Muliainfo, Sulsel - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat tata kelola PT Bank Sulselbar agar mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, sehat, dan berkelanjutan. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.28/01/2026.
Acara tersebut berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026. Hadirnya Wagub Fatmawati menandai komitmen kuat Pemprov Sulsel terhadap peningkatan kinerja dan transparansi lembaga keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Ia menyebut pemeriksaan ini sebagai pijakan penting untuk memperkuat peran Bank Sulselbar sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPK Sulsel atas pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Bank Sulselbar bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui pembiayaan produktif, pelayanan jasa keuangan, dan penghimpunan dana masyarakat.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang menitikberatkan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit produktif, serta keamanan sistem informasi dan ketahanan siber menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks.
“Efektivitas fungsi intermediasi perbankan bukan hanya ukuran kinerja, tetapi juga cerminan komitmen layanan dan kepercayaan publik terhadap Bank Sulselbar,” tegas Fatmawati.
Ia juga mendorong agar Bank Sulselbar terus meningkatkan inovasi layanan perbankan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudahan akses layanan, keamanan transaksi, serta penyediaan produk yang kompetitif harus terus diperkuat.
“Kita membutuhkan inovasi yang masif dan mudah dijangkau agar Bank Sulselbar mampu bersaing dengan bank-bank lain di daerah ini,” tambahnya.
Fatmawati menekankan bahwa penguatan tata kelola, efektivitas penyaluran kredit, serta peningkatan penghimpunan dana akan memastikan Bank Sulselbar semakin siap menjadi tuan rumah di wilayah sendiri.
“Rekomendasi BPK adalah pekerjaan rumah bersama yang harus segera ditindaklanjuti untuk memperkuat akuntabilitas dan daya saing bank daerah kita,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Pemeriksaan tersebut mencatat sejumlah capaian positif Bank Sulselbar, termasuk penerapan ISO 27001:2022 dalam pengelolaan keamanan informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), serta implementasi konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit.
Namun, BPK juga menyoroti tantangan yang harus segera diperbaiki, seperti penguatan ketahanan siber, peningkatan efisiensi penghimpunan dana, serta perbaikan kualitas kredit untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan.
BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Bank Sulselbar, antara lain penguatan pengelolaan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan dan penyaluran kredit, serta kebijakan pengendalian risiko yang lebih efektif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel sekaligus Komisaris Utama Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi beserta jajaran direksi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya transformasi Bank Sulselbar agar semakin profesional, akuntabel, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika industri perbankan. (*)