SDI Buttatianang II Jadi Pelopor Program Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Makassar

Muliainfo.com, Makassar -- Program seragam gratis bagi siswa baru yang digagas Pemerintah Kota Makassar mulai menuai hasil positif. Salah satu sekolah yang telah melaksanakan program ini dengan baik adalah SDI Buttatianang II. Program ini mendapat sambutan hangat dari para orang tua siswa dan dinilai sangat membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan. Sabtu (28/06).

Kepala SDI Buttatianang II, Ilyanti Hasirah Nurgas, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan kesetaraan pendidikan. Menurutnya, seluruh siswa baru di sekolahnya kini telah mendapatkan seragam sekolah secara cuma-cuma tanpa membebani orang tua.

Tujuan utama dari program seragam gratis ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan merata. Dengan seragam yang seragam pula, siswa merasa lebih percaya diri dan tidak ada kesenjangan penampilan yang dapat mengganggu psikologis anak dalam belajar.

Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk menyukseskan program ini. Anggaran tersebut mencakup pengadaan seragam bagi seluruh siswa baru di tingkat SD dan SMP yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Dampak langsung dari kebijakan ini sangat terasa, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Banyak orang tua siswa mengaku merasa terbantu karena biaya untuk kebutuhan awal masuk sekolah bisa berkurang signifikan.

Program ini juga memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Dengan seragam baru yang diberikan secara gratis, banyak siswa merasa lebih semangat datang ke sekolah dan lebih serius mengikuti pelajaran. Hal ini turut mendongkrak kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan belajar mengajar.

Lebih dari sekadar bantuan materi, program ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar. Pemerintah berharap bahwa program ini akan memicu semangat belajar anak-anak serta kesadaran orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Sebagai sekolah pelaksana yang aktif, SDI Buttatianang II menjadi contoh inspiratif bagi sekolah lain di Makassar. Keberhasilan pelaksanaan program ini di sekolah tersebut membuka peluang replikasi di berbagai sekolah lainnya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Selain dari sisi siswa, pihak sekolah juga turut merasakan manfaat program ini. Dengan berkurangnya keluhan dari orang tua soal biaya seragam, sekolah dapat lebih fokus mengembangkan mutu pengajaran dan berbagai program peningkatan kualitas siswa.

Pemerintah Kota Makassar pun terus menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program ini di tahun-tahun mendatang. Mereka berharap, program seragam gratis dapat menjadi bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas, yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan dasar siswa.

Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa keberpihakan pemerintah pada sektor pendidikan bukan sekadar wacana. Dengan kebijakan yang tepat sasaran seperti ini, kualitas pendidikan di Kota Makassar perlahan dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Sebagai pelopor penerapan program ini, SDI Buttatianang II telah membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat mampu menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Semoga program ini terus diperluas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi generasi penerus bangsa.

Muh Yahya.

Surat Terbuka Viral Bukan dari Guru SD INegeri Kumala: Kadis Pendidikan dan DPRD Klarifikasi Langsung di Sekolah

 

Muliainfo.com, Makassar — Tudingan yang beredar dalam sebuah surat terbuka viral, yang menyebut adanya intimidasi dan penyelewengan dana BOS di UPT SPF SD Negeri Kumala, dibantah secara tegas oleh para guru dalam forum klarifikasi yang digelar pada Senin (20/5/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, dan Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar.

Dalam pertemuan yang berlangsung di sekolah, para guru menegaskan bahwa mereka tidak pernah membuat atau mengetahui isi dari surat terbuka tersebut. Mereka juga menolak tuduhan bahwa telah terjadi intimidasi oleh kepala sekolah, Sultan Abadi, S.Pd.

“Kami sangat terkejut dengan beredarnya isu itu. Kami baru tahu setelah viral. Anehnya lagi, surat itu mengatasnamakan guru-guru SDN Kumala, padahal kami tidak pernah merasa menulis ataupun menyampaikan hal seperti itu. Apa keuntungan kami jika melakukan itu?” ujar Amriani, S.Pd., salah satu guru yang hadir dalam klarifikasi.

Plt Kadis Pendidikan: Masalah Utamanya Adalah Pola Komunikasi

Menanggapi situasi ini, Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi lebih banyak bersumber dari miskomunikasi internal. Ia menekankan pentingnya perubahan pola komunikasi antara kepala sekolah dan guru untuk menciptakan suasana kerja yang sehat.

“Selama ini pola yang diterapkan perlu diubah, baik oleh kepala sekolah maupun para guru. Misalnya soal alat tulis kantor (ATK), seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Jangan hanya karena spidol lalu dibawa ke luar dan menjadi konsumsi publik. Itu kan cukup dibicarakan secara internal,” kata Bukti.

Ia juga menyinggung soal kesiapan logistik yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

“Jangan tunggu diminta dulu baru disiapkan. Kepala sekolah harus menyiapkan kebutuhan itu selama ada anggarannya. Tapi kalau dananya memang tidak ada, ya tentu kita pahami, apalagi jika bersumber dari Dana BOS yang penggunaannya sangat diatur,” tambahnya.

Tudingan Penyelewengan Dana BOS Dibantah

Salah satu poin dalam surat terbuka yang paling menyita perhatian adalah tudingan penyalahgunaan dana BOS hingga Rp100 juta. Kepala sekolah Sultan Abadi secara tegas membantah hal tersebut.

“Berita tersebut bukan dari guru-guru di sekolah ini. Ada pihak luar yang menyebarkan informasi yang tidak benar,” jelas Sultan.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pengeluaran dana sekolah bersifat administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengeluaran yang dimaksud jumlahnya relatif kecil dan sudah sesuai prosedur. Tidak ada penyelewengan,” tegasnya.

DPRD Minta Fokus Perbaikan Mutu Pendidikan

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, meminta semua pihak di lingkungan sekolah untuk menghentikan penyebaran cerita negatif dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

“Kalau memang gaya kepemimpinan yang selama ini ada dirasa kurang tepat, sekarang saatnya diperbaiki. Cerita-cerita negatif harus dihentikan. Yang seharusnya disampaikan ke publik adalah bagaimana kualitas mengajar dan mendidik yang baik, sehingga bisa menarik kepercayaan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sini,” ujarnya.

Komitmen Perbaikan dari Semua Pihak

Sebagai penutup, semua pihak sepakat untuk memperbaiki komunikasi dan membangun suasana kondusif di lingkungan sekolah. Sultan Abadi juga menyatakan kesiapannya untuk berubah dan memperkuat sinergi dengan guru.

“Saya sadar mungkin ada gaya kepemimpinan saya yang kurang diterima, dan saya siap berubah untuk menjalankan tugas lebih baik,” tutup Sultan.

Dinas Pendidikan dan DPRD menegaskan bahwa langkah klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, serta memastikan bahwa setiap persoalan ditangani dengan objektif dan profesional.

Yahya*

Klarifikasi Guru SDN Kumala: Surat Terbuka Viral Bukan dari Kami, Tidak Ada Intimidasi

 

Muliainfo.com, Makassar  — Setelah viralnya sebuah surat terbuka yang mengatasnamakan guru UPT SPF SDN Kumala kepada Wali Kota Makassar dan menggegerkan media sosial sejak 16 Mei 2025, sejumlah klarifikasi resmi akhirnya disampaikan langsung oleh para guru sekolah tersebut. Selasa (20/05).

Dalam pertemuan klarifikasi yang berlangsung di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, serta anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, para guru secara tegas membantah bahwa mereka adalah penulis surat tersebut.

“Kami tidak pernah membuat surat itu. Tidak benar kalau kami diintimidasi oleh kepala sekolah,” ujar perwakilan guru dalam forum klarifikasi tersebut.

Para guru juga diberi ruang oleh pihak Dinas Pendidikan dan DPRD untuk menyampaikan secara langsung keluhan atau persoalan yang ingin disampaikan. Namun, hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius yang terjadi di lingkungan SDN Kumala.

“Yang dibutuhkan hanyalah komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, bukan karena adanya tekanan atau permasalahan besar seperti yang diberitakan,” tambah salah satu guru.

Terkait tuduhan penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disebut mencapai hampir Rp100 juta dalam surat viral tersebut, Kepala UPT SPF SDN Kumala, yang juga hadir dalam klarifikasi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Saya sudah dipanggil oleh pihak Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan. Pembelanjaan dana BOS sudah sesuai dengan peruntukannya dan dilengkapi bukti-bukti. Setiap penggunaan dana selalu diawasi oleh Disdik, Inspektorat, dan BPK,” jelasnya.

Pihak sekolah berharap agar masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Mereka juga mengimbau agar isu pendidikan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi yang merugikan.

Hingga kini, Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama DPRD Komisi D menyatakan tetap akan melakukan pendalaman agar semua pihak mendapatkan kejelasan dan ketenangan.

Yahya*

Kota Makassar Diapresiasi oleh KPK RI, sebagai Pemerintah Berintegritas di Indonesia

 

Muliainfo.com, Makassar - Pemerintah Kota Makassar,  meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pemerintah daerah dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024. 

Anugerahi penghargaan dari KPK atas peningkatan skor nilai 87%, di terima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

Hadir Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt Sekda Nielma Palamba dan Ketua DPRD Makassar, Supratman.

Dalam penilaian yang dilakukan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemkot Makassar berhasil menempati posisi ketiga (3) dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. 

Predikat ini diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Tadi, Pemerintah Kota Makassar diapresiasi penghargaan dari KPK RI, sebagai salah satu Pemerintah daerah terjaga, skor 87," jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan Pemkot Makassar dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan sistem pengawasan internal.

Appi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini, serta berkomitmen untuk terus mendorong budaya antikorupsi di seluruh lini pemerintahan. Meski demikian, dia mengakui bahwa ini adalah kerja keras semua jajaran Pemerintah Kota Makassar.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan OPD di pemerintahan, dan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel," ujarnya.

Tentu ini semua berkat kerjasam sepihak. KPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas komitmen dan kinerjanya dalam upaya pencegahan korupsi. 

Penghargaan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

Menurut Appi, capaian ini juga menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program-program antikorupsi, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan sistem pengawasan internal.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Serta menjadi contoh kenierja kedepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi," harap politisi Golkar itu.

Ia juga mencontohkan, yang menyatakan bahwa jika ada masalah atau kebusukan dalam suatu organisasi Pemerintahan biasanya itu dimulai dari semua kepala OPD yakni dari pimpinan atau manajemen puncak. 

Jika pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menular ke seluruh bagian organisasi hingga ke level terbawah. 

"Sebaliknya, jika pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka Pemerintaha  akan cenderung sehat dan bermanfaat bagi masyarakat," tukasnya.

Yahya*

Klarifikasi Kadisdik Makassar soal Rekomendasi Buku: Tidak Ada Paksaan!

 

Muliainfo.com, Makassar – Polemik seputar rekomendasi buku di sekolah-sekolah kota Makassar menuai perhatian publik setelah sejumlah kepala sekolah merasa mendapat tekanan untuk mengikuti ketentuan tertentu. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar.

Dalam pernyataannya, Andi Bukti menegaskan bahwa tidak ada wewenang formal dari dirinya untuk memberikan instruksi atau rekomendasi bersifat mengikat, mengingat dirinya masih menjabat sebagai Plt. Ia menyayangkan munculnya kesan seolah-olah pihaknya memaksakan kebijakan tertentu ke satuan pendidikan. Kamis (15/05).

“Saya tidak pernah mengeluarkan perintah atau rekomendasi wajib. Jika ada miskomunikasi, mari kita luruskan bersama. Tugas kita adalah menciptakan suasana pendidikan yang sehat,” jelasnya kepada media.

Pernyataan ini muncul setelah beberapa sekolah menyuarakan kebingungan atas adanya tekanan dari oknum tertentu yang mengatasnamakan dinas dalam hal pengadaan buku ajar. Hal ini memicu keresahan di kalangan pendidik yang merasa tidak diberi kejelasan mengenai dasar aturan yang dimaksud.

Pihak sekolah berharap adanya transparansi dan panduan tertulis yang jelas dari dinas, agar tidak ada lagi ruang untuk penafsiran bebas atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Andi Bukti pun mengajak semua kepala sekolah untuk menjaga komunikasi terbuka dan langsung menghubungi dinas bila menemukan hal yang meragukan. Ia menekankan bahwa dinas tidak pernah melarang kunjungan ke sekolah, sepanjang mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Menurutnya, menciptakan suasana dialog yang sehat antara dinas dan sekolah menjadi kunci utama dalam menghindari kesalahpahaman. “Yang kita perlukan adalah komunikasi dua arah, bukan asumsi sepihak,” tambahnya.

Di tengah isu ini, dinas pendidikan juga diimbau untuk lebih aktif memberikan sosialisasi terhadap kebijakan atau perubahan regulasi. Pihak sekolah membutuhkan informasi yang jelas agar bisa mengambil langkah yang tepat dan terukur.

Sejumlah pengamat pendidikan lokal pun menyarankan agar dinas membuat surat edaran resmi yang bisa menjadi acuan bersama, guna meminimalkan kesimpangsiuran informasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

Lebih jauh, Andi Bukti juga menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pendidikan di Makassar. Ia berharap semua pihak bisa bekerja sama membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan siswa.

“Saya ingin pendidikan kita maju. Tapi itu tidak mungkin tercapai tanpa sinergi. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada kepentingan pribadi. Semua demi peserta didik,” tegasnya.

Kontroversi ini menjadi pelajaran penting bahwa tata kelola pendidikan harus berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik. Semoga persoalan ini segera tuntas dan dunia pendidikan Makassar bisa kembali fokus pada peningkatan mutu belajar-mengajar.

Yahya*

Diduga Ada Praktik Marketing Terselubung di Lingkungan Dinas Pendidikan Makassar ASN dan K3S Diduga Terlibat Rekomendasi Penerbit Buku ke Sekolah

Muliainfo.com, Makassar, -- Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan oknum pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam aktivitas yang menyerupai praktik marketing penerbit buku di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.Rabu (07/05).

Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah kepala sekolah di wilayah Makassar yang menyebut adanya arahan tidak langsung untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu. Mereka mengaku mendapat rekomendasi dari K3S, dan beberapa bahkan menyebut nama salah satu anggota tim sukses calon Wali Kota yang diduga turut terlibat dalam pengkondisian tersebut.

Menurut pengakuan seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan, arahan tersebut disampaikan dalam forum rapat K3S. Ia menyatakan bahwa meski tidak ada pemaksaan secara eksplisit, ada tekanan moral dan ancaman tersirat yang membuat para kepala sekolah merasa terpaksa mengikuti arahan tersebut.

"Kami diarahkan oleh K3S. Katanya, kalau tidak mau ikut kerja sama, nama kami akan dicatat. Memang tidak ada paksaan, tapi ada kalimat: ‘kalau masih mau menjabat,’” ungkapnya kepada wartawan.

Setelah pertemuan K3S tersebut, sejumlah penerbit langsung mendatangi sekolah-sekolah dan menyampaikan kewajiban untuk membeli buku-buku tertentu. Bahkan, terdapat bukti surat pesanan dari salah satu penerbit yang mewajibkan sekolah mengambil buku perpustakaan dalam jumlah tertentu.

Yang menjadi sorotan, pada salah satu nota pesanan yang beredar tercantum logo bertuliskan Resopa Community. Tidak hanya itu, dalam nota tersebut juga tertera nama dan nomor telepon yang diduga milik pihak yang mengkoordinasikan distribusi buku ke sekolah-sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengadaan di lingkungan sekolah negeri.

Selain itu, ditemukan pula informasi bahwa salah satu mitra Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Secara Elektronik (SIPLAH) yang menjadi penyedia foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diduga merupakan hasil arahan dari salah satu tim pemenangan yang disebut berinisial  "El". Dugaan ini muncul dari keterangan salah satu kepala sekolah yang menyebut bahwa penyedia tersebut direkomendasikan melalui jalur informal, bukan melalui prosedur resmi dari dinas.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, perwakilan dari salah satu penerbit menyebut bahwa buku-buku yang ditawarkan merupakan "titipan" dari oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan dari komunitas Resopa Community. Salah satu penerbit juga menyebut nama berinisial "A.T.A" sebagai pihak yang memberi arahan.

Menanggapi informasi ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, membantah keras keterlibatan instansinya dalam pengkondisian kerja sama penerbit. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan arahan kepada kepala sekolah untuk bekerja sama dengan penerbit tertentu.

"Jika memang benar ada praktik seperti itu, saya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan kepala sekolah maupun pejabat dinas," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, S.H., atau yang akrab disapa Pak Appi, juga turut memberikan tanggapan atas isu ini. Ia menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan instruksi semacam itu kepada pihak mana pun. Menurutnya, semua penerbit memiliki hak yang sama untuk bermitra dengan sekolah, selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Saya tidak pernah mengarahkan siapa pun dalam hal kerja sama penerbitan. Prinsipnya, semua penerbit bisa masuk ke sekolah selama sesuai aturan dan tidak ada paksaan," ujar Pak Appi.

Sebagai tambahan klarifikasi, Hj. Rosmiati, salah satu pengurus K3S, menyampaikan bahwa dalam forum K3S tidak pernah ada paksaan kepada kepala sekolah untuk mengikuti arahan terkait penerbit tertentu. Ia menekankan bahwa setiap kepala sekolah memiliki hak untuk memilih mitra penerbit yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang disebutkan masih enggan memberikan keterangan resmi. Namun, dugaan keterlibatan ASN dan pihak eksternal dalam pengondisian penerbit di lingkungan pendidikan akan menjadi perhatian serius, terutama terkait integritas, netralitas, dan etika pelayanan publik.

Yahya/Tim

UPT SPF SD Inpres Batua I Semarakkan Sabtu Sehat dengan Senam dan Aksi Bersih-Bersih

 

Muliainfo.com, Makassar -- Setiap Sabtu pagi, suasana di UPT SPF SD Inpres Batua I, Kecamatan Manggala, tampak lebih semarak dari biasanya. Dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah, Hijrah Nur Husmal, S.Pd, para siswa dan guru memulai hari dengan kegiatan senam bersama yang penuh semangat, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan sekolah. Sabtu (26/04).

Kegiatan senam yang digelar ini bukan sekadar rutinitas biasa. Dengan gerakan yang energik dan iringan musik ceria, seluruh warga sekolah diajak untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mereka. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara siswa dan guru di luar suasana belajar formal.

Menurut Hijrah Nur Husmal, S.Pd, kegiatan senam ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. "Kami ingin menanamkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu investasi masa depan," ujarnya.

Beragam jenis senam diperkenalkan dalam kegiatan ini, mulai dari senam pagi standar hingga senam kreasi yang lebih variatif. Hal ini membuat siswa tetap antusias dan tidak merasa bosan dalam mengikuti setiap gerakan.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan bersih-bersih lingkungan sekolah. Siswa dan guru bergotong-royong membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, hingga fasilitas umum lainnya. Semua bekerja sama dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab.

Kegiatan bersih-bersih ini bertujuan menanamkan nilai kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, proses belajar mengajar diharapkan bisa berlangsung lebih nyaman dan optimal.

Hijrah Nur Husmal, S.Pd juga aktif mengawasi dan memberikan motivasi langsung kepada siswa dan guru. Ia memastikan setiap sudut sekolah tidak luput dari perhatian dalam kegiatan bersih-bersih ini. "Kami ingin membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan," tambahnya.

Manfaat dari kegiatan ini terasa nyata. Selain kesehatan dan kebugaran yang meningkat, suasana sekolah pun menjadi lebih bersih, segar, dan menyenangkan. Siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti pelajaran, sementara guru merasa lingkungan kerja mereka lebih nyaman.

Kegiatan Sabtu Sehat ini pun menjadi contoh yang patut ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Dengan rutin melaksanakan kegiatan serupa, sekolah dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, sehat, dan berkarakter.

Sebagai penutup, kegiatan senam dan bersih-bersih ini bukan hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter, kesehatan, dan kebersihan berjalan seiring dalam satu gerakan nyata.

UPT SPF SD Inpres Batua I pun mengajak seluruh sekolah untuk menjadikan Sabtu Sehat sebagai bagian dari budaya sekolah. Dengan langkah sederhana namun berdampak besar ini, kita semua dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan.

Yahya*