HUT RI ke-80 di Makassar, Upacara Khidmat di Karebosi Jadi Momentum Persatuan

 

Muliainfo.com, Makassar – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani, Minggu pagi (17/08/2025). Suasana penuh penghormatan menyelimuti lapangan yang menjadi pusat kegiatan upacara bendera setiap momentum bersejarah bangsa.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin jalannya upacara sebagai inspektur. Upacara tersebut diikuti jajaran pemerintah kota, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelajar yang hadir dengan penuh semangat kebangsaan.

Kehadiran sejumlah mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar turut menambah kekhidmatan acara. Di antaranya, Ilham Arief Sirajuddin yang juga suami Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta tokoh lain seperti Andi Herry Iskandar, Syamsu Rijal, dan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Kota Makassar seperti Ibrahim Saleh dan M. Ansha juga terlihat di barisan undangan. Hal ini menunjukkan kebersamaan lintas generasi pemimpin dalam memperingati hari bersejarah bangsa.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara kali ini digelar sederhana. Tidak ada atraksi, parade budaya, maupun penampilan adat. Seluruh prosesi berlangsung sesuai protap dari Sekretariat Negara.

Meski sederhana, upacara tetap berjalan penuh khidmat. Para pejabat hadir mengenakan jas resmi, camat dan lurah memakai pakaian dinas upacara (PDU), sedangkan para ASN kompak berseragam Korpri.

Suasana semakin anggun dengan kehadiran Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran PKK kecamatan dan kelurahan. Mereka tampil serasi dalam balutan kebaya merah putih, menambah nuansa sakral di Lapangan Karebosi.

Rangkaian upacara dimulai dari pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Momen ini menjadi pengingat akan jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa.

Sebagai penutup, penampilan aubade dari pelajar SMP se-Kota Makassar dengan seragam putih biru mengiringi suasana penuh kebanggaan. Meski sederhana, penampilan itu berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi peserta upacara.

Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa peringatan HUT RI bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun Makassar. “Yang paling penting adalah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan walafiat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya adalah terbebasnya masyarakat dari berbagai persoalan sosial. Pemerintah, kata Munafri, hadir memberikan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat merasakan arti penting pembangunan.

“Makna kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka dari permasalahan sosial yang ada. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pemerintah jadi sesuatu yang penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Munafri menutup pesannya dengan menyebut bahwa kado terbaik bagi Kemerdekaan RI ke-80 adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang diyakini mampu membawa Makassar lebih unggul, mulia, dan maju menuju Indonesia Emas 2045.

Red*

Wali Kota Makassar Tegaskan Perang terhadap Korupsi di Sekolah: “Jangan Jadikan Pendidikan Ladang Bisnis”

 

Muliainfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Pesan tegas ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi bagi 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar di Aula BBPMP Sulsel, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif. Hadir sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, yang memaparkan strategi pencegahan korupsi di sekolah.

Dalam sambutannya, Munafri memberikan peringatan keras kepada para kepala sekolah agar tidak memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. “Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah, khususnya SD dan SMP, bukan tempat bisnis,” tegasnya.

Ia mengungkap, laporan terkait praktik pengadaan buku, pembelian seragam, hingga penerimaan murid baru yang tidak sesuai prosedur kerap diterima Dinas Pendidikan. Menurutnya, pola tersebut adalah upaya melegalkan bisnis di sekolah yang jelas-jelas mencederai integritas.

Munafri mengingatkan, jabatan kepala sekolah adalah amanah yang mulia dan tidak sepatutnya dihina demi keuntungan kecil. “Kalau ada yang bukan hak kita lewat di depan mata, itu cobaan. Apakah kita tergoda atau bertahan dengan integritas, itu yang menentukan kualitas kepemimpinan kita,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah harus transparan dan berbasis kompetensi, bukan karena kedekatan atau titipan dari pihak tertentu. “Kalau duduk di posisi itu karena titipan, yakinlah gaya kepemimpinan juga akan terpengaruh. Integritas jadi taruhan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan hukum berlaku untuk siapa saja tanpa memandang usia atau jabatan. Ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan Dana BOS agar keuangan sekolah lebih transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pendidikan yang dibiayai negara harus bebas dari pungutan tambahan kepada siswa atau orang tua. “Jadilah pionir. Tunjukkan Makassar bisa berbeda. Wujudkan sekolah yang bersih dari praktik korupsi,” serunya.

Munafri turut mengingatkan agar kepala sekolah tidak terjebak dalam praktik jual beli jabatan, nepotisme, atau kebijakan yang diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Kepala sekolah, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa dan harus fokus meningkatkan mutu pendidikan.

Ia menegaskan, setiap kebijakan di sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah. Penyalahgunaan dana BOS atau dana pemerintah lainnya, katanya, dapat berujung pada sanksi hukum berat, termasuk penjara.

Pesan ini diperkuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang mengingatkan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 KPK mencatat, 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS, sementara 33% sekolah dinilai berpotensi melakukan korupsi, mulai dari pungutan liar hingga nepotisme.

“Dunia pendidikan bukan ladang bisnis, melainkan tempat pengabdian. Dana BOS bukan dana pribadi yang bebas dipakai. Integritas adalah fondasi kepemimpinan kepala sekolah,” tutup Munafri.

Muh.Yahya*

Wali Kota Makassar Bakal Lakukan Mutasi Camat dan Lurah, Pemilihan Ketua RT/RW Menyusul

 

Muliainfo.com, Makassar – Pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar dipastikan belum akan digelar dalam waktu dekat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih untuk menuntaskan terlebih dahulu proses penataan internal di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Munafri, masih terdapat banyak posisi eselon III dan IV yang mengalami kekosongan. Hal ini menjadi prioritas untuk segera diisi melalui mutasi dan rotasi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

"Alur secara internal akan kita selesaikan. Kita masuk ke proses pergantian internal (mutasi), seperti yang dilakukan di kecamatan dan kelurahan," ujar Munafri Arifuddin, Jumat (8/8/2025).

Ia menegaskan, setelah seluruh proses penataan jabatan rampung, barulah pemilihan Ketua RT/RW akan dilangsungkan. Saat ini, Pemkot Makassar juga masih menunggu penyelesaian finalisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan tersebut.

"Iya, (pemilihan Ketua RT/RW) setelah mutasi. Kita tunggu hasil review inspektorat untuk perwalinya, setelah itu saya tandatangani," jelasnya.

Sementara itu, di lingkup eselon II, Pemkot Makassar tengah melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi sembilan posisi kepala dinas yang membutuhkan pejabat definitif. Proses lelang jabatan ini ditargetkan selesai pada 8 September 2025.

Adapun sembilan jabatan tersebut meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala BKPSDMD, Direktur RSUD Daya, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Setelah posisi eselon II terisi, Pemkot Makassar akan melanjutkan mutasi untuk mengisi kekosongan di tingkat eselon III dan IV, yang mencakup jabatan sekretaris dinas, kepala bidang, camat, dan lurah.

Plt Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tentu, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat enam posisi jabatan eselon III yang masih kosong. Proses mutasi dan penempatan pejabat baru diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah.

Meskipun seluruh camat di Kota Makassar telah memiliki status definitif, Munafri tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan. Pergantian ini dinilai perlu demi penyegaran dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Dengan demikian, warga Kota Makassar harus bersabar menunggu jadwal resmi pemilihan Ketua RT/RW. Pemerintah kota memastikan seluruh proses persiapan, baik dari sisi regulasi maupun susunan pejabat, akan dirampungkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pemilihan.

Muh Yahya/*

DPRD Makassar Soroti Dugaan Manipulasi SPMB dan Seragam Sekolah Tak Sesuai Spesifikasi

Muliainfo.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Makassar, serta organisasi masyarakat seperti Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan dan Relawan Soelawesi Pejuang Amanah (Resopa). RDP yang dilangsungkan di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (31/7/2025), membahas sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan.

Isu utama yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah dugaan manipulasi data jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, serta masalah pembagian seragam sekolah gratis yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan tidak melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa penentuan domisili peserta didik dilakukan berdasarkan aplikasi resmi sesuai petunjuk teknis. Penilaian kedekatan domisili merupakan dasar utama penerimaan jalur afirmasi.

"Data domisili ditentukan berdasarkan sistem aplikasi. Ini untuk memastikan bahwa penerimaan dilakukan secara objektif, dengan data yang bisa diverifikasi langsung oleh sekolah maupun pihak berwenang," ujar Achi dalam forum tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa penambahan rombongan belajar (rombel) tidak dapat dilakukan sembarangan. Menurutnya, aturan dari Kementerian Pendidikan menetapkan sistem ‘cut off’ yang ketat, sehingga rekomendasi dari DPRD pun tidak bisa serta-merta dijalankan.

"Penambahan rombel tidak lagi diperbolehkan, sesuai ketentuan dari kementerian. Tahun lalu, lebih dari 1.400 siswa masuk lewat jalur solusi, yang justru mencederai sistem. Tahun ini kami ingin memastikan hal itu tidak terulang," tegas Achi.

Terkait program seragam gratis, Achi menyampaikan bahwa pihak sekolah dilarang menjual seragam, sesuai amanah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Ia memastikan Dinas Pendidikan terus melakukan quality control terhadap distribusi seragam.

"Jika ada laporan terkait kualitas seragam atau pungutan liar, kami harap masyarakat segera melaporkannya. Sekolah bukan tempat jual beli, melainkan tempat mendidik dan menciptakan siswa berkualitas," lanjutnya.

Namun, anggota DPRD Kota Makassar, Muhclis Misba, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak maksimalnya pelaksanaan program seragam gratis yang seharusnya membantu meringankan beban orang tua siswa.

"Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, namun realitanya seragam justru dibeli dari toko-toko tertentu dan bukan diproduksi oleh UMKM. Kalau seperti ini, nilai kemuliaan dari program tersebut dipertanyakan," ujarnya.

Kritik juga disampaikan oleh Bendahara Komisi D DPRD Makassar, Eshin Usami Nur Rahman, yang menilai jawaban Kadis Pendidikan tidak menjawab secara konkret terkait spesifikasi seragam dan sistem distribusinya.

"Jawaban yang disampaikan sangat normatif dan terkesan menghindar. Untuk program prioritas seperti ini, semua harus jelas dan transparan, tidak boleh abu-abu," tegas Eshin.

Sementara itu, Ketua Umum Resopa, Syarifuddin Borahima, mempertanyakan mengapa pelibatan UMKM lokal dalam pembuatan seragam tidak menjadi prioritas. Ia menilai bahwa program ini seharusnya sekaligus menjadi pengungkit ekonomi rakyat.

"UMKM kita tidak dilibatkan. Padahal mereka bisa diberdayakan untuk memproduksi seragam. Ini bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil," jelasnya.

Ia juga menyoroti kurangnya ruang bagi sekolah dalam menyusun tata tertib internal yang sesuai kebutuhan dan kondisi siswa di masing-masing wilayah. Menurutnya, kebijakan yang kaku justru membatasi kreativitas dan partisipasi sekolah.

"Kita perlu memberi ruang lebih kepada sekolah untuk mengatur dan menyesuaikan aturan internal mereka. Jangan hanya dibatasi dengan regulasi yang tidak mengakomodir realitas di lapangan," tambah Syarifuddin.

Dalam penutup RDP, DPRD Makassar berjanji akan mengawal dan mengevaluasi program-program pendidikan yang digulirkan Pemerintah Kota, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

RDP ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan kualitas layanan pendidikan, serta perlunya sinergi nyata antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Makassar.

Muh Yahya*

Stadion Untia : Icon Baru Makassar Siap Mengebrak Dunia Olahraga

Muliainfo.com, Makassar— Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun Stadion Untia sebagai fasilitas olahraga berstandar internasional. Dalam keterangannya pada Rabu (9/7), Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa proyek stadion tersebut kini menunjukkan titik terang dan terus dikebut penyelesaiannya.

“Stadion yang akan kami bangun secara bertahap ini akan menjadi fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat diakses masyarakat Makassar,” ujar Munafri.

Stadion yang dirancang berdiri di atas lahan seluas 6,3 hektare tersebut diproyeksikan menjadi ruang publik yang representatif, modern, dan mampu mendorong prestasi para pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Saat ini, Pemkot Makassar tengah fokus menyusun sejumlah dokumen penting seperti studi kelayakan, master plan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ditargetkan, seluruh dokumen teknis ini rampung pada akhir 2025. Setelahnya, tahap persiapan fisik akan dimulai pada 2026, dilanjutkan dengan konstruksi penuh pada 2027.

Legalitas tata ruang untuk pembangunan stadion juga tengah dalam proses finalisasi. Pemkot memastikan bahwa stadion ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat pertandingan, tetapi juga akan dilengkapi dengan sistem transportasi pendukung dan desain yang ramah komunitas.

“Kami ingin stadion ini menjadi lebih dari sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat interaksi masyarakat, tempat membangun semangat kebersamaan melalui olahraga,” tambahnya.

Lebih dari sekadar fasilitas olahraga, Stadion Untia diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Makassar. Keberadaannya diharapkan mampu memicu geliat ekonomi lokal, memperkuat identitas kota, serta membuka ruang kolaborasi antara komunitas olahraga dan masyarakat umum.

Diketahui, lokasi pembangunan di kawasan Untia dipilih karena strategis dan memiliki potensi pengembangan infrastruktur jangka panjang.

Harapannya, stadion ini bisa menjadi tuan rumah berbagai event olahraga berskala nasional hingga internasional, serta menjadi wadah pembinaan atlet-atlet muda dari Makassar dan sekitarnya.

Sambungnya, Pemkot Makassar berkomitmen menyelesaikan proyek ini secara transparan dan bertahap, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Ini bukti komitmen kami. Tahap demi tahap, Stadion Untia siap jadi ikon baru Kota Makassar!” pungkas Munafri.

Yahya*

PDAM Makassar Tingkatkan Semangat Kepedulian Melalui Kegiatan Kurban Idul Adha 2025

 

Muliainfo.com - Makassar, 7 Juni 2025 — PDAM Makassar kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dengan menggelar kegiatan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Sebanyak 12 ekor sapi kurban disembelih di kantor pusat PDAM Makassar sebagai bentuk nyata dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan Kurban untuk Masyarakat dan Panti Asuhan

Kegiatan kurban yang berlangsung di kantor pusat PDAM ini menyalurkan daging kurban kepada tenaga cleaning service, pekerja outsourcing, serta tiga panti asuhan yakni Panti Asuhan Nurrahma, Panti Asuhan Anak Bangsa, dan Panti Asuhan Al-Khaerat. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu serta mendukung kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.

Partisipasi Aktif Karyawan dan Pimpinan

Sebanyak 11 ekor sapi kurban berasal dari partisipasi sukarela karyawan PDAM Makassar, sementara satu ekor sapi lainnya merupakan sumbangan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad. Hal ini memperlihatkan semangat gotong royong dan solidaritas tinggi di lingkungan PDAM.

Makna Kurban: Lebih dari Sekadar Tradisi

Hamzah Ahmad menegaskan bahwa kegiatan kurban bukan hanya ritual tahunan, melainkan upaya membangun budaya kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di antara karyawan PDAM dan masyarakat luas. "Kurban adalah momen untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan meningkatkan rasa empati terhadap sesama," ujar Hamzah.

Dampak Positif untuk Masyarakat

Melalui kegiatan ini, PDAM Makassar berharap dapat menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi sekaligus mempererat hubungan antarwarga. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Dukungan dan Harapan ke Depan

Kegiatan kurban ini mendapat dukungan luas dari karyawan dan masyarakat setempat, yang menyambut baik langkah PDAM dalam membantu sesama. PDAM Makassar berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

Pesan dari Plt Direktur Utama

Hamzah Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kegiatan kurban ini dapat menjadi momentum bagi PDAM Makassar dan komunitas luas untuk terus bergerak maju dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Wali Kota Makassar Apresiasi Festival Kurban Bosowa Peduli, Penyaluran Hingga ke Gaza

 

Muliainfo, Makassar – Dalam semangat memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H, Bosowa Peduli kembali menunjukkan kiprah sosialnya lewat gelaran Festival Kurban 2025 yang digelar meriah di pelataran Masjid 48, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (6/6/2025).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Founder Bosowa Corporation Aksa Mahmud, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta CEO Bosowa Corporindo Subhan Aksa. Kehadiran mereka menegaskan dukungan kuat terhadap kegiatan sosial berskala besar ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Bosowa Peduli. Ia menyebut bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bosowa Peduli tidak hanya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Makassar, tapi juga menyalurkannya hingga ke Gaza, Palestina. Ini bukti empati yang luar biasa terhadap saudara-saudara kita yang tertindas," ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, Festival Kurban Bosowa Peduli bukan sekadar agenda tahunan, tapi menjadi simbol solidaritas dan kepedulian lintas batas. Ia berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berdampak luas.

Data dari Pemerintah Kota Makassar mencatat bahwa tahun ini telah dilakukan pemotongan 6.039 ekor sapi dan 412 ekor kambing yang tersebar di 15 kecamatan. Kurban dari Bosowa Peduli turut tercatat di Kecamatan Panakkukang sebagai bagian dari sinergi sosial.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengungkapkan rencana kerja sama strategis antara Pemkot Makassar dan Bosowa di bidang pendidikan. Ia menyambut baik rencana pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi anak-anak lorong yang putus sekolah, melalui Politeknik Bosowa.

“Kami siap berkolaborasi. Kalau Bosowa sediakan kuota 50, kami akan tambah 50 dari pemerintah kota. Ini bentuk komitmen kami mencerdaskan anak bangsa,” tegas Munafri.

Selain itu, ia turut mengingatkan pentingnya penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Appi menekankan agar pembagian daging kurban dilakukan menggunakan besek dari UMKM lokal, bukan plastik, sesuai dengan anjuran Kementerian Lingkungan Hidup.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan pelaksanaan Sholat Idul Adha berjamaah, dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Kurban oleh Bosowa Peduli. Suasana penuh kehangatan menyelimuti lokasi acara yang ramai dihadiri masyarakat.

Festival Kurban Bosowa Peduli 2025 sendiri dirancang sebagai perayaan kurban berskala besar dengan nuansa festival. Tak sekadar berbagi daging, acara ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan, gotong royong, serta solidaritas sosial.

Tahun ini, Bosowa Peduli menyalurkan total 98 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Penyaluran dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia, serta satu ekor sapi secara khusus dikirimkan untuk masyarakat Palestina melalui mitra kemanusiaan yang terpercaya.

Dengan kegiatan ini, Bosowa Peduli menunjukkan bahwa kurban bukan sekadar ritual ibadah tahunan, tetapi momentum penting untuk berbagi harapan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa empati—baik di tingkat lokal maupun internasional. (*)

Yahya*