabut tebal, sehingga operasi udara sempat tidak memungkinkan. Kondisi tersebut menjadi tantangan terbesar bagi tim SAR gabungan.

“Alhamdulillah, operasi modifikasi cuaca sangat berpengaruh. Ini membantu kita mengurangi sekitar 30 persen risiko cuaca sehingga helikopter bisa kita terbangkan untuk evakuasi,” ujar Syafii di Kantor SAR Kelas A Makassar, Kamis, 22 Januari 2026.

Dengan membaiknya cuaca, helikopter kini dapat menjangkau titik-titik sulit di lereng Bulusaraung yang sangat terjal dan jauh dari akses darat.

Syafii berharap kondisi cuaca yang lebih bersahabat ini juga dapat dimanfaatkan oleh tim SAR darat untuk bergerak lebih cepat dan aman.

“Mudah-mudahan SAR darat juga bisa melaksanakan operasi dengan maksimal,” tambahnya.

Pada Kamis, 22 Januari 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan enam paket berisi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di lokasi pencarian.

Seluruh jenazah rencananya akan dievakuasi menggunakan helikopter dan selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Makassar.

Di rumah sakit, tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri bersama Polda Sulsel akan melakukan proses identifikasi secara menyeluruh.

Syafii menyebutkan bahwa evakuasi udara direncanakan dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026, apabila kondisi cuaca kembali mendukung.

Namun, jika terjadi perubahan cuaca ekstrem, tim akan mengalihkan operasi ke jalur darat seperti proses evakuasi sebelumnya.

“Kalau cuaca mendukung, kita pakai helikopter. Tapi kalau tidak, evakuasi dilakukan melalui jalur darat,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo, menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC merupakan instruksi langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Instruksi tersebut diberikan setelah Gubernur melihat langsung kondisi medan dan cuaca yang menyulitkan proses evakuasi di Posko Aju.

“Pak Gubernur bersama Menteri Perhubungan sudah meninjau langsung dan melihat betapa sulitnya proses evakuasi akibat cuaca dan medan yang terjal,” kata Amson.

Karena itu, Gubernur mengarahkan agar OMC segera dilaksanakan sebagai langkah taktis mendukung kelancaran pencarian dan evakuasi korban.

Amson menjelaskan bahwa OMC dimulai pada Selasa, 20 Januari 2026, dengan dukungan penuh dari BMKG dan TNI Angkatan Udara.

Setiap sortie pesawat dilakukan dengan penyemaian sekitar satu ton bahan semai kalsium oksida (CaO) dari udara menggunakan pesawat Cessna.

“Kita bersyukur OMC yang dilaksanakan BMKG bersama Pemprov Sulsel membawa hasil signifikan. Hujan berkurang, kabut terurai, dan pergerakan tim SAR menjadi lebih efisien,” ujarnya.

Sebelumnya, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban, yaitu Florensia Lolita Wibisono yang berprofesi sebagai pramugari, dan Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Keduanya telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu, 21 Januari 2026, untuk dimakamkan.

Operasi pencarian dan evakuasi dipastikan akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil ditemukan dan diidentifikasi. (*)

Delegasi WHO Kunjungi RSIA Pertiwi Makassar dalam Rangkaian APEC Child Health Workshop 2026

 

Muliainfo, Sulsel,--Sejumlah delegasi internasional dari World Health Organization (WHO) melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKD IA) Pertiwi Makassar, Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman sebagai bagian dari agenda internasional berskala Asia Pasifik.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian hari ketiga dari Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Child Health Workshop (ACHW) 2026 yang mengangkat tema “Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce”. Workshop ini menjadi salah satu pertemuan penting dalam membahas penguatan layanan. kesehatan anak di kawasan. Kamis (22/01).

Para delegasi meninjau langsung berbagai fasilitas medis serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk memahami standar pelayanan kesehatan di daerah serta implementasinya di lapangan.

RSIA Pertiwi dipilih sebagai lokasi kunjungan karena memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). Upaya ini sejalan dengan fokus utama kolaborasi APEC dalam peningkatan kesehatan anak secara berkelanjutan.

Direktur RSKD IA Pertiwi Makassar, dr. Rivayanti Nawawi, Sp.PK, mengungkapkan rasa bangganya karena rumah sakit daerah binaan Pemprov Sulsel menjadi salah satu tujuan peninjauan internasional. Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Sulawesi Selatan dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak.

“Kami sangat bangga dapat menunjukkan bagaimana Sulawesi Selatan mengelola layanan kesehatan khusus ibu dan anak. Kunjungan ke RSIA Pertiwi ini memberi gambaran nyata bagi para delegasi mengenai implementasi pelayanan kesehatan di daerah kami. Ada delegasi dari India, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand,” ujarnya.

Rivayanti menjelaskan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan memberikan wawasan praktis terkait sistem pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Hal ini terutama menyangkut layanan ibu, bayi, dan anak yang terus menjadi prioritas pembangunan kesehatan daerah.

Ia juga menambahkan bahwa hasil peninjauan delegasi WHO diharapkan dapat memperkuat diskusi dalam APEC Child Health Workshop 2026. Temuan dan masukan mereka dinilai penting dalam mendukung agenda Health Labour Market Analysis atau Analisis Pasar Tenaga Kesehatan di Indonesia.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, para delegasi WHO turut didampingi oleh tim dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Pendampingan ini memastikan setiap aspek observasi dapat dipahami secara komprehensif oleh para tamu internasional.

Workshop ACHW 2026 sendiri telah berlangsung selama tiga hari sejak 20 hingga 22 Januari 2026. Kegiatan ini melibatkan pakar kesehatan dari berbagai negara, di antaranya Vietnam, Chinese Taipei, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Selama workshop, para peserta membahas sejumlah strategi penguatan layanan kesehatan anak, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan penguatan sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Kegiatan internasional ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat posisinya dalam kerja sama kesehatan global. Sulsel dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak di kawasan timur Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sulsel diharapkan mampu mengadopsi berbagai rekomendasi global untuk meningkatkan standar layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat daerah. Kunjungan delegasi WHO pun menjadi langkah strategis menuju peningkatan kualitas fasilitas dan SDM kesehatan secara berkelanjutan.(*)