HUT RI ke-80 di Makassar, Upacara Khidmat di Karebosi Jadi Momentum Persatuan

 

Muliainfo.com, Makassar – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani, Minggu pagi (17/08/2025). Suasana penuh penghormatan menyelimuti lapangan yang menjadi pusat kegiatan upacara bendera setiap momentum bersejarah bangsa.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin jalannya upacara sebagai inspektur. Upacara tersebut diikuti jajaran pemerintah kota, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelajar yang hadir dengan penuh semangat kebangsaan.

Kehadiran sejumlah mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar turut menambah kekhidmatan acara. Di antaranya, Ilham Arief Sirajuddin yang juga suami Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta tokoh lain seperti Andi Herry Iskandar, Syamsu Rijal, dan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Kota Makassar seperti Ibrahim Saleh dan M. Ansha juga terlihat di barisan undangan. Hal ini menunjukkan kebersamaan lintas generasi pemimpin dalam memperingati hari bersejarah bangsa.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara kali ini digelar sederhana. Tidak ada atraksi, parade budaya, maupun penampilan adat. Seluruh prosesi berlangsung sesuai protap dari Sekretariat Negara.

Meski sederhana, upacara tetap berjalan penuh khidmat. Para pejabat hadir mengenakan jas resmi, camat dan lurah memakai pakaian dinas upacara (PDU), sedangkan para ASN kompak berseragam Korpri.

Suasana semakin anggun dengan kehadiran Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran PKK kecamatan dan kelurahan. Mereka tampil serasi dalam balutan kebaya merah putih, menambah nuansa sakral di Lapangan Karebosi.

Rangkaian upacara dimulai dari pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Momen ini menjadi pengingat akan jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa.

Sebagai penutup, penampilan aubade dari pelajar SMP se-Kota Makassar dengan seragam putih biru mengiringi suasana penuh kebanggaan. Meski sederhana, penampilan itu berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi peserta upacara.

Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa peringatan HUT RI bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun Makassar. “Yang paling penting adalah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan walafiat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya adalah terbebasnya masyarakat dari berbagai persoalan sosial. Pemerintah, kata Munafri, hadir memberikan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat merasakan arti penting pembangunan.

“Makna kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka dari permasalahan sosial yang ada. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pemerintah jadi sesuatu yang penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Munafri menutup pesannya dengan menyebut bahwa kado terbaik bagi Kemerdekaan RI ke-80 adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang diyakini mampu membawa Makassar lebih unggul, mulia, dan maju menuju Indonesia Emas 2045.

Red*

Wali Kota Makassar Tegaskan Perang terhadap Korupsi di Sekolah: “Jangan Jadikan Pendidikan Ladang Bisnis”

 

Muliainfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Pesan tegas ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi bagi 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar di Aula BBPMP Sulsel, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif. Hadir sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, yang memaparkan strategi pencegahan korupsi di sekolah.

Dalam sambutannya, Munafri memberikan peringatan keras kepada para kepala sekolah agar tidak memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. “Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah, khususnya SD dan SMP, bukan tempat bisnis,” tegasnya.

Ia mengungkap, laporan terkait praktik pengadaan buku, pembelian seragam, hingga penerimaan murid baru yang tidak sesuai prosedur kerap diterima Dinas Pendidikan. Menurutnya, pola tersebut adalah upaya melegalkan bisnis di sekolah yang jelas-jelas mencederai integritas.

Munafri mengingatkan, jabatan kepala sekolah adalah amanah yang mulia dan tidak sepatutnya dihina demi keuntungan kecil. “Kalau ada yang bukan hak kita lewat di depan mata, itu cobaan. Apakah kita tergoda atau bertahan dengan integritas, itu yang menentukan kualitas kepemimpinan kita,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah harus transparan dan berbasis kompetensi, bukan karena kedekatan atau titipan dari pihak tertentu. “Kalau duduk di posisi itu karena titipan, yakinlah gaya kepemimpinan juga akan terpengaruh. Integritas jadi taruhan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan hukum berlaku untuk siapa saja tanpa memandang usia atau jabatan. Ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan Dana BOS agar keuangan sekolah lebih transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pendidikan yang dibiayai negara harus bebas dari pungutan tambahan kepada siswa atau orang tua. “Jadilah pionir. Tunjukkan Makassar bisa berbeda. Wujudkan sekolah yang bersih dari praktik korupsi,” serunya.

Munafri turut mengingatkan agar kepala sekolah tidak terjebak dalam praktik jual beli jabatan, nepotisme, atau kebijakan yang diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Kepala sekolah, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa dan harus fokus meningkatkan mutu pendidikan.

Ia menegaskan, setiap kebijakan di sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah. Penyalahgunaan dana BOS atau dana pemerintah lainnya, katanya, dapat berujung pada sanksi hukum berat, termasuk penjara.

Pesan ini diperkuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang mengingatkan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 KPK mencatat, 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS, sementara 33% sekolah dinilai berpotensi melakukan korupsi, mulai dari pungutan liar hingga nepotisme.

“Dunia pendidikan bukan ladang bisnis, melainkan tempat pengabdian. Dana BOS bukan dana pribadi yang bebas dipakai. Integritas adalah fondasi kepemimpinan kepala sekolah,” tutup Munafri.

Muh.Yahya*

Wali Kota Makassar Bakal Lakukan Mutasi Camat dan Lurah, Pemilihan Ketua RT/RW Menyusul

 

Muliainfo.com, Makassar – Pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar dipastikan belum akan digelar dalam waktu dekat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih untuk menuntaskan terlebih dahulu proses penataan internal di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Munafri, masih terdapat banyak posisi eselon III dan IV yang mengalami kekosongan. Hal ini menjadi prioritas untuk segera diisi melalui mutasi dan rotasi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

"Alur secara internal akan kita selesaikan. Kita masuk ke proses pergantian internal (mutasi), seperti yang dilakukan di kecamatan dan kelurahan," ujar Munafri Arifuddin, Jumat (8/8/2025).

Ia menegaskan, setelah seluruh proses penataan jabatan rampung, barulah pemilihan Ketua RT/RW akan dilangsungkan. Saat ini, Pemkot Makassar juga masih menunggu penyelesaian finalisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan tersebut.

"Iya, (pemilihan Ketua RT/RW) setelah mutasi. Kita tunggu hasil review inspektorat untuk perwalinya, setelah itu saya tandatangani," jelasnya.

Sementara itu, di lingkup eselon II, Pemkot Makassar tengah melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi sembilan posisi kepala dinas yang membutuhkan pejabat definitif. Proses lelang jabatan ini ditargetkan selesai pada 8 September 2025.

Adapun sembilan jabatan tersebut meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala BKPSDMD, Direktur RSUD Daya, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Setelah posisi eselon II terisi, Pemkot Makassar akan melanjutkan mutasi untuk mengisi kekosongan di tingkat eselon III dan IV, yang mencakup jabatan sekretaris dinas, kepala bidang, camat, dan lurah.

Plt Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tentu, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat enam posisi jabatan eselon III yang masih kosong. Proses mutasi dan penempatan pejabat baru diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah.

Meskipun seluruh camat di Kota Makassar telah memiliki status definitif, Munafri tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan. Pergantian ini dinilai perlu demi penyegaran dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Dengan demikian, warga Kota Makassar harus bersabar menunggu jadwal resmi pemilihan Ketua RT/RW. Pemerintah kota memastikan seluruh proses persiapan, baik dari sisi regulasi maupun susunan pejabat, akan dirampungkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pemilihan.

Muh Yahya/*

DPRD Makassar Soroti Dugaan Manipulasi SPMB dan Seragam Sekolah Tak Sesuai Spesifikasi

Muliainfo.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Makassar, serta organisasi masyarakat seperti Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan dan Relawan Soelawesi Pejuang Amanah (Resopa). RDP yang dilangsungkan di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (31/7/2025), membahas sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan.

Isu utama yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah dugaan manipulasi data jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, serta masalah pembagian seragam sekolah gratis yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan tidak melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa penentuan domisili peserta didik dilakukan berdasarkan aplikasi resmi sesuai petunjuk teknis. Penilaian kedekatan domisili merupakan dasar utama penerimaan jalur afirmasi.

"Data domisili ditentukan berdasarkan sistem aplikasi. Ini untuk memastikan bahwa penerimaan dilakukan secara objektif, dengan data yang bisa diverifikasi langsung oleh sekolah maupun pihak berwenang," ujar Achi dalam forum tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa penambahan rombongan belajar (rombel) tidak dapat dilakukan sembarangan. Menurutnya, aturan dari Kementerian Pendidikan menetapkan sistem ‘cut off’ yang ketat, sehingga rekomendasi dari DPRD pun tidak bisa serta-merta dijalankan.

"Penambahan rombel tidak lagi diperbolehkan, sesuai ketentuan dari kementerian. Tahun lalu, lebih dari 1.400 siswa masuk lewat jalur solusi, yang justru mencederai sistem. Tahun ini kami ingin memastikan hal itu tidak terulang," tegas Achi.

Terkait program seragam gratis, Achi menyampaikan bahwa pihak sekolah dilarang menjual seragam, sesuai amanah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Ia memastikan Dinas Pendidikan terus melakukan quality control terhadap distribusi seragam.

"Jika ada laporan terkait kualitas seragam atau pungutan liar, kami harap masyarakat segera melaporkannya. Sekolah bukan tempat jual beli, melainkan tempat mendidik dan menciptakan siswa berkualitas," lanjutnya.

Namun, anggota DPRD Kota Makassar, Muhclis Misba, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak maksimalnya pelaksanaan program seragam gratis yang seharusnya membantu meringankan beban orang tua siswa.

"Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, namun realitanya seragam justru dibeli dari toko-toko tertentu dan bukan diproduksi oleh UMKM. Kalau seperti ini, nilai kemuliaan dari program tersebut dipertanyakan," ujarnya.

Kritik juga disampaikan oleh Bendahara Komisi D DPRD Makassar, Eshin Usami Nur Rahman, yang menilai jawaban Kadis Pendidikan tidak menjawab secara konkret terkait spesifikasi seragam dan sistem distribusinya.

"Jawaban yang disampaikan sangat normatif dan terkesan menghindar. Untuk program prioritas seperti ini, semua harus jelas dan transparan, tidak boleh abu-abu," tegas Eshin.

Sementara itu, Ketua Umum Resopa, Syarifuddin Borahima, mempertanyakan mengapa pelibatan UMKM lokal dalam pembuatan seragam tidak menjadi prioritas. Ia menilai bahwa program ini seharusnya sekaligus menjadi pengungkit ekonomi rakyat.

"UMKM kita tidak dilibatkan. Padahal mereka bisa diberdayakan untuk memproduksi seragam. Ini bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil," jelasnya.

Ia juga menyoroti kurangnya ruang bagi sekolah dalam menyusun tata tertib internal yang sesuai kebutuhan dan kondisi siswa di masing-masing wilayah. Menurutnya, kebijakan yang kaku justru membatasi kreativitas dan partisipasi sekolah.

"Kita perlu memberi ruang lebih kepada sekolah untuk mengatur dan menyesuaikan aturan internal mereka. Jangan hanya dibatasi dengan regulasi yang tidak mengakomodir realitas di lapangan," tambah Syarifuddin.

Dalam penutup RDP, DPRD Makassar berjanji akan mengawal dan mengevaluasi program-program pendidikan yang digulirkan Pemerintah Kota, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

RDP ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan kualitas layanan pendidikan, serta perlunya sinergi nyata antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Makassar.

Muh Yahya*

Stadion Untia : Icon Baru Makassar Siap Mengebrak Dunia Olahraga

Muliainfo.com, Makassar— Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun Stadion Untia sebagai fasilitas olahraga berstandar internasional. Dalam keterangannya pada Rabu (9/7), Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa proyek stadion tersebut kini menunjukkan titik terang dan terus dikebut penyelesaiannya.

“Stadion yang akan kami bangun secara bertahap ini akan menjadi fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat diakses masyarakat Makassar,” ujar Munafri.

Stadion yang dirancang berdiri di atas lahan seluas 6,3 hektare tersebut diproyeksikan menjadi ruang publik yang representatif, modern, dan mampu mendorong prestasi para pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Saat ini, Pemkot Makassar tengah fokus menyusun sejumlah dokumen penting seperti studi kelayakan, master plan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ditargetkan, seluruh dokumen teknis ini rampung pada akhir 2025. Setelahnya, tahap persiapan fisik akan dimulai pada 2026, dilanjutkan dengan konstruksi penuh pada 2027.

Legalitas tata ruang untuk pembangunan stadion juga tengah dalam proses finalisasi. Pemkot memastikan bahwa stadion ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat pertandingan, tetapi juga akan dilengkapi dengan sistem transportasi pendukung dan desain yang ramah komunitas.

“Kami ingin stadion ini menjadi lebih dari sekadar bangunan. Ini akan menjadi pusat interaksi masyarakat, tempat membangun semangat kebersamaan melalui olahraga,” tambahnya.

Lebih dari sekadar fasilitas olahraga, Stadion Untia diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Makassar. Keberadaannya diharapkan mampu memicu geliat ekonomi lokal, memperkuat identitas kota, serta membuka ruang kolaborasi antara komunitas olahraga dan masyarakat umum.

Diketahui, lokasi pembangunan di kawasan Untia dipilih karena strategis dan memiliki potensi pengembangan infrastruktur jangka panjang.

Harapannya, stadion ini bisa menjadi tuan rumah berbagai event olahraga berskala nasional hingga internasional, serta menjadi wadah pembinaan atlet-atlet muda dari Makassar dan sekitarnya.

Sambungnya, Pemkot Makassar berkomitmen menyelesaikan proyek ini secara transparan dan bertahap, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Ini bukti komitmen kami. Tahap demi tahap, Stadion Untia siap jadi ikon baru Kota Makassar!” pungkas Munafri.

Yahya*

PDAM Makassar Tingkatkan Semangat Kepedulian Melalui Kegiatan Kurban Idul Adha 2025

 

Muliainfo.com - Makassar, 7 Juni 2025 — PDAM Makassar kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dengan menggelar kegiatan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Sebanyak 12 ekor sapi kurban disembelih di kantor pusat PDAM Makassar sebagai bentuk nyata dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan Kurban untuk Masyarakat dan Panti Asuhan

Kegiatan kurban yang berlangsung di kantor pusat PDAM ini menyalurkan daging kurban kepada tenaga cleaning service, pekerja outsourcing, serta tiga panti asuhan yakni Panti Asuhan Nurrahma, Panti Asuhan Anak Bangsa, dan Panti Asuhan Al-Khaerat. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu serta mendukung kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.

Partisipasi Aktif Karyawan dan Pimpinan

Sebanyak 11 ekor sapi kurban berasal dari partisipasi sukarela karyawan PDAM Makassar, sementara satu ekor sapi lainnya merupakan sumbangan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad. Hal ini memperlihatkan semangat gotong royong dan solidaritas tinggi di lingkungan PDAM.

Makna Kurban: Lebih dari Sekadar Tradisi

Hamzah Ahmad menegaskan bahwa kegiatan kurban bukan hanya ritual tahunan, melainkan upaya membangun budaya kepedulian sosial dan semangat kebersamaan di antara karyawan PDAM dan masyarakat luas. "Kurban adalah momen untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan meningkatkan rasa empati terhadap sesama," ujar Hamzah.

Dampak Positif untuk Masyarakat

Melalui kegiatan ini, PDAM Makassar berharap dapat menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi sekaligus mempererat hubungan antarwarga. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Dukungan dan Harapan ke Depan

Kegiatan kurban ini mendapat dukungan luas dari karyawan dan masyarakat setempat, yang menyambut baik langkah PDAM dalam membantu sesama. PDAM Makassar berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

Pesan dari Plt Direktur Utama

Hamzah Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kegiatan kurban ini dapat menjadi momentum bagi PDAM Makassar dan komunitas luas untuk terus bergerak maju dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Wali Kota Makassar Apresiasi Festival Kurban Bosowa Peduli, Penyaluran Hingga ke Gaza

 

Muliainfo, Makassar – Dalam semangat memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H, Bosowa Peduli kembali menunjukkan kiprah sosialnya lewat gelaran Festival Kurban 2025 yang digelar meriah di pelataran Masjid 48, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (6/6/2025).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Founder Bosowa Corporation Aksa Mahmud, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta CEO Bosowa Corporindo Subhan Aksa. Kehadiran mereka menegaskan dukungan kuat terhadap kegiatan sosial berskala besar ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Bosowa Peduli. Ia menyebut bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bosowa Peduli tidak hanya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Makassar, tapi juga menyalurkannya hingga ke Gaza, Palestina. Ini bukti empati yang luar biasa terhadap saudara-saudara kita yang tertindas," ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, Festival Kurban Bosowa Peduli bukan sekadar agenda tahunan, tapi menjadi simbol solidaritas dan kepedulian lintas batas. Ia berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang inklusif dan berdampak luas.

Data dari Pemerintah Kota Makassar mencatat bahwa tahun ini telah dilakukan pemotongan 6.039 ekor sapi dan 412 ekor kambing yang tersebar di 15 kecamatan. Kurban dari Bosowa Peduli turut tercatat di Kecamatan Panakkukang sebagai bagian dari sinergi sosial.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengungkapkan rencana kerja sama strategis antara Pemkot Makassar dan Bosowa di bidang pendidikan. Ia menyambut baik rencana pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi anak-anak lorong yang putus sekolah, melalui Politeknik Bosowa.

“Kami siap berkolaborasi. Kalau Bosowa sediakan kuota 50, kami akan tambah 50 dari pemerintah kota. Ini bentuk komitmen kami mencerdaskan anak bangsa,” tegas Munafri.

Selain itu, ia turut mengingatkan pentingnya penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Appi menekankan agar pembagian daging kurban dilakukan menggunakan besek dari UMKM lokal, bukan plastik, sesuai dengan anjuran Kementerian Lingkungan Hidup.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan pelaksanaan Sholat Idul Adha berjamaah, dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Kurban oleh Bosowa Peduli. Suasana penuh kehangatan menyelimuti lokasi acara yang ramai dihadiri masyarakat.

Festival Kurban Bosowa Peduli 2025 sendiri dirancang sebagai perayaan kurban berskala besar dengan nuansa festival. Tak sekadar berbagi daging, acara ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan, gotong royong, serta solidaritas sosial.

Tahun ini, Bosowa Peduli menyalurkan total 98 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Penyaluran dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia, serta satu ekor sapi secara khusus dikirimkan untuk masyarakat Palestina melalui mitra kemanusiaan yang terpercaya.

Dengan kegiatan ini, Bosowa Peduli menunjukkan bahwa kurban bukan sekadar ritual ibadah tahunan, tetapi momentum penting untuk berbagi harapan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa empati—baik di tingkat lokal maupun internasional. (*)

Yahya*

Pemkot Makassar Siapkan Mutasi Besar-Besaran, Sembilan Jabatan Strategis Masih Kosong

 

Muliainfo.com, Maros--Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap melakukan langkah strategis dalam perombakan birokrasi melalui mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan pejabat eselon II. Langkah ini mencakup posisi asisten, staf ahli, hingga kepala dinas, yang akan menjadi fokus utama dalam proses penyegaran organisasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan langsung pesan penting ini saat melantik A Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental bagi seluruh pejabat yang berpotensi terdampak rotasi jabatan tersebut.

“Karena posisi sentral (Sekda) ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD, persiapkan jantung yang kuat untuk ini,” ujar Munafri sambil melempar senyum dalam sambutannya.

Munafri juga menyinggung bahwa dinamika dalam struktur pemerintahan kerap kali tidak semudah yang terlihat dari luar. Ia menggambarkan bahwa seringkali terdapat tekanan internal meski suasana di permukaan tampak tenang.

“Saya biasa bilang dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun tata kelola pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” tambahnya, disambut tawa para undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut.

Sebagai bagian dari proses mutasi ini, sebanyak 34 pejabat eselon II telah mengikuti uji kesesuaian (job fit) pada 23–24 April lalu. Proses ini menjadi tahap awal untuk menilai kompetensi dan kecocokan masing-masing pejabat terhadap posisi yang akan diisi.

Hasil dari uji kesesuaian tersebut kini telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah menunggu rekomendasi resmi dari BKN sebagai dasar untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa lakukan pelantikan secepatnya, tapi kan kita tunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dalam keterangannya kepada media.

Langkah selanjutnya setelah turunnya rekomendasi BKN adalah konsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu, Pemkot Makassar akan mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan mutasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat ini, tercatat ada sembilan jabatan kepala perangkat daerah yang masih kosong. Posisi tersebut antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda.

Munafri menegaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut kemungkinan besar akan terisi usai proses mutasi rampung. Namun jika masih ada posisi yang tetap belum terisi, maka Pemkot siap mengusulkan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan kepada Kemendagri.

Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat struktur pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal melalui pengisian posisi strategis dengan figur yang tepat dan berkompeten.

Yahya*

Kejati Sulsel Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Cadangan Rp24 Miliar di PDAM Makassar

 

Muliainfo.com, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana cadangan senilai Rp24 miliar milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Makassar. Dana tersebut diketahui ditempatkan dalam bentuk deposito jangka panjang di sejumlah bank tanpa mengikuti prosedur formal dan persetujuan dari pemangku kebijakan internal.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan bahwa penyidik telah memulai langkah-langkah awal untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut. “Kami telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi karena masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Soetarmi kepada awak media, Senin (2/6/2025).

Namun demikian, pihak Kejati Sulsel belum dapat merinci siapa saja yang telah dimintai keterangan. “Karena ini masih penyelidikan, kami belum bisa ekspos siapa-siapa saja yang telah diperiksa,” ujarnya diplomatis. Informasi sementara menyebutkan bahwa pihak bank turut dimintai keterangan oleh penyidik.

Dugaan penyimpangan ini muncul setelah diketahui dana cadangan yang bersumber dari akumulasi laba usaha PDAM tahun 2023 dan 2024—yang sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen—ditempatkan ke dalam deposito tanpa melibatkan Dewan Pengawas maupun Kuasa Pemilik Modal (KPM), sebagaimana mestinya.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pemangku kepentingan. Padahal, dana cadangan tersebut mencerminkan kinerja keuangan PDAM yang sehat dan efisien. Sayangnya, langkah pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi isu tersebut, Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, memberikan pernyataan resmi dan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh secara internal. “Kami sedang menelusuri proses pengambilan keputusan yang mengarah pada penempatan dana deposito tersebut,” jelas Hamzah.

Ia menyampaikan bahwa dana cadangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran PDAM dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Hamzah menyayangkan bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan menutupi persoalan ini. Justru ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat budaya perusahaan yang akuntabel, terbuka, dan bertanggung jawab,” tegas Hamzah. Ia memastikan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Lebih lanjut, Hamzah menginstruksikan tim internal untuk memeriksa seluruh dokumen, komunikasi, serta keterlibatan pihak manapun yang berperan dalam proses penempatan dana cadangan tersebut. Komitmen PDAM Makassar, kata dia, adalah membangun kepercayaan publik melalui pembenahan sistem yang menyeluruh.

Dukungan terhadap upaya pembenahan ini datang dari berbagai pihak, salah satunya Sekjen L-Kompleks, Ruslan Rahman. Ia menuntut agar investigasi tidak hanya menyasar besaran dana pokok, tapi juga menelusuri hasil dari bunga deposito selama dana itu disimpan di bank.

“Audit harus transparan dan menyeluruh. Jangan hanya bicara Rp24 miliar, tapi juga harus dihitung berapa keuntungan yang diperoleh dari bunga deposito dan apakah itu sudah dikembalikan ke kas perusahaan,” ujar Ruslan. Ia menegaskan pentingnya pelaporan secara terbuka terhadap siapapun yang terlibat.

Kejati Sulsel kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menelusuri dugaan ini hingga tuntas. Publik berharap kasus ini dapat menjadi contoh pembenahan manajemen BUMD lainnya di Sulsel. Di sisi lain, PDAM Makassar diharapkan bisa bangkit dan memperkuat integritas lembaga dalam melayani masyarakat.

Yahya*

Polda Sulsel Surati PDAM Makassar: Usut Dugaan Pelanggaran Rekrutmen Pegawai 2022–2025

 

Muliainfo.com, Makassar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan secara resmi melayangkan surat kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum/PDAM) Kota Makassar. Surat ini berisi permintaan dokumen serta keterangan terkait sejumlah aktivitas internal perusahaan, khususnya menyangkut proses rekrutmen pegawai dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025.

Langkah Polda Sulsel ini merupakan bagian dari proses awal pengumpulan bahan keterangan atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penerimaan pegawai PDAM. Dugaan tersebut mencakup indikasi praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam surat tersebut, Ditreskrimsus meminta PDAM menghadirkan pejabat teknis yang menjabat selama periode tersebut, termasuk mantan direksi yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen pegawai. Hal ini ditujukan untuk mengklarifikasi mekanisme rekrutmen dan pertanggungjawaban administratif yang telah dilakukan.

Kepada media ini, Plt. Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, membenarkan adanya surat dari Polda Sulsel. Ia mengatakan telah menerima permintaan resmi tersebut dan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhinya.

“Saya disurati oleh Polda Sulsel. Diminta untuk memberikan data dan menghadirkan pejabat terkait masalah penerimaan pegawai di PDAM, khususnya pejabat periode 2022 hingga Maret 2025,” ujar Hamzah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (31/5/2025).

Hamzah menegaskan, pihaknya akan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Ia menyatakan komitmen PDAM dalam mendukung sepenuhnya langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“PDAM Makassar tidak akan menutupi apapun. Semua dokumen yang diminta akan kami siapkan secara menyeluruh dan diserahkan kepada pihak penyidik,” jelasnya lebih lanjut.

Proses penelusuran ini dianggap penting dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pihak kepolisian pun memastikan bahwa setiap tahapan akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam proses rekrutmen pegawai PDAM beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi kecurangan, mulai dari dugaan nepotisme hingga ketidaksesuaian prosedur seleksi yang semestinya.

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel mengenai substansi dugaan pelanggaran maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa proses ini menjadi ujian penting bagi transparansi rekrutmen di badan usaha milik daerah (BUMD). Pemeriksaan menyeluruh diharapkan tidak hanya menyasar oknum, tetapi juga memperbaiki sistem manajemen SDM ke depan.

Publik pun kini menanti sejauh mana langkah hukum ini akan mengungkap kebenaran di balik dugaan pelanggaran rekrutmen tersebut. Di sisi lain, keterbukaan PDAM Makassar memberikan sinyal positif bahwa reformasi internal sedang berjalan menuju arah yang lebih baik.

Yahya*

Tebar Kejutan! Wali Kota Makassar Siap Guncang Struktur Birokrasi Setelah Lantik Sekda Baru"

 

Muliainfo.com, Makassar – Babak baru reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar resmi dimulai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menetapkan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) definitif untuk memimpin mesin birokrasi di Kota Daeng.

Adalah A Zulkifly Nanda, yang kini resmi menjabat sebagai Sekda Kota Makassar setelah dilantik pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu. Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru penataan struktural di jajaran pemerintahan kota.

Munafri menyampaikan bahwa pengisian posisi Sekda merupakan langkah awal dari proses penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemkot Makassar.

"Karena posisi sentral ini sudah kita selesaikan, setelah itu akan bergeser ke teman-teman SKPD. Persiapkan jantung yang kuat untuk ini," ucap Munafri sambil berkelakar, menyiratkan akan ada banyak kejutan dalam mutasi dan rotasi jabatan ke depan.

Dengan gaya khasnya, Munafri menambahkan, “Saya biasa bilang, dalam struktur seperti ini, baik di perusahaan maupun pemerintahan, bibir tersenyum tapi hati menangis,” katanya disambut tawa audiens yang hadir.

Pernyataan itu tentu mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan signifikan dalam susunan pejabat eselon, khususnya mereka yang menduduki jabatan strategis. Tak terkecuali asisten, staf ahli, maupun kepala dinas.

Penataan birokrasi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, sebanyak 34 pejabat eselon II telah menjalani proses job fit atau uji kesesuaian jabatan pada 23–24 April 2025 lalu.

Hasil job fit tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu rekomendasi resmi dari pusat sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Jika rekomendasi telah turun, Pemkot Makassar akan bersurat ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperoleh izin melakukan mutasi atau rotasi.

“Kalau prosesnya cepat, kita juga bisa langsung lakukan pelantikan. Tapi tentu kita menunggu dari pusat dulu,” jelas Munafri dengan nada optimis.

Mutasi ini juga menjadi kesempatan bagi Pemkot untuk mengisi sejumlah jabatan penting yang saat ini masih kosong. Tercatat ada sembilan jabatan strategis di OPD yang belum terisi.

Posisi kosong itu antara lain: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Selain itu, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Makassar, serta Kepala Bappeda juga masih menanti figur definitif.

Wali Kota Makassar menyebut, tidak menutup kemungkinan posisi-posisi tersebut akan langsung terisi setelah mutasi. Pejabat yang dinilai mumpuni dan kompeten akan dipindahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kalau ada pejabat yang punya kapabilitas, tentu kita akan tempatkan. Namun tetap, proses seleksi dan penilaian akan dilakukan secara ketat dan profesional,” ujar Munafri.

Namun demikian, meski sembilan posisi itu akan terisi, Munafri menyebut masih akan ada sembilan jabatan lain yang akan kosong pasca mutasi.

Jabatan-jabatan kosong tersebut akan diajukan kembali ke Kemendagri untuk memperoleh izin seleksi terbuka atau lelang jabatan, sesuai regulasi pengisian JPTP.

Penataan struktur birokrasi ini dianggap penting untuk memperkuat pelayanan publik dan akselerasi program strategis di Kota Makassar.

Munafri juga menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menghadapi perubahan birokrasi ke depan. Ia berharap, para ASN tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga mental.

“Aparatur itu harus siap ditempatkan di mana saja. Kita butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya semangat kerja tinggi dan mau belajar,” tegasnya.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun santai, Munafri tampak ingin membawa angin segar di tengah sistem birokrasi yang kerap kali stagnan dan terjebak dalam zona nyaman.

Kini, sorotan publik tertuju pada siapa saja yang akan tergeser, bertahan, atau bahkan naik daun dalam mutasi besar-besaran yang tinggal menunggu waktu.

Yang pasti, reformasi birokrasi di Pemkot Makassar telah memasuki babak baru. Masyarakat menanti hasilnya—apakah perubahan ini akan membawa pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih responsif?

Seperti kata Munafri, “Jangan hanya senyum di bibir, tapi juga semangat di hati. Karena tantangan kita ke depan jauh lebih besar dari sekadar mutasi.”

Yahya*

Melinda Aksa Tinjau Posyandu Era Baru Panampu, Dorong Inovasi dan Kolaborasi Layanan Kesehatan

 

Muliainfo.com, Makassar — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Era Baru Nusa Indah 4 yang terletak di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, pada Sabtu (17/5/2025). Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmennya dalam mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan Kelurahan Panampu menghadapi verifikasi lomba Posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan segera digelar. Kehadiran Melinda sekaligus menjadi dukungan moril bagi para kader dan warga setempat.

Saat tiba di lokasi, Melinda disambut hangat oleh Lurah Panampu Imam Hanafi, Ketua TP PKK Kelurahan Panampu Siti Narmita Yamin, serta para kader Posyandu dan perangkat kelurahan lainnya. Suasana penuh semangat dan antusias terasa di lingkungan Posyandu.

Tanpa ragu, Melinda langsung memantau berbagai kegiatan yang tengah berlangsung di Posyandu. Ia juga menyaksikan secara langsung pelaksanaan lima langkah utama pelayanan Posyandu yang menjadi indikator utama dalam lomba tingkat provinsi nanti.

Tak hanya itu, ia juga meninjau pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang penting, yaitu sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum. Semua sektor ini dinilainya sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melinda mengapresiasi beragam inovasi kreatif yang dikembangkan oleh para kader Posyandu Era Baru Nusa Indah 4. Menurutnya, posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran strategis, tak hanya bagi ibu dan anak, tetapi juga bagi seluruh siklus kehidupan.

“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi atau imunisasi, tapi juga ruang interaksi edukatif antara kader dan masyarakat. Karena itu, kualitas layanan harus selalu dijaga dan ditingkatkan,” tegas Melinda.

Ia juga mengimbau agar seluruh fasilitas dan layanan yang telah dibangun tidak hanya dijaga, tetapi terus diperbarui dan dikembangkan. Harapannya, Posyandu bisa menjangkau lebih banyak warga dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurut Melinda, keberhasilan Posyandu sangat ditentukan oleh kolaborasi aktif antara kader, pemerintah kelurahan, dan tokoh masyarakat. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan inovasi sebagai kunci sukses program-program pemberdayaan PKK.

“Kepada seluruh kader, saya berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Pastikan prosesnya ramah, cepat, dan tepat sasaran. Jadikan Posyandu sebagai ruang yang menyenangkan bagi warga,” ucapnya penuh semangat.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kelurahan Panampu, TP PKK Kelurahan, para kader Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat yang telah aktif berkontribusi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga.

“Peran ibu-ibu kader sangatlah vital. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mulai dari lingkungan terkecil,” tutup Melinda dalam kunjungannya.

Selain memantau Posyandu, Melinda Aksa juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Gizi, Dapur Sehat, Taman PKK Urban Farming, serta Sekretariat TP PKK Kelurahan Panampu, yang semuanya menjadi bagian dari inovasi PKK Panampu dalam mendukung program kesehatan keluarga secara holistik.

Yahya*

Wali Kota Makassar Apresiasi Inovasi Daur Ulang Pabrik Naga Kuda Brand: “Model Ekonomi Hijau yang Menginspirasi”

 

Muliainfo.com, Makassar— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan resmi ke Pabrik Naga Kuda Brand yang terletak di kawasan perbatasan Maros-Makassar, Kamis (29/5/2025). Kunjungan ini menarik perhatian publik karena pabrik tersebut dikenal luas sebagai pelopor pengolahan sampah plastik yang menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri disambut langsung oleh pimpinan pabrik, Ibu Feni, bersama jajaran manajemen dan karyawan. Ia kemudian diajak berkeliling melihat proses daur ulang sampah plastik, mulai dari tahap pemilahan hingga produksi ulang menjadi barang bernilai ekonomis.

Wali Kota tampak terkesan dengan sistem terintegrasi yang dijalankan oleh Naga Kuda Brand. “Saya takjub, di tangan Ibu Feni dan timnya, semua jenis sampah plastik—tanpa terkecuali—diolah secara menyeluruh menjadi produk bernilai ekonomi,” ujarnya kepada media.

Lebih lanjut, Munafri menyoroti keberanian pabrik tersebut dalam membeli langsung sampah plastik dari masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini menciptakan ekosistem sirkular yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi ibu rumah tangga dan pemulung lokal.

“Ini bukan sekadar pengolahan sampah, tapi model pemberdayaan yang nyata. Makassar harus punya sistem seperti ini—berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya dengan penuh antusiasme.

Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan model pengelolaan Naga Kuda Brand sebagai inspirasi untuk sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ia menyebut bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor industri menjadi kunci sukses pengembangan ekonomi hijau.

“Insyaallah, ke depan kita kolaborasikan lebih besar dan beri apresiasi khusus atas kontribusi mereka. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi hijau yang seharusnya kita dorong bersama,” lanjutnya.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung inovasi lokal yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesejahteraan warga. Munafri menegaskan bahwa dukungan terhadap industri berkelanjutan adalah bagian dari visi pembangunan kota yang inklusif.

“Harapan saya, pabrik-pabrik seperti ini tumbuh lebih banyak di wilayah kita. Semakin banyak yang bisa kita berdayakan, semakin besar dampak positifnya bagi lingkungan dan ekonomi warga,” ujarnya lagi.

Tak hanya meninjau fasilitas produksi, Wali Kota juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para ibu rumah tangga yang menjadi pelapak sampah dan mitra pengumpul bahan baku pabrik. Mereka mengaku sangat terbantu secara ekonomi sejak bermitra dengan Naga Kuda Brand.

Salah satu ibu pelapak, Ibu Ramlah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian Wali Kota dan menjelaskan bahwa pendapatan mereka kini lebih stabil karena sistem pembelian langsung dari pabrik. “Kami merasa dihargai dan diperhatikan. Terima kasih, Pak Wali,” ucapnya haru.

Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan sesi foto bersama, serta penandatanganan nota kesepahaman awal antara Pemkot Makassar dan pihak pabrik untuk menjajaki kerja sama pengelolaan sampah terpadu. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kota yang lebih hijau dan berdaya.

Yahya*

Wali Kota Appi Lantik Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekda Definitif Makassar: Siap Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

 

Muliainfo.com, Makassar, – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, resmi melantik Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Makassar. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan jajaran pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Rabu (28/05).

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam perjalanan birokrasi Kota Makassar. Penunjukan Andi Zulkifli sebagai Sekda definitif menandai langkah serius pemerintah kota dalam memperkuat struktur tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Appi menyampaikan harapan besar terhadap sosok Andi Zulkifli. Ia menilai bahwa pengalaman dan kompetensi Zulkifli akan menjadi modal penting dalam menyinergikan seluruh OPD untuk mencapai target pembangunan kota.

"Pak Zulkifli bukan orang baru di pemerintahan. Dengan latar belakangnya sebagai Kepala Bappeda, beliau paham betul arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar," ujar Appi.

Andi Zulkifli Nanda sendiri menyambut amanah tersebut dengan penuh kesungguhan. Dalam pernyataannya, ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kota yang tengah tumbuh pesat ini. “Saya akan bekerja maksimal, menjaga integritas, dan memastikan birokrasi berjalan efisien serta responsif terhadap kebutuhan warga,” ucapnya.

Rekam jejak Zulkifli dalam dunia birokrasi terbilang panjang dan solid. Selama menjabat sebagai Kepala Bappeda, ia dikenal sebagai pemimpin yang strategis, memiliki kemampuan analitis yang tajam, serta mampu menjembatani kepentingan lintas sektor dengan baik.

Pelantikan ini juga diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Makassar. Dengan birokrasi yang lebih terkoordinasi, Pemkot Makassar optimis dapat menghadirkan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain memperkuat internal pemerintahan, kehadiran Sekda definitif ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi masyarakat luas. Pemerintah kota ingin membangun kepercayaan warga melalui reformasi birokrasi yang nyata dan berkelanjutan.

“Sekretaris daerah memegang peran vital dalam sinkronisasi kebijakan lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, posisi ini menuntut figur yang kuat secara manajerial dan berintegritas tinggi. Saya percaya Pak Zulkifli mampu menjalankan itu,” tambah Appi.

Andi Zulkifli juga menegaskan komitmennya untuk bekerja inklusif, membuka ruang dialog dengan masyarakat dan stakeholder. Ia meyakini bahwa pelayanan publik yang unggul lahir dari komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pemerintah berharap, hadirnya Sekda definitif akan mempercepat realisasi berbagai program unggulan yang telah dirancang sebelumnya.

Dengan pelantikan ini, masyarakat pun menaruh harapan baru akan wajah birokrasi yang lebih bersih, melayani, dan profesional. Pemerintah Kota Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan perubahan yang nyata bagi warganya.

Yahya*

Wali Kota Makassar Angkat Bicara soal ASN Puskesmas Terlibat Praktik Aborsi Ilegal: "Ini Sudah Tak Bisa Dimaafkan"

 

Muliaimfo.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akhirnya angkat suara terkait penangkapan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Puskesmas Kaluku Bodoa oleh Tim Reserse Mobil (Resmob) Polda Sulawesi Selatan, atas dugaan keterlibatannya dalam praktik aborsi ilegal.

Pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan akan mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

“ASN memiliki aturan dan ada tingkatan sanksi dalam sistem kepegawaian. Kami akan meninjau aturan yang ada, tetapi menurut saya, ini sudah tidak bisa dimaafkan,” tegas Appi pada Senin (26/5).

 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses hukum harus dihormati dan pembuktian harus dikedepankan sebelum menjatuhkan sanksi.

“Harus dipastikan dahulu bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan hal tersebut atau tidak. Biarkan proses hukum berjalan terlebih dahulu, setelah itu kami akan mengambil sikap,” lanjutnya.

 

Sebagai seorang sarjana hukum, Appi menekankan pentingnya kehati-hatian dan integritas bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas dan menjaga perilaku.

“Sejak awal saya sudah sampaikan terkait aturan dan konsekuensinya. Tapi inilah kalau nafsu itu melebihi batas, ekspektasi yang berlebihan bisa mendorong seseorang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan,” tambah menantu pendiri Bosowa, Aksa Mahmud itu.

 

Sebelumnya, Tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) Polda Sulsel berhasil mengungkap jaringan praktik aborsi ilegal yang beroperasi secara terselubung di Kota Makassar.

Dalam penggerebekan pada Minggu (25/5), polisi mengamankan empat orang terduga pelaku, salah satunya adalah SA (44), seorang ASN yang bekerja di salah satu Puskesmas di Makassar.

Penangkapan dilakukan di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang. Tak berselang lama, dua perempuan berinisial RA dan CI (23) turut diamankan di lokasi berbeda.

Menurut Kepala Unit 1 Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel, Ipda Dendi Eriyan, praktik ini diduga dijalankan secara terorganisir dan sudah beberapa kali dilakukan oleh pelaku.

“Kami menangkap terduga pelaku praktik aborsi ilegal. Salah satunya adalah SA, ASN dari salah satu Puskesmas di Kota Makassar,” ungkap Dendi.

 

Diketahui, CI (23) adalah mahasiswi program pascasarjana di salah satu universitas negeri di Makassar. Ia menjalani praktik aborsi pada Selasa (20/5) dengan bantuan SA, setelah sebelumnya dikenalkan oleh temannya, RA.

“RA ini teman dari CI. Dialah yang menghubungkan CI dengan pelaku SA,” jelas Dendi.

 

Polisi juga menemukan bahwa SA biasa menjalankan praktik ini secara mobile, langsung mendatangi pasien di hotel atau penginapan dengan tarif Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta untuk sekali tindakan.

Saat ini, ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sulsel. Polisi juga tengah mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini.

Yahya*

PEMERINTAH KOTA MAKSIMALKAN PELAYANAN NIB UNTUK PEGAWAI NON ASN PJLP

 

Muliainfo.com, Makassar — Dalam upaya mendorong legalitas dan perlindungan kerja bagi pegawai kebersihan dan petugas lapangan lainnya yang tergolong dalam kategori Pegawai Non ASN, Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengeluarkan surat edaran tentang Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseorangan. Program ini menyasar pegawai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan) yang belum masuk dalam database, tidak mengikuti seleksi PPPK, atau belum lulus CPNS.

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 800/583/BKPSDMD/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Penataan Pegawai Non ASN, disebutkan bahwa penataan terhadap pegawai Non ASN yang tidak terakomodasi secara formal dapat dilaksanakan melalui penyedia jasa perseorangan lainnya secara selektif. Dasar hukum kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, setiap kecamatan di Kota Makassar diminta untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan NIB bagi pegawai Non ASN. Fasilitasi ini dimaksudkan agar para pegawai dapat terdaftar secara resmi sebagai pelaku usaha jasa, sehingga memiliki identitas legal yang memudahkan dalam pengaturan kerja dan perlindungan sosial.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar, Budiman, S.STP, MM, menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan NIB akan dilaksanakan langsung di kantor kecamatan masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Kami minta Camat menyiapkan data dan menghadirkan pegawai yang dimaksud untuk proses verifikasi,” ujarnya.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh pegawai dalam kegiatan ini antara lain KTP atau NIK, NPWP, nomor telepon WhatsApp yang aktif, dan alamat email jika tersedia. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penginputan data NIB perseorangan ke sistem OSS (Online Single Submission).

Langkah ini dinilai strategis karena memberikan kesempatan kepada pegawai Non ASN untuk tetap bisa bekerja secara legal melalui skema kontrak dengan penyedia jasa perorangan. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu menjaga keberlanjutan penghasilan para pekerja kebersihan dan lapangan tanpa melanggar ketentuan administrasi kepegawaian.

Namun demikian, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa proses ini harus berjalan secara tertib dan transparan. Budiman menambahkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. “Khususnya di Kecamatan Panakkukang, saya tegaskan jangan ada oknum yang mencoba mengatur atau memperjualbelikan proses ini. Ini adalah hak pegawai dan prosesnya harus gratis serta adil,” tegasnya.

Pemerintah kota juga telah menginstruksikan pengawasan ketat oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan NIB ini tidak disalahgunakan. Masyarakat juga diminta untuk melapor jika menemukan praktik tidak etis atau pungli dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam waktu dekat, para camat diminta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan layanan ini secara berkala kepada Bagian PBJ untuk diintegrasikan ke dalam sistem pengadaan dan pemetaan tenaga kerja Non ASN Kota Makassar.

Upaya penerbitan NIB ini merupakan salah satu dari serangkaian program reformasi administrasi kepegawaian di Kota Makassar. Diharapkan, langkah ini menjadi solusi jangka menengah untuk menjamin hak-hak pegawai Non ASN yang selama ini belum mendapat kepastian status kerja.

Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen memperjuangkan hak pekerja dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antar OPD, kecamatan, dan masyarakat sangat diharapkan demi keberhasilan program ini.

Yahya*

Makassar Jajaki Kerja Sama Perawatan Lansia dengan Jepang, Buka Peluang Tenaga Medis ke Negeri Sakura

 

Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus memperluas jalinan kerja sama internasional, kali ini dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada Jumat (23/05/2025), Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menerima audiensi dari perwakilan KAIKOUKAI Health Group Jepang di ruang rapatnya. Delegasi tersebut dipimpin langsung oleh Board of Director Kaikoukai Healthcare Corporation Japan, Mr. Abe Kazuya.

Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam bidang perawatan lansia, serta pengembangan dan penempatan tenaga medis asal Makassar yang akan bekerja di Jepang. Langkah ini dinilai potensial dalam menjawab kebutuhan global akan tenaga kesehatan profesional, khususnya dalam menghadapi tantangan demografi lansia di Jepang.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari pihak Kaikoukai Health Group. Ia menyebut, hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, terutama di bidang kesehatan dan kerja luar negeri yang aman dan terencana.

“Peluang ini adalah langkah strategis yang perlu dikaji secara menyeluruh. Pemerintah harus bersinergi dengan akademisi dan sektor swasta untuk memastikan kesiapan tenaga medis, termasuk pelatihan bahasa dan pemahaman budaya Jepang,” ujar Aliyah dalam sambutannya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes; Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Nielma Palamba, SH, M.AP; serta Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah, Dr. A. Zulkifly, S.STP.

Turut hadir pula Kepala Bagian Kerja Sama, Andi Zulfira Dianta, S.IP., M.A, dan Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Riska Mahardika. Kehadiran mereka memperlihatkan keseriusan Pemkot dalam merespons peluang ini secara lintas sektor.

Sementara itu, Mr. Abe Kazuya memperkenalkan sistem pelayanan kesehatan lansia yang telah dikembangkan oleh Kaikoukai Health Group di Jepang. Ia menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan dunia medis modern, terutama di tengah populasi lansia yang terus meningkat.

Menurut Abe, kebutuhan tenaga perawat lansia di Jepang sangat tinggi, namun ketersediaan SDM yang kompeten masih menjadi tantangan. “Kami membutuhkan mitra terpercaya untuk menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memahami etika dan budaya pelayanan di Jepang,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dikirim, agar tidak menjadi korban praktik penyaluran yang merugikan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kerja sama yang akan dibangun bersama Pemerintah Kota Makassar.

Kaikoukai Health Group dikenal luas dengan sistem layanan dialisis yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi. Mereka juga terbuka terhadap perekrutan tenaga medis dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang dianggap memiliki potensi besar.

Sebagai bentuk komitmen, pihak Kaikoukai akan menyediakan pelatihan bahasa Jepang dan pemahaman budaya sebagai bekal penting bagi para tenaga medis sebelum diberangkatkan. “Ini bagian dari standar etika dan profesionalisme kami,” tegas Abe Kazuya.

Pemerintah Kota Makassar berharap kerja sama ini dapat menjadi jembatan baru dalam pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan hubungan diplomatik antara Makassar dan Jepang di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Yahya*

Tarif Sampah 2025 Lebih Ringan, Ini Kado Pemkot Makassar untuk Warga

Muliainfo.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan pembebasan iuran sampah. 

Program ini menyasar khusus warga yang menggunakan sambungan listrik rumah tangga berdaya 450 hingga 900 VA yang masuk dalam kategori miskin.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar, menyampaikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada data terverifikasi yang mengacu pada indikator kemiskinan. 

"Data penerima subsidi mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang," ujar Ferdy, Rabu (21/5/2025).

Ia menjelaskan, dasar hukum kebijakan ini merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 80 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kebersihan oleh pemerintah daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pelayanan tersebut meliputi pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Jalan Pengabdian MULIA yang mengutamakan masyarakat miskin atau tidak mampu, salah satunya melalui pembebasan iuran sampah," jelas Ferdy.

Penjabaran teknis dari kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur peninjauan tarif retribusi pelayanan kebersihan, saat ini tengah dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyesuaian tarif dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi rumah tangga, bisnis, dan industri. Pemerintah memperhitungkan kondisi kelayakan rumah dan tingkat penghasilan warga.

"Kriteria utama penerima manfaat adalah pelanggan listrik dengan daya R1/450 VA dan R1/900 VA, yang termasuk kelompok miskin," katanya.

Sebagai contoh, pelanggan listrik R1M/900 VA yang sebelumnya membayar iuran antara Rp16.000 hingga Rp24.000 per bulan, kini hanya dikenakan tarif tetap Rp15.000. Jumlah pelanggan dalam kelompok ini mencapai 193.253, menjadikannya kelompok terbesar di Kota Makassar.

Sementara pelanggan dengan daya R1/1300 VA yang sebelumnya membayar hingga Rp24.000 atau lebih, kini hanya dikenakan tarif Rp20.000. Jumlahnya pun cukup besar, yakni 118.531 pelanggan.

Selain pembebasan dan penurunan tarif, Pemkot Makassar juga akan meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada pengangkut, baik roda tiga maupun truk. Hal ini ditujukan untuk memastikan cakupan pelayanan kebersihan merata dan meminimalkan tumpukan sampah.

"Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat mendapat manfaat dan pelayanan kebersihan yang lebih optimal, serta mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat," harapnya.

Tarif Retribusi 2025, perdasarkan daya listik:

- R1/450 VA perbulan Rp0

- R1/900 VA perbulan Rp0

- R1M/900 VA perbulan Rp15.000 

- R1/1300 VA perbulan Rp20.000

- R1/2200 VA perbulan Rp30.000

- R1/3500 VA - 5500 VA perbulan Rp50.000

- R1/6600 VA keatas perbulan Rp135000.

Sedangkan, Tarif Retribusi Perwali No.56/2015 (berdasarkan zonasi).

- R1/450 VA perbulan Rp16.000

- R1/900 VA perbulan Rp16.000

- R1M/900 VA perbulan Rp16.000 sampai dengan Rp24.000

- R1/1300 VA perbulan Rp16.000 sampai dengan Rp24.000

- R1/2200 VA perbulan Rp32.000 sampai dengan Rp48.000

- R1/3500 VA - 5500 VA perbulan Rp32.000 sampai dengan Rp48.000

- R1/6600 VA keatas perbulan Rp48.000 sampai dengan 64.000.

Yahya*