Pekan Ini, Laksus Bakal Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pramuka Makassar ke Polda Sulsel

Muliainfo.co.id, Makassar--Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus) menyatakan siap melaporkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah kegiatan Pramuka Makassar tahun anggaran 2024 ke Polda Sulsel. Nilai kegiatan yang diduga bermasalah itu disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Direktur Laksus Muhammad Ansar mengungkapkan, lembaganya saat ini tengah merampungkan telaah dokumen sebelum laporan resmi dilayangkan.

“Kami sedang melengkapi sejumlah berkas pendukung untuk laporan. Insyaallah pekan ini rampung dan segera kami serahkan ke Polda Sulsel,” ujar Ansar, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, komunikasi awal dengan pihak kepolisian sudah dilakukan. Laksus telah memaparkan hasil kajian awal mengenai sejumlah kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

“Kami sudah menyampaikan kronologi dan pola penggunaan anggaran yang kami temukan tidak sesuai. Pihak Polda sudah memiliki gambaran umum terkait hal itu,” jelasnya.

Ansar enggan menyebut nama pihak-pihak yang diduga terlibat, dengan alasan menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik.

“Kami fokus pada data dan dokumen. Soal siapa yang nantinya bertanggung jawab, biarlah penyidik yang menentukan. Kami akan kawal prosesnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, indikasi adanya kegiatan yang tidak terlaksana namun tercantum dalam laporan penggunaan anggaran menjadi salah satu dasar laporan Laksus.

“Kami menemukan sejumlah kegiatan yang secara fisik tidak pernah terlaksana, namun tercatat terealisasi dengan anggaran cukup besar. Ada juga kegiatan yang berlangsung secara sederhana, tetapi biaya pelaporannya tidak seimbang,” urainya.

Audit Ulang Diperlukan :

Dari hasil penelusuran, Laksus menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp3 miliar.

“Dari hasil telaah kami, sekitar sepertiga dana hibah digunakan untuk kegiatan yang benar-benar terlaksana. Sisanya perlu diverifikasi ulang agar ada kejelasan penggunaan anggaran,” tutur Ansar.

Ia juga menilai, beberapa kegiatan non-fisik yang tercantum dalam laporan terindikasi tidak proporsional dari sisi nilai anggaran.

“Ada ketimpangan antara skala kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan. Kami menduga terjadi mark-up pada beberapa kegiatan,” lanjutnya.

Dorongan untuk Transparansi :

Ansar menegaskan, laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

“Kami ingin membantu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan dana hibah benar-benar digunakan sesuai tujuan. Ini soal kepercayaan publik,” tandasnya.

Laksus juga meminta agar pengawasan terhadap penggunaan dana hibah di lingkungan organisasi masyarakat maupun lembaga kepemudaan diperketat, agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

“Kami berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran hibah, khususnya di bidang kepemudaan,” tutup Ansar.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana laporan tersebut. (*)

Tindak Lanjut Aduan Warga, Dinsos Makassar Amankan Pemuda Diduga Menggunakan Lem di Jalan Bandang

 

Muliainfo.com, Makassar — Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Jalan Bandang, tepatnya di samping Warkop Kopi Pojok 47, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan operasi lapangan pada Rabu, 25 Juli 2025. Operasi ini menyasar sejumlah individu yang diduga menyalahgunakan zat berbahaya berupa lem di area tersebut. Rabu 23/07.

Dalam operasi tersebut, petugas Dinsos bersama tim Satpol-PP turun langsung ke lapangan dan berhasil mengamankan beberapa pemuda yang tengah tertidur di depan ruko kosong di sisi kiri Warkop Kopi Pojok 47. Pemuda-pemuda tersebut diduga sebelumnya telah mengisap lem berdasarkan ciri-ciri fisik dan tertidur didepan ruko, karna sebelumnya teman wanitanya juga sempat terlihat mengisap sesuatu diduga lem sembari menyusui anaknya.

Petugas kemudian menyisir area sekitar guna mencari pelaku lainnya, termasuk seorang wanita yang sebelumnya sempat dilaporkan warga tengah menyusui anaknya sambil diduga mengisap lem. Namun, saat penyisiran dilakukan, wanita tersebut tidak ditemukan di lokasi.

Anehnya, beberapa saat setelah tim Dinsos dan aparat satpol PP meninggalkan lokasi, wanita yang diduga mengisap lem itu kembali muncul di sekitar area namun dengan mengenakan pakaian berbeda dari sebelumnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa keberadaannya sempat disembunyikan saat operasi berlangsung.

Tidak hanya itu, beberapa remaja lain juga tampak muncul kembali di badan jalan depan Warkop. Mereka terlihat mengisap sesuatu dari dalam kantong plastik, yang diduga kuat merupakan lem. Aksi ini sontak memicu kekhawatiran warga dan pengunjung warkop yang resah terhadap kondisi lingkungan sosial di wilayah tersebut.

Menurut informasi warga sekitar, para remaja dan ibu-ibu ini sering muncul di sekitar Jalan Bandang dengan aktivitas yang sama. Selain dugaan penyalahgunaan zat adiktif, kelompok ini juga diduga menjalankan aktivitas parkir liar tanpa izin resmi dari pemerintah kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, H. Andi Bukti Djufrie, S.P., M.Si., memberikan pernyataan resmi. Melalui pesan singkat via WhatsApp Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan perusda parkir dan akan menindaklanjuti serius kasus ini.

"Kami tidak akan tinggal diam terhadap kondisi sosial yang meresahkan masyarakat, saya akan koordinasi dengan pihak perusda parkir kota Makassar". ucapnya.

“Ini menjadi perhatian kami, khususnya aktivitas di Jalan Bandang samping Warkop Kopi Pojok 47. Kami akan berkoordinasi dengan Perusda Parkir dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan serta praktik parkir ilegal,” ujar Andi Bukti saat dikonfirmasi.

Dinas Sosial juga akan meningkatkan patroli dan pemantauan rutin di area rawan seperti lokasi tersebut, termasuk kemungkinan merujuk individu yang diamankan ke panti rehabilitasi atau layanan sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Sementara itu, warga berharap agar operasi serupa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pendekatan pembinaan, khususnya terhadap ibu-ibu dan anak-anak yang terlibat. “Kami minta agar tidak hanya diamankan, tapi juga dibina. Terutama kalau mereka punya anak,” ujar salah satu warga.

Peristiwa ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah Kota Makassar menciptakan ruang publik yang bersih, aman, dan ramah anak. Dinas terkait diharapkan segera berkoordinasi lintas sektor agar kasus serupa tidak kembali terulang.

M Yahya.

Diduga Hisap Lem Sambil Menyusui, Sekelompok Ibu-Ibu di Samping Warkop Kopi Pojok 47 Tuai Sorotan

 

Muliainfo.com, Makassar — Sejumlah pengunjung Warkop Kopi Pojok 47 yang terletak di Jalan Bandang, Makassar, dibuat kaget dan prihatin atas pemandangan tak biasa yang terjadi pada Rabu siang, 25 Juli 2025, sekitar pukul 12.25 WITA. Sekelompok ibu-ibu yang duduk di samping warung kopi tersebut menjadi sorotan karena salah satu dari mereka diduga tengah mengisap lem sambil menyusui anak balitanya. Rabu 23/07.

Peristiwa itu mengundang perhatian publik dan pengunjung yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang menyayangkan aksi yang dinilai membahayakan kesehatan sang ibu dan terutama anak yang sedang disusui.

Salah seorang pengunjung, Anto (40), mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut. “Saya sangat prihatin melihat ibu itu mengisap sesuatu yang diduga lem, sementara dia sedang menyusui. Ini sangat membahayakan bayinya,” ujarnya.

Menurut keterangan beberapa warga setempat, kelompok ibu-ibu tersebut kerap terlihat berkumpul di sekitar area itu, namun baru kali ini terlihat adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyalahgunaan zat adiktif.

“Kami sering lihat mereka nongkrong di situ, tapi hari ini benar-benar membuat kaget karena ada dugaan hisap lem sambil bawa anak,” ujar Ramlah, warga sekitar.

Tindakan ini sontak menuai kekhawatiran masyarakat tentang meningkatnya penyalahgunaan zat berbahaya di kalangan perempuan, terlebih lagi ketika hal itu terjadi di ruang publik dan melibatkan anak-anak.

Pengunjung Warkop Kopi Pojok 47 berharap adanya respons cepat dari pihak berwenang, khususnya Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pembinaan dan penanganan secara manusiawi terhadap ibu-ibu yang terlibat.

“Kami mohon Dinsos Makassar bergerak cepat, ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tapi masalah sosial dan kesehatan. Anak-anak tidak boleh jadi korban,” ungkap pengunjung lain, bernama Rudi.

Pihak pengelola Warkop Kopi Pojok 47 mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut sebelum diberi tahu oleh pengunjung. Mereka menegaskan bahwa area usaha mereka tidak terkait dan berharap situasi ini tidak mencoreng citra warung kopi yang selama ini dikenal ramah keluarga.

“Saya berharap warga yang butuh bantuan seperti itu bisa dibina, bukan hanya ditindak. Terutama kalau ada anak-anak yang ikut jadi korban,” kata salah satu staf warkop.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kota Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Namun, masyarakat berharap kejadian ini menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Kejadian ini menjadi cerminan pentingnya pengawasan sosial di ruang publik dan perlunya peningkatan program rehabilitasi serta edukasi bagi kelompok rentan, khususnya kaum ibu yang berisiko terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya.

M.Yahya

Halal Bihalal dan Pembenahan Silsilah KKWS: Menyatukan Kembali Tali Persaudaraan Wija Sidenreng

 

Muliainfo.com, Makassar - Momentum Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pembenahan silsilah keluarga menjadi ajang penuh makna, yang digagas oleh Ir. H. Muh. Ilyas Nurdin bersama Kerukunan Keluarga Wija Sidenreng (KKWS). Kegiatan ini menjadi titik awal penyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terputus oleh waktu dan jarak. Kamis (01/05).

Bertempat di tengah suasana hangat dan kekeluargaan, ratusan keluarga besar Wija Sidenreng dari berbagai penjuru daerah hadir, menandakan kuatnya kerinduan untuk bersua dan menjaga tali silaturahmi yang telah lama dinantikan.

Dr. Ir. rer. nat. Zainal Burhan, S.Tp., M.Food Tech., dalam sambutannya menyebut kegiatan ini sebagai momen langka yang akhirnya terwujud setelah melalui berbagai tantangan. “Ini bukti bahwa ikatan batin antar sesama Wija tidak pernah pudar,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelaksana, Ambo Sakka, SE, menuturkan bahwa acara ini hanya dirancang dalam waktu singkat, namun berkat kolaborasi dan semangat gotong royong, pelaksanaannya berjalan sukses dan sarat nilai kekeluargaan.

Hal senada disampaikan oleh Abd. Majid Jafar selaku sekretaris panitia. Ia menegaskan bahwa Halal Bihalal ini tidak sekadar ajang temu kangen, tetapi juga momentum strategis untuk menguatkan identitas dan sejarah keluarga besar Wija Sidenreng.

Salah satu bagian paling berkesan dalam kegiatan ini adalah sesi tudang sipulung, di mana para sesepuh dan tokoh masyarakat duduk bersama menyampaikan pesan, nasihat, dan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.

Drs. Idris Hasan, yang memandu sesi tersebut, menekankan pentingnya warisan nilai kearifan lokal dan semangat kebersamaan sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Ia didampingi oleh H. Sahas Akib, SE, MPd, yang turut menggarisbawahi peran orang tua dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya.

Pemaparan sejarah juga menjadi bagian penting dalam acara ini. Wahyuni Halide, seorang peneliti sejarah, menjelaskan asal-usul Wija Sidenreng yang dikenal sebagai "Pallanro Ulaweng", atau penjelajah tanah air yang kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pemaparannya, Wahyuni juga mengulas kisah legendaris “Nene Mallomo”, sosok yang menjadi tonggak lahirnya rumpun Addatuang — cerminan keberagaman dan kekuatan kultural masyarakat Sidenreng.

Di tengah kemeriahan acara, tim kreatif yang dikomandoi oleh Hj. Widiawati Antar dan Hj. Suriati Natsir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar dan para pihak yang mendukung acara, sembari menyadari masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.

Keduanya berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari agenda-agenda silaturahmi berikutnya yang lebih terstruktur dan menjangkau lebih banyak rumpun keluarga dari seluruh penjuru tanah air.

Tidak hanya sebagai ajang nostalgia, Halal Bihalal ini juga menjadi forum dialog dan diskusi produktif mengenai pelestarian budaya dan pembentukan tim digitalisasi silsilah keluarga untuk generasi mendatang.

Antusiasme generasi muda terlihat jelas. Mereka begitu tertarik dengan kisah-kisah para leluhur dan nilai gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh para sesepuh.

Hal ini menjadi isyarat positif bahwa tongkat estafet pelestarian budaya dan kekeluargaan Wija Sidenreng akan tetap terjaga di tangan generasi berikutnya.

Dalam semangat yang sama, acara ini turut mengangkat kembali petuah leluhur Bugis: “Resopa Temmangingngi Na Malomo Naleteei’ Pammase Dewata”, yang berarti kerja keras, ketulusan, dan keikhlasan akan membuahkan keberkahan dan keberhasilan.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi gerakan kebudayaan dan sosial yang berkelanjutan, mempererat jaringan kekeluargaan sekaligus memperkuat kontribusi nyata Wija Sidenreng di masyarakat.

“Insya Allah, semangat ini akan terus tumbuh dan berkembang,” tutup Berlianta Mandare' mewakili panitia dan seluruh keluarga besar, sembari mengirimkan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi.

Sumber : Ir Berlianta 

Ramai Isu di Grup WhatsApp KONI Makassar, Mujib: Pejabat Publik Tetap Bisa Jadi Ketua

BN Online Makassar -- Beredar isu di grup WhatsApp internal KONI Makassar mengenai larangan bagi pejabat publik dan pejabat struktural untuk menjabat sebagai Ketua KONI. Isu ini sontak memantik diskusi hangat di kalangan pengurus dan pemerhati olahraga. Selasa (15/04).

Isu tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 40. Dalam aturan itu, pejabat struktural dan publik seperti PNS, TNI, hingga pejabat hasil pemilu seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota legislatif dilarang memegang jabatan di organisasi keolahragaan.

Namun, Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Mujib, segera merespons diskusi yang ramai itu. Ia memberikan klarifikasi di grup WhatsApp dan menyampaikan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Secara otomatis, UU No. 11 Tahun 2022 mencabut UU No. 3 Tahun 2005. Dalam UU terbaru tersebut tidak lagi tercantum larangan bagi pejabat publik maupun struktural untuk menjabat di KONI,” jelas Mujib, dalam keterangannya.

Ia menegaskan, Pasal 41 dalam UU No. 11 Tahun 2022 justru menyebutkan bahwa pengurus KONI harus bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang olahraga, dan dipilih oleh masyarakat. Tidak ada satu pun pasal yang melarang pejabat publik untuk terlibat sebagai pengurus.

Kompetensi di bidang olahraga, lanjut Mujib, dapat dibuktikan melalui pengalaman, keterlibatan dalam organisasi olahraga, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan olahraga. Artinya, latar belakang profesional tidak menjadi penghalang selama memenuhi kriteria tersebut.

Mujib juga menyebut bahwa isu serupa sempat dikonsultasikan langsung kepada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KONI Pusat, Lukman Husain, pada September 2024 lalu. Saat itu, diskusi dilakukan sebelum Yasir Machmud dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

“Pak Lukman menyampaikan dengan tegas bahwa larangan tersebut tidak berlaku lagi sejak UU baru diberlakukan. Bahkan beliau bilang, ‘tidak usah mundur,’ karena di pusat saja banyak pejabat publik yang menjabat sebagai ketua umum cabang olahraga,” ungkap Mujib.

Ia lalu menyampaikan contoh nyata, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjabat sebagai ketua dua cabor sekaligus: Dayung dan Woodball. Kemudian, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang memimpin Muaythai, serta Kepala Staf Angkatan Darat yang menjabat Ketua Umum Judo.

Ada juga nama Richard Tampubolon, jenderal bintang tiga TNI, yang memimpin Forki (Federasi Karate), Kepala BIN Budi Gunawan sebagai Ketua Umum E-sport, dan Fadhil Imran dari Kepolisian RI sebagai Ketua PBSI (bulutangkis).

“Jadi tidak ada alasan untuk mundur. Lanjutkan saja kepengurusan, dinda,” tulis Lukman dalam pesan WhatsApp yang dikutip Mujib kepada rekan-rekannya di KONI Makassar.

Red*

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam isu yang berkembang dan memberikan pemahaman yang utuh terkait regulasi terbaru mengenai pengurus KONI. Mujib menekankan pentingnya memahami aturan secara utuh agar tidak terjadi salah tafsir.

Menutup pernyataannya, Mujib berharap Musorkotlub KONI Makassar yang akan digelar pada 27 April 2024 mendatang dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin baru yang mampu membawa prestasi olahraga Makassar ke level yang lebih tinggi.

---

Jika kamu ingin dibuatkan versi cetak media, siaran pers resmi, atau narasi untuk Instagram/LinkedIn, tinggal bilang saja!

Hs.Bodyguard Rayakan HUT ke-5 dan Hari Jadi Ketua Umum H. Haluddin ke-56 dengan Penuh Hikmat

 

Muliainfo.com, Makassar – Organisasi Masyarakat (Ormas) Hs.Bodyguard memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 sekaligus merayakan hari jadi Ketua Umum Hs.Bodyguard, H. Haluddin, S.Sos yang ke-56 tahun. Acara ini digelar dengan penuh kesederhanaan namun khidmat di sekretariat yang terletak di Jalan Rappocini Raya, Makassar, Minggu (13/04/2025).

Perayaan ini menjadi momentum spesial bagi seluruh jajaran pengurus, anggota, dan pembina Hs.Bodyguard. Meskipun digelar dengan konsep sederhana, namun suasana haru dan keakraban terasa kuat di tengah-tengah peringatan hari besar organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Hs.Bodyguard, H. Haluddin mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan organisasi yang telah genap berusia lima tahun. Ia berharap, di usia yang semakin matang ini, Hs.Bodyguard bisa terus menunjukkan eksistensinya dan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Dengan HUT Hs.Bodyguard ke-5 ini, semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keharmonisan, serta mampu meningkatkan soliditas dalam berorganisasi. Semoga juga kita sukses dalam menjalankan berbagai kegiatan ke depan,” ujar H. Haluddin.

Tak hanya sebagai peringatan hari jadi organisasi, momen ini juga sekaligus menjadi hari spesial bagi H. Haluddin pribadi. Ia pun mengungkapkan rasa bahagia karena peringatan HUT ormas bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-56 tahun.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi sangat berkesan karena bertepatan pula dengan hari ulang tahun saya. Ini adalah hadiah terindah dari keluarga besar Hs.Bodyguard,” ucapnya sambil tersenyum.

Di tempat yang sama, Pembina Hs.Bodyguard, Jenderal Purnawirawan Dr. Adeni Muhan, menyampaikan apresiasinya atas perjalanan Hs.Bodyguard selama lima tahun terakhir. Ia menilai kehadiran ormas ini telah memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.

“Selama lima tahun ini, Hs.Bodyguard sudah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam pelayanan dan pengawalan di berbagai kegiatan masyarakat. Ini patut diapresiasi,” katanya.

Menurutnya, kekuatan utama dari Hs.Bodyguard adalah solidaritas antaranggota serta komitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan pengabdian sosial. Ia berharap, hal ini bisa terus dijaga dan bahkan ditingkatkan.

“Saya doakan semoga Hs.Bodyguard semakin solid, menjaga kebersamaan, menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku, dan terus menjaga nama baik organisasi ini,” harapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ormas, menurutnya, bukan hanya wadah berkumpul, tapi juga alat untuk membawa perubahan positif di masyarakat.

Acara perayaan tersebut turut dihadiri Ketua Hs.Bodyguard Maros beserta jajaran pengurus inti lainnya. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap kelangsungan organisasi ke depan.

Dengan semangat kebersamaan dan rasa syukur yang mendalam, peringatan ini diakhiri dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol harapan baru bagi Hs.Bodyguard dalam mengarungi tahun-tahun berikutnya.

Kasra K Limpo*

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Paparkan Program Prioritas Usai Sertijab

 

Muliainfo.com, Makassar—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar pasca-serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto, untuk periode 2025-2030.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Makassar, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar pada Senin (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan bahwa langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu agenda utama yang akan segera diimplementasikan guna memastikan tata kelola anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Tujuh Arah Kebijakan Pemerintahan MULIA

Munafri menjabarkan tujuh arah kebijakan utama yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh
5. Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
7. Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Kesinambungan Pembangunan

Tiga Agenda Prioritas Awal

Sebagai langkah awal, Munafri menyampaikan bahwa terdapat tiga agenda prioritas yang akan segera dijalankan guna memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Makassar :

1. Efisiensi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
   Pemerintah Kota Makassar akan melakukan efisiensi anggaran guna memastikan setiap pengeluaran dan belanja daerah tepat sasaran. Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

2. “Langkah strategis ini meliputi penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan 2025. Nantinya, kebijakan ini juga akan mengakomodasi beberapa prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita dan Program Unggulan MULIA di tahun 2025,” jelas Munafri.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025-2029
   Agenda kedua adalah penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen ini akan memuat visi, misi, serta janji politik MULIA dalam lima tahun ke depan, sekaligus mendukung implementasi prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026
   Agenda ketiga adalah penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2026, yang akan menjadi dokumen perencanaan tahunan guna menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan MULIA.

“Keseluruhan agenda ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan Kota Makassar, baik dalam jangka menengah maupun tahunan,” ungkapnya.

Harapan untuk Sinergi dan Kolaborasi

Munafri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat realisasi program pembangunan. Ia berharap, dengan kolaborasi yang solid, Kota Makassar dapat berkembang menjadi kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tentunya, seluruh agenda dan tahapan prioritas ini memerlukan dukungan serta sinergi dari seluruh stakeholder. Kita harus bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan MULIA demi masa depan Makassar yang lebih baik,” pungkasnya.

(*)