Muliainfo.com, Maros--Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap melakukan langkah strategis dalam perombakan birokrasi melalui mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan pejabat eselon II. Langkah ini mencakup posisi asisten, staf ahli, hingga kepala dinas, yang akan menjadi fokus utama dalam proses penyegaran organisasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung pesan penting ini saat melantik A Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental bagi seluruh pejabat yang berpotensi terdampak rotasi jabatan tersebut.
“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD, persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil melempar senyum dalam sambutannya.
Munafri juga menyinggung bahwa dinamika dalam struktur pemerintahan kerap kali tidak semudah yang terlihat dari luar. Ia menggambarkan bahwa seringkali terdapat tekanan internal meski suasana di permukaan tampak tenang.
“Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya, disambut tawa para undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut.
Sebagai bagian dari proses mutasi ini, sebanyak 34 pejabat eselon II telah mengikuti uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu. Proses ini menjadi tahap awal untuk menilai kompetensi dan kecocokan masing-masing pejabat terhadap posisi yang akan diisi.
Hasil dari uji kesesuaian tersebut kini telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah menunggu rekomendasi resmi dari BKN sebagai dasar untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya, tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dalam keterangannya kepada media.
Langkah selanjutnya setelah turunnya rekomendasi BKN adalah konsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu, Pemkot Makassar akan mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan mutasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Saat ini, tercatat ada sembilan jabatan kepala perangkat daerah yang masih kosong. Posisi tersebut antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda.
Munafri menegaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut kemungkinan besar akan terisi usai proses mutasi rampung. Namun jika masih ada posisi yang tetap belum terisi, maka Pemkot siap mengusulkan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan kepada Kemendagri.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat struktur pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui pengisian posisi strategis dengan figur yang tepat dan berkompeten.
Yahya*
