Muliainfo.com, Makassar -- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi dan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai tidak mampu mencapai target kerja. Langkah ini diambil setelah hasil evaluasi yang dilakukan Tim Transisi Mulia menunjukkan kinerja buruk di enam Perusda milik Pemerintah Kota Makassar. Jumat (11/04).
Dalam laporan tersebut, tidak satu pun dari enam Perusda yang berhasil memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian serius Munafri, yang menilai perlu adanya pembenahan menyeluruh demi perbaikan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun enam Perusda yang akan dievaluasi adalah PDAM Makassar, PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, PD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PT BPR Kota Makassar (Perseroda). Semuanya akan melalui proses evaluasi ketat untuk menilai sejauh mana kinerja direksinya selama setahun terakhir.
Munafri menegaskan bahwa perombakan ini akan dilakukan dalam waktu dekat, kemungkinan pekan depan, Ia menilai, sudah saatnya SDM yang tidak mampu memberikan kontribusi optimal digantikan oleh figur-figur baru yang lebih kompeten dan profesional.
"Kalau SDM tidak bisa bekerja, kenapa harus dipertahankan? Kami butuh orang yang bisa membawa perubahan dan hasil nyata," kata Munafri dengan nada tegas saat konferensi pers di Balai Kota Makassar.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan, kontribusi terhadap PAD, hingga pembagian dividen. Munafri menegaskan bahwa semua aspek tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan direksi untuk tetap menjabat atau digantikan.
Tidak hanya untuk perbaikan internal, langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Perusda dalam pembangunan kota. Munafri berharap setelah perombakan, Perusda dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan mandiri secara ekonomi.
Selain fokus pada efisiensi dan kinerja, Wali Kota juga menargetkan agar Perusda mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prinsip utama dalam proses seleksi dan penunjukan direksi yang baru.
Munafri juga menyebutkan bahwa profesionalitas akan menjadi standar utama. Para direksi baru harus memiliki rekam jejak dan kapasitas yang jelas dalam memimpin serta mengelola lembaga publik yang memiliki dampak besar terhadap pelayanan publik.
Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting yang ingin dibangun melalui langkah ini. Munafri berharap, masyarakat Makassar dapat melihat langsung perubahan positif dari Perusda, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah kota pun turut meningkat.
Sebagai bentuk keseriusan, Munafri berjanji akan memantau langsung perkembangan kinerja Perusda pasca perombakan. Ia tidak segan-segan untuk kembali mengevaluasi jika kinerja masih belum memuaskan, demi menjaga efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan badan usaha milik daerah.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola Perusda secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sebuah langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Yahya*
