Pemprov Sulsel Hormati Aspirasi Pemekaran di Tengah Moratorium DOB Masih Berlaku, Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan

Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati aspirasi masyarakat terkait wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB), khususnya di wilayah Luwu Raya, dengan tetap berpegang pada kebijakan moratorium pemekaran daerah yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Salim Basmin, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah dan dilindungi dalam sistem pemerintahan.

“Kami menghormati aspirasi ini sebagai bagian dari demokrasi,” ujarnya 

Hal itu disampaikan Salim usai Pemprov Sulsel menerima audiensi konsultasi dan koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Luwu di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 6 Februari 2026. Rombongan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Ishak Iskandar.

Namun demikian, Salim menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru bukan kewenangan pemerintah daerah. Proses tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang hingga kini masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah.

“Pembentukan daerah otonomi baru adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR, di mana saat ini masih dalam status moratorium. Dalam konteks ini, Pemprov Sulsel tentu taat pada kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Terlepas dari dinamika aspirasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan bahwa seluruh program prioritas pembangunan di wilayah Luwu Raya tetap berjalan sesuai perencanaan. 

Gubernur Sulawesi Selatan, kata Salim, telah memberikan arahan agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dilaksanakan.

“Pak Gubernur memerintahkan agar seluruh program prioritas Pemprov di daerah Luwu Raya seperti RS Regional, infrastruktur jalan, dan sektor lainnya tetap dilaksanakan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Pemprov Sulsel mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga stabilitas sosial dan kelancaran aktivitas masyarakat.

“Kami mengajak kepada seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara damai sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar,” tutupnya. (*)

BPS Catat Tren Kemiskinan di Sulsel Menurun Enam Tahun Terakhir, Andi Sudirman: Hasil Kerja Bersama

Muliainfo, Sulsel--Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat tren tingkat kemiskinan di Sulsel terus menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir, sejak tahun 2019 hingga September 2025.

Berdasarkan data BPS Sulsel, persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan pada September 2025 tercatat sebesar 7,43 persen atau setara dengan 685,14 ribu jiwa. Angka ini menjadi yang terendah sejak Pandemi Covid-2019, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulsel.

Jika ditarik ke belakang, jumlah penduduk miskin Sulsel pada September 2019 masih berada di kisaran 759,58 ribu jiwa dengan persentase 8,56 persen. Sempat mengalami fluktuasi pada periode pandemi Covid-19, angka kemiskinan mulai menurun secara konsisten sejak 2023 hingga 2025, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Selain itu, BPS Sulsel juga mencatat penurunan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 9,56 persen, turun dibanding periode sebelumnya, sementara di perkotaan berada pada angka 5,17 persen. Tren ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan mulai membuahkan hasil.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kinerja seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah BPS mencatat kondisi Sulawesi Selatan dengan Persentase 7,43% menjadi terendah dalam 6 tahun terakhir,” kata Andi Sudirman, Jumat (6/2/2026).

Andi Sudirman mengatakan penurunan kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang terarah, terutama arahan dari pemerintah pusat ke daerah sebagai penguatan sektor produktif, peningkatan kualitas infrastruktur, ekonomi, sosial serta berbagai program yang tepat sasaran.

“Ini adalah wujud kerja kolaborasi di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran. Mari terus tingkatkan kerja kerja untuk tujuan Sulsel Maju dan Berkarakter menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kemudian dari sisi kualitas kemiskinan pada September 2025, tercatat menurun dibandingkan periode September 2024, yang menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit serta ketimpangan antar-penduduk miskin semakin berkurang.

“Tentu kami juga mengapresiasi kepada seluruh Tim Pemprov, Kabupaten Kota, Instansi Vertikal hingga Kapala Desa/Lurah, RT/RW, Pendamping Program Keluarga Sejahtera serta seluruh lapisan masyarakat atas capaian ini,” pungkasnya. (*)

Wagub Sulsel Dampingi Menko Pangan Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan

 

Muliainfo.com Sulsel - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng, Kota Makassar, Jumat, 6 Februari 2026.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadan.

Wakil Gubernur Sulsel menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok agar tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Ramadan. Kami ingin masyarakat beribadah dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga,” katanya.

Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke tingkat pasar tradisional.

“Kami hadir langsung di pasar untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi berjalan baik. Pedagang, khususnya ibu-ibu, harus merasa dilindungi karena mereka adalah penggerak ekonomi rakyat,” ujar Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.

Dalam peninjauan tersebut, Fatmawati Rusdi berdialog langsung dengan para pedagang, yang mayoritas merupakan perempuan, guna mendengar secara langsung kondisi harga dan pasokan bahan pokok di lapangan.

Pemerintah daerah memastikan stabilisasi harga pangan menjadi prioritas utama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan stok beras di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman. Ia menyebutkan cadangan beras di Bulog Sulsel mencapai sekitar 500 ribu ton.

“Stok kita ada 500 ribu ton jadi aman,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pa’baeng-baeng masih berada di bawah rata-rata harga nasional.

“Stabil, yang murah sekali di sini cabai,” sebutnya.

Ia melanjutkan bahwa harga cabai keriting dan cabai merah besar masing-masing berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, daging ayam masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp33.000, serta harga telur lebih murah dibandingkan wilayah Pulau Jawa.

Selain memantau harga pangan, kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menko Pangan memastikan program tersebut tetap berjalan selama Ramadan dengan penyesuaian pola distribusi.

“Ramadan akan tetap berjalan. Untuk sekolah yang siswanya berpuasa, makanan diberikan dalam bentuk kering saat pulang sekolah, seperti telur rebus, susu, roti, dan kurma,” katanya.

Untuk daerah dengan mayoritas masyarakat tidak berpuasa, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, program MBG tetap berjalan seperti biasa. Sementara di pondok pesantren, distribusi makanan disesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan ekonomi rumah tangga tetap kuat, harga pangan terkendali, dan anak-anak kita tetap sehat,” tandasnya. (*)

Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,43 Persen, Pengamat Nilai Transformasi dan Kebijakan Pemprov Berbuah Nyata

Muliainfo.com Sulsel - Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang semakin solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 5,43 persen (c-to-c), meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 5,31 persen.

Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. H. Marsuki, DEA, Ph.D, menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif keberhasilan arah transformasi ekonomi Sulsel yang kian matang, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Data BPS yang baru dirilis menunjukkan bahwa perekonomian Sulsel secara umum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Ini menjadi indikasi positif bahwa secara statistik, ekonomi Sulsel mampu bertahan sekaligus tumbuh di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global,” ujar Prof. Marsuki, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari peran kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Salah satunya melalui pelaksanaan program Multi Years Project (MYP) senilai Rp3,7 triliun yang dikerjakan bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Kebijakan ini terlihat nyata pada pembenahan infrastruktur konektivitas jalan lintas daerah, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta sektor pendidikan. Dampaknya cukup luas terhadap perbaikan indikator makro ekonomi Sulsel,” jelasnya.

Menurut Prof. Marsuki, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh proses transformasi struktural, dari ekonomi semi-tradisional menuju ekonomi yang lebih modern dan bernilai tambah tinggi.

Meski sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel dengan kontribusi sekitar 23 persen, wajah sektor ini dinilai telah banyak berubah melalui berbagai program hilirisasi.

“Produk-produk strategis seperti padi, rumput laut, hingga komoditas tambang kini tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan mentah, tetapi telah diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pasar,” ungkapnya.

Transformasi tersebut juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan bibit unggul di sektor pertanian, khususnya komoditas padi dan jagung di sejumlah daerah sentra produksi, yang berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Selain sektor primer, peran sektor jasa dinilai semakin dominan dan bahkan menjadi penentu utama perekonomian Sulsel pada tahun 2025. Posisi Sulsel sebagai hub ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendorong pertumbuhan pesat sektor transportasi dan logistik.

Didukung oleh lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, serta percepatan digitalisasi sistem keuangan, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya berkembang signifikan dan menopang perputaran ekonomi, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulsel ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, konsumsi non-rumah tangga, serta konsumsi pemerintah. Selain itu, peningkatan investasi dan ekspor komoditas unggulan turut memberikan kontribusi positif,” pungkasnya. (*)

Pemprov Sulsel Luncurkan Gerakan ASRI, Wujudkan Lingkungan Bersih Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Muliainfo, Sulsel - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai langkah sistematis untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, serta kualitas lingkungan di ruang-ruang publik.

Pelaksanaan Gerakan ASRI ditandai dengan aksi bersih-bersih serentak di sejumlah titik strategis di Kota Makassar, antara lain pelataran Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Taman Andalan, dan kawasan Lego-Lego Center Point of Indonesia (CPI), pada Rabu, 4 Februari 2026.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dengan dukungan para guru dan siswa dari sejumlah SMA di Kota Makassar. Keterlibatan pelajar menjadi bagian dari upaya edukasi dan penanaman nilai kepedulian lingkungan sejak dini.

Gerakan ASRI merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Forkopimda se-Indonesia yang berlangsung di Sentul, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Presiden menegaskan pentingnya menjadikan kebersihan lingkungan sebagai gerakan nasional yang berkelanjutan.

Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, S.Hut., M.M., menyampaikan bahwa Presiden menekankan kebersihan sebagai budaya dan rutinitas, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Ini merupakan arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan, agar kebersihan menjadi rutinitas di lingkungan kerja dan masyarakat,” ujar Kasman.

Ia menambahkan, Gubernur Sulawesi Selatan telah menginstruksikan agar kegiatan kebersihan dilakukan secara berkala, minimal satu hingga dua kali dalam sepekan, baik di lingkungan perkantoran, fasilitas umum, permukiman, maupun kawasan wisata.

Dalam waktu dekat, kata Kasman, Gubernur Sulsel juga akan menerbitkan surat edaran khusus penanganan sampah, menyusul persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap kesehatan serta kenyamanan masyarakat.

“Gerakan ini bersifat masif dan melibatkan seluruh unsur, termasuk BUMN, sektor swasta, serta masyarakat luas, agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Iqbal Najamuddin, S.E., menilai Gerakan ASRI sebagai langkah awal yang akan diperkuat melalui edaran resmi Gubernur Sulsel kepada seluruh instansi.

“Hasil pertemuan di Sentul menjadi dasar pelaksanaan gerakan ini. Selanjutnya akan ada edaran resmi agar seluruh instansi bergerak serentak,” ujarnya.

Selain di kawasan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna dan Lego-Lego CPI, aksi pembersihan juga dilaksanakan di Taman BPJS, Wisma Negara, dan Taman Andalan. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris DLHK Provinsi Sulsel, Sekretaris PSDA Provinsi Sulsel, serta para guru dan siswa SMA.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap Gerakan ASRI mampu menumbuhkan budaya bersih, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat partisipasi kolektif secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan ASRI bukan sekadar agenda bersih-bersih, melainkan instrumen kebijakan sosial untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan budaya hidup bersih bersama. (*)

Pemprov Sulsel Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Pengukuhan ABPEDNAS dan Sosialisasi Program Jaga Desa

Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi strategis lintas lembaga. Upaya tersebut diwujudkan dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Kegiatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis, 29 Januari 2026 itu menjadi momentum penting dalam peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel dan menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum di tingkat desa merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa di Sulsel,” ujar Jufri Rahman.

Menurutnya, program yang digagas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) ini sangat relevan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi potensi masalah yang sering muncul dalam tata kelola desa. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, fungsi permusyawaratan desa dapat berjalan lebih optimal sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional. “Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, harus menjadi komitmen bersama,” lanjutnya.

Jufri Rahman menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan, sehingga desa memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Perhatian terhadap tata kelola desa, menurutnya, harus menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.

Pengukuhan pengurus ABPEDNAS dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen RI, Reda Manthovani. Dalam arahannya, ia menegaskan peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan desa, mulai dari penyusunan regulasi, penyaluran aspirasi rakyat, hingga pengawasan kebijakan desa.

Reda menjelaskan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan desa kini telah terintegrasi melalui sistem keuangan desa yang terhubung dengan aplikasi Jaga Desa. Melalui sistem ini, Kejaksaan Negeri dapat memonitor penggunaan anggaran secara lebih transparan.

“Keuangan desa melalui aplikasi Jaga Desa ini dapat diawasi secara langsung oleh kejaksaan dengan dukungan BPD dan ABPEDNAS,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan agar sosialisasi dilakukan secara masif hingga tingkat kecamatan. “Saya minta Kejari melakukan sosialisasi per kecamatan, dan harus gratis. Tidak boleh ada pungutan karena bisa dilaksanakan secara daring maupun tatap muka,” tegasnya.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD ABPEDNAS Provinsi Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. MoU tersebut mencakup tiga fokus utama: pendampingan penyusunan regulasi desa, pengawasan profesional tata kelola desa, serta peningkatan kapasitas BPD.

Acara turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Herbert Siagian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para bupati dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. (*)

Pemprov Sulsel Tegaskan Komitmen Perkuat Kualitas Demokrasi dalam Forum Pokja IDI Wilayah Timur

Muliainfo, Sulsel -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi di wilayah timur Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Asistensi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Wilayah Timur yang berlangsung di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menjadi wadah koordinasi strategis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan demokrasi. Pendekatan kolaboratif dinilai penting untuk memastikan tata kelola demokrasi daerah selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa IDI merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kualitas demokrasi, bukan sekadar angka statistik. Indeks ini mencerminkan bagaimana hak-hak sipil, institusi politik, dan kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan tata kelola birokrasi yang sehat.

Data menunjukkan bahwa nilai IDI Provinsi Sulawesi Selatan mengalami dinamika dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 berada pada angka 80, menurun menjadi 76,43 pada 2023, kemudian kembali naik ke 78,93 pada 2024. Sementara angka tahun 2025 masih menunggu publikasi resmi BPS pada April 2026.

Menyoroti fluktuasi tersebut, Kepala Bakesbangpol Sulsel Bustanul Arifin—yang dalam forum diwakili Sekretaris Bakesbangpol Ansar, SSTP, MAP—mengungkapkan bahwa sejumlah regulasi daerah menjadi salah satu faktor penurunan indeks. Beberapa produk peraturan kepala daerah dinilai menghambat kebebasan berkeyakinan, salah satu indikator penilaian IDI.

“Dengan kondisi seperti ini, koordinasi Pokja IDI menjadi sangat penting untuk menyikapi perkembangan faktual di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Sulsel merupakan salah satu provinsi dengan intensitas demonstrasi yang cukup tinggi, namun sebagian besar dipicu oleh isu-isu nasional. Hal ini turut mempengaruhi dinamika demokrasi meskipun bukan persoalan yang bersumber dari pemerintah daerah.

IDI kini telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi gubernur di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menjaga stabilitas demokrasi, khususnya dalam masa transisi pemerintahan dan dinamika politik regional.

Sebagai bentuk dorongan, Pemerintah Pusat tengah menyiapkan skema penghargaan bagi provinsi yang mampu mencapai kategori IDI “Tinggi” pada penilaian tahun 2025 yang dilaksanakan tahun ini.

Dari sisi perencanaan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan capaian IDI nasional berada pada rentang 81,69–85,23 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 83,42–86,96 pada 2029. Target ambisius ini menuntut konsistensi data dan sinergi antarinstansi.

Namun sejumlah hambatan masih dihadapi, di antaranya keterbatasan data dari sembilan provinsi, rendahnya pemahaman terhadap definisi operasional indikator di daerah, serta ketidakpastian anggaran pada kementerian/lembaga produsen data.

Guna memperbaiki pendekatan kerja, pengumpulan data IDI kini dilakukan secara modern melalui aplikasi IMA yang memantau 19.000 media online untuk memastikan verifikasi real-time terhadap dinamika demokrasi di lapangan.

Rapat asistensi ini menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya penguatan peran Pokja IDI Provinsi sebagai motor penggerak implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat dorongan kuat agar data IDI terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar lebih mudah diakses dan dianalisis.

Acara ini turut dihadiri Brigadir Jenderal TNI Haryadi, S.E., Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenkopolhukam; Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP., Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas; serta Agus Pramono, Statistisi Ahli Muda BPS RI. Diskusi dipandu oleh Kartika Mulia Sari, S.STP., M.A., Analis Kebijakan Ahli Madya. (*)