MULIAINFO ++ MAKASSAR -- Makassar belum pernah separah ini. Sejak Jumat 5 September 2026, seluruh SPBU berubah fungsi. Dari tempat pelayanan publik jadi arena gladiator. Dari Pettarani, Urip, Perintis, sampai Hertasning dan Antang, semua titik dipadati. Motor, mobil, truk, bahkan gerobak dorong ikut antre. Yang biasanya isi BBM 10 menit, kini habis 5 jam. Guru telat ngajar. Karyawan kena SP. Ibu-ibu batal ke pasar. Ini bukan sekadar langka BBM. Ini kelumpuhan sistem.
Solar dan Pertalite Langka Bersamaan: Ekonomi Diputus Napasnya
Roda logistik dan rakyat kecil sama-sama dicekik_
Ini bukan krisis Solar saja. Ini krisis Pertalite juga. Solar mati, maka truk sembako tidak jalan. Harga beras, telur, sayur langsung naik. Pertalite mati, maka ojol tidak narik, angkot potong rit, anak sekolah tidak ada yang antar. UMKM yang andalkan motor untuk COD ikut gulung tikar. Pemerintah bilang "stok aman". Tapi yang aman cuma omongan di kantor. Di lapangan, yang aman hanya mafia yang main jeriken dan pelangsir yang tertawa.
Martabat warga diinjak antrean_
Coba datang ke SPBU jam 4 subuh. Pemandangannya seperti kamp pengungsian. Ada tikar, kursi plastik, termos, bahkan kompor portable. Anak SD kerjakan PR di jok belakang. Ibu menyusui sambil antre. Bapak-bapak tidur di atas motor. Lansia pingsan karena panas dan dehidrasi. Petugas SPBU diteriaki, dituduh main mata. Negara hadir? Hanya lewat spanduk "Antre Tertib". Padahal yang tidak tertib adalah sistemnya.
Antrean bukan lagi di dalam SPBU. Dia sudah keluar, makan bahu jalan, makan lajur. Pettarani macet dari jam 6 pagi sampai malam. Urip Sumoharjo kendaraan mengular 300 meter. Perintis ambulans tidak bisa lewat. Kerugian ekonomi karena kemacetan dan waktu terbuang ditaksir miliaran per hari. Tapi tidak ada Dishub yang turun. Tidak ada DPRD yang berdiri. Rakyat disuruh "sabar", sementara waktu, bensin, dan gaji mereka dicuri antrean setiap hari.
Wong Cilik Paling Terpukul: Yang Kaya Bisa Titip, Yang Miskin Harus Antre"
Krisis ini tidak adil_
Coba tanya ojol. 4 jam habis untuk antre, bukan narik. Dari Rp200 ribu/hari jadi Rp90 ribu. Tanya sopir angkot. Dari 8 rit jadi 4 rit karena takut kehabisan solar di tengah jalan. Tanya pedagang Pasar Terong. Ongkos kirim naik 30%. Harga naik semua. Sementara orang kaya? Tinggal suruh supir. Atau beli eceran Rp18 ribu/liter. Subsidi yang harusnya untuk rakyat kecil, kini paling menyiksa rakyat kecil. Di mana peran negara mengawal keadilan?
Klaim "Stok Aman" Bertentangan Fakta: Siang Hari SPBU Sudah Tutup.
Data kantor vs realita jalanan_
Pjs Area Manager Pertamina bilang: penyaluran naik 10-15%. 25 SPBU buka 24 jam. Mobil tangki ditambah. Kedengarannya hebat. Tapi faktanya? Jam 11 siang papan "Solar Habis" dan "Pertalite Habis" sudah berdiri. Warga datang dari Gowa, Maros, Takalar, pulang dengan tangki kosong. Kalau stok aman, kenapa tutup siang? Kalau distribusi lancar, kenapa antre tidak pernah putus? Jangan jadikan statistik untuk menutupi penderitaan.
Rakyat Dijadikan Kambing Hitam: Salahkan Panic Buying"
Gagal urus, lalu salahkan korban_
Alasan klasik keluar lagi: panic buying. Pertamina bilang warga panik karena video viral. "Yang biasa isi 100 ribu jadi 300 ribu". Seolah-olah rakyat yang salah karena takut. Padahal kepanikan itu lahir dari pengalaman. Pengalaman antre 5 jam lalu zonk. Pengalaman datang siang pasti kosong. Negara gagal menjamin, lalu menyalahkan rakyat yang bereaksi. Itu sama saja dokter menyalahkan pasien karena demam.
Lonjakan Konsumsi Mencurigakan: Ada Apa dengan 14,6%"
"Data Pertamina justru telanjangkan mafia_
Pertamina sendiri yang buka data. Konsumsi Solar JBT Agustus 2026 naik 14,6% dibanding Mei. Pertalite naik 7,6%. Pertanyaannya: naik untuk apa? Tidak ada panen raya. Tidak ada proyek infrastruktur besar. Tidak ada bencana. Pemprov Sulsel langsung curiga. Indikasinya jelas: pelangsiran, penimbunan, dan BBM subsidi bocor ke industri. Ada truk perusahaan yang isi di SPBU umum. Ada jeriken bertumpuk di belakang ruko. Lonjakan ini bukan karena rakyat boros. Ini karena pengawasan dibiarkan bolong.
5 Aturan Darurat Tanpa Gigi: Bagus di Kertas, Mati di Lapangan
Satgas tanpa personil sama dengan wacana_
Panik, Pemprov keluarkan 5 aturan: 1. Ganjil-genap isi BBM. 2. Maksimal isi 1 bar. 3. Truk besar wajib malam. 4. 25 SPBU wajib 24 jam. 5. Bentuk Satgas pengawasan. Semua bagus. Tapi siapa yang jaga? Dishub kekurangan orang. Polisi fokus pengamanan lain. Tanpa DPRD yang turun memantau, aturan ini hanya jadi pengumuman. SPBU tetap buka tutup seenaknya. Calo jeriken tetap berkeliaran. Aturan tanpa eksekusi di lapangan sama dengan kertas kosong.
Pendidikan Jadi Korban: PJJ Karena Orang Tua Antre BBM
_Anak-anak dikorbankan karena negara gagal_
Tanggal 12/9/2026 Pemkot Makassar menyerah. Wali Kota Munafri umumkan PJJ untuk PAUD, SD, SMP. Alasannya sederhana dan menyakitkan: orang tua terjebak 4-5 jam di SPBU saat jam antar jemput. Jalan macet. Anak tidak aman di jalan. Bayangkan, pendidikan harus dikorbankan karena BBM. Ini tamparan keras. Sidak Appi ke Pertamina patut diapresiasi. Tapi satu orang tidak bisa lawan sistem. Kota sebesar Makassar butuh seluruh unsur pemerintah bergerak, termasuk 50 anggota DPRD.
Butuh pasukan, bukan pahlawan tunggal_
Appi sudah turun. Ia bentak SPBU, tuntut tambah operator, aktifkan semua nozzle, atur jadwal truk. Bagus. Tapi Appi cuma punya 24 jam dan 2 tangan. Sementara SPBU di Makassar Raya hampir 100 titik. Kalau hanya Pemkot yang jalan, maka hari ini SPBU A dibenahi, besok SPBU B kumat lagi. Di sinilah DPRD wajib masuk. Bagi 50 anggota jadi 10 tim. Satu tim 5 orang. Seminggu semua titik bisa disapu. Itu baru kerja kolektif.
DPRD punya 3 senjata: hak pengawasan, hak anggaran, hak interpelasi. Tapi saat rakyat antre seminggu, ke mana? RDP baru digelar 11/9/2026. Itu 6 hari setelah krisis. Datang, duduk, dengar penjelasan Pertamina 2 jam, lalu pulang. Tidak ada sidak. Tidak ada laporan lapangan. Rakyat butuh anggota dewan di depan nozzle jam 5 subuh, bukan di ruang rapat dengan teh dan kue. Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel kalau sudah ada demo.
Hasil RDP Komisi B: minta data transparan, bentuk posko pengaduan, evaluasi penyaluran. Semua benar. Tapi semua telat. Sementara di luar, ibu-ibu masih bawa jeriken. Ojol masih rugi. Sekolah masih PJJ. RDP tanpa turun lapangan itu seperti dokter yang mendiagnosis lewat telepon. Pasiennya tetap mati. Rakyat tidak butuh risalah rapat. Rakyat butuh SPBU yang buka dan BBM yang ada.
Selama ini polanya selalu begitu. Ada masalah → mahasiswa orasi → viral → baru DPRD muncul kasih pernyataan. Itu memalukan. Wakil rakyat harus jadi garda terdepan. Datang ke SPBU jam 5 subuh. Lihat siapa yang antre. Lihat siapa yang main jeriken. Siarkan live. Tegur manajer. Panggil polisi kalau ada pelanggaran. Jangan tunggu ada mahasiswa bakar ban baru ikut-ikutan. Rakyat akan bertanya: "lalu fungsi kami pilih kalian apa?"
Mau tahu kenapa antre panjang? Datang dan hitung. 6 nozzle tapi operator cuma 2. Itu biang kemacetan. Mau tahu ada pelangsir? Intip belakang SPBU jam 10 malam. Ada jeriken 35 liter bertumpuk. Itu biang kebocoran. Mau tahu mobil tangki telat? Kawal dari depot. Data di atas kertas bisa direkayasa. Grafik bisa dipercantik. Tapi video warga antre 300 meter tidak bisa bohong. Itu kerja pengawasan yang sesungguhnya.
Lihat SPBU nakal? Langsung panggil pengawas Pertamina. Lihat calo jeriken? Seret ke Polsek terdekat. Lihat operator lelet? Perintahkan tambah. Lihat truk perusahaan isi di jalur umum? Foto dan laporkan. DPRD punya kewenangan itu. Rakyat sudah muak dengan kata "kami mendesak" dan "kami menyesalkan". Yang mereka butuh: tindakan. Kalau perlu, anggota dewan yang berdiri jaga antrean. Biar rakyat tahu ada yang membela.
Ketua Komisi B benar minta data per SPBU. Tapi data bisa diedit. Grafik bisa diperbagus. Yang tidak bisa bohong adalah antrean 300 meter dan papan "BBM Habis" jam 12 siang. Karena itu DPRD harus turun. Bawa HP. Foto. Video. Hitung mobil tangki. Catat jam datang dan jam habis. Viralkan. Biar publik tahu mana SPBU yang benar bekerja dan mana yang main-main.
Ide posko pengaduan di kantor DPRD bagus. Tapi warga yang antre 5 jam tidak sempat ke kantor. Solusinya dibalik. DPRD yang datang ke SPBU. Bikin jadwal piket harian. 5 anggota per hari keliling. Pakai rompi. Bawa surat tugas. Catat masalah dan selesaikan di tempat. Itu baru namanya turun ke konstituen. Bukan nunggu konstituen datang sambil menangis.
"Jangan Kalah Cepat dari Mahasiswa: Rebut Kepercayaan Rakyat"
Kalau telat, jangan salahkan kalau rakyat tidak percaya lagi_
Aliansi mahasiswa dan ojol sudah ancam turun jalan. Jika DPRD masih rapat, maka yang disorot media dan dipuji rakyat adalah mahasiswa. Padahal gaji, tunjangan, dan fasilitas DPRD dibayar dari pajak rakyat. Masa kalah gerak dengan anak kuliah? Ini soal wibawa. Ini soal kepercayaan. Turun sekarang. Tunjukkan bahwa wakil rakyat masih ada dan masih bekerja. Sebelum terlambat dan rakyat tidak lagi percaya.
Setiap liter Pertalite Rp10.000 dan Solar Rp6.800 itu ada uang pajak rakyat di dalamnya. Ada potongan gaji buruh, ada setoran ojol, ada PPN dari dagangan pedagang. Kalau BBM itu bocor ke industri, ke tambang, ke penimbun jeriken, artinya ada pencurian uang rakyat yang terang-terangan. Mengawasi kebocoran itu bukan tugas relawan. Itu tugas konstitusional DPRD. Kalau DPRD diam melihat subsidi dikorup, maka DPRD ikut menandatangani surat kemiskinan rakyat.
Selama ini skenario selalu sama: ada krisis → rakyat menjerit → viral di media → mahasiswa turun → baru DPRD keluar kasih pernyataan "kami menyesalkan". Cukup. Rakyat sudah hafal. Kali ini DPRD harus membalik. Jadi pihak pertama yang ke SPBU. Jadi pihak pertama yang memanggil Pertamina. Jadi pihak pertama yang menekan. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau nanti yang dipercaya justru mahasiswa dan ormas, bukan wakil yang dipilih 5 tahun sekali.
Turun ke SPBU tidak butuh anggaran miliaran. Tidak perlu mobil dinas. Tidak perlu dana reses. Cukup pakai kemeja biasa, sepatu, dan surat tugas. Datang jam 5 subuh. Tanya ke tukang ojek. Tanya ke ibu-ibu. Catat nama SPBU yang nakal. Kalau ada yang mengancam, itu tandanya anda menyentuh sarang. Kalau ada yang memuji, itu tandanya anda bekerja. Nyali inilah yang membedakan anggota dewan terhormat dengan anggota dewan yang hanya terhormat di pelantikan.
"Stok ada di depot tapi tidak sampai ke rakyat itu zolim". Maka buktikan. Jangan hanya sidak SPBU di Pettarani dan Urip. Sapu juga SPBU di perbatasan Gowa, Maros, Takalar. Di Sungguminasa, Moncongloe, Daya, hingga Biringkanaya. Di situlah pelangsir dan truk industri biasa main. Kawal mobil tangki dari depot ke seluruh SPBU se-Makassar raya. Pastikan tidak ada yang "disunat" di tengah jalan.
Rakyat sudah muak dengar kata "kami akan mengkaji", "kami akan mengevaluasi", "kami akan membentuk tim". Yang rakyat butuh sekarang: lihat anggota dewan berkeringat di bawah matahari. Lihat anggota dewan adu argumen dengan manajer SPBU. Lihat anggota dewan menenangkan warga yang emosinya meledak. Lepas jas. Gulung lengan baju. Tinggalkan PowerPoint. Karena krisis tidak bisa diselesaikan dengan slide presentasi. Krisis diselesaikan dengan kehadiran.
"BBM Boleh Langka. Tanggung Jawab Jangan Pernah Langka"
Catatan sejarah untuk DPRD Makassar_
Krisis ini akan berlalu. Antrean akan habis. Harga akan normal lagi. Tapi sejarah akan mencatat siapa yang bekerja dan siapa yang bersembunyi. Jika DPRD Kota Makassar memilih tetap rapat di ruangan ber-AC sementara rakyat antre 5 jam, maka 5 tahun ke depan itu akan jadi bumerang.
*Maka untuk terakhir kalinya: DPRD Kota Makassar, turunlah ke SPBU sekarang. Sebelum rakyat yang turun ke jalan dan tidak lagi percaya kepada anda.
