MULIAINFO. COM - MAKASSR - Suara tegas kini datang dari seorang Kepala Sekolah di Kota Makassar. Ia berharap organisasi yang selama ini menaungi guru, yakni PGRI, tidak hanya hadir saat penarikan iuran, tetapi juga hadir saat guru dan dunia pendidikan membutuhkan pembelaan.
Setiap bulan, guru dan kepala sekolah secara taat membayar iuran organisasi. Bagi para Kepsek, iuran tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kepercayaan dan amanah agar organisasi benar-benar bekerja untuk kepentingan guru dan pendidikan.
"Seharusnya PGRI bisa memfasilitasi kita untuk menghadap ke Pak Kapolri atau Pak Presiden. Saat inilah kita butuhkan iuran itu," ungkap Kepsek tersebut dengan nada kecewa namun tetap berharap.
Menurut Kepsek yang bersuara ini, saat ini adalah momentum yang tepat bagi PGRI untuk menunjukkan keberpihakan. Bukan dengan cara gaduh, tetapi dengan cara terhormat, terstruktur, dan sesuai jalur organisasi.
Kepsek tersebut menilai, pendidikan di Kota Makassar saat ini sedang menghadapi ujian serius. Citra pendidikan dinilai tercoreng akibat adanya oknum yang diduga lebih mementingkan diri sendiri dan golongan daripada kepentingan anak didik dan kemajuan pendidikan.
Oknum yang dimaksud bukanlah institusi secara keseluruhan, melainkan perilaku individu yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai luhur pendidikan dan pengabdian sebagai pendidik.
"Kasihan anak-anak kita kalau pendidikan di Kota Makassar dipimpin oleh manusia-manusia yang berambisi untuk kepentingan seperti disebutkan di atas," ujar Kepsek tersebut dengan nada prihatin.
Bagi seorang Kepsek, anak didik adalah korban yang paling dirugikan ketika dunia pendidikan tidak lagi dikelola dengan hati yang tulus. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan, maka kualitas pembelajaran, kenyamanan guru, dan masa depan anak menjadi taruhannya.
Kepsek tersebut menegaskan, ia tidak menolak kepemimpinan. Yang ia minta adalah kepemimpinan yang amanah, adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada anak didik dan guru di lapangan.
Ia juga meminta agar setiap kebijakan di dunia pendidikan diambil berdasarkan kebutuhan nyata di sekolah, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu yang dapat merusak marwah pendidikan.
Dalam sorotan ini, Kepsek tersebut berharap PGRI Kota Makassar dapat menjadi jembatan aspirasi. PGRI diharapkan mampu mengumpulkan, menyusun, dan menyampaikan aspirasi guru dan Kepsek secara resmi kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Kapolri dan Presiden.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan pendidikan di Kota Makassar tidak hanya menjadi perbincangan di ruang-ruang tertutup, tetapi mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kepsek tersebut juga berharap, penggunaan iuran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Iuran yang dikumpulkan dari keringat guru seharusnya kembali untuk kepentingan guru, termasuk untuk advokasi, pendampingan, dan perjuangan peningkatan kualitas pendidikan.
"Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kami hanya meminta PGRI hadir, mendengar, dan memperjuangkan kami. Jangan biarkan Kepsek dan guru berjuang sendiri," kata Kepsek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, suara Kepsek ini menjadi representasi dari banyak Kepsek dan guru di Kota Makassar yang masih berharap PGRI dapat mengambil sikap tegas dan bermartabat. Mereka yakin, jika PGRI bergerak bersama Kepsek dan guru, maka pendidikan di Kota Makassar dapat kembali bersih, bermartabat, dan benar-benar berpihak kepada anak-anak bangsa.