Stadion Untia : Icon Baru Makassar Siap Mengebrak Dunia Olahraga

Muliainfo.com, Makassar— Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun Stadion Untia sebagai fasilitas olahraga berstandar internasional. Dalam keterangannya pada Rabu (9/7), Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa proyek stadion tersebut kini menunjukkan titik terang dan terus dikebut penyelesaiannya.

“Stadion yang akan kami bangun secara bertahap ini akan menjadi fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat diakses masyarakat Makassar,” ujar Munafri.

Stadion yang dirancang berdiri di atas lahan seluas 6,3 hektare tersebut diproyeksikan menjadi ruang publik yang representatif, modern, dan mampu mendorong prestasi para pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Saat ini, Pemkot Makassar tengah fokus menyusun sejumlah dokumen penting seperti studi kelayakan, master plan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ditargetkan, seluruh dokumen teknis ini rampung pada akhir 2025. Setelahnya, tahap persiapan fisik akan dimulai pada 2026, dilanjutkan dengan konstruksi penuh pada 2027.

Legalitas tata ruang untuk pembangunan stadion juga tengah dalam proses finalisasi. Pemkot memastikan bahwa stadion ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat pertandingan, tetapi juga akan dilengkapi dengan sistem transportasi pendukung dan desain yang ramah komunitas.

“Kami ingin stadion ini menjadi lebih dari sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat interaksi masyarakat, tempat membangun semangat kebersamaan melalui olahraga,” tambahnya.

Lebih dari sekadar fasilitas olahraga, Stadion Untia diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Makassar. Keberadaannya diharapkan mampu memicu geliat ekonomi lokal, memperkuat identitas kota, serta membuka ruang kolaborasi antara komunitas olahraga dan masyarakat umum.

Diketahui, lokasi pembangunan di kawasan Untia dipilih karena strategis dan memiliki potensi pengembangan infrastruktur jangka panjang.

Harapannya, stadion ini bisa menjadi tuan rumah berbagai event olahraga berskala nasional hingga internasional, serta menjadi wadah pembinaan atlet-atlet muda dari Makassar dan sekitarnya.

Sambungnya, Pemkot Makassar berkomitmen menyelesaikan proyek ini secara transparan dan bertahap, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Ini bukti komitmen kami. Tahap demi tahap, Stadion Untia siap jadi ikon baru Kota Makassar!” pungkas Munafri.

Yahya*

PDAM Makassar Tingkatkan Semangat Kepedulian Melalui Kegiatan Kurban Idul Adha 2025

 

Muliainfo.com - Makassar, 7 Juni 2025 — PDAM Makassar kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dengan menggelar kegiatan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Sebanyak 12 ekor sapi kurban disembelih di kantor pusat PDAM Makassar sebagai bentuk nyata dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan Kurban untuk Masyarakat dan Panti Asuhan

Kegiatan kurban yang berlangsung di kantor pusat PDAM ini menyalurkan daging kurban kepada tenaga cleaning service, pekerja outsourcing, serta tiga panti asuhan yakni Panti Asuhan Nurrahma, Panti Asuhan Anak Bangsa, dan Panti Asuhan Al-Khaerat. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu serta mendukung kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.

Partisipasi Aktif Karyawan dan Pimpinan

Sebanyak 11 ekor sapi kurban berasal dari partisipasi sukarela karyawan PDAM Makassar, sementara satu ekor sapi lainnya merupakan sumbangan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad. Hal ini memperlihatkan semangat gotong royong dan solidaritas tinggi di lingkungan PDAM.

Makna Kurban: Lebih dari Sekadar Tradisi

Hamzah Ahmad menegaskan bahwa kegiatan kurban bukan hanya ritual tahunan, melainkan upaya membangun budaya kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di antara karyawan PDAM dan masyarakat luas. "Kurban adalah momen untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan meningkatkan rasa empati terhadap sesama," ujar Hamzah.

Dampak Positif untuk Masyarakat

Melalui kegiatan ini, PDAM Makassar berharap dapat menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi sekaligus mempererat hubungan antarwarga. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Dukungan dan Harapan ke Depan

Kegiatan kurban ini mendapat dukungan luas dari karyawan dan masyarakat setempat, yang menyambut baik langkah PDAM dalam membantu sesama. PDAM Makassar berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

Pesan dari Plt Direktur Utama

Hamzah Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kegiatan kurban ini dapat menjadi momentum bagi PDAM Makassar dan komunitas luas untuk terus bergerak maju dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Wali Kota Makassar Apresiasi Festival Kurban Bosowa Peduli, Penyaluran Hingga ke Gaza

 

Muliainfo, Makassar – Dalam semangat memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H, Bosowa Peduli kembali menunjukkan kiprah sosialnya lewat gelaran Festival Kurban 2025 yang digelar meriah di pelataran Masjid 48, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (6/6/2025).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Founder Bosowa Corporation Aksa Mahmud, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta CEO Bosowa Corporindo Subhan Aksa. Kehadiran mereka menegaskan dukungan kuat terhadap kegiatan sosial berskala besar ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Bosowa Peduli. Ia menyebut bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bosowa Peduli tidak hanya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Makassar, tapi juga menyalurkannya hingga ke Gaza, Palestina. Ini bukti empati yang luar biasa terhadap saudara-saudara kita yang tertindas," ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, Festival Kurban Bosowa Peduli bukan sekadar agenda tahunan, tapi menjadi simbol solidaritas dan kepedulian lintas batas. Ia berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berdampak luas.

Data dari Pemerintah Kota Makassar mencatat bahwa tahun ini telah dilakukan pemotongan 6.039 ekor sapi dan 412 ekor kambing yang tersebar di 15 kecamatan. Kurban dari Bosowa Peduli turut tercatat di Kecamatan Panakkukang sebagai bagian dari sinergi sosial.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengungkapkan rencana kerja sama strategis antara Pemkot Makassar dan Bosowa di bidang pendidikan. Ia menyambut baik rencana pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi anak-anak lorong yang putus sekolah, melalui Politeknik Bosowa.

“Kami siap berkolaborasi. Kalau Bosowa sediakan kuota 50, kami akan tambah 50 dari pemerintah kota. Ini bentuk komitmen kami mencerdaskan anak bangsa,” tegas Munafri.

Selain itu, ia turut mengingatkan pentingnya penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Appi menekankan agar pembagian daging kurban dilakukan menggunakan besek dari UMKM lokal, bukan plastik, sesuai dengan anjuran Kementerian Lingkungan Hidup.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan pelaksanaan Sholat Idul Adha berjamaah, dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Kurban oleh Bosowa Peduli. Suasana penuh kehangatan menyelimuti lokasi acara yang ramai dihadiri masyarakat.

Festival Kurban Bosowa Peduli 2025 sendiri dirancang sebagai perayaan kurban berskala besar dengan nuansa festival. Tak sekadar berbagi daging, acara ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan, gotong royong, serta solidaritas sosial.

Tahun ini, Bosowa Peduli menyalurkan total 98 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Penyaluran dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia, serta satu ekor sapi secara khusus dikirimkan untuk masyarakat Palestina melalui mitra kemanusiaan yang terpercaya.

Dengan kegiatan ini, Bosowa Peduli menunjukkan bahwa kurban bukan sekadar ritual ibadah tahunan, tetapi momentum penting untuk berbagi harapan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa empati—baik di tingkat lokal maupun internasional. (*)

Yahya*

Pemkot Makassar Siapkan Mutasi Besar-Besaran, Sembilan Jabatan Strategis Masih Kosong

 

Muliainfo.com, Maros--Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap melakukan langkah strategis dalam perombakan birokrasi melalui mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan pejabat eselon II. Langkah ini mencakup posisi asisten, staf ahli, hingga kepala dinas, yang akan menjadi fokus utama dalam proses penyegaran organisasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung pesan penting ini saat melantik A Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental bagi seluruh pejabat yang berpotensi terdampak rotasi jabatan tersebut.

“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD, persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil melempar senyum dalam sambutannya.

Munafri juga menyinggung bahwa dinamika dalam struktur pemerintahan kerap kali tidak semudah yang terlihat dari luar. Ia menggambarkan bahwa seringkali terdapat tekanan internal meski suasana di permukaan tampak tenang.

“Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya, disambut tawa para undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut.

Sebagai bagian dari proses mutasi ini, sebanyak 34 pejabat eselon II telah mengikuti uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu. Proses ini menjadi tahap awal untuk menilai kompetensi dan kecocokan masing-masing pejabat terhadap posisi yang akan diisi.

Hasil dari uji kesesuaian tersebut kini telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah menunggu rekomendasi resmi dari BKN sebagai dasar untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya, tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dalam keterangannya kepada media.

Langkah selanjutnya setelah turunnya rekomendasi BKN adalah konsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu, Pemkot Makassar akan mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan mutasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat ini, tercatat ada sembilan jabatan kepala perangkat daerah yang masih kosong. Posisi tersebut antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda.

Munafri menegaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut kemungkinan besar akan terisi usai proses mutasi rampung. Namun jika masih ada posisi yang tetap belum terisi, maka Pemkot siap mengusulkan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan kepada Kemendagri.

Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat struktur pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui pengisian posisi strategis dengan figur yang tepat dan berkompeten.

Yahya*

Kejati Sulsel Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Cadangan Rp24 Miliar di PDAM Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana cadangan senilai Rp24 miliar milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Makassar. Dana tersebut diketahui ditempatkan dalam bentuk deposito jangka panjang di sejumlah bank tanpa mengikuti prosedur formal dan persetujuan dari pemangku kebijakan internal.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan bahwa penyidik telah memulai langkah-langkah awal untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut. “Kami telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi karena masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Soetarmi kepada awak media, Senin (2/6/2025).

Namun demikian, pihak Kejati Sulsel belum dapat merinci siapa saja yang telah dimintai keterangan. “Karena ini masih penyelidikan, kami belum bisa ekspos siapa-siapa saja yang telah diperiksa,” ujarnya diplomatis. Informasi sementara menyebutkan bahwa pihak bank turut dimintai keterangan oleh penyidik.

Dugaan penyimpangan ini muncul setelah diketahui dana cadangan yang bersumber dari akumulasi laba usaha PDAM tahun 2023 dan 2024—yang sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen—ditempatkan ke dalam deposito tanpa melibatkan Dewan Pengawas maupun Kuasa Pemilik Modal (KPM), sebagaimana mestinya.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pemangku kepentingan. Padahal, dana cadangan tersebut mencerminkan kinerja keuangan PDAM yang sehat dan efisien. Sayangnya, langkah pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi isu tersebut, Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, memberikan pernyataan resmi dan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh secara internal. “Kami sedang menelusuri proses pengambilan keputusan yang mengarah pada penempatan dana deposito tersebut,” jelas Hamzah.

Ia menyampaikan bahwa dana cadangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran PDAM dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Hamzah menyayangkan bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan menutupi persoalan ini. Justru ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat budaya perusahaan yang akuntabel, terbuka, dan bertanggung jawab,” tegas Hamzah. Ia memastikan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Lebih lanjut, Hamzah menginstruksikan tim internal untuk memeriksa seluruh dokumen, komunikasi, serta keterlibatan pihak manapun yang berperan dalam proses penempatan dana cadangan tersebut. Komitmen PDAM Makassar, kata dia, adalah membangun kepercayaan publik melalui pembenahan sistem yang menyeluruh.

Dukungan terhadap upaya pembenahan ini datang dari berbagai pihak, salah satunya Sekjen L-Kompleks, Ruslan Rahman. Ia menuntut agar investigasi tidak hanya menyasar besaran dana pokok, tapi juga menelusuri hasil dari bunga deposito selama dana itu disimpan di bank.

“Audit harus transparan dan menyeluruh. Jangan hanya bicara Rp24 miliar, tapi juga harus dihitung berapa keuntungan yang diperoleh dari bunga deposito dan apakah itu sudah dikembalikan ke kas perusahaan,” ujar Ruslan. Ia menegaskan pentingnya pelaporan secara terbuka terhadap siapapun yang terlibat.

Kejati Sulsel kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menelusuri dugaan ini hingga tuntas. Publik berharap kasus ini dapat menjadi contoh pembenahan manajemen BUMD lainnya di Sulsel. Di sisi lain, PDAM Makassar diharapkan bisa bangkit dan memperkuat integritas lembaga dalam melayani masyarakat.

Yahya*

Polda Sulsel Surati PDAM Makassar: Usut Dugaan Pelanggaran Rekrutmen Pegawai 2022–2025

 

Muliainfo.com, Makassar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan secara resmi melayangkan surat kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Makassar. Surat ini berisi permintaan dokumen serta keterangan terkait sejumlah aktivitas internal perusahaan, khususnya menyangkut proses rekrutmen pegawai dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025.

Langkah Polda Sulsel ini merupakan bagian dari proses awal pengumpulan bahan keterangan atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penerimaan pegawai PDAM. Dugaan tersebut mencakup indikasi praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam surat tersebut, Ditreskrimsus meminta PDAM menghadirkan pejabat teknis yang menjabat selama periode tersebut, termasuk mantan direksi yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen pegawai. Hal ini ditujukan untuk mengklarifikasi mekanisme rekrutmen dan pertanggungjawaban administratif yang telah dilakukan.

Kepada media ini, Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, membenarkan adanya surat dari Polda Sulsel. Ia mengatakan telah menerima permintaan resmi tersebut dan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhinya.

“Saya disurati oleh Polda Sulsel. Diminta untuk memberikan data dan menghadirkan pejabat terkait masalah penerimaan pegawai di PDAM, khususnya pejabat periode 2022 hingga Maret 2025,” ujar Hamzah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (31/5/2025).

Hamzah menegaskan, pihaknya akan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Ia menyatakan komitmen PDAM dalam mendukung sepenuhnya langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“PDAM Makassar tidak akan menutupi apapun. Semua dokumen yang diminta akan kami siapkan secara menyeluruh dan diserahkan kepada pihak penyidik,” jelasnya lebih lanjut.

Proses penelusuran ini dianggap penting dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pihak kepolisian pun memastikan bahwa setiap tahapan akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam proses rekrutmen pegawai PDAM beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi kecurangan, mulai dari dugaan nepotisme hingga ketidaksesuaian prosedur seleksi yang semestinya.

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel mengenai substansi dugaan pelanggaran maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa proses ini menjadi ujian penting bagi transparansi rekrutmen di badan usaha milik daerah (BUMD). Pemeriksaan menyeluruh diharapkan tidak hanya menyasar oknum, tetapi juga memperbaiki sistem manajemen SDM ke depan.

Publik pun kini menanti sejauh mana langkah hukum ini akan mengungkap kebenaran di balik dugaan pelanggaran rekrutmen tersebut. Di sisi lain, keterbukaan PDAM Makassar memberikan sinyal positif bahwa reformasi internal sedang berjalan menuju arah yang lebih baik.

Yahya*

Tebar Kejutan! Wali Kota Makassar Siap Guncang Struktur Birokrasi Setelah Lantik Sekda Baru"

 

Muliainfo.com, Makassar – Babak baru reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar resmi dimulai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menetapkan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) definitif untuk memimpin mesin birokrasi di Kota Daeng.

Adalah A Zulkifly Nanda, yang kini resmi menjabat sebagai Sekda Kota Makassar setelah dilantik pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu. Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru penataan struktural di jajaran pemerintahan kota.

Munafri menyampaikan bahwa pengisian posisi Sekda merupakan langkah awal dari proses penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemkot Makassar.

"Karena posisi sentral ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini," ucap Munafri sambil berkelakar, menyiratkan akan ada banyak kejutan dalam mutasi dan rotasi jabatan ke depan.

Dengan gaya khasnya, Munafri menambahkan, “Saya biasa bilang, dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” katanya disambut tawa audiens yang hadir.

Pernyataan itu tentu mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan signifikan dalam susunan pejabat eselon, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis. Tak terkecuali asisten, staf ahli, maupun kepala dinas.

Penataan birokrasi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani proses job fit atau uji kesesuaian jabatan pada 23–24 April 2025 lalu.

Hasil job fit tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu rekomendasi resmi dari pusat sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Jika rekomendasi telah turun, Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh izin melakukan mutasi atau rotasi.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa langsung lakukan pelantikan. Tapi tentu kita menunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dengan nada optimis.

Mutasi ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkot untuk mengisi sejumlah jabatan penting yang saat ini masih kosong. Tercatat ada sembilan jabatan strategis di OPD yang belum terisi.

Posisi kosong itu antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Selain itu, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda juga masih menanti figur definitif.

Wali Kota Makassar menyebut, tidak menutup kemungkinan posisi-posisi tersebut akan langsung terisi setelah mutasi. Pejabat yang dinilai mumpuni dan kompeten akan dipindahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kalau ada pejabat yang punya kapabilitas, tentu kita akan tempatkan. Namun tetap, proses seleksi dan penilaian akan dilakukan secara ketat dan profesional,” ujar Munafri.

Namun demikian, meski sembilan posisi itu akan terisi, Munafri menyebut masih akan ada sembilan jabatan lain yang akan kosong pasca mutasi.

Jabatan-jabatan kosong tersebut akan diajukan kembali ke Kemendagri untuk memperoleh izin seleksi terbuka atau lelang jabatan, sesuai regulasi pengisian JPTP.

Penataan struktur birokrasi ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan publik dan akselerasi program strategis di Kota Makassar.

Munafri juga menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menghadapi perubahan birokrasi ke depan. Ia berharap, para ASN tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mental.

“Aparatur itu harus siap ditempatkan di mana saja. Kita butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya semangat kerja tinggi dan mau belajar,” tegasnya.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun santai, Munafri tampak ingin membawa angin segar di tengah sistem birokrasi yang kerap kali stagnan dan terjebak dalam zona nyaman.

Kini, sorotan publik tertuju pada siapa saja yang akan tergeser, bertahan, atau bahkan naik daun dalam mutasi besar-besaran yang tinggal menunggu waktu.

Yang pasti, reformasi birokrasi di Pemkot Makassar telah memasuki babak baru. Masyarakat menanti hasilnya—apakah perubahan ini akan membawa pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih responsif?

Seperti kata Munafri, “Jangan hanya senyum di bibir, tapi juga semangat di hati. Karena tantangan kita ke depan jauh lebih besar dari sekadar mutasi.”

Yahya*