Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah pesisir dan kepulauan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang akan menjadi fokus utama, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diusung Appi-Aliyah.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, yang selama ini terpinggirkan, bisa menikmati hasil pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan hal ini saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).
"Pelaksanaan Musrenbang di ruang terbuka seperti Karebosi ini adalah simbol keterbukaan dan efisiensi. Ini menunjukkan kami serius menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat," ujar Munafri.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Makassar.
Munafri menambahkan bahwa efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, efisiensi bukan semata soal pemotongan anggaran, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik dan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
"Kita ingin membumikan Musrenbang agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tapi turut menentukan arah pembangunan kotanya," tegasnya.
Dalam forum Musrenbang ini, masyarakat dari berbagai wilayah berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi, khususnya dari daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau di Makassar.
Munafri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung, kondisi infrastruktur di beberapa pulau masih jauh dari layak, baik dari aspek listrik, air bersih, maupun akses transportasi.
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah minimnya pasokan listrik di wilayah kepulauan, yang hanya menyala selama 3 hingga 4 jam per hari.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Tahun 2025 kami bertekad mengalokasikan anggaran lebih besar untuk wilayah kepulauan," katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di pulau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Pemerintah Kota Makassar akan merealokasi belanja yang tidak prioritas untuk mendukung pembangunan di wilayah pesisir dan pulau, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong produktivitas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, program pembangunan lima tahun ke depan juga mencakup peningkatan konektivitas antara daratan dan kepulauan, agar mobilitas dan distribusi ekonomi lebih lancar.
Appi juga menyebut bahwa pembangunan manusia juga menjadi prioritas, melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan dasar lainnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Setiap warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan," tegasnya.
Munafri juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
Ia menyoroti pentingnya sinergi untuk mengatasi persoalan besar seperti banjir, kemacetan, hingga ketimpangan sosial yang masih menghantui kota ini.
Dalam visi besarnya, RPJMD Kota Makassar akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai kota gerbang Indonesia Timur dan penyangga Ibu Kota Nusantara, Makassar punya tanggung jawab besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Makassar harus berkontribusi melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan sosial-lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Munafri.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyingkirkan ego sektoral dan menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama dalam menyusun program kerja.
"RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi arah masa depan Makassar. Harus dirancang bersama, dijalankan bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga kota," pungkasnya.
Yahya*
