 |
Muliainfo, Sulsel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi membanggakan. Pemprov Sulsel meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis melalui laman resmi LKPP RI: https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp.
Penilaian tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pengadaan barang/jasa terbaik di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Pemprov Sulsel berhasil membukukan nilai pembobotan 91,00, sebuah capaian yang menunjukkan kualitas pengelolaan PBJ di lingkungan pemerintah daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil penilaian tersebut. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat biro maupun OPD. “Alhamdulillah, ITKP Sulsel kembali meraih predikat sangat baik. Terima kasih kepada Biro PBJ serta seluruh OPD yang bekerja secara profesional,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
Menurut Gubernur, pencapaian tersebut tidak datang secara instan. Pemprov Sulsel menjalankan berbagai strategi penguatan tata kelola pengadaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pemanfaatan sistem pengadaan berbasis digital secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa ada tiga domain utama yang menjadi indikator keberhasilan pemprov meraih predikat sangat baik dari LKPP RI. Ketiga domain tersebut adalah Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, serta Kematangan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah.
Dari sisi pemanfaatan sistem, Pemprov Sulsel dinilai telah menjalankan berbagai platform digital seperti e-purchasing, e-kontrak, dan SiRUP dengan efektif dan konsisten. Penggunaan sistem ini memastikan proses pengadaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Sementara dari sisi sumber daya manusia, kualitas kompetensi aparatur PBJ terus ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan rutin. Hal ini membuat SDM PBJ Sulsel memiliki keahlian yang mumpuni dalam mengelola proses pengadaan.
Tidak hanya itu, struktur kelembagaan Biro PBJ Pemprov Sulsel dinilai matang dan berjalan profesional. LKPP menilai UKPBJ Sulsel memiliki standar operasional yang baik serta mampu menjaga integritas dan kualitas layanan pengadaan.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa penguatan tata kelola pengadaan merupakan agenda penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Pengadaan yang transparan dan akuntabel adalah fondasi pemerintahan yang baik. Kami akan terus meningkatkan kinerja agar nilai ITKP di tahun mendatang bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara Biro PBJ dan seluruh OPD merupakan kunci keberhasilan. Optimalisasi sistem pengadaan yang terintegrasi telah membuat proses PBJ di Sulsel lebih cepat, efisien, dan minim risiko hambatan administrasi.
Capaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan predikat sangat baik dari LKPP RI, Pemprov Sulsel diyakini akan semakin mendorong kualitas pembangunan dan pengelolaan anggaran secara optimal. Pemerintah provinsi berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.(*)
