Makassar Perkuat Diplomasi Internasional: Wali Kota Munafri Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Konjen AS di Surabaya

 

Muliainfo.com, Surabaya – Potensi Kota Makassar yang kian berkembang menjadi daya tarik tersendiri, tidak hanya bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga instansi dan mitra luar negeri. Momentum ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas jejaring dan menjajaki peluang kerja sama internasional.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan resmi ke Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, sebagai bagian dari diplomasi daerah yang bertujuan membuka peluang kolaborasi dengan negara sahabat, khususnya Amerika Serikat.

Pertemuan ini berlangsung di kediaman resmi Konsul Jenderal (Konjen) AS, Christopher Green, di kawasan elit Jl. Taman Golf C2, Surabaya, pada Selasa pagi (07/05), mulai pukul 09.45 hingga 11.15 WIB.

Sebagai satu-satunya Konsulat Jenderal AS di kawasan timur Indonesia, Kantor Konjen Surabaya memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah Amerika Serikat, termasuk dalam urusan pendidikan, kebudayaan, dan investasi.

Menurut Munafri, pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Konjen Christopher Green menyempatkan diri datang ke Makassar dalam rangka peresmian American Corner di Bikin Creative Hub, Nipah Mall, pada awal Februari 2025 lalu.

"Kunjungan ini adalah bagian dari silaturahmi diplomatik dan tindak lanjut dari berbagai peluang kerja sama yang sudah mulai dibahas sebelumnya," ujar Munafri, yang akrab disapa Appi, usai pertemuan.

Momen pertemuan ini sekaligus bersamaan dengan keikutsertaan Wali Kota Makassar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Surabaya.

Dalam perbincangan hangat namun serius tersebut, Appi menekankan pentingnya mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang strategis seperti sumber daya manusia, pendidikan, investasi, hingga sektor pariwisata yang menjadi andalan Makassar.

“Saya sampaikan bahwa Makassar memiliki potensi besar, baik di sektor bisnis maupun pariwisata. Ini yang ingin kita promosikan ke negara-negara sahabat, termasuk Amerika Serikat,” jelasnya.

Appi juga mengungkapkan bahwa salah satu poin penting yang dibahas adalah peluang beasiswa pendidikan dan fasilitasi investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modal di Kota Makassar.

“Kami mendorong agar ke depan ada program konkret, seperti beasiswa untuk pemuda Makassar dan penjajakan investasi di sektor teknologi maupun ekonomi kreatif,” tambahnya.

American Corner yang baru diresmikan di Nipah Mall Makassar disebut sebagai salah satu inisiatif unik, karena menjadi pusat interaksi budaya Amerika pertama yang berada di pusat perbelanjaan di kawasan Indonesia Timur.

Tempat tersebut dirancang untuk menjadi ruang kolaborasi, pertukaran ide, serta penguatan hubungan bilateral antar masyarakat kedua negara melalui kegiatan pendidikan, diskusi publik, hingga pelatihan teknologi.

"Kami ingin progres kerja sama ini tidak berhenti pada simbol semata, tapi berjalan secara konkret dan saling menguntungkan. Apalagi saat ini Makassar sedang giat-giatnya membangun," ucap Appi dengan optimisme.

Dalam kunjungan itu, Appi tidak sendiri. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, Helmy Budiman, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, serta tim ahli dan transisi Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk aktif dalam diplomasi luar negeri dan menjadikan kota ini sebagai pemain utama dalam jejaring kota-kota dunia yang progresif dan terbuka.

Dengan langkah strategis ini, Makassar diharapkan semakin dikenal di kancah internasional sebagai kota dengan potensi investasi, budaya, dan pendidikan yang menjanjikan.

Yahya*

MBG sebagai Investasi Generasi Emas: Wali Kota Appi Siap Gerakkan UMKM dan Kurangi Stunting

Muliainfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikan Appi dalam rapat koordinasi virtual bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5/2025). Menurutnya, MBG bukan hanya menjamin gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal.  

Appi menyatakan, Pemkot Makassar siap memfasilitasi lokasi dan memanfaatkan aset daerah sebagai dapur produksi MBG. 

“Program ini menjadi momentum untuk memberdayakan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian. Kami tidak setengah-setengah dalam menyukseskannya,” tegasnya. Ia menambahkan, kolaborasi dengan pelaku usaha kecil akan menjadi kunci keberlanjutan program.  

Selain Itu:, Wali Kota Appi menjelaskan, kesiapan Makassar meliputi penyediaan infrastruktur pendukung, seperti gedung daerah tidak terpakai yang akan dialihfungsikan sebagai pusat pengolahan makanan. 

“Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kami juga mengurangi biaya logistik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya. Appi menekankan, langkah ini sejalan dengan visi BGN untuk menciptakan sistem ketahanan pangan berbasis komunitas.  

Dalam rapat tersebut, Appi menyampaikan harapannya agar program MBG bisa menjadi model nasional yang berdampak jangka panjang. 

“Kami ingin anak-anak Makassar tumbuh sehat dan berprestasi, sementara UMKM tumbuh melalui pasokan bahan baku lokal seperti ikan, sayur, dan beras asli Sulawesi Selatan,”imbuhnya.

Sambungnya. Ia meyakini, kombinasi antara kepedulian gizi dan pemberdayaan ekonomi akan menciptakan multiplier effect bagi kesejahteraan warga.  

"Kerja sama dengan BGN akan difokuskan pada pendataan anak penerima manfaat, pelatihan pengelola dapur MBG, serta pemantauan kualitas gizi.," ucap Appi.

Wali Kota Appi menegaskan, Pemkot akan berdiri di barisan depan untuk memastikan program ini tepat sasaran. Ini investasi kita untuk generasi emas Makassar. Tidak ada ruang untuk gagal.

"Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota, program MBG diharapkan tidak hanya mengurangi angka stunting, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang inklusif di Makassar.," tutup Appi.

Yahya*

Wali Kota Munafri Terima Kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Bahas Kerjasama Berbagai Sektor

 

Muliainfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, H.E. Olivier Zehnder, di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (6/5/2025).

Munafri yang juga Konsulat Kehormatan Republik Kroasia untuk Indonesia di Makassar itu. Menjamu perwakilan Swiss menu khas Makassar.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Munafri mengatakan Makassar-Swiss melihat ada peluang kerja sama yang dapat dilaksanakan guna menjalin kemitraan yang lebih erat antara (Makassar dan Swiss).

"Pemerintah Kota Makassar menyambut baik potensi kerja sama berbagai hal dengan Swiss.  Kalau berminat kita akan bangun kerja sama," jelas Munafri usai menjamu perwakilan negara Swiss.

Ia menyadari pentingnya membangun hubungan persahabatan yang kuat melalui kerja sama untuk menjajaki setiap peluang yang ada untuk memperdalam kolaborasi ini. 

Diharapkan, kerja sama akan memberikan landasan yang kuat bagi Makassar dan Swiss untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam berbagai bidang.

Politisi Golkar itu mengakui, kunjungan perwakilan Swiss ini menjadi ajang eksplorasi potensi kolaborasi multisektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga lapangan kerja.

"Di Makassar, kita berharap ada dukungan dari pihak Swiss terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja," tuturnya. 

"Ini yang terus kami maksimalkan untuk memberikan dampak baik bagi masyarakat," tambah mntan Bos PSM itu.

Menurut Munafri, tidak ada penawaran konkrit dalam pertemuan ini. Namun, kedua pihak sepakat membuka ruang kerja sama jika ada sektor yang bisa digarap bersama, terutama melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

"Pihak Swiss mereka berharap ada peran dari sektor privat yang bisa kita support sama-sama. Kalau ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama, ayo. Kami terbuka untuk kolaborasi," jelas Appi.

Meski pembangunan infrastruktur seperti stadion bukan fokus kerja sama, Pemerintah Swiss menunjukkan minat pada bidang edukasi dan hospitality. 

Hal ini membuka peluang kerja sama di sektor pariwisata, mengingat Swiss dikenal sebagai destinasi wisata dunia.

"Saya juga tawarkan kalau mereka mau lihat potensi pulau-pulau di Makassar. Mereka tertarik dan akan menyampaikan ke para pengusaha di sana. Kalau ada ketertarikan, kita siap bangun kerja sama," tutup Munafri.

Diketahui,  hadir dalam pertemuan ini. H.E. Olivier Zehnder (Ambassador of Switzerland to Indonesia), Violette Ruppanner (Head of Economic Cooperation and Development, SECO Indonesia), Lia Ferrini (Program Manager for Trade Promotion, SECO Berne).

Kemudian, Muhammad Halil Rahim (National Program Officer, SECO Indonesia), Julia Pupella (Honorary Consul of Switzerland in Makassar), Daniel Weibel (Program Manager Swiss Skills for Competitiveness, Swisscontact).

Serta, Thomas Gross (Consultant, Renewable Energy Skills Development Program, Lecturer at Zurich University of Applied Science, dan 2 orang asisten dari SECO/Swiss contact indonesia.

Yahya*

Munafri Tegaskan Komitmen Pemkot Makassar Kolaborasi dengan Buruh

Muliainfo.com, Makassar,- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah kota dan serikat buruh.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar akan terus memberikan dukungan di dalam merespons aspirasi dan kebutuhan para buruh.

"Apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari saudara-saudara serikat buruh, tentu kami pemerintah kota memberikan respon yang sangat maksimal," kata Munafri, saat menghadiri Ramah Tamah Peringatan May Day 2025, di Hotel Sheraton Makassar, Senin (5/5/2025) malam.

Kegiatan yang dihadiri ratusan buruh ini mengusung tema 'May Day Is Collaboration Day". Ia mengajak para pengusaha untuk membangun komunikasi serta menjaga hubungan baik dengan para buruh.

Menurutnya, persoalan kerap timbul ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam merespons aspirasi dari serikat pekerja.

Sehingga, kata wali kota yang akrab disapa Appi, ketika persoalan muncul, hal itu akan dibicarakan untuk mencapai kesepakatan bersama.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman buruh, memberikan usulan kepada mereka bahwa persoalan-persoalan ini kita bicarakan setiap bulannya, kita duduk bersama," jelas Appi.

Berbagai persoalan yang disampaikan buruh setiap bulan merupakan upaya bersama untuk meminimalkan masalah dan mencari solusi atas setiap kendala yang dihadapi.

Appi menegaskan pemerintah kota siap memberikan dukungan dan menjadi tuan rumah sekaligus fasilitator dalam pertemuan rutin bulanan bersama kaum buruh.

"Supaya apa? Ada persoalan lagi, kita evaluasi bulan depannya kita hilangkan lagi, kita evaluasi lagi. Jadi, 1 Mei 2026 kita tinggal merayakannya dengan duduk dan makan-makan secara bersama-sama," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Karena itu, kebersamaan antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah kota harus terjalin melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.

Karena itu, para pengusaha diharapkan mampu merespons persoalan yang ada, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk menjembatani dan mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi serikat buruh.

"Saya berharap apa yang menjadi perhatian bersama rekan-rekan serikat ini harus direspons dengan baik, masukan, saran, aspirasi, untuk kehidupan mereka," tutup Appi.

Yahya*

Makassar Diproyeksikan Jadi Role Model Pengelolaan Sampah Berbasis Energi di Sulsel

Muliainfo.com, Makassar– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong terwujudnya Kota Makassar sebagai perwakilan daerah dalam program percontohan pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam memanfaatkan limbah menjadi sumber daya yang bernilai guna tinggi.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan Makassar untuk menjadi salah satu kota percontohan penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), sebuah sistem pengolahan sampah yang mampu mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif.

“Pak Wali Kota, insya Allah Makassar akan menjadi salah satu daerah unggulan dalam program pengelolaan sampah berbasis RDF. Kami sudah lakukan uji coba di Kabupaten Pangkep,” ujar Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).

Teknologi RDF merupakan metode yang mengolah sampah menjadi bahan bakar setara batu bara, yang selanjutnya bisa digunakan oleh industri seperti pabrik semen. Ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional.

Proses RDF dilakukan dengan cara mengeringkan sampah guna menurunkan kadar airnya dan meningkatkan nilai kalor, sehingga hasil akhirnya bisa dibakar dan menghasilkan energi.

Menurut Andi Sudirman, program ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Pusat dalam mengembangkan Clean Energy System berbasis infrastruktur. Gagasan tersebut juga telah dibahas bersama Kementerian terkait dan mendapat dukungan untuk diterapkan secara luas di beberapa kota besar.

“Kami berharap Makassar dapat masuk sebagai kota percontohan nasional bersama kota-kota lain. Kalau nanti ada kota yang jadi model pengembangan, semoga Makassar bisa jadi salah satunya,” tambahnya.

Isu persampahan memang menjadi tantangan serius di kota-kota besar, termasuk Makassar yang terus berkembang pesat. Volume sampah yang terus meningkat memerlukan sistem pengelolaan yang cerdas dan berkelanjutan.

Gubernur mengingatkan bahwa masalah lingkungan tidak bisa dianggap remeh. Ia menekankan agar Pemerintah Kota Makassar memberikan perhatian serius terhadap solusi pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Isu lingkungan ini penting, Pak Wali. Penduduk terus bertambah, sampah pun ikut meningkat. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, akan jadi masalah besar. Kita tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada dampaknya,” tegasnya.

Keberadaan RDF diharapkan menjadi solusi konkret yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknologi ini dianggap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, RDF juga dapat menjadi peluang bisnis baru dalam sektor energi terbarukan. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah yang sebelumnya menjadi beban, kini bisa menjadi berkah bagi pembangunan kota.

Menurut data Pemprov, saat ini terdapat sekitar 26 hektar lahan di TPA Antang yang bisa dimanfaatkan untuk proyek RDF. Potensi kebutuhan sampah harian untuk proses ini mencapai minimal 1.200 ton.

“Untuk menjalankan RDF secara optimal, kita butuh minimal 900 ton sampah. Sisanya 300 ton diperlukan untuk penguatan alat dan operasional. Estimasi biaya pengadaan alat mencapai lebih dari Rp10 miliar,” ungkapnya.

Gubernur meyakini bahwa investasi ini sebanding dengan dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat. RDF diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di Makassar.

“Ini solusi besar untuk kota besar seperti Makassar. Kalau kita bisa jalankan ini dengan baik, maka ke depan, Makassar bisa menjadi pelopor pengelolaan sampah modern di Indonesia,” tutup Andi Sudirman.

Yahya*

Losari Harus Berbenah! Munafri Soroti Pentingnya Pengalaman Wisata yang Berkesan

 

Muliaimfo.com, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan pemerintah harus memiliki dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar pertunjukan yang mengesankan dari luar, namun harus memberikan hasil konkret.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Dinas Pariwisata Kota Makassar yang digelar di Kantor Balai Kota, Senin (5/5/2025), Munafri menyampaikan harapannya agar kebijakan pemerintahan mencerminkan wajah asli Kota Makassar.

"Saya tidak ingin hanya melihat program yang mengesankan dari luar, tetapi harus jelas dampaknya kepada masyarakat. Harus bisa diukur efek terhadap ekonomi," tegasnya di hadapan para pejabat OPD.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga menyoroti gaya pendekatan pembangunan yang terlalu seremoni-sentris. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong kreativitas warga, bukan justru menghambat dengan terlalu banyak intervensi formalitas.

"Pemerintah bukan event organizer. Kalau masyarakat punya ide dan ingin berbuat, biarkan mereka berkreasi. Tugas kita mendukung, bukan mengambil alih," ujarnya lugas.

Munafri kemudian mengalihkan perhatian pada kondisi kawasan wisata andalan Makassar, yakni Anjungan Pantai Losari. Ia menyampaikan rasa kecewanya karena kawasan tersebut belum memberikan nilai tambah yang layak sebagai ikon kota.

"Losari ini jantung kota. Semua orang datang ke Makassar pasti ke Losari. Tapi apa yang mereka temui? Penjual kaus kaki tiga sepuluh ribu? Bukan itu yang kita harapkan," sindirnya.

Ia ingin Losari menjadi etalase kota yang menggambarkan identitas Makassar secara utuh—baik dari sisi budaya, kreativitas, maupun kualitas layanan wisata. Untuk itu, ia menilai perlu adanya konsep besar yang lebih visioner dan berkelanjutan.

Wali Kota juga menyoroti perencanaan anggaran yang harus disertai dengan skema pemeliharaan jangka panjang. Ia mencontohkan kapal wisata Phinisi yang dibangun sebagai daya tarik, namun mempertanyakan apakah sudah ada strategi perawatannya.

"Kalau tidak mampu, bicarakan. Kita bisa alihkan ke dinas lain agar tetap bisa berjalan," tambahnya.

Dalam ranah manajemen pemerintahan, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemkot untuk mengesampingkan ego sektoral. Menurutnya, keberhasilan satu OPD adalah bagian dari keberhasilan kolektif pemerintah kota.

"Jangan ada yang merasa programnya paling penting. Kita satu tim. Harus saling mendukung, bukan bersaing dalam diam," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, agar program-program strategis tidak jalan sendiri-sendiri dan bisa saling menopang. Ia menyebut tata kelola modern tidak bisa dilepaskan dari sinergi.

"Kita bukan institusi otonom yang bisa bekerja sendiri. Harus sesuai norma, kaidah, dan peraturan," katanya.

Wali Kota Munafri juga menekankan agar kebijakan tidak hanya menyentuh kawasan elit atau pusat kota saja, tetapi juga menjangkau potensi besar di wilayah pinggiran yang selama ini luput dari perhatian.

Ia memberi contoh wilayah seperti Ujung Tanah dan Jalan Titang yang memiliki keunikan budaya dan kuliner khas yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.

"Saya ingin program yang benar-benar membumi. Kita semua tahu, kalau ke Makassar, pasti ke Losari. Tapi apakah Losari sudah memberikan kesan yang baik? Ini yang akan kita evaluasi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, M Roem memaparkan sejumlah program unggulan sebagai tindak lanjut dari arahan Wali Kota. Program tersebut menyasar sektor ekonomi kreatif hingga ekowisata pesisir.

"Di program pertama kami fokus membuka lapangan kerja di industri kreatif, kemudian pengembangan Makassar Creative Hub, serta pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir pulau," jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan pembangunan pariwisata tidak hanya terpaku pada pemungutan retribusi di kawasan Losari. Perlu ada optimalisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan yang terintegrasi dengan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Karena Bapenda juga bagian penting dari aktivasi industri pariwisata, khususnya dalam pengelolaan restoran sebagai bagian dari ekosistem wisata kota," katanya.

Dengan visi kuat dari Wali Kota dan dukungan teknis dari Dinas Pariwisata, diharapkan Kota Makassar mampu melahirkan wajah baru dalam pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat.

Program-program ke depan dirancang agar tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek, tetapi juga menghadirkan transformasi berkelanjutan yang bisa mengangkat ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas kota.

Yahya*

Appi-Aliyah Fokus Bangun Pulau: Efisiensi Anggaran untuk Pemerataan Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah pesisir dan kepulauan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang akan menjadi fokus utama, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diusung Appi-Aliyah.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, yang selama ini terpinggirkan, bisa menikmati hasil pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan hal ini saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).

"Pelaksanaan Musrenbang di ruang terbuka seperti Karebosi ini adalah simbol keterbukaan dan efisiensi. Ini menunjukkan kami serius menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat," ujar Munafri.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Makassar.

Munafri menambahkan bahwa efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Menurutnya, efisiensi bukan semata soal pemotongan anggaran, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik dan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kita ingin membumikan Musrenbang agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, tapi turut menentukan arah pembangunan kotanya," tegasnya.

Dalam forum Musrenbang ini, masyarakat dari berbagai wilayah berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi, khususnya dari daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau di Makassar.

Munafri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung, kondisi infrastruktur di beberapa pulau masih jauh dari layak, baik dari aspek listrik, air bersih, maupun akses transportasi.

Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah minimnya pasokan listrik di wilayah kepulauan, yang hanya menyala selama 3 hingga 4 jam per hari.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Tahun 2025 kami bertekad mengalokasikan anggaran lebih besar untuk wilayah kepulauan," katanya.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di pulau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Pemerintah Kota Makassar akan merealokasi belanja yang tidak prioritas untuk mendukung pembangunan di wilayah pesisir dan pulau, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong produktivitas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, program pembangunan lima tahun ke depan juga mencakup peningkatan konektivitas antara daratan dan kepulauan, agar mobilitas dan distribusi ekonomi lebih lancar.

Appi juga menyebut bahwa pembangunan manusia juga menjadi prioritas, melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan dasar lainnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Setiap warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan," tegasnya.

Munafri juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.

Ia menyoroti pentingnya sinergi untuk mengatasi persoalan besar seperti banjir, kemacetan, hingga ketimpangan sosial yang masih menghantui kota ini.

Dalam visi besarnya, RPJMD Kota Makassar akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai kota gerbang Indonesia Timur dan penyangga Ibu Kota Nusantara, Makassar punya tanggung jawab besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Makassar harus berkontribusi melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan sosial-lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Munafri.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyingkirkan ego sektoral dan menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama dalam menyusun program kerja.

"RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi arah masa depan Makassar. Harus dirancang bersama, dijalankan bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga kota," pungkasnya.

Yahya*